KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026 dari BPJS Kesehatan atas komitmennya mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan tersebut diterima Pj. Sekretaris Daerah Sultra, Muhammad Fadlansyah, mewakili Gubernur Andi Sumangerukka, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026).
Sultra menjadi satu dari empat provinsi penerima penghargaan tersebut bersama Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pendaftaran peserta, pembayaran iuran, serta keberlanjutan Program JKN.
Capaian tersebut turut didukung keberhasilan 13 kabupaten/kota di Sultra memenuhi kriteria Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama dan Madya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kendari per 27 Oktober 2026, tiga daerah meraih kategori UHC Utama.
Ketiga daerah tersebut yakni Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Konawe Utara.
Sementara itu, sepuluh daerah lainnya masuk kategori UHC Madya, yakni Wakatobi, Bombana, Muna Barat, Kolaka Timur, Buton Selatan, Kolaka Utara, Baubau, Konawe, Kolaka, dan Muna.
Kategori UHC Utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen dengan tingkat keaktifan 95 persen.
Adapun kategori UHC Madya mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan 85 persen.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan JKN merupakan investasi produktivitas bangsa.
Menurutnya, program tersebut memberikan perlindungan kesehatan sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan keberhasilan JKN tidak hanya diukur dari jumlah peserta terdaftar.
Tingkat kepesertaan aktif, kepatuhan seluruh pihak, dan kesinambungan perlindungan kesehatan menjadi faktor penting mewujudkan UHC.
Satya JKN Awards 2026 mengusung tema Gotong Royong Melindungi Pekerja, Memperkuat Kesejahteraan Bangsa.
Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan JKN.*
