KENDARIKINI.COM – Konsorsium Aktivis Nasional Sulawesi Tenggara (KORAN Sultra) menolak rencana perpanjangan RKAB PT Tiran Indonesia.
Ketua Umum KORAN Sultra, Aliefcheshar M. Abu, meminta Kementerian ESDM mengevaluasi perusahaan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, penilaian RKAB tidak boleh hanya berorientasi pada target produksi bijih nikel.
Aspek keselamatan kerja, kepatuhan regulasi, dan komitmen hilirisasi harus menjadi indikator utama pemerintah.
Aliefcheshar menyoroti dugaan beberapa kecelakaan kerja di area operasional PT Tiran Indonesia, Konawe Utara.
Insiden tersebut meliputi dump truck terjun ke jurang, pekerja diduga terjepit, dan dump truck terbalik serta terbakar.
Ia menegaskan KORAN Sultra tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh perusahaan.
Namun, rangkaian dugaan kecelakaan dinilai layak menjadi bahan evaluasi sebelum RKAB diperpanjang.
KORAN Sultra juga menyoroti laporan SBSI kepada Disnakertrans Sultra dan Inspektur Tambang terkait dugaan pelanggaran K3.
Laporan itu memuat dugaan tidak dilaporkannya kecelakaan kerja, lemahnya penerapan SMK3, dan belum terbentuknya P2K3.
Selain itu, Aliefcheshar mempertanyakan komitmen PT Tiran Indonesia terhadap program hilirisasi nasional.
Ia menyebut perusahaan belum memiliki smelter, meski mengantongi kuota produksi bijih nikel yang besar.
Menurutnya, perusahaan yang berinvestasi membangun smelter seharusnya mendapat perhatian dalam kebijakan pemberian RKAB.
KORAN Sultra mendesak Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, dan Inspektur Tambang mengaudit perusahaan secara objektif dan transparan.
Mereka meminta perpanjangan RKAB PT Tiran Indonesia ditunda hingga seluruh aspek keselamatan, kepatuhan, dan hilirisasi selesai dievaluasi.*
