Kendari – Gejolak yang terjadi di Internal Partai, hingga memutuskan secara sepihak pergantian Ketua DPW PPP Sultra Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim.

Menyikapi hal tersebut kader, simpatisan dan tokoh masyarakat memberikan dukungan dari tokoh kepulauan tersebut.

Salah satu Kader PPP Sultra Sugianto mengatakan bahwa kontribusi La Ode Barhim terhadap partai sangat banyak, namun tanpa ada alasan yang jelas beliau diberhentikan.

Sugianto juga menyatakan jika pernyataan Amir Uskara bukanlah pendapat DPP PPP, melainkan pendapat pribadinya.

Pihaknya pun akan terus melakukan upaya perlawanan hukum atas penilaian tidakadilan berdasarkan nilai-nilai perjuangan partai.

“Coba kita lihat kinerja Pak Barhim, semua dijalankan sesuai dengan perintah pusat, sehingga dari mana dasarnya dan apa pelanggarannya? Kecuali Pak Barhim tidak bekerja baru wajar diganti,” ungkapnya.

Selain itu salah satu tokoh pemuda dari Kabupaten Muna, Purnama mengaku jika secara pribadi ia mendukung La Ode Barhim untuk melakukan perlawanan terhadap pencopotan dirinya sebagai ketua DPW PPP Sultra.

“Kita dari Kepulauan pasti dukung karna biar bagaimana beliau putra daerah di Sultra”, jelasnya.

Senada dengan hal tersebut dukungan pun dilontarkan salah satu tokoh daratan, Bisman Saranani saat memberikan sambutan dalam halal bihalal Forum Sultra Satu.

Ia mengatakan bahwa apapun yang menimpa Pak Bahrim, harus didukung karena sebagai bagian dari putra daerah harus saling menguatkan.

“Apapun yang terjadi sama bapak, kita tetap dukung”, ucapnya.

Sementara itu, Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim mengaku bahwa dirinya tak pernah meminta untuk menjadi ketua partai PPP namun dirinya diminta untuk bergabung.

“Jadi, waktu itu saya diminta untuk membesarkan partai PPP bukan saya yang datang melamar di sana”, ungkapnya.

Soal pencopotan dirinya, hingga saat ini jenderal bintang dua itu tidak mengerti alasan DPP melakukan penggantian terhadap dirinya.

“Kita analogikan saja, kalau anak kecil tidak sekolah, harusnya dipanggil dulu, menghadap ke kepala sekolah tidak langsung dikeluarkan”, tambahnya.

Ia menegaskan akan tetap maju sebagai Calon Gubernur, yang terpenting niat dulu, soal partai insyaallah pasti ada yang akan lirik.***

Kendari – Gejolak politik di Sulawesi Tenggara (Sultra) belakangan ini mulai memanas, salah satunya dengan digantikan tanpa alasan yang jelas, Ketua DPW PPP Sultra Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim mengajukan perlawanan secara prosedur hukum, Sabtu 13 Mei 2023.

Kuasa Hukum La Ode Barhim Honoratus S. Huar Noning, S.H., M.H. mengatakan sehubungan dengan telah beredarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor : 0849/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 8 Syawal 1444 H / 29 April 2023 M.

“Kami sampaikan kepada kader Partai dan Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama ini kami sampaikan bahwa La Ode Barhim selaku Ketua DPW berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0776/SK/DPP/W/IX/2022 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 27 Shafar 1443 H / 24 September 2022 M, telah melakukan perlawanan secara prosedur hukum terhadap beredarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut melalui pengajuan permohonan sengketa kepengurusan pada Mahkamah Partai di Partai Persatuan Pembangunan yang dikirimkan kepada Mahkamah Partai
pada tanggal 11 Mei 2023,” jelasnya melalui keterangan resminya yang diterima media ini.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa
perlu diketahui bahwa seharusnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut di atas juga belum diterima secara resmi oleh La Ode Barhim, meskipun telah diminta secara tertulis ke
DPP pada tanggal 10 Mei 2023 tetapi tetap tidak diberikan.

“Selanjutnya terkait dengan permohonan pengajuan sengketa kepengurusan melalui Mahkamah Partai tersebut jelas beralasan diajukan oleh La Ode Barhim terhadap Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0849/SK/DPP/W/IV/2023,” ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan beberapa alasan pihaknya mengajukan perlawanan secara hukum.

“Dikarenakan antara lain pertama Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0849/SK/DPP/W/IV/2023 telah dibuat
dengan keputusan : membentuk/mengangkat Pelaksana Tugas DPW, kemudian Pelaksana Tugas tersebut diberikan tugas untuk menyelengarakan Musyawarah Luar Biasa, kedua Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Nomor : 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut menyalahi Putusan Mahkamah Partai No. : 17/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 27 Januari 2023 dikarenakan Putusan
Mahkamah Partai tidak memutuskan untuk memberikan kewenangan kepada DPP membentuk Pelaksana Tugas DPW,” bebernya.

Lanjutnya bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut juga patut diduga menyalahi AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang berlaku, dikarenakan dalam hal “pemilihan dan/atau penetapan Formatur” yang bertugas Menyusun Pengurus Harian dari DPW kewenangannya berada pada Musyawarah Wilayah.

Sambungnya bahwa adapun
organ Formatur yang dimaksud AD/ART merupakan organ yang sama yang dimaksud oleh Surat keputusan DPP tersebut dalam penyebutan Pelaksana Tugas, sehingga dengan demikian
seharusnya Pengurus Harian DPP tidak berwenangan untuk memilih pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas
DPW.

“Surat mosi tidak percaya yang dijadikan sebagai salah satu hal yang diperhatikan dalam Surat keputusan DPP dari setiap DPC itupun patut diduga menyalahi AD/ART Partai Persatuan
Pembangunan, karena surat mosi tidak percaya haruslah merupakan keputusan dari Musyawarah Kerja Cabang dan
bukan didasarkan pada keinginan perorangan pengurus DPC,” sambungnya.

Terakhir pihaknya juga menuturkan bahwa adapun pengajuannya ke DPP atas surat mosi tidak percaya
tersebut patut diduga juga telah menyalahi AD/ART dikarenakan terhadap surat/permintaan tertulis dari DPC
seharusnya diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah dan
bukan langsung dibuat keputusan oleh Pengurus Harian DPP.

“La Ode Barhim selanjutnya akan mengikuti proses yang akan
berlangsung di Mahkamah Partai dan proses hukum selanjutnya
sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku,” pungkasnya.***