KONAWE UTARA, KENDARIKINI.COM – Rencana akuisisi saham perusahaan tambang nikel PT Karyatama Konawe Utara (PT KKU) dan PT Konutara Sejati (PT KS) menjadi sorotan publik.
Sejumlah pihak meminta pengusaha nasional Haji Isam tidak terburu-buru mengambil langkah investasi terkait perusahaan tersebut.
Sorotan muncul karena aktivitas pertambangan kedua perusahaan disebut tengah menjadi perhatian terkait dugaan penggunaan kawasan hutan.
Pemerintah sebelumnya menjatuhkan sanksi administratif atas dugaan aktivitas tambang tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan jika proses akuisisi tetap dilanjutkan.
Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil meminta evaluasi legalitas izin usaha pertambangan dilakukan secara terbuka.
Mereka juga meminta dugaan pelanggaran kawasan hutan diselesaikan secara transparan sebelum transaksi bisnis berlangsung.
“Publik membutuhkan kepastian bahwa seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Jefri, pemerhati lingkungan Konawe Utara.
Selain aspek kehutanan, aktivitas pertambangan juga disebut memunculkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan tata kelola perusahaan.
Pemerintah pusat maupun daerah didorong meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.
Masyarakat berharap setiap rencana investasi mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan kepentingan publik.
Diketahui, PT PACK sebelumnya mengakuisisi saham PT KS dan PT KKU melalui PT Denway Development Limited.
Nilai transaksi tercatat mencapai USD 68,7 juta untuk 30 persen saham PT KS.
Sementara 34,5 persen saham PT KKU diakuisisi senilai USD 168,78 juta.
Belakangan, beredar informasi Haji Isam disebut akan mengakuisisi saham PT PACK.*
