KENDARIKINI.COM – Solway Investment Group, perusahaan pertambangan swasta berbasis di Swiss, tengah menghadapi sorotan tajam menyusul persoalan yang menimpa anak usahanya di Indonesia. PT Bumi Konawe Minerina (BKM), yang berada di bawah naungan Aquila Nickel Group, tercatat masuk dalam daftar evaluasi Satgas Penataan Kawasan Hutan (PKH) akibat dugaan pembukaan kawasan hutan secara ilegal di wilayah Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Pemanggilan oleh Satgas PKH Halilintar tersebut menandai adanya indikasi pelanggaran serius terhadap tata kelola kawasan hutan. Meski pihak perusahaan menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap proses evaluasi yang dilakukan pemerintah, langkah Satgas PKH ini dinilai sebagai sinyal peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk manajemen induk perusahaan di Swiss.
Isu kehutanan ini turut memunculkan sorotan terhadap transparansi dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan. Sejumlah pihak menilai minimnya keterbukaan informasi terkait program sosial perusahaan berpotensi memperkuat dugaan lemahnya kepatuhan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Aktivis lingkungan sekaligus perwakilan masyarakat terdampak, Robby Anggara, menyebut Aquila Nickel Group justru menjadi beban risiko bagi perusahaan induknya.
“Aquila Nickel Group telah masuk dalam daftar evaluasi karena dugaan perusakan kawasan hutan. Di saat yang sama, akses informasi terkait dana PPM juga tertutup. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan menghindari pengawasan publik,” ujar Robby kepada media pada Senin, 19 Januari 2026.
Ia menilai, tanpa transparansi menyeluruh terhadap rencana induk dan realisasi anggaran PPM, legitimasi sosial perusahaan akan semakin melemah. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memperburuk kepercayaan masyarakat serta meningkatkan risiko hukum bagi korporasi.
Sorotan terhadap PT BKM dan Aquila Nickel Group dinilai berimplikasi langsung terhadap reputasi Solway Investment Group di pasar global, terutama di tengah meningkatnya tuntutan pasar Eropa terhadap rantai pasok nikel yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Sementara itu pihak Humas PT Bumi Konawe Minerina, Andri yang dikonfirmasi via pesan Whats App belum memberikan tanggapan.*
