KENDARIKINI.COM – Organisasi yang tergabung dalam Cipayung terus menyoroti kinerja Kadispar Sultra, RB, Sabtu (28/3/2026).
Kali ini, kritik datang dari GMKI Cabang Kendari melalui ketuanya, Jans Vicor.
Fito menilai sikap Kadispar melalui akun TikTok @eRBeBersuara tidak menghargai pers sebagai pilar demokrasi.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi, namun sikap Kadispar terkesan alergi terhadap pers,” tegasnya.
Ia juga menyinggung rekam jejak RB saat menjabat Kadis Kominfo Sultra. Menurutnya, RB dinilai gagal menjadi pembina insan pers di daerah.
“Seharusnya menjadi pembina, namun justru kerap bermasalah dengan insan pers,” ujarnya.
GMKI mendesak Gubernur Sultra segera mengevaluasi Kadispar. Mereka menilai polemik ini berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan ASR-Hugua.
“Yang terlihat justru kegaduhan, bukan kinerja,” tambah Fito.
GMKI juga menyoroti pemanggilan jurnalis oleh Polda Sultra. Surat penyelidikan dilayangkan kepada Ketua JMSI Sultra, Adhi Yaksa Pratama, dan jurnalis Irvan.
Pemanggilan terkait laporan Kadispar atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus itu mengacu Pasal 433 dan 343 juncto Pasal 441 KUHP baru.
Ketua GMKI menilai polisi tidak berwenang memproses produk jurnalistik. Menurutnya, sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
“Melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers,” jelas Jans Victor.
Ia juga merujuk Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025. GMKI mengecam langkah Polda Sultra yang dinilai tidak tepat. Mereka menilai tindakan itu berpotensi mencederai kebebasan pers.
“Ini berpotensi menjadi bentuk diskriminasi terhadap jurnalis,” tegasnya.
GMKI meminta kasus tersebut segera dihentikan. Mereka berharap suasana kondusif di kalangan jurnalistik dapat terjaga.*
