Polemik Seleksi Paskibraka, LBH HAMI Sultra Adukan Kesbangpol ke Polisi

Kendari – Polemik terkait seleksi Paskibraka tingkat Provinsi yang akan mewakili Sultra pada perayaan 17 Agustus berbuntut Pelaporan di Polda Sultra.

Sebelumnya polemik ini berawal dari salah satu pihak yang tidak terima dan mengunggah postingan di media sosial.

Hingga didampingi oleh Kuasa Hukumnya LBH HAMI Sultra, Doni beserta orang tuanya membeberkan dugaan kecurangan yang terjadi pada seleksi paskibraka.

Selain itu menanggapi hal tersebut Wiradinata melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Doni beserta orang tuanya, pasalnya keterangannya di beberapa media diduga mencemarkan nama baiknya.

Bahkan terkini pada Senin 17 Juli 2023, melalui Kuasa Hukumnya LBH HAMI Sultra melaporkan Kesbangpol Sultra.

Andri Dermawan mengatakan Kesbangpol Sultra dilaporkan atas dugaan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Menurutnya, pernyataan Kesabangpol Sultra dibeberapa media elektronik maupun online tidak benar, bohong dan tidak sesuai fakta. Itu yang kemudian menimbulkan keonaran.

“Seperti yang kita liat saat viral, di protes masyarakat dan menjadi pertanyaan masyarakat dimana-mana,” katanya.

Lebih lanjut, yang dimaksud Andri Dermawan menimbulkan keonaran yakni adanya pemberitaan di 8 Juli 2023, dengan mengatakan bahwa belum ada hasil yang akan ditetapkan anggota Paskibraka yang nantinya berangkat ke Jakarta mewakili Sultra.

Katanya, pembekalan yang diikuti empat peserta Calon Paskibraka Nasional (Capasnas) 2023 baik Doni Amansa, Nadira, Wiradinata dan Aini, masih bagian dari proses seleksi.

Sementara, seleksi pembekalan tidak ada dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) maupun di Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan Paskibraka 2023.

Berikutnya, di juknis tersebut jelas diatur batas akhir seleksi yang berlaku diseluruh Indonesia dalam proses penyeleksian Capasnas 2023 dari tingkat provinsi ke tingkat pusat sudah harus selesai paling lambat 31 Mei 2023.

“Sehingga tidak mungkin lagi ada seleksi di 6-9 Juli 2023,” tuturnya.

Selanjutnya, pernyataan lainnya bahwa di 18 Mei 2023 tidak ada pengumuman calon inti dan cadangan dan hanya berdasarkan abjad nama. Ia kembali memastikan itu pernyataan yang berbeda jauh dengan fakta sebenarnya.

Sebab berdasarkan saksi-saksi baik kliennya (Doni Amansa), pendamping Doni yang dari Kesabangpol Provinsi dan panitia seleksi (Pansel) yang membacakan pengumuman hasil seleksi di 18 Mei 2023, itu membenarkan jika Doni Amansa salah satu peserta yang akan mewakili Sultra.

“Dan disitu memang diumumkan pemeringkatan satu sampai empat dan satu dua itu yang akan mewakili Sultra Paskibraka di pusat yang salah satunya Doni, sementara Aini dan Wiradinata cadangan,” ungkapnya.

Sehingga ini menjadi alasan pihaknya melaporkan Kepala Badan Kesbangpol Sultra, selaku pelaksana seleksi Paskibraka di tingkat provinsi untuk diproses secara hukum.

Bahkan ia meminta penyidik agar dikembangkan lebih jauh lagi. Pasalnya Andri Dermawan menduga ada tindak pidana lain seperti dugaan pemalsuan dokumen.

Menurut dia, ada dokumen-dokumen penilaian yang tidak sesuai. Karena hasil yang diumumkan tidak selaras dengan SK penetapan yang diterbitkan Gubernur Sultra. Harusnya yang di SK-an itu berdasarkan hasil pengumuman di 18 Mei 2023.

“Tapi kami ingin ini diselidiki dulu, dikembangkan, dipanggil dan kemudian diperiksa bukti-buktinya,” tandasnya.

Sementara itu sebelumnya terkait polemik seleksi Paskibraka, Kesbangpol Sultra Harmin Ramba, menerangkan bahwa persoalan seleksi paskibraka telah dilaksanakan secara profesional.

“Tidak ada kaitan dengan Gubernur, ini hanya kebetulan saja dari Baubau. Mari kita berhenti membuat asumsi, saya jamin itu. Pak Gubernur juga memahami hukum dan aturan, jadi jangan kita sangkutpautkan,” jelasnya.

“Fakta ini dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini maupun di akhirat,” pungkasnya.*