KENDARIKINI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Kendari, Senin (9/2/2026).
Rapat tersebut digelar untuk menyikapi kenaikan angka inflasi Sultra pada Januari 2026 sekaligus merumuskan langkah antisipasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Sebelumnya, Sekda Sultra juga mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting.
Dalam forum HLM TPID, Asrun Lio mengungkapkan bahwa inflasi bulanan (month to month/mtm) Sultra pada Januari 2026 terutama dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas ikan.
Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, beras, ikan-ikanan, serta tarif perguruan tinggi.
“Berdasarkan pembahasan bersama, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadhan,” ujarnya.
Adapun 10 rekomendasi strategis yang disepakati dalam HLM TPID Sultra tersebut antara lain:
1. Memastikan ketersediaan bahan pangan tercukupi dan harga tetap terkendali menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri.
2. Meminta penggilingan dan distributor besar menyediakan beras dalam kemasan bervariasi 5 kg, 10 kg, dan 20 kg melalui surat edaran.
3. Mengawasi serta mensosialisasikan kepada pedagang agar tidak menjual barang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
4. Mendorong Bulog mempercepat distribusi Minyakita langsung ke pedagang eceran.
5. Mengimbau penggilingan beras agar memprioritaskan penjualan dedak bagi kebutuhan peternak di Sultra dengan harga sekitar Rp3.500 per kilogram.
6. Mengoptimalkan gerakan pasar murah dan operasi pasar sebagai langkah intervensi jangka pendek.
7. Membentuk klaster pangan di daerah serta menggalakkan gerakan tanam mandiri untuk komoditas pemicu inflasi.
8. Mendorong perluasan kerja sama antar daerah (KAD).
9. Menginisiasi kebijakan atau regulasi daerah untuk membatasi penjualan bahan pangan ke luar daerah.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan cold storage untuk produk perikanan dan pertanian.
Sekda menegaskan, HLM TPID Provinsi Sultra menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi.
“Kolaborasi dan langkah konkret sangat dibutuhkan agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan,” tutupnya.*
