Oleh: Faisal Andri Mahrawa, Pengajar Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Kursi wakil presiden yang kosong tidak pernah benar-benar netral. Koalisi dan publik cenderung membacanya sebagai sinyal ketidakpastian. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto di pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), patut dicermati. “Harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari Yang di Atas, Yang Maha Kuasa,” ujarnya, seraya menyebut keputusan akan diambil setelah kunjungan ke Manila dan Shenzhen.
Di tengah spekulasi, nama Sufmi Dasco Ahmad muncul sebagai salah satu opsi. Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang mengisi kursi itu, melainkan apakah sosok
tersebut mampu meneguhkan koalisi sekaligus meneduhkan politik yang kian cepat dan
sensitif. Pesan Palu: Kerja Sama Elite
Di Palu, Prabowo menekankan gotong royong dan kesediaan pemimpin untuk tidak
memaksakan kehendak. “Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang unsur pemimpinnya
bisa bekerja sama,” katanya. Ia juga meminta Muhammadiyah, yang ia sebut kekuatan
moral bangsa, mengoreksinya bila menyimpang. Dalam kacamata ilmu politik, pesan ini selaras dengan gagasan consociational
democracy Arend Lijphart, bahwa stabilitas masyarakat majemuk lahir bukan dari
keseragaman, melainkan dari kemampuan elite mengelola perbedaan lewat
musyawarah, pembagian peran, dan saling menahan ambisi. Pesan itu juga bisa menjadi
tolok ukur bagi nama yang kelak diumumkan.
Modal Dasco
Dasco punya modal yang jelas. Ia tokoh sentral Gerindra, dekat dengan lingkar inti
Prabowo, dan menjabat Wakil Ketua DPR. Ia memahami mekanisme, kebiasaan, dan titik
negosiasi di parlemen. Jika terpilih, ia berpotensi menjadi jembatan antara Istana, Gerindra, dan fraksi-fraksi pendukung pemerintah.
Dari sisi teori koalisi, pilihan ini bisa dibaca sebagai strategi party-government coordination, pemerintah butuh figur yang menjaga disiplin koalisi saat kebijakan dibahas dan disahkan. Karena ia bukan orang luar lingkaran kekuasaan, koordinasi dengan presiden dan partai pengusung pun lebih cepat.
Minusnya: Dominasi dan Kehilangan Orkestrator
Kekuatan itu sekaligus sumber risiko. Pertama, jika Dasco meninggalkan kursi Wakil Ketua DPR, pemerintah kehilangan salah satu poros komunikasi dengan parlemen. Kedua, ada risiko persepsi dominasi. Bila presiden dan wakil presiden sama-sama dari Gerindra, partai koalisi lain dapat merasa posisi tawarnya melemah. Golkar, misalnya, memiliki 102 kursi, lebih banyak daripada Gerindra. Dalam teori veto player, ketua umum partai koalisi adalah pihak yang bisa menghentikan atau mengubah keputusan. Jika merasa tidak diperlakukan setara, dukungan penuh mereka bisa berubah menjadi dukungan bersyarat.
Ketiga, publik bisa menafsirkan pilihan yang terlalu dekat dengan satu kelompok sebagai
konsolidasi kekuasaan, bukan penguatan pemerintahan. Robert Michels mengingatkan
kecenderungan oligarkis, kekuasaan mengumpul pada segelintir orang yang
mengendalikan organisasi.
Koalisi yang Menahan Diri
Pemerintahan Prabowo didukung KIM Plus: Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN. Dari 580 kursi DPR periode 2024–2029, tujuh partai itu menguasai 470 kursi, sekitar 81 persen. PDI Perjuangan, dengan 110 kursi, berada di luar koalisi.
Sejumlah ketua umum partai koalisi dilaporkan tidak mendorong kadernya dan menyerahkan pemilihan nama kepada Prabowo sesuai ketentuan konstitusi. Ini bisa dibaca sebagai kompak, tetapi juga sebagai strategic restraint, partai menahan ambisi demi stabilitas sambil menyimpan kartu tawar. Jika pilihan dianggap terlalu berat ke satu partai, kompensasi bisa dituntut lewat kursi kabinet, komisi DPR, atau agenda legislatif tertentu. Kekompakan semacam ini perlu diuji waktu.
Mayoritas Besar, Pengawasan Lemah?
Mayoritas akan memudahkan pemerintah mengawal kebijakan, tetapi tidak otomatis menjamin stabilitas. Semakin banyak partai dalam koalisi, semakin banyak kepentingan yang harus dikelola. Lebih mendasar lagi, bila hampir semua partai besar berada dalam orbit pemerintah, siapa yang mengawasi dan mengoreksi? Dalam logika checks and balances, demokrasi membutuhkan oposisi yang sehat dan institusi yang independen. Tanpa itu, konsensus yang mudah berisiko lemah dalam mengoreksi kebijakan.
Ukuran yang Sebenarnya
Max Weber mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada hukum dan struktur formal, tetapi juga pada penerimaan masyarakat. Maka wakil presiden yang baik tidak harus paling populer. Ia harus mampu meredam konflik, menjaga koalisi tetap fokus pada pelayanan publik, dan memberi ruang bagi kritik. Loyalitas kepada presiden saja tidak cukup; ia juga harus menunjukkan kemandirian, keterbukaan, dan kemauan mendengar suara rakyat.
Jika Dasco yang dipilih, kalkulasinya jelas, kendali Gerindra menguat dan koordinasi dengan parlemen makin cepat. Tentu saja konsekuensinya juga jelas, risiko dominasi, kecemburuan antarpartai, dan melemahnya keseimbangan. Pada akhirnya, ini bukan soal nama, melainkan karakter pemerintahan ke depan. Apakah condong pada konsolidasi kekuasaan yang tertutup, atau pada politik yang terbuka, santun, dan berpihak pada rakyat. Pesan Prabowo di Palu tentang kerja sama dan koreksi adalah ukuran yang patut dipegang ketika nama itu diumumkan.*












