Oleh: Adi Yusuf Tamburaka Sekjend Masyarakat Adat Tolaki Sulawesi Tenggara
Sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang memiliki akses, kekuasaan, dan legitimasi. Namun di balik narasi besar yang tercatat dalam buku-buku resmi, terdapat kisah-kisah perjuangan lokal yang tak kalah heroik—sayangnya terpinggirkan. Salah satunya adalah perjuangan SAUALA, penguasa wilayah Leaya, Ranomeeto, yang hingga kini belum memperoleh tempat layak dalam historiografi nasional maupun daerah.
Sebelum penangkapan Lamangga Tamalaki Wonua Konawe (panglima perang daerah) oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1911, telah ada sinyal kuat bahwa perlawanan terhadap penjajahan sedang disiapkan secara terstruktur. Dalam konteks itu, SAUALA disebut telah menerima perintah lebih awal untuk bersiap menghadapi agresi Belanda. Ini menunjukkan bahwa perlawanan di wilayah Konawe dan sekitarnya bukanlah gerakan spontan, melainkan bagian dari strategi yang terorganisir.
SAUALA, bersama tokoh lokal lainnya seperti TAMBURAKA, tampil sebagai figur sentral dalam mempertahankan wilayah Ranomeeto dan Leaya. Mereka bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga representasi keberanian masyarakat lokal dalam menjaga kedaulatan tanahnya. Dalam situasi ketimpangan kekuatan antara rakyat lokal dan kolonial, keberanian seperti ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga bentuk perlawanan moral terhadap dominasi asing.
Menariknya, kegigihan SAUALA dalam melawan Belanda membuatnya sulit ditaklukkan secara militer. Ketika jalur kekerasan tidak berhasil, kolonial Belanda memilih pendekatan diplomasi—yang pada kenyataannya merupakan siasat. Melalui perundingan dengan keluarga SAUALA, Belanda menjanjikan bahwa ia tidak akan ditangkap. Namun janji itu dilanggar. SAUALA justru ditangkap dalam proses perundingan tersebut dan kemudian diasingkan ke Payakumbuh, Sumatera Barat.
Peristiwa ini bukan hanya mencerminkan strategi kolonial yang manipulatif, tetapi juga memperlihatkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar perundingan itu sendiri.
Ironisnya, nama SAUALA tidak tercantum dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara yang diterbitkan pada tahun 1978–1979. Ketiadaan ini menimbulkan pertanyaan serius : siapa yang berhak menentukan siapa yang layak disebut pahlawan? Apakah karena perjuangannya tidak terdokumentasi secara formal, ataukah karena narasi lokal tidak dianggap cukup penting?
Upaya pelurusan sejarah sebenarnya telah dilakukan. Pada tahun 1986, ayah kami Sulaiman Tamburaka menyurati pemerintah untuk menyampaikan kembali kisah perjuangan SAUALA. Sumber utama yang digunakan adalah kesaksian Haliga, yang saat itu telah berusia lebih dari 80 tahun dan merupakan saksi langsung penangkapan ayahnya oleh Belanda. Kesaksian ini memiliki nilai historis yang tinggi karena berasal dari pelaku sejarah itu sendiri, bukan sekadar cerita turun-temurun tanpa dasar.
Melihat rangkaian fakta ini, sudah saatnya ada upaya serius untuk mengangkat kembali nama SAUALA dalam panggung sejarah.
Pengakuan tidak semata-mata soal penghormatan simbolik, tetapi juga bentuk keadilan historis. Ketika tokoh-tokoh lokal seperti SAUALA diabaikan, kita sebenarnya sedang kehilangan bagian penting dari identitas kolektif bangsa.
Sejarah tidak boleh eksklusif. Ia harus inklusif, membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Perjuangan SAUALA adalah bagian dari mozaik besar perjuangan bangsa Indonesia. Sudah seharusnya kisah ini diteliti lebih lanjut, didokumentasikan secara akademik, dan diakui secara resmi—agar generasi mendatang tidak hanya mengenal sejarah dari pusat, tetapi juga dari pinggiran yang penuh makna.*
