KENDARIKINI.COM, RAHA — Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 2 Raha menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, khususnya terkait Tes Kompetensi Akademik (TKA) dan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan regulasi yang berlaku.
Sorotan tersebut mencuat usai video aksi demonstrasi pengurus OSIS SMA Negeri 2 Raha didepan sekolahnya beredar di media sosial.
Berdasarkan pernyataan sikap yang diterima tim Redaksi, OSIS SMA Negeri 2 Raha menyampaikan keprihatinan atas tidak optimalnya pelaksanaan TKA yang berlangsung pada Senin, 3 November 2025. Ujian tersebut disebut terganggu akibat pemadaman listrik dan kendala teknis, sehingga sejumlah siswa tidak dapat mengikuti ujian. Namun, pihak sekolah dinilai tidak memberikan kesempatan ujian susulan, padahal TKA menjadi salah satu komponen penting dalam proses validasi nilai rapor untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Selain persoalan akademik, OSIS menekankan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana BOS dengan petunjuk teknis (juknis). Mereka menyebut masih adanya pungutan kepada siswa, seperti iuran wifi dan biaya absensi digital, yang dibebankan secara rutin. Padahal, berdasarkan regulasi Dana BOS, sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik untuk pembiayaan operasional yang telah diakomodasi dalam anggaran BOS.
“Dalam perencanaan dan penggunaan Dana BOS, kebutuhan dasar seperti listrik dan internet seharusnya menjadi prioritas, sehingga tidak dibebankan kembali kepada siswa,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap OSIS.
Mereka juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah, khususnya toilet siswa, yang dinilai tidak layak meskipun dalam anggaran Dana BOS tercantum belanja kebutuhan kebersihan dan pemeliharaan fasilitas. Siswa mengeluhkan keterbatasan air, pintu kamar mandi rusak, tidak tersedianya perlengkapan dasar, serta minimnya fasilitas sanitasi yang memadai.
Di sisi lain, pelaksanaan ulangan semester turut dipersoalkan. OSIS menilai manajemen evaluasi belajar belum tertata dengan baik, mulai dari jadwal yang padat hingga keterbatasan kertas soal dan lembar jawaban, sehingga siswa masih harus menyediakan kebutuhan ujian secara mandiri. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pemenuhan layanan pendidikan yang seharusnya dijamin oleh sekolah negeri.
OSIS SMA Negeri 2 Raha menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut berdampak langsung pada hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil, bermutu, dan bebas dari pungutan. Siswa dari keluarga kurang mampu disebut mengalami tekanan ekonomi dan psikologis, terutama terkait peluang mengikuti jalur SNBP.
Melalui pernyataan sikap tersebut, OSIS SMA Negeri 2 Raha meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sekolah, serta pengawasan dari Dinas Pendidikan agar pengelolaan Dana BOS benar-benar sesuai regulasi dan berpihak pada kepentingan peserta didik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kendarikini.com masih berupaya mengonfirmasi pihak SMA Negeri 2 Raha dan Dinas Pendidikan setempat untuk memperoleh keterangan resmi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.*
