KENDARIKINI.COM – Kopperson melalui kuasa hukum Abdul Rahman resmi mengajukan permohonan kasasi terkait penetapan non-executable atas lahan segitiga Tapak Kuda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Berkas kasasi tersebut disampaikan langsung ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari Kelas IA pada Jumat, 21 November 2025.

Permohonan kasasi diajukan dengan merujuk pada perkara nomor: 48/Pdt.G/1993/PN Kdi jo. 14/Pdt/1995/PT Sultra.

“Kuasa Hukum Kopperson telah melakukan upaya hukum permohonan kasasi atas penetapan non-executable,” ujar Abdul Rahman.

Abdul Rahman menegaskan bahwa dengan diajukannya kasasi tersebut, penetapan ketua PN Kendari terkait status non-executable lahan Tapak Kuda belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Dengan diterimanya kasasi ini maka penetapan ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang non-executable itu belum berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Ia menambahkan, permohonan kasasi ini selanjutnya akan diuji oleh Mahkamah Agung (MA). Setelah proses tersebut selesai dan putusan telah dikeluarkan, pihaknya berencana kembali mengajukan permohonan sita eksekusi dan konstatering tahap kedua.

“Itu akan diuji di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan dan dibatalkan. Jika dikabulkan, kita akan bermohon lagi sita eksekusi dan konstatering tahap kedua,” ujarnya

Menurut Abdul Rahman, putusan MA nantinya akan menentukan sah atau tidaknya penetapan non-executable yang sebelumnya dikeluarkan PN Kendari.

“Nanti setelah ada putusan kasasi Mahkamah Agung baru kita bisa lihat, apakah penetapan itu sah secara hukum atau cacat hukum. Apabila cacat hukum, maka kita akan kembali seperti semula lagi untuk melakukan upaya-upaya eksekusi terhadap lahan Kopperson,” pungkasnya.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga kualitas layanan publik sekaligus stabilitas fiskal saat menyerahkan dan menjelaskan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis 20 November 2025.

Rapat dimulai dengan penyerahan dokumen KUA–PPAS sebagai landasan penyusunan APBD 2026, dilanjutkan dengan penjelasan gubernur mengenai arah kebijakan keuangan daerah. KUA memuat kondisi ekonomi, asumsi makro, proyeksi pendapatan, serta kebijakan belanja dan pembiayaan, sementara PPAS menentukan prioritas program dan plafon anggaran masing-masing perangkat daerah.

Penyusunan dokumen ini merujuk pada RKPD 2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menekankan, meski penyusunan KUA–PPAS 2026 dilakukan di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kelangsungan layanan dasar.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap teguh pada komitmen untuk menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” ujarnya.

Menurut data Kementerian Keuangan RI, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat turun sekitar Rp984,58 miliar atau 43,15 persen dibanding tahun anggaran 2025. Kondisi ini mendorong Pemprov Sultra menyesuaikan strategi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tanpa mengurangi layanan publik.

Gubernur menambahkan, penyelarasan KUA–PPAS 2026 mengikuti program kerja gubernur dan wakil gubernur serta mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026.

“Dengan sinergi ini, diharapkan stabilitas fiskal tetap terjaga, dan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Sultra,” tambahnya.

Dalam paparan kebijakan keuangan daerah, gubernur menjelaskan tiga fokus utama. Pertama, pendapatan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan daya saing.

Kedua, belanja daerah diprioritaskan sebagai penggerak ekonomi melalui pengalokasian yang tepat sasaran. Ketiga, pembiayaan diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya guna mendukung keberlanjutan pembangunan.

Di akhir rapat, gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sultra.

“Pemprov mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang terus mendukung pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat Sultra,” tutupnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang digelar di Phinisi Ballroom 1, Hotel Claro Kendari, pada Kamis (20/11/2025)

Dalam sambutannya, Gubernur menyebut bahwa keberadaan Inspektorat bukan hanya sebuah lembaga pengawasan intern pemerintah daerah, tetapi juga diharapkan sebagai pembina yang bijak, pengawas yang tegas, mitra strategis OPD, penjaga integritas yang tidak mudah goyah, dan sumber keteladanan etika dan profesionalisme.

“Inspektorat berperan memastikan bahwa setiap keputusan dibuat dengan benar, setiap program dilaksanakan secara bersih, dan setiap rupiah digunakan tepat sasaran serta memberi manfaat,” ujar Gubernur Sultra.

Lebih lanjut, Gubernur Andi Sumangerukka juga mengimbau kepada peserta rakorda agar meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP), manajemen risiko, serta pengawasan program prioritas nasional dan daerah.

“Mari kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya terlihat bekerja. Mari kita buktikan bahwa pengawasan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab terhadap masa depan daerah kita,” pungkas Gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Inspektur Daerah Sultra, Muhammad Haerun, berharap agar pengawasan dan pembinaan dapat berjalan sinkron antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta mampu memperkuat kolaborasi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Rakorda ini diikuti oleh seluruh Kepala daerah dan Inspektur daerah dari 17 Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Tenggara, yang kemudian dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama antara Inspektur Daerah Provinsi dengan para inspektur daerah kabupaten/kota. Dilakukan pula penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).*

KENDARIKINI.COM – Polemik sengketa lahan segitiga Tapak Kuda di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari kembali memanas, Kamis 20 November 2025.

Perselisihan terkait status lahan tersebut memasuki babak baru setelah pihak Kuasa Hukum Kopperson menyatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan.

Kuasa Hukum Kopperson, Abdul Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya akan resmi mengajukan permohonan kasasi terhadap penetapan non-executable yang dikeluarkan Pengadilan Negeri pada Jumat 7 November 2025.

“Kami besok akan melakukan upaya hukum yakni permohonan kasasi terhadap penetapan non eksekutabel tanggal 7 November 2025,” ujar Abdul Rahman di hadapan awak media.

Ia menilai penetapan non-eksekutabel tersebut memiliki cacat hukum sehingga perlu diajukan pembatalan ke Mahkamah Agung (MA).

“Permohonan itu dimaksudkan untuk meminta pembatalan kepada Mahkamah Agung karena penetapan non eksekutabel tersebut adalah cacat hukum,” tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan ketika telah dinyatakan pengajuan kasasi, penetapan non eksekutabel tersebut menjadi status quo.

“Jadi kita bisa melakukan upaya hukum pengajuan eksekusi terhadap perlawanan yang telah dilakukan perlawanan terhadap tiga objek itu dan mungkin terhadap objek-objek yang lain kalau kita bisa melakukan pendataan terhadap luas dan batas-batasnya,” tambahnya.

Sengketa lahan Tapak Kuda yang telah berlangsung sejak lama itu kembali menyita perhatian publik.

Pihak Kopperson berharap langkah kasasi ini dapat memberikan kepastian hukum atas objek sengketa yang hingga kini masih menjadi polemik di masyarakat.(Amin)*

KENDARIKINI.COM — Sebagai bagian dari MIND ID dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong hilirisasi serta pembangunan berkelanjutan di sektor energi dan sumber daya mineral, PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”) kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan sosial yang inklusif dan berjangka panjang. Perseroan resmi meraih penghargaan Community Empowerment pada ajang ESG Appreciation 2025 yang diselenggarakan oleh B-Universe di Jakarta.

Penghargaan ini diberikan kepada PT Vale atas konsistensi dan keberhasilan Perseroan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang terukur, inovatif, dan memberikan dampak langsung bagi komunitas di wilayah operasionalnya—baik di Sorowako, Luwu Timur, maupun di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Penghargaan diterima oleh Vinicius Mendes Ferreira, Executive Advisor PT Vale Indonesia Tbk, mewakili Perseroan. Dalam keterangannya, Vinicius menyampaikan,” Pemberdayaan masyarakat adalah esensi dari keberlanjutan itu sendiri. Bagi kami, setiap program harus membuka peluang, memperkuat kapasitas, dan menghadirkan kemajuan jangka panjang bagi masyarakat di sekitar operasi kami.”

Penghargaan ini mengakui berbagai program utama PT Vale yang selama beberapa tahun terakhir menjadi model pembangunan sosial berbasis komunitas di sektor pertambangan. Tiga inisiatif yang menonjol adalah Matano Iniaku, Kolaka Sehat, Bersih, Berdaya, dan PPM SDGs Desa.

“Matano Iniaku” — Transformasi Desa Terpencil Menjadi Komunitas Tangguh

Program Matano Iniaku di Dusun Matano, tepian Danau Matano, Luwu Timur, lahir dari pendekatan dialog dan partisipasi masyarakat. Sebelumnya, dusun terpencil ini hanya dapat diakses via rakit, minim fasilitas kesehatan, dan tanpa jaringan air bersih.

Melalui program ini, Perseroan menghadirkan:
• Sistem pipanisasi air bersih langsung ke rumah-rumah warga.
• Rehabilitasi 200 hektare DAS, meningkatkan debit air Sungai Laa Waa dan menurunkan emisi 22.538 ton CO₂eq.
• Ambulans speedboat, jaringan telekomunikasi, serta perbaikan infrastruktur dasar.
• Pembentukan empat kelembagaan lokal (Pokdarwis, kelompok tani, KWT, dan Redkar) untuk memastikan keberlanjutan sosial.

Program ini mencatat Social Return on Investment (SROI) 1:1,08 dan dinobatkan sebagai PPM terbaik tingkat nasional melalui Penghargaan Subroto 2025.

“Kolaka Sehat, Bersih, Berdaya” — Fondasi Pemberdayaan di Blok Pomalaa

Di Sulawesi Tenggara, PT Vale meluncurkan program Kolaka Sehat, Bersih, dan Berdaya, sebuah kerangka pembangunan masyarakat yang disejajarkan dengan pembangunan kawasan industri Blok Pomalaa bersama mitra strategis, Huayou.

Program ini berfokus pada tiga pilar utama:
1. Kolaka Sehat — peningkatan layanan kesehatan, gizi, dan air bersih.
2. Kolaka Bersih — pengelolaan sampah terpadu dan restorasi lingkungan.
3. Kolaka Berdaya — penguatan UMKM, pemberdayaan perempuan, vokasi pemuda, dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

Untuk mendorong kesiapan tenaga kerja lokal, PT Vale dan Huayou juga meluncurkan Bridge Program, yang membekali pemuda Kolaka dengan kompetensi hydrometallurgy dan industri baterai kendaraan listrik.

PPM SDGs Desa — Penguatan Kemandirian 38 Desa Sekitar Operasi

Sejak 2023, Perseroan menjalankan Program PPM Dukungan SDGs Desa yang mencakup 38 desa di empat kecamatan di sekitar Sorowako: Malili, Wasuponda, Nuha, dan Towuti.

Program ini mendukung:
• Peningkatan ekonomi lokal melalui UMKM dan koperasi.
• Perbaikan layanan dasar seperti air bersih, irigasi, kesehatan, dan pendidikan.
• Pembangunan infrastruktur desa berbasis kebutuhan masyarakat.
• Pengembangan kapasitas generasi muda melalui pelatihan vokasi dan literasi keuangan.

Pendekatan partisipatif—masyarakat sebagai perencana utama, perusahaan sebagai pendamping teknis, dan pemerintah sebagai penjaga tata kelola—menjadi kunci keberhasilan program ini. Dampak awal terlihat pada meningkatnya kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi desa-desa binaan.

Komitmen untuk Masa Depan yang Inklusif

Keberhasilan berbagai inisiatif ini menunjukkan filosofi shared value perusahaan: bahwa keberlanjutan tidak hanya tentang kepatuhan terhadap standar, tetapi tentang menghadirkan manfaat yang dirasakan nyata oleh masyarakat.

Vinicius Mendes Ferreira menegaskan: “Keberlanjutan tidak berhenti pada kepatuhan. Ia harus hadir sebagai perubahan yang dirasakan, peluang yang terbuka, dan masa depan yang tumbuh bersama masyarakat.”

Dengan diraihnya penghargaan Community Empowerment pada ESG Appreciation 2025 ini, Perseroan melanjutkan perannya sebagai pelopor pembangunan sosial di sektor pertambangan—mendorong komunitas yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM — Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

Dalam keterangannya, Jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal Komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.

“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.

Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.

Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir.

Meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.

“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.

Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.

“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” jelas Jimly.

Ia menyebutkan bahwa mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.

Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.

“Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.

Komisi juga menerima berbagai keluhan masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.

“Kasus seperti itu nanti akan kami bicarakan dengan Kapolri. Itu urusan internal kepolisian, dan kami akan beri rekomendasi,” ujar Jimly.

Berbagai masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri.

Jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti:

– penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan,

– wacana pembentukan Kementerian Keamanan,

– serta penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.

Beberapa peserta juga menyampaikan kritik terkait pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif.

“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif,” ucap Jimly menirukan masukan dari peserta forum.

Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari masa kerja.

“Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,” tutupnya.*

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan masyarakat lokal menjadi karyawan. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik, PT Vale telah melakukan beberapa inisiatif untuk memberdayakan tenaga kerja lokal.

Salah satu contoh adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Vale dan Pemerintah Kabupaten Kolaka tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pengusaha Lokal. Dalam nota kesepahaman ini, disepakati bahwa setiap proses rekrutmen tenaga kerja akan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kolaka. PT Vale juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui program pelatihan keterampilan.

PT Vale juga telah melakukan pelatihan vokasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Politeknik Sorowako (Poliwako) untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Program ini diikuti oleh 87 peserta yang terdiri dari 57 orang dari area pemberdayaan PT Vale dan 30 orang dari Pemda Luwu Timur.

Dalam hal perekrutan tenaga kerja, PT Vale telah memenuhi aturan pemerintah dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Saat ini, PT Vale memiliki sebanyak 4.156 tenaga kerja, dengan 70,65% di antaranya merupakan tenaga kerja lokal Kolaka.

Dengan demikian, PT Vale telah menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat lokal menjadi karyawan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.*

KENDARIKINI.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Sulawesi Tenggara, Fianus Arung, menyoroti dugaan perbedaan perlakuan pengamanan oleh aparat Polda Sultra dalam pelaksanaan konstatering terkait objek sengketa eks lokasi PGSD Wua-wua.

Fianus Arung, yang turun langsung menyaksikan proses konstatering tersebut, mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan mencolok antara pengamanan yang diberikan kepada pihak lain dibandingkan dengan saat Kopperson—selaku pemilik hak resmi atas HGU—meminta pengamanan serupa.

Menurutnya, ketika pelaksanaan konstatering dilakukan oleh pejabat yang mendapat perintah khusus, puluhan aparat bersenjata lengkap hadir mengamankan seluruh titik lokasi. Personel kepolisian mengawal secara penuh dengan perlengkapan pendukung yang lengkap, membentuk perimeter di sekeliling petugas yang melakukan konstatering.

“Situasinya sangat berbeda saat Kopperson meminta pengamanan. Polisi yang mengamankan di titik konstatering tidak lebih dari 15 personel. Padahal sama-sama meminta kebutuhan pengamanan,” ungkap Fianus Arung.

Ia juga menyoroti fakta bahwa setiap kali Kopperson melakukan aksi menuntut pelaksanaan putusan pengadilan, polisi selalu tampil dalam formasi lengkap untuk menghalau massa. Namun, ketika Kopperson menuntut haknya secara prosedural melalui permohonan resmi, pengamanan yang diberikan justru minim.

“Negara berutang keadilan kepada Kopperson, karena hingga hari ini putusan pengadilan belum juga dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Fianus kemudian mempertanyakan alasan di balik ketidakseimbangan perlakuan tersebut.

“Ada apa dengan Polda Sultra? Mengapa tidak melaksanakan tugas sesuai amanah undang-undang? Apakah harus ada dana? Kalau memang ada biaya prosedural yang sah, sampaikan secara terbuka agar masyarakat tahu. Jangan sampai muncul dugaan bahwa pihak tertentu telah ‘mengamankan’ situasi dengan uang untuk kepentingan mereka sendiri,” ujarnya.

ASWIN Sultra meminta Polda Sultra untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Fianus Arung menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan integritas aparat negara di wilayah Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM — Sebuah rumah panggung milik warga bernama Rusdi (78) di Desa Lembah Subur, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), dilaporkan terbakar pada Rabu 19 November 2025 sekitar pukul 08.45 Wita.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pemilik rumah mengalami kerugian material ditaksir mencapai Rp15 juta.

Kasi Humas Polres Koltim IPTU Irfan mengatakan korban telah meninggalkan rumahnya selama kurang lebih satu tahun terakhir.

Kebakaran pertama kali diketahui oleh saksi, Ninik Juniarti (48), yang saat itu sedang mencuci piring di dapurnya. Ia mengira suara yang didengarnya berasal dari ular, sehingga kemudian memanggil suaminya Tahir (49) dan tetangganya Mursidi Pato alias Endang (58) untuk mengecek sumber suara tersebut.

Ketiga saksi kemudian menuju ke samping rumah dan mendapati bahwa suara tersebut ternyata berasal dari kobaran api di bawah rumah panggung milik Rusdi. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api dengan cepat menjalar ke bagian atas rumah.

Pada pukul 08.30 WITA, warga setempat melaporkan kejadian itu kepada personel Polsek Ladongi, Aipda Awal, serta pihak pemadam kebakaran Pemda Koltim. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Kapolsek Ladongi, Iptu Agus.

Sekitar pukul 08.55 Wita, Kapolsek bersama anggota tiba di lokasi untuk membantu pemadaman bersama masyarakat. Pemadam kebakaran Kabupaten Kolaka Timur baru tiba di lokasi pada pukul 10.00 Wita dan berhasil memadamkan api sepenuhnya pada pukul 11.00 WITA.

“Pada pukul 10.00 WITA, pemadam kebakaran pemda Koltim tiba di TKP dan langsung melakukan pemadaman dan api dinyatakan padam pada pukul 11.00 WITA,” kata Irfan.

Dalam insiden tersebut, api menghanguskan satu unit rumah panggung berukuran 7 × 15 meter dan sekitar 3 kubik kayu jati putih yang disimpan di bawah rumah.

Irfan menambahkan hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

“Penyebab kebakaran masih dalam lidik,” tutupnya.(Amin)*