MANADO, KENDARIKINI.COM – Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengoptimalkan Program Jaksa Garda Desa di Sulawesi Utara, Selasa, 7 April 2026.
Kegiatan dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus ABPEDNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Acara dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy bersama perangkat desa.
Program ini bertujuan memperkuat tata kelola desa agar transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
Jamintel menegaskan Kejaksaan kini mengedepankan pendekatan preventif dibanding penindakan semata.
Langkah ini penting menyusul meningkatnya kasus korupsi dana desa secara nasional.
Data menunjukkan 187 perkara pada 2023, naik menjadi 275 pada 2024, dan 535 pada 2025.
Hingga triwulan pertama 2026, tercatat 79 perkara dalam tahap penyidikan.
Di Sulawesi Utara, terdapat empat perkara terkait dana desa dalam periode yang sama.
Satu perkara masih penyidikan, sementara tiga lainnya telah masuk tahap penuntutan.
Penyebabnya antara lain keterbatasan SDM desa, lemahnya perencanaan, dan potensi moral hazard.
Sebagai solusi, Kejaksaan menghadirkan transformasi digital melalui Program Jaksa Garda Desa.
Program ini didukung Aplikasi Jaga Desa untuk monitoring anggaran secara real-time dan terintegrasi.
Selain itu, diluncurkan Aplikasi Jaga Dapur MBG mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Aplikasi tersebut memungkinkan pelaporan kualitas makanan sekaligus apresiasi layanan gizi optimal.
Kejaksaan juga bersinergi dengan Badan Gizi Nasional dalam pengamanan intelijen dan pertukaran data.
ABPEDNAS dan BPD didorong menjadi mitra strategis dalam fungsi pengawasan desa.
Target utama program ini adalah menekan korupsi dana desa hingga mencapai nol kasus.
Jamintel berharap aparatur desa bekerja tenang, transparan, dan fokus meningkatkan ekonomi masyarakat.*
