KENDARI – BADKO HmI Sultra menyoroti penanganan aduan JMSI Sultra di Polda Sultra terkait Kadis Pariwisata berinisial RB.
Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra, Andi Aswar, meminta aparat bertindak profesional, objektif, dan adil dalam proses hukum.
Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh tebang pilih serta harus menjunjung tinggi transparansi dan keadilan.
“Polda Sultra harus memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi atau keberpihakan,” ujar Andi Aswar.
BADKO HMI juga mendesak penghentian pemanggilan terhadap jurnalis dan Ketua JMSI Sultra oleh penyidik.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalistik.
“Kami melihat indikasi kriminalisasi jurnalis. Ini berbahaya bagi kebebasan pers,” tegasnya.
Selain itu, BADKO HMI Sultra meminta Gubernur Sultra mengevaluasi dan mencopot Kadis Pariwisata berinisial RB.
Pejabat tersebut dinilai kerap memicu polemik melalui pernyataan di luar kapasitas dan kewenangannya.
Andi menyebut, RB sebelumnya juga pernah direkomendasikan dicopot oleh DPRD Sultra saat menjabat Kadis Kominfo.
Ia mengingatkan Gubernur Andi Sumangerukka agar konsisten menerapkan sistem merit dalam pemerintahan.
Menurutnya, evaluasi penting terhadap pejabat yang sering menimbulkan kegaduhan publik.
“Jika dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu bagi citra pemerintah daerah,” pungkasnya.
BADKO HMI Sultra menegaskan komitmen mengawal penegakan hukum adil dan menjaga kebebasan pers.*
