KENDARIKINI.COM – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK di Dinas Kesehatan Konawe Utara terancam tertunda.
Informasi yang diterima Kapitan Sultra menyebutkan, THR tahun anggaran 2026 belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Seharusnya, pembayaran THR dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.
Namun, pembayaran THR disebut berpotensi baru direalisasikan pada April 2026.
Hal ini memicu sorotan dari aktivis Kapitan Sultra, Asrul.
Ia menilai keterlambatan pembayaran THR menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, jika THR tidak dibayarkan sesuai aturan, kondisi itu berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Apalagi, anggaran THR biasanya telah dicantumkan dalam dokumen APBD pemerintah daerah.
“Jika realisasi tidak sesuai perencanaan anggaran, itu bisa menjadi temuan BPK,” kata Asrul.
Ia menegaskan pembayaran THR merupakan kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan regulasi teknis Kementerian Keuangan.
Keterlambatan pembayaran THR juga dikhawatirkan menimbulkan kekecewaan di kalangan ASN dan PPPK.
Sebab, tunjangan tersebut menjadi kebutuhan penting menjelang Hari Raya Idulfitri.
Banyak pegawai mengandalkan THR untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keperluan hari raya.
Asrul menduga dana THR di lingkup Dinas Kesehatan Konawe Utara belum disalurkan hingga April.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif dari pemerintah pusat.
Selain itu, keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi kinerja birokrasi dan kepercayaan publik.
Kapitan Sultra berencana melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman, Kementerian PAN-RB, dan BPK RI.
Laporan itu juga meminta klarifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Konawe Utara serta bendahara pengeluaran.*
