KENDARIKINI.COM – Kritik terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Konawe kembali mencuat dari kalangan mahasiswa.
Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara asal Konawe, Pikran, menyoroti dugaan anggaran belanja hunian pejabat bernilai fantastis.
Pikran menilai anggaran tersebut tidak relevan di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Ia menyebut terdapat paket bernomor 66227215 untuk belanja alat rumah tangga senilai Rp4,4 miliar.
Menurutnya, anggaran itu diduga diperuntukkan bagi hunian pejabat dan dinilai berlebihan.
“Kami menduga anggaran itu belum memiliki urgensi dan berpotensi memicu persepsi penggunaan APBD tidak patut,” katanya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara itu menilai pemerintah harus lebih berempati terhadap masyarakat.
Ia menyoroti masih banyak persoalan daerah, termasuk akses jalan, pembayaran pekerja, dan pemerataan beasiswa.
“Jangan hanya pejabat yang nyaman, masyarakat juga harus terbebas dari beban sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Pikran juga meminta Bupati Konawe melakukan reformasi birokrasi, khususnya di bagian umum pemerintahan.
Ia mendorong evaluasi pejabat strategis agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, pemborosan anggaran dapat memicu kekecewaan publik jika tidak segera dievaluasi pemerintah daerah.
Pikran mencontohkan gelombang demonstrasi di Kalimantan Timur terkait anggaran rumah jabatan dan kendaraan dinas.
Ia berharap kritik tersebut menjadi pengingat agar polemik serupa tidak terjadi di Kabupaten Konawe.*
