KENDARIKINI.COM – JANGKAR Sultra mendesak DPRD Sulawesi Tenggara segera menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait pengawasan PT Indonesia Pomalaa Industry Park.
Permohonan RDP telah diajukan sejak 24 Juni 2026, namun hingga kini belum dijadwalkan DPRD Sultra.
JANGKAR meminta pembahasan mengenai pengawasan kepabeanan, kendaraan operasional, alat berat, dan barang modal impor di kawasan PT IPIP.
Penanggung Jawab JANGKAR Sultra, Andi Fajar, menilai keterlambatan tersebut memunculkan pertanyaan publik.
“Kami tidak menolak investasi, tetapi ingin memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan,” kata Fajar.
Ia menyebut masih banyak pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan Bea Cukai dan legalitas lalu lintas barang di kawasan industri.
Fajar juga menyinggung sorotan Komisi V DPR RI yang sebelumnya mempertanyakan pengawasan kepabeanan di kawasan PT IPIP.
Menurutnya, RDP diperlukan sebagai forum klarifikasi terbuka melibatkan DPRD, Bea Cukai, manajemen PT IPIP, dan instansi terkait.
JANGKAR menegaskan forum tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Mereka meminta DPRD Sultra menjalankan fungsi pengawasan dengan segera menjadwalkan RDP terbuka bagi seluruh pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Sultra terkait jadwal pelaksanaan RDP tersebut.*
