KENDARIKINI.COM – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara mengutuk aksi DPW NasDem Sultra di kantor PWI Sultra pada Rabu (15/4/2026).
Aksi sekitar pukul 10.50 Wita itu dipicu pemberitaan Majalah Tempo berjudul PT NasDem Indonesia Raya Tbk.
Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar, menyebut aksi tersebut melibatkan petinggi partai, anggota DPRD, dan simpatisan.
“Massa melakukan orasi, membawa poster tuntutan, serta berdialog di lokasi kantor PWI Sultra. Poster berisi narasi “berita palsu” dan “stop berita bohong” dinilai menyerang karya jurnalistik dan institusi pers,” jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima redaksi kendarikini.com
Sambungnya, NasDem menuntut klarifikasi, permintaan maaf terbuka, serta penghapusan berita yang dianggap tidak akurat.
“KKJ menilai tindakan itu mengancam kebebasan pers dan berpotensi menekan jurnalis secara psikologis,” tegasnya.
Lanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. KKJ menegaskan sengketa jurnalistik harus melalui hak jawab, koreksi, atau Dewan Pers.
“Berdasarkan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa pers tersebut,” ungkapnya.
KKJ menyebut aksi ke kantor PWI sebagai langkah keliru dan tidak memahami struktur pers. PWI adalah organisasi profesi, tidak terkait kebijakan redaksi media seperti Tempo.
“Kami menilai tuntutan penghapusan berita dan permintaan maaf sebagai bentuk sesat pikir. Karya jurnalistik tidak bisa diturunkan hanya karena tekanan pihak tertentu,” tuturnya.
KKJ Sultra menyatakan sikap tegas mengutuk aksi tersebut dan meminta NasDem mencabut tuntutan.
“KKJ juga mendesak permohonan maaf kepada insan pers di Sulawesi Tenggara,” tegasnya lagi
Selain itu, KKJ mendorong penyelesaian melalui Dewan Pers sesuai aturan berlaku. KKJ mengingatkan jurnalis tetap mematuhi kode etik dan Undang-Undang Pers.
Untuk diketahui KKJ Sultra merupakan aliansi organisasi pers dan sipil yang dideklarasikan di Kendari, 25 Oktober 2025.*
