KENDARIKINI.COM – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum dan Lingkungan Sulawesi Tenggara (SIMPUL Sultra) mendesak Kementerian ESDM mengevaluasi menyeluruh PT Tiran Indonesia sebelum menyetujui perpanjangan RKAB.
Ketua Harian SIMPUL Sultra, Sarfan, menegaskan persetujuan RKAB harus mempertimbangkan kepatuhan hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta komitmen hilirisasi.
Menurutnya, RKAB bukan sekadar instrumen mengejar target produksi, melainkan bentuk kepercayaan negara mengelola sumber daya mineral secara bertanggung jawab.
Sarfan meminta evaluasi dilakukan objektif, independen, transparan, serta berbasis fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
SIMPUL Sultra menyoroti sejumlah insiden kerja yang diberitakan media terkait aktivitas operasional PT Tiran Indonesia selama Desember 2025 hingga Januari 2026.
Insiden tersebut meliputi dump truck masuk jurang, kecelakaan saat perbaikan kendaraan, serta kendaraan operasional terbalik dan terbakar di jalur hauling.
Menurut SIMPUL Sultra, rangkaian kejadian itu perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Organisasi itu juga menyinggung laporan SBSI mengenai dugaan persoalan implementasi K3 yang perlu diverifikasi instansi berwenang.
Laporan tersebut mencakup dugaan mekanisme pelaporan kecelakaan, penerapan SMK3, hingga efektivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Sarfan menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain K3, SIMPUL Sultra mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap program hilirisasi mineral yang menjadi prioritas pemerintah.
SIMPUL Sultra mendesak Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, dan Inspektur Tambang mengevaluasi seluruh aspek sebelum memutuskan perpanjangan RKAB PT Tiran Indonesia.*
