KENDARIKINI.COM – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan persoalan sosial yang dikaitkan dengan PT CAM.
HMKS juga menyoroti dugaan kriminalisasi pekerja serta konflik agraria yang disebut masih menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, meminta setiap dugaan pelanggaran hak normatif pekerja ditangani secara profesional dan transparan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mengedepankan mekanisme hukum yang adil.
“Negara harus hadir memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan hukum yang sama,” ujar Beni dalam keterangannya.
Ia meminta dugaan pelanggaran ketenagakerjaan maupun kriminalisasi pekerja diperiksa secara transparan dan objektif untuk menjaga kepercayaan publik.
HMKS menilai persoalan di sekitar aktivitas perusahaan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa ketenagakerjaan.
Organisasi tersebut turut menyoroti dugaan intervensi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi dan konflik agraria yang dinilai belum terselesaikan.
Menurut HMKS, penyelesaian konflik agraria harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepastian hak masyarakat atas lahan dan ruang hidup dinilai perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dan berkeadilan.
Beni menegaskan, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak pekerja, masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
“Keberadaan investasi seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru melahirkan persoalan berkepanjangan,” tegasnya.
HMKS mendesak instansi terkait memeriksa secara menyeluruh setiap dugaan pelanggaran dan memastikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
HMKS juga menyatakan akan terus mengawal persoalan yang dikaitkan dengan PT CAM.
Organisasi tersebut tidak menutup kemungkinan menggelar aksi demonstrasi apabila persoalan itu dinilai belum mendapat perhatian serius pemerintah.
“Kami mengingatkan, investasi ideal adalah investasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas sembari memperhatikan kepentingan korporasi,” pungkas Beni.*
