KENDARIKINI.COM, BOMBANA – Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan pasien kepulauan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), dirujuk ke rumah sakit menggunakan perahu. Kondisi ini memicu kemarahan warga dan menyoroti minimnya fasilitas kesehatan serta tidak berfungsinya ambulans laut Bombana.
Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik tersebut, pasien terlihat terbaring di atas perahu saat menempuh jalur laut menuju Rumah Sakit Bombana. Warga yang merekam video itu meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak serius menangani layanan kesehatan di wilayah kepulauan.
“Bupati, Wakil Bupati, dan wahai anggota DPRD, lihat ini warga kalian dirujuk pakai perahu,” ujar perekam video yang hingga kini belum diketahui identitasnya.
Menanggapi viralnya video rujukan pasien kepulauan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, membenarkan bahwa pihaknya sebenarnya memiliki kapal ambulans laut. Namun, kapal tersebut tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan.
“Ambulans laut Bombana itu ada satu unit, tetapi kondisinya rusak. Selang bahan bakar dan oli mesin bocor. Spare part-nya tidak tersedia di Kendari dan baru kami dapatkan dari Makassar. Insyaallah hari Jumat depan sudah tiba,” kata Darwin saat dikonfirmasi jurnalis Kendarikini.com pada Minggu, 18 Januari 2026.
Darwin juga menjelaskan bahwa pada tahun 2025 lalu, Dinas Kesehatan Bombana sempat merencanakan pengadaan dua unit kapal ambulans laut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pengadaan tersebut gagal karena penyedia tidak mampu memenuhi kontrak.
“Pengadaan dua unit kapal ambulans laut melalui DAK 2025 putus kontrak karena penyedianya tidak mampu. Kami sudah memberikan deadline, tetapi tidak bisa dipenuhi, sehingga kami tidak berani mengambil risiko,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan ambulans laut Bombana kembali dibahas dalam rapat evaluasi APBD pada 5 Januari 2026. Hasilnya, pemerintah daerah mengalokasikan kembali anggaran pengadaan dua unit kapal ambulans laut melalui APBD.
“Anggaran pengadaan dua unit kapal ambulans laut sudah dimasukkan kembali dalam APBD 2026 sebesar Rp2,8 miliar,” tambah Darwin.
Sementara itu, Anggota DPRD Sultra Dapil Bombana, Halik, menilai kejadian rujukan pasien kepulauan menggunakan perahu merupakan bukti lemahnya layanan kesehatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bombana.
Ia merekomendasikan Pemerintah Daerah Bombana agar segera membangun puskesmas di wilayah kepulauan serta menyediakan kapal speed khusus layanan kesehatan yang siaga 1×24 jam.
“Kami merekomendasikan kepada Bupati Bombana agar membangun puskesmas di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengadakan kapal speed pelayanan kesehatan yang aktif 1×24 jam mengantar dan menjemput pasien, bukan hanya fokus di daratan,” tegas Halik.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah kepulauan Bombana jauh lebih mendesak dibandingkan proyek fisik lain yang bersifat pencitraan.
“Kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat dan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Jangan hanya fokus pada pembangunan jembatan dan jalan,” katanya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun jurnalis Kendarikini.com, biaya sewa perahu untuk rujukan pasien kepulauan Bombana mencapai Rp5 juta. Sementara jika menggunakan speedboat, biayanya bisa menembus Rp17 juta. Angka tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat.
Kondisi ini kembali menegaskan pentingnya kehadiran ambulans laut Bombana yang layak dan siap operasi guna menjamin layanan darurat kesehatan bagi warga kepulauan Sulawesi Tenggara.(Faldi)*
