KENDARIKINI.COM – GMKI Cabang Kendari mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengusut dugaan perampasan hak seorang guru SMP Negeri 2 Baubau.
Guru bernama Hasrianti mengaku belum menerima gaji dan tunjangan profesi sejak 2019.
Informasi itu mencuat setelah Hasrianti menyampaikan pengakuannya melalui pemberitaan yang beredar di ruang publik.
Hasrianti mengaku haknya terhenti setelah menolak mutasi yang dianggap tidak sesuai prosedur.
Ia juga menduga persoalan tersebut berkaitan dengan dinamika politik pasca-Pilkada Kota Baubau.
Dikutip dari Kendari Info, Selasa (30/6/2026), Hasrianti menyebut suaminya merupakan pengurus partai politik berbeda dengan petahana.
Sekretaris Fungsi Litbang GMKI Kendari, Rivaldo Sulle, meminta Pemprov Sultra segera melakukan supervisi terhadap kasus tersebut.
Menurutnya, dugaan tidak dibayarkannya hak guru bertahun-tahun merupakan persoalan serius yang menyangkut keadilan dan kepastian hukum.
“Bila benar terjadi, negara tidak boleh membiarkan hak warga diabaikan tanpa kepastian hukum,” ujar Rivaldo.
GMKI menilai birokrasi harus menjunjung profesionalitas, netralitas, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Organisasi itu juga meminta Pemerintah Kota Baubau memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, GMKI mendesak Inspektorat serta lembaga pengawas melakukan pemeriksaan independen apabila ditemukan dugaan maladministrasi.
GMKI menegaskan seluruh hak Hasrianti harus dipulihkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran administrasi kepegawaian.
Mereka berharap penanganan kasus berlangsung transparan, objektif, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
