KENDARIKINI.COM – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) menggelar aksi di Inspektorat dan DPMD Konawe Selatan, Senin.
Aksi menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Buke dalam pengukuran lahan warga di Dusun III, Kecamatan Buke.
HMKS menyebut pengukuran dilakukan terhadap tanah bersertifikat yang sedang diklaim pihak lain.
Masyarakat mempertanyakan keterlibatan pemerintah desa dalam proses pengukuran yang dinilai tidak sesuai prosedur.
HMKS menerima informasi pengukuran dilakukan Sekretaris Desa bersama pihak terkait atas penugasan kepala desa.
Saat pengukuran berlangsung, pemilik lahan disebut tidak berada di lokasi dan tidak memberikan persetujuan.
Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, meminta Inspektorat dan DPMD segera memanggil serta memeriksa kepala desa.
Menurutnya, seluruh tindakan terkait hak atas tanah wajib mengikuti prosedur hukum dan menghormati hak masyarakat.
HMKS juga menilai minimnya keterbukaan informasi karena camat disebut belum mengetahui persoalan tersebut.
Organisasi itu meminta pemerintah mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang secara profesional, transparan, dan objektif.
Selain sengketa tanah, HMKS turut menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Buke.
Beni mengingatkan kepala desa mengedepankan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan aparat desa.
HMKS menegaskan tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu sebelum pemeriksaan resmi dilakukan.
Organisasi itu berkomitmen mengawal kasus hingga pemerintah memberikan penjelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Buke belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan tersebut.*
