Oleh: Win Malaka
Gaya kepemimpinan yang tegas dan instruktif merupakan warisan langsung dari budaya militer Orde Baru. Dalam konteks melanggengkan kekuasaan, karakteristik “orang kuat” (strongman) ditawarkan sebagai solusi atas ketidakpastian global dan domestik. Citra ini menciptakan
persepsi bahwa ketertiban hanya bisa dicapai melalui kendali yang terpusat, mirip dengan stabilitas yang dipaksakan pada masa lalu.
Narasi Nasionalisme sebagai Perisai Politik
Salah satu senjata utama Orde Baru adalah penggunaan
Narasi nasionalisme yang tunggal dan kaku
Prabowo sering kali menggunakan retorika serupa mengenai “kedaulatan bangsa” dan “ancaman asing’ untuk menggalang dukungan emosional massa. Dengan memosisikan diri sebagai penjaga benteng terakhir kedaulatan, kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat dengan mudah didelegitimasi sebagai tindakan yang tidak patriotik.
Normalisasi Peran Militer dalam Sektor Sipil
Kebijakan seperti keterlibatan personel militer dalam program strategis dengan dalih ( ketahanan pangan atau food estate) dipandang oleh banyak pengamat sebagai bentuk “Neo-Dwifungsi”. Secara politik, hal ini memperkuat jejaring kekuasaan hingga ke level akar rumput, memastikan struktur birokrasi tetap berada dalam pengaruh pola pikir komando yang loyal.
Strategi Kekuatan di Balik Persatuan
Jika Orde Baru menggunakan pendekatan represif yangeksplisit, kepemimpinan saat ini lebih menggunakan pendekatan kooptasi. Mengajak lawan politik masuk ke dalam lingkaran kekuasaan politik akomodasi bentuk ‘militer halus’
Catatan kritis untuk rezim Prabowo Gibran
Gaya militeristik dalam demokrasi memiliki risiko ganda. Di satu sisi, ia menawarkan efisiensi eksekusi kebijakan. Namun di sisi lain, ia berpotensi mengikis ruang dialektika dan transparansi yang menjadi fondasi utama demokrasi.Melanggengkan kekuasaan dengan gaya komando sering kali menempatkan loyalitas di atas kompetensi dan
kepatuhan diatas nalar kritis.*
