KENDARIKINI.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Pernyataan ini disampaikan Kadivhumas Polri dalam sesi doorstop di Mabes Polri, Senin, 17 November 2025.

Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal.

“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.

“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” jelasnya.

Tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik.

Kadivhumas menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.

“Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” katanya.*

KENDARIKINI.COM — Suasana Kantor Bupati Sumbawa, Senin (17/11/2025), dipenuhi tamu penting dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga jajaran kepolisian lintas provinsi. Di tengah agenda besar itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K. menegaskan komitmen kuat Polri, dalam mengawal penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari Sumbawa.

Bhakti sosial tersebut menjadi momentum penting, karena diselenggarakan sebagai bentuk implementasi program “Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat” sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—khususnya pada poin 3, 4, 5, 6 dan 8 yang berfokus pada pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, ketahanan sosial, dan kualitas hidup masyarakat.

Acara turut dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Kemenkop UKM, Kantor Staf Presiden, Forkopimda NTB, sejumlah gubernur dan kapolda dari berbagai provinsi, hingga tokoh agama, akademisi, dan para ketua koperasi di wilayah Pulau Sumbawa.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan menjelaskan, penyaluran sisa hasil usaha (SHU) tahun ini, diarahkan langsung untuk memperkuat agenda pembangunan nasional.

“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, Asta Cita menjadi landasan untuk memperkuat pemerataan ekonomi, ketahanan sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penyaluran SHU kami fokuskan pada program-program yang sejalan dengan agenda tersebut,” ungkapnya.

Kapolda NTB memaparkan delapan prioritas penggunaan SHU Koperasi Salonong Bukit Lestari, di antaranya penguatan kesejahteraan anggota koperasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang termasuk UMKM dan pelatihan kerja, peningkatan akses pendidikan lewat beasiswa, penguatan layanan kesehatan dan bantuan alat kesehatan, pengembangan infrastruktur lokal seperti perbaikan jalan dan fasilitas publik.

Selain itu, SHU juga diprioritaskan untuk program lingkungan berkelanjutan termasuk rehabilitasi pascatambang, penguatan cadangan modal koperasi, dan program sosial kemasyarakatan untuk komunitas sekitar tambang.

“Dengan langkah-langkah ini, kami memastikan peran koperasi tambang bukan hanya soal bisnis, tapi berdampak nyata bagi masyarakat luas,” tegas Kapolda NTB.

Pada kegiatan tersebut, SHU disalurkan kepada 29 desa di 5 kecamatan, dengan total penerima manfaat mencapai 3.403 orang. Penyerahan dilakukan secara simbolis bersama para pimpinan daerah yang hadir.

Kapolda NTB menyebut angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi nyata dari kerja sama antara koperasi, masyarakat, pemerintah, dan Polri.

“Kami berharap penyaluran SHU ini memperkuat kontribusi koperasi, dalam mendukung pembangunan nasional. Semoga apa yang dilakukan hari ini, membawa manfaat nyata bagi anggota, masyarakat, dan daerah tambang,” tuturnya.

Dalam penutupnya, Kapolda NTB menekankan jika Polri akan terus mendukung penguatan koperasi, sebagai pilar ekonomi kerakyatan, khususnya di daerah-daerah yang bersentuhan dengan sektor pertambangan.

“Ini bukan hanya tentang SHU, tapi tentang bagaimana koperasi menjadi mesin kesejahteraan. Polri akan selalu hadir untuk memastikan prosesnya berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran,” tutupnya.*

KENDARIKINI.COM — Menyikapi polemik publik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025 dan kini menjadi perbincangan luas, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. menegaskan pentingnya membaca isi putusan secara teliti, lengkap, dan utuh. Banyak tafsir berkembang yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan MK tersebut, sehingga berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat.

Prof. Juanda menegaskan bahwa Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 sama sekali tidak memuat satu kalimat pun yang melarang atau mencabut hak anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi Kepolisian. Dalam putusan tersebut, MK tidak pernah melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan tertentu di lembaga pemerintahan pusat selama jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, yaitu: (1) tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) tugas pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pemerintahan; dan (3) tugas penegakan hukum. Selama jabatan yang diduduki memiliki hubungan sangkut-paut dengan ketiga ranah tersebut, anggota Polri tetap diperbolehkan dan hak tersebut tidak dicabut.

Prof. Juanda mengingatkan bahwa dalam amar putusan MK pada angka 2 dinyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan amar putusan tersebut, yang dinyatakan tidak berlaku secara normatif hanyalah frasa “atau yang tidak berdasarkan penugasan Kapolri”. Frasa lain dalam penjelasan yang memuat sangkut-paut dengan tugas kepolisian tetap berlaku.

Alasan pengujian dan pembatalan frasa tersebut, menurut Prof. Juanda, adalah karena frasa itu dapat melahirkan multi-tafsir. Dengan tetap berlakunya frasa-frasa lain pada Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022, secara hukum tidak akan menghilangkan peluang dan hak bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan tertentu di luar Kepolisian sepanjang jabatan tersebut memiliki kaitan dengan tugas kepolisian sebagaimana dijelaskan di atas.

Proses untuk menduduki jabatan tertentu bagi anggota Polri aktif diatur lebih lanjut dalam ketentuan perundang-undangan terkait kepegawaian, antara lain UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Oleh karena itu, putusan MK yang tengah ramai dibahas itu pada hakikatnya tidak menghapuskan hak-hak anggota Polri untuk berkiprah di lingkungan pemerintahan lain, asalkan mempedomani dan menaati mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Prof. Juanda mengimbau agar seluruh pemberitaan atau opini yang tidak sesuai dengan amar putusan MK diluruskan agar tidak menimbulkan misinformasi yang menyesatkan publik. “Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 harus dibaca secara cermat, lengkap, dan utuh. Bagi siapa pun yang mempelajari bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan, memahami suatu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara teliti dari awal sampai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan—jangan dipotong-potong,” tegas Prof. Juanda, yang dikenal kritis dan objektif.*

KENDARIKINI.COM – Polres Purbalingga melaksanakan kegiatan Bakti Sosial, Bhakti Kesehatan, Trauma Healing, dan Kerja Bakti di lokasi bencana tanah bergerak Dusun Karangtengah, Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pada Minggu (16/11/2025). Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini digelar untuk membantu warga yang terdampak sekaligus mendukung pemulihan awal di wilayah yang mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah.

Sebanyak 66 personel dari Satsamapta, Sie Dokkes, Tim Polwan, dan Sie Humas diterjunkan. Kehadiran personel lintas fungsi ini memastikan bahwa penanganan di lapangan dapat berjalan lebih menyeluruh—mulai dari pengamanan kawasan, evakuasi barang-barang penting, hingga layanan kesehatan dan pendampingan psikologis. Personel juga membantu melakukan pelokalan pada area terdampak untuk mengurangi risiko tambahan apabila terjadi pergerakan tanah susulan.

Di sisi kesehatan, Tim Dokkes membuka layanan pemeriksaan gratis bagi warga, termasuk pengecekan tensi, konsultasi medis, pemberian obat, dan vitamin. Pelayanan ini diperlukan mengingat banyak warga yang masih mengungsi dan rentan mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi darurat. Tim Polwan turut memberikan pendampingan trauma healing bagi warga, terutama anak-anak yang terdampak secara psikologis. Hiburan edukatif berupa wayang lalu lintas dihadirkan untuk membantu memulihkan suasana sekaligus menyampaikan pesan keselamatan dengan cara yang ringan dan mudah dipahami.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, Polres Purbalingga juga menyalurkan bantuan sembako kepada dapur umum yang beroperasi di sekitar lokasi bencana. Bantuan tersebut meliputi minyak goreng, air mineral, mie instan, telur, beras, ikan kaleng, dan roti. Ketersediaan logistik ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan makan warga selama masa tanggap darurat.

Aktivitas bencana tanah bergerak di Desa Maribaya sendiri telah terdeteksi sejak Mei 2025, sehingga wilayah ini menjadi fokus pemantauan berbagai pihak. Dengan masih adanya potensi pergerakan tanah, Polres Purbalingga meningkatkan patroli sambang untuk menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan warga. Selain itu, Polri membuka layanan bantuan bagi masyarakat yang memiliki ternak, hewan peliharaan, atau barang berharga yang perlu diamankan selama masa pengungsian agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan.

Sampai saat ini kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Polres Purbalingga akan terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, pemerintah desa, dan relawan untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi hingga kondisi kembali stabil dan aman.*

KENDARIKINI.COM – Operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, memasuki hari keempat dengan rangkaian kegiatan yang semakin intensif. Sejak pagi, tim SAR gabungan memperdalam pencarian di sektor A2 dan A3 berdasarkan pola timbunan sebelumnya dan penandaan terbaru unit K9. Cuaca yang relatif cerah memungkinkan perluasan galian, namun kehati-hatian tetap diterapkan karena tanah di sepanjang lereng masih bergerak. Tim Polri memulai hari dengan melakukan briefing evaluasi bersama BPBD dan Basarnas, termasuk penentuan jalur masuk aman, pembagian jalur personel, dan penempatan titik kontrol untuk menghindari pergerakan tanah yang sulit diprediksi. Pada sektor A2, lokasi tempat ditemukannya dua jenazah dan dua body part sebelumnya dijadikan acuan untuk memperkirakan arah sebaran material longsor. Sementara itu, sektor A3 diperkuat dengan personel tambahan karena pola timbunan di area tersebut berlapis-lapis sehingga membutuhkan kerja manual yang lebih berat.

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu elemen yang terus diperkuat sepanjang operasi. Petugas medis Polri bekerja di dua titik sekaligus: RSUD Majenang sebagai pusat rujukan dan pos pelayanan kesehatan lapangan dekat lokasi longsor. Di RSUD Majenang, pemeriksaan lanjutan diberikan kepada korban luka, termasuk penanganan cedera pada ekstremitas, perawatan luka sobek, serta penanganan pernapasan bagi warga yang mengalami inhalasi debu. Sementara itu, di posko lapangan, petugas memberikan perawatan cepat bagi warga yang mengalami kelelahan, syok ringan, hipotermia, hingga serangan panik. Polri juga menempatkan personel khusus untuk mengawal warga lanjut usia dan anak-anak yang mengalami stres fisik akibat perubahan lingkungan pengungsian. Untuk mengurangi antrian, jalur pasien dibagi menjadi tiga: pemeriksaan cepat, tindakan ringan, dan rujukan langsung. Hal ini membuat warga dapat menerima bantuan medis tanpa penundaan, terutama pada jam-jam awal evakuasi di pagi hari.

Pelayanan psikologis melalui program trauma healing turut diperluas cakupannya. Polri mengerahkan 15 personel Tim Trauma Healing Ro SDM Polda Jateng, dibantu konselor Polresta Cilacap serta relawan psikososial yang sudah terbiasa menangani bencana alam. Tim ini tidak hanya berfokus pada keluarga korban yang menunggu di RSUD Majenang, tetapi juga melakukan pendekatan dari tenda ke tenda untuk memetakan kondisi emosional warga selamat. Pendekatan ini penting untuk menjangkau warga yang enggan bercerita namun menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis. Untuk anak-anak, tim menyediakan aktivitas pendampingan seperti permainan terarah, sesi mewarnai, dan dukungan emosional sederhana agar mereka mampu kembali merasa aman. Hingga malam sebelumnya, sebanyak 48 warga telah menerima layanan aktif, dengan beberapa keluarga menjalani sesi konseling lanjutan untuk membantu mereka menghadapi kehilangan.

Dalam mendukung pencarian, Polri menurunkan total 155 personel—125 dari Polresta Cilacap dan 30 dari Brimob—yang bekerja dalam pola bergilir agar stamina petugas tetap stabil. Empat anjing pelacak dari Polda Jateng, Polresta Banyumas, dan Polres Temanggung juga terus bekerja melakukan penandaan titik-titik yang berpotensi menyimpan korban tertimbun. Setiap kali K9 memberikan tanda, tim teknis Polri langsung memasang patok penanda dan melakukan penggalian manual untuk menjaga keselamatan. Di beberapa titik, Polri juga memasang alat sederhana pemantau retakan tanah agar petugas di bawah mengetahui adanya potensi pergerakan material. Di sepanjang jalur masuk, anggota Sabhara dan Lantas mengatur arus kendaraan bantuan agar tak terjadi hambatan logistik, sementara anggota lain melakukan cutting manual pada semak dan kayu yang menutup jalur tim SAR.

Hingga hari ini, sembilan korban telah ditemukan dan seluruhnya teridentifikasi oleh Tim DVI. Dengan demikian, dari total 20 warga yang dinyatakan hilang pada awal kejadian, kini tersisa 11 korban yang masih dalam pencarian. Upaya pencarian bergerak semakin terarah berdasarkan pola temuan dan analisis struktur longsoran hari sebelumnya. Sementara itu, proses identifikasi oleh Tim DVI tetap disiagakan setiap saat agar setiap temuan baru dapat segera diproses. Di titik-titik pengungsian, pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis dilakukan tanpa henti untuk memastikan warga selamat mendapatkan dukungan yang mereka perlukan.

Kapolresta Cilacap menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan memastikan bahwa seluruh kekuatan Polri akan terus bekerja bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan relawan hingga seluruh korban ditemukan. Masyarakat diimbau tetap tenang, menjauhi area tebing rawan runtuhan, dan mematuhi setiap arahan petugas demi keselamatan bersama.*

KENDARIKINI.COM – Subdit STNK Diregident Korlantas Polri melaksanakan kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelayanan STNK Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Korlantas Polri untuk menilai capaian kinerja, memperbaiki kendala, serta memperkuat inovasi dalam pelayanan publik di bidang registrasi kendaraan bermotor.

Kasubdit STNK Diregident Korlantas Polri, Kombes Pol Dedy Suhartono, menjelaskan bahwa anev ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan mengevaluasi seluruh aspek pelayanan kepada masyarakat.

“Memang pelaksanaannya dilakukan tiap tahun untuk mengevaluasi tugas-tugas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dari sini kita tahu apa kekurangan dan kendalanya, sehingga bisa kita perbaiki agar pelayanan semakin baik,” ujar Kombes Pol Dedy Suhartono.

Menurutnya, fokus utama Anev 2025 adalah menghadirkan inovasi yang mempermudah masyarakat, terutama dalam pembayaran pajak kendaraan.
“Fokusnya tentu memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa membayar pajak kapan pun dan di mana pun dengan mudah,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama peningkatan pelayanan Samsat oleh seluruh stakeholder terkait, meliputi Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan PT Jasa Raharja. Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan terintegrasi.

Sebagai bentuk apresiasi, Korlantas Polri turut memberikan penghargaan kepada sejumlah Polda dan Samsat berprestasi yang dinilai aktif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk kategori Polda Teraktif Melakukan Pengesahan STNK Melalui Aplikasi SIGNAL Zona B, penghargaan diberikan kepada:

1. Polda Sumatera Barat
2. Polda Banten
3. Polda Bali

Sementara penghargaan dari PT Jasa Raharja diberikan atas dedikasi dan kontribusi dalam peningkatan keterisian data, digitalisasi pembayaran Samsat, serta pelaksanaan sosialisasi kesamsatan. Penghargaan tersebut diberikan kepada:

1. Samsat Sleman – Polda DIY
2. Samsat Ciputat – Polda Metro Jaya
3. Samsat Gunung Sugih – Polda Lampung
4. Samsat Padang – Polda Sumatera Barat
5. Samsat Polda – Polda Sulawesi Utara

Kepala Divisi Asuransi PT Jasa Raharja, Jahja Joel Lami, turut mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin di antara tiga instansi utama dalam sistem Samsat.
“Kolaborasi yang harmonis di lingkungan Samsat menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan Anev kemudian ditutup dengan penegasan pentingnya peningkatan profesionalisme dan integritas personel.
“Personel harus memiliki integritas dan komitmen tinggi agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin maksimal,” tutup Kombes Pol Dedy Suhartono.*

KENDARIKINI.COM – Polri memperkuat upaya pencarian korban tanah longsor di Desa Cipendeuy, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan menurunkan ratusan personel dan tim anjing pelacak. Total 205 personel diterjunkan pada hari kedua operasi SAR untuk menyisir lokasi terdampak.

“Personel Polri sebanyak 205 personel diturunkan untuk membantu proses pencarian korban di hari ke-2 dengan melibatkan tim anjing pelacak atau K9 gabungan,” ujar Kapolres Cilacap Kombes Budi Adhy Buono kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Selain personel, Polri juga mengerahkan 10 anjing pelacak K9 dari berbagai satuan, yakni Ditsamapta Polda Jateng, Polresta Cilacap, Polresta Banyumas, Polres Temanggung, dan Polres Tegal. Kehadiran K9 ini menjadi bagian penting untuk mempercepat deteksi keberadaan korban di bawah timbunan material longsor.

Hingga Sabtu siang, tim SAR gabungan masih mencari 20 warga yang belum ditemukan, terdiri dari enam warga Dusun Tarukahan dan 14 warga Dusun Cibuyut. Sebelumnya, tiga warga telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Peristiwa longsor terjadi pada Kamis (13/11) sekitar pukul 19.30 WIB dan menimbun sedikitnya 16 rumah warga di dua dusun tersebut. Kondisi medan yang berat membuat proses pencarian harus dilakukan secara manual dibantu K9 untuk mengidentifikasi titik-titik yang diduga terdapat korban.*

KENDARIKINI.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (balpres) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam operasi ini, polisi menyita total 207 bal pakaian bekas yang diduga masuk secara ilegal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dinilai dapat mengganggu pasar domestik.

“Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Edy, Sabtu (15/11/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, langkah kepolisian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar upaya penertiban tetap memperhatikan nasib pelaku UMKM, termasuk pedagang thrifting. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya juga menekankan pentingnya menghadirkan produk substitusi bagi pasar barang bekas.

“Saat melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, arahan Pak Presiden adalah memikirkan substitusi produk,” kata Budi.

Instruksi itu juga diperkuat oleh perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memastikan Polri akan terus konsisten menindak penyelundupan pakaian bekas impor.

“Saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terlibat penyelundupan akan ditindak tegas,” tegas Kapolri.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada 12 November 2025 tentang adanya truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit. Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus kemudian bergerak dan menemukan 23 bal pakaian bekas impor di dalam truk tersebut. Sopir berinisial D langsung diamankan.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik menelusuri aliran barang hingga ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan mengamankan I, koordinator penerima balpres. Pengembangan lebih lanjut mengarahkan tim ke Padalarang, Bandung Barat. Di lokasi ini, polisi mengamankan dua truk engkel, tiga mobil boks, satu unit Avanza, serta tujuh sopir dan kenek yang mengangkut 184 bal pakaian bekas impor lainnya.

Seluruh barang bukti dan saksi kini berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi menegaskan penindakan ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan rasa aman dan melindungi perekonomian nasional dari praktik perdagangan ilegal.*