KENDARIKINI.COM – La Ode Umar Bonte menduga masih ada malpraktek dalam perekrutan tenaga honorer PPPK, Jumat 3 Januari 2025.
Menurutnya, masalah yang kerap menimpa tenaga honorer harus mendapat atensi dan penanganan langsung dari pemerintah pusat.
“Saya sebagai anggota DPD RI masih sangat merasa bahwa honorer ini perlu diselesaikan dan perlu ditangani oleh pemerintah pusat,” katanya.
Pria yang akrab di sapa UB ini menyebutkan, di beberapa daerah masih terdapat banyak oknum yang mengintervensi perekrutan tenaga honorer.
“Karna daerah itu masih banyak mafia-mafia honorer,” sebutnya.
Lanjut, kata dia, hal ini ditandai dengan database peserta yang mendaftar PPPK. Tenaga honorer yang telah mengabdi selama 5 hingga 10 tahun tidak masuk dalam database.
“Karna ada orang-orang yang baru saja mendaftar bisa masuk menjadi database P3K. Sementara orang-orang yang sudah mengabdi bertahun-tahun lamanya 5 tahun 10 tahun bahkan diatas 10 tahun tetapi mereka justru tidak masuk,” ujarnya.
UB menambahkan bahwa permasalahan ini berasal dari sikap pemerintah daerah yang kerap meloloskan calon peserta PPPK karna memilki relasi keluarga dengan pejabat.
“Ini permasalahan sebetulnya berasal dari mental pemerintah daerah yang masih saja lebih memfokuskan, mengurusi yang belum pernah mengabdi hanya karna ada keluarga pejabat mereka diloloskan menjadi database P3K,” imbuhnya.
Kemudian, Ia menegaskan bahwa promblematika yang kerap menimpa calon peserta PPPK ini harus diselesaikan secara nasional oleh kementerian.
“Karna itu permasalahan P3K ini harus diselesaikan secara nasional oleh kementerian terkait,” pungkasnya.**
