KENDARIKINI.COM – Anggota Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi, menyoroti berulangnya pemalangan aktivitas hauling PT Toshida Indonesia.
Suwandi menilai persoalan itu seharusnya sudah selesai setelah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sultra.
“Kami sudah menghadirkan Polda Sultra dan menyerahkan rekomendasi resmi hasil RDP,” kata Suwandi, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, RDP juga melibatkan Kejaksaan, Kejari Kolaka, dan Polres Kolaka untuk mencari solusi bersama.
Saat itu, seluruh pihak disebut sepakat melakukan pembenahan agar gangguan terhadap operasional perusahaan tidak terulang.
Namun, aksi pemalangan masih terus terjadi hingga kini dan dinilai mengganggu kepastian hukum investasi.
Suwandi mempertanyakan sikap aparat terhadap pelaku pemalangan yang disebut berlangsung secara terbuka.
Ia membandingkan penanganan kasus lain yang dinilai cepat mendapat respons penegak hukum.
“Jika ada pelanggaran hukum, negara bisa bertindak tegas. Kenapa pemalangan ini belum ditangani jelas?” ujarnya.
Suwandi juga menyoroti dugaan pungutan sebesar 1,5 dolar yang muncul dalam aktivitas pemalangan tersebut.
Menurutnya, praktik itu berpotensi merugikan negara apabila dilakukan tanpa kewajiban pajak dan penerimaan resmi.
Ia menegaskan PT Toshida Indonesia telah memenuhi kewajiban kepada negara, termasuk terkait PNBP.
Karena itu, fokus penyelesaian seharusnya diarahkan pada penghentian pemalangan yang menghambat operasional perusahaan.
Suwandi menilai negara harus hadir menjaga iklim investasi dan melindungi pekerja yang bergantung pada aktivitas perusahaan.
Diketahui, DPRD Sultra sebelumnya menggelar RDP pada 9 Maret 2026 terkait polemik hauling PT Toshida Indonesia.
Dalam forum itu dijelaskan kerja sama penggunaan jalan hauling telah terjalin antara PT SLG, PT PMS, dan PT Toshida Indonesia.*
