KENDARIKINI.COM – Perkumpulan Orang Same Bajau Indonesia (POSBI) menyoroti dugaan penarikan uang Rp50 juta per kapal nelayan.
Presiden POSBI Erni Bajau mengatakan, dugaan tersebut dilaporkan pemilik kapal yang mengaku telah menyerahkan uang secara tunai.
“Informasi itu saya dapatkan langsung dari satu pemilik kapal yang sudah membayar uang Rp50 juta,” kata Erni.
Menurut Erni, dokumen kapal diduga ditahan sebelum pembayaran dilakukan sehingga nelayan kesulitan mengambil es, mengisi BBM, dan melaut.
Perwakilan Nelayan Buton Utara, Riswan, menyebut pembayaran dilakukan setelah proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap kapal.
“Pemilik tiga kapal sudah membayar Rp50 juta satu kapal dalam bentuk tunai,” ungkap Riswan.
Nelayan berinisial JD menyebut Kepala PSDKP Kendari Asep Rahmat Hidayat tidak memegang uang tersebut secara langsung.
Namun, JD mengklaim Asep memberikan solusi berupa jaminan Rp50 juta agar kapal dapat keluar dari proses pemeriksaan.
JD juga menyebut pembayaran diarahkan kepada pihak ketiga yang disebut dipercaya mengurus surat-surat kapal.
Sementara itu, Kepala PSDKP Kendari Asep Rahmat Hidayat membantah dugaan pungutan liar tersebut.
Asep juga meluruskan informasi mengenai jumlah kapal yang diperiksa PSDKP Kendari dalam perkara tersebut.
“Tidak benar itu 21 kapal. Laporan yang masuk kepada kami totalnya 11 kapal,” ujar Asep.
Menurut Asep, pihaknya baru memeriksa tiga kapal, sementara kapal lainnya masih berada di laut.
“Belum ada yang membayar Rp50 juta, ini masih proses,” tegas Asep.
Asep menegaskan PSDKP Kendari tidak melakukan pungutan liar dalam proses pemeriksaan tersebut.
“Tidak ada pungli walaupun satu rupiah,” katanya.
Meski dibantah PSDKP Kendari, POSBI menyatakan akan membawa dugaan tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Erni mengatakan pihaknya sedang menyiapkan dokumen dan bukti untuk dilaporkan ke KKP di Jakarta.
“Informasi ini kami teruskan ke pusat agar pusat yang langsung menginvestigasi,” pungkas Erni.*
