KENDARIKINI.COM – Pertumbuhan ruang digital nasional dalam dua tahun terakhir menempatkan Indonesia pada fase baru transformasi internet yang ditandai dengan lonjakan trafik, semakin beragamnya platform digital, dan meningkatnya partisipasi publik.

Di tengah dinamika tersebut, pengawasan ruang digital menjadi kebutuhan struktural untuk memastikan ekosistem digital tetap aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Buku Data Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Ditjen Wasdigi) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) periode 20 Oktober 2024 hingga November 2025 mencatat pergeseran penting pendekatan pengawasan. Negara tidak lagi hanya bertumpu pada penindakan konten bermasalah, tetapi memperkuat tata kelola platform, mekanisme kepatuhan, serta perlindungan kelompok rentan di ruang digital.

“Risiko di ruang digital berkembang semakin kompleks dan terstruktur. Karena itu, pengawasan tidak bisa bersifat reaktif semata, melainkan harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan melibatkan berbagai pihak,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar pada hari Senin (22/12/2025).

Salah satu langkah penguatan pengawasan pada 2025 adalah pengesahan dan implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak) guna menciptakan ruang digital aman bagi anak Indonesia dengan mewajibkan platform digital menerapkan kontrol akses konten, verifikasi usia, dan fitur perlindungan. Kebijakan ini menandai pendekatan baru pengawasan yang tidak hanya berfokus pada konten, tetapi juga pada desain sistem dan tanggung jawab platform digital.

Pengaturan fitur, klasifikasi usia, serta mitigasi risiko menjadi bagian dari upaya melindungi anak dan remaja sebagai kelompok pengguna yang rentan.

“Perlindungan anak di ruang digital harus dimulai dari hulu, yakni dari bagaimana sistem dan fitur platform dirancang. Melalui PP Tunas, kami mendorong platform digital untuk memastikan adanya kontrol akses, klasifikasi usia, dan mekanisme perlindungan yang memadai agar anak dapat menggunakan ruang digital secara aman,” ujar Alexander.

Lebih lanjut, Komdigi juga memperkuat penegakan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), khususnya platform berbasis User Generated Content (UGC). Melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), pemerintah mendorong platform digital untuk menjalankan kewajiban moderasi secara lebih akuntabel. Sejak Oktober 2025, sanksi administratif mulai diterapkan terhadap PSE yang tidak memenuhi kewajiban, sebagai bagian dari penguatan tata kelola platform digital.

Pendekatan pengawasan juga dilakukan secara adaptif terhadap dinamika platform populer, termasuk layanan gim dan konten buatan pengguna. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi risiko, dialog dengan penyedia layanan, serta penyesuaian kebijakan internal platform. Model ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak identik dengan pelarangan, melainkan pengelolaan risiko secara proporsional agar ruang digital tetap aman tanpa menghambat inovasi.

“Pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang berekspresi atau inovasi, melainkan memastikan setiap platform menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi pengguna dan menjaga ekosistem digital tetap sehat,” jelas Dirjen Alexander.

Dalam kerangka tersebut, penanganan konten ilegal, termasuk perjudian daring, menjadi salah satu indikator efektivitas pengawasan. Sepanjang periode laporan, Komdigi mencatat 2.604.559 penanganan konten perjudian daring lintas kanal. Mayoritas penindakan difokuskan pada situs dan alamat IP, namun data juga menunjukkan pergeseran distribusi ke kanal lain seperti layanan file sharing dan media sosial, mencerminkan adaptasi pola pelanggaran di ruang digital.

Pola serupa juga terlihat pada konten pornografi, dengan 656.774 penanganan sepanjang periode laporan. Kendati sebagian besar berasal dari situs web, kemunculan konten pada berbagai platform yang banyak diakses remaja memperkuat urgensi kebijakan perlindungan anak dan pengawasan berbasis risiko.

Partisipasi publik turut menjadi elemen penting dalam pengawasan ruang digital. Melalui Aduankonten.id, masyarakat menyampaikan 350.270 laporan konten negatif, sementara Aduan Instansi mencatat 559.949 URL yang dilaporkan oleh lembaga penegak hukum dan institusi keuangan. Tingginya laporan dari aparat kepolisian dan sektor perbankan menunjukkan keterkaitan antara pelanggaran digital dan potensi dampak sosial-ekonomi.

Tekanan terhadap pengawasan ruang digital semakin besar seiring lonjakan trafik internet nasional. Buku Data Wasdigi mencatat akumulasi trafik dari empat operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025. Proyeksi pertumbuhan trafik internet Indonesia periode 2025-2030 diperkirakan mencapai 10,1 persen per tahun, yang berarti beban pengawasan akan terus meningkat secara struktural dan berkelanjutan.

Menanggapi tantangan tersebut, Komdigi terus melakukan pembenahan kapasitas dan memperluas kolaborasi dengan platform digital serta masyarakat. Alexander Sabar menegaskan bahwa tanpa keterlibatan aktif platform digital, beban pengendalian konten ilegal akan terus bertumpu pada pemerintah.

“Pengawasan ruang digital harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir sebagai regulator dan pengawas, tetapi platform dan masyarakat juga memegang peran kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ke depan, penguatan pengawasan ruang digital diarahkan pada pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup penindakan berbasis data, tata kelola platform yang akuntabel, perlindungan kelompok rentan melalui kebijakan seperti PP Tunas, serta kolaborasi lintas sektor. Tantangan utama bukan semata menurunkan jumlah konten bermasalah, tetapi memastikan sistem pengawasan mampu mengikuti laju pertumbuhan ruang digital dan kompleksitas risikonya.
*

KENDARIKINI.COM – Seorang wanita paruh bayah asal Kecamatan Wondulako berinisial MMB (51) ditetapkan tersangka oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) polres Kolaka.

MMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reskrim Polres Kolaka atas kasus dugaan pengancaman dan kekerasan yang terjadi di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada tepatnya di Area PT IPIP pada hari Rabu, 15/10/2025 sekitar pukul 16.00 Wita.

Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Fernando Oktober Sitompul melalui Kanit Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA )saat di temui media ini menjelaskan bahwa saat ini MMB sudah di tetapkan sebagai tersangka atas kasus pengancaman dan/ atau kekerasan terhadap korban berinisial A.

“Sudah dua kali surat tersangka kita layangkan namun MMB belum koperatif datang ke Polres Kolaka, langkah yang akan di ambil penyidik membawah tersangka ke hadapan penyidik untuk di lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, ” ucap Bripka Khristian Mahadi. Senin, 23 Desember 2025

Kata Christian Mahadi, MMB di duga melakukan tindak pidana pengancaman dan/atau kekerasan terhadap inisial A dan di jerat dengan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHPidana atau pasal 170 ayat 1, ayat ke 2 ke 1 KUHPidana subsider pasal 335 ayat 1 KUHPidana.

“Ancaman hukumannya kurungan penjara maksimal 7 tahun,” ungkapnya.

Sementara itu dari hasil penelusaran media ini, selain tersangka kasus penganiayaan, MMB ( 51 ) juga tersandung dua kasus berbeda yang sedang bergulir di Mapolda Sultra.

MMB di laporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dengan nomor : LP/B/402/X/2025/SPKT/Polda Sultra , status laporan tersebut masih dalam tahap penyidikan. sedangkan kasus lainnya terkait pencemaran nama baik sebagaimana yang di maksdu dalam pasal 45 ayat (4) jo pasal 27A Undang – undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).*

KENDARIKINI.COM — Di tengah meningkatnya intensitas curah hujan dan kerentanan sejumlah wilayah terhadap banjir serta longsor, penguatan ketahanan daerah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Menjawab tantangan tersebut, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari grup MIND ID, mengambil langkah strategis bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui hibah satu unit alat berat excavator, dokumen kajian teknis, bahan bakar operasional 10 ribu liter, serta aksi penanaman bibit pohon sebagai bagian dari rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat excavator ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pengerukan sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran air, mengurangi risiko banjir terutama pada musim hujan, sekaligus mendukung pemeliharaan infrastruktur sumber daya air secara berkelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi teknis tersebut, penanaman bibit pohon dilakukan sebagai upaya strategis menghadapi dampak perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem. Rehabilitasi DAS diharapkan mampu memperkuat daya dukung lingkungan, mengurangi laju limpasan air, serta menciptakan wilayah yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.

Head of External Relation Regional & Growth PT Vale Indonesia, Endra Kusuma, menegaskan bahwa penyerahan hibah alat berat yang dirangkaikan dengan penanaman bibit pohon merupakan wujud komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh dan maju bersama pemerintah daerah dan masyarakat. “Lebih dari sekadar bantuan fisik, hibah alat berat dan gerakan menanam pohon mencerminkan komitmen untuk memperkuat ketahanan daerah dalam upaya mitigasi bencana sekaligus membangun infrastruktur air yang berkualitas untuk masa depan yang lebih aman dan tangguh,” ungkap Endra usai menghadiri acara seremoni penyerahan hibah di Masamba.

Normalisasi sungai menjadi salah satu upaya krusial dalam mencegah risiko banjir yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan fungsi sungai yang kembali optimal, potensi luapan air dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan tenang. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang penguatan ketahanan daerah menghadapi risiko bencana maupun optimalisasi potensi pangan daerah.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan. “Kehadiran kami ini karna kecintaan terhadap masyarakat Luwu Utara dan kami melihat potensi yang besar di Luwu Utara oleh karna itu mohon di manfaatkan dengan baik,” ungkap Gubernur.

Sementara itu, Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Utara, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dunia usaha. “Tentunya dengan bantuan ini kami akan terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kami di Kabupaten Luwu Utara,” kata Bupati.

Melalui penyerahan hibah alat berat dan rehabilitasi DAS sebagai langkah konkret mitigasi bencana, PT Vale kembali menegaskan perannya untuk hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai mitra pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan daerah.

Dengan mendukung upaya mitigasi yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi, PT Vale berkomitmen memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan nilai-nilai perusahaan yang mengedepankan kepedulian, keberlanjutan, dan kemitraan erat demi masa depan Luwu Utara yang lebih aman dan tangguh.*

KENDARIKINI.COM — Pembangunan infrastruktur hari ini bukan sekadar soal konektivitas fisik, melainkan fondasi bagi pemerataan ekonomi, ketahanan wilayah, dan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Berangkat dari pemahaman tersebut, PT Vale Indonesia Tbk, bagian dari grup MIND ID, menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam agenda pembangunan berkelanjutan Sulawesi Selatan melalui pembangunan Matano Belt Road serta penguatan ketahanan wilayah dari risiko bencana hidrometeorologi.

Matano Belt Road (MBR) merupakan infrastruktur jalan provinsi strategis yang menghubungkan Malili, Nuha, hingga perbatasan Sulawesi Tengah, sebuah koridor penting yang selama ini menjadi tantangan akses bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi. Jalan ini dirancang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat pembangunan wilayah berbasis konektivitas, produktivitas, dan keberlanjutan.

Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Indonesia, Abu Ashar, menegaskan bahwa infrastruktur memiliki makna yang jauh melampaui fungsi teknisnya. Ia menjadi penghubung antara potensi dan peluang. “Ketika akses terbuka, ekonomi bergerak, layanan publik semakin dekat, dan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih adil untuk tumbuh. Itulah esensi dari pembangunan Matano Belt Road, bukan hanya membangun jalan, tetapi membangun masa depan,” ujar Abu Ashar usai menghadiri peletakan batu pertama proyek tersebut di Ussu.

Pembangunan Matano Belt Road juga dirancang dengan standar keselamatan dan teknis yang ketat, memastikan efisiensi lalu lintas serta keamanan pengguna jalan. Dengan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan, kawasan ini diharapkan menjadi tulang punggung baru bagi pengembangan pusat-pusat ekonomi, logistik daerah, serta sektor unggulan seperti pariwisata Danau Matano, salah satu danau purba terdalam di dunia yang menyimpan potensi ekologi dan ekonomi bernilai global.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa Matano Belt Road merupakan wujud konkret kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor industri dalam mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai kehadiran jalan ini akan menjadi jalur alternatif sekaligus akses utama yang memperkuat konektivitas Luwu Timur dan kawasan sekitarnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Apresiasi serupa disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, yang menegaskan bahwa konektivitas Ussu hingga pesisir Danau Matano telah lama dinantikan masyarakat. Jalan ini diyakini akan membuka sentra ekonomi baru, khususnya di sektor pariwisata berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Luwu Timur sebagai simpul pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Sulawesi Selatan.

Komitmen PT Vale terhadap pembangunan wilayah tidak berhenti pada konektivitas darat. Menyadari meningkatnya risiko perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi, perusahaan juga berkontribusi dalam penguatan ketahanan wilayah melalui proyek normalisasi Sungai Baliase di Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan pengerukan sedimen dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko banjir yang selama ini berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas masyarakat.

Proyek normalisasi ini dirancang secara cermat dengan pendekatan teknis hidraulika, keselamatan kerja, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut memastikan fungsi sungai sebagai sistem drainase alami tetap terjaga, sekaligus meminimalkan dampak terhadap ekosistem sekitar. Upaya ini melengkapi inisiatif mitigasi banjir yang sebelumnya telah dilakukan PT Vale, termasuk dukungan penyediaan ribuan jumbo bag untuk penanganan darurat.

Melalui pembangunan Matano Belt Road dan normalisasi Sungai Baliase, PT Vale menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih terhubung, tangguh terhadap risiko iklim, dan berdaya saing global. Infrastruktur ini bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi menyatukan harapan, menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam lanskap global yang menuntut pembangunan rendah karbon dan berkeadilan, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci. Melalui inisiatif ini, PT Vale menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian integral dari kontribusi jangka panjang bagi Indonesia—membangun hari ini, demi masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan.*

KENDARIKINI.COM – Dalam rangka menjaga ketersediaan serta stabilitas harga sembilan bahan pokok (sembako) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pengecekan harga dan stok di pasar tradisional serta ritel modern di Kota Kendari, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Kombes Pol Dodi Ruyatman, S.I.K dan diikuti Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Bulog Wilayah Sultra. Pengecekan ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor dalam mengawal stabilitas pangan daerah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Satgas Pangan memfokuskan pemantauan pada harga dan ketersediaan sejumlah komoditas strategis, di antaranya beras, telur, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, petugas juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi distribusi barang serta potensi kendala yang dihadapi.

Dirreskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Dodi Ruyatman menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Satgas Pangan untuk memastikan harga dan pasokan bahan pokok tetap terjaga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pre-emptif dan preventif guna mengantisipasi potensi gejolak harga maupun kelangkaan barang yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Tujuan utama kami adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penimbunan, spekulasi harga, atau penyelundupan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Kombes Pol Dodi Ruyatman.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra sekaligus anggota Satgas Pangan, Ari Sismanto, mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan secara umum stok bahan pokok di pasar tradisional maupun ritel modern dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil. Meski terdapat fluktuasi pada beberapa komoditas, perubahannya masih dalam batas wajar dan terkendali.

Satgas Pangan Sultra juga mencatat sejumlah masukan dari pedagang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait. Kepada masyarakat, Satgas Pangan mengimbau agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ke depan, pengawasan dan patroli akan terus dilakukan secara rutin hingga pasca perayaan Natal dan Tahun Baru guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM – PT Bumi Konawe Minerina (BKM) menggelar konsultasi publik perubahan analisis dampak lingkungan (AMDAL), bertempat di aula Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 22 Desember 2025.

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BKM, Yovi Fajar Tindean sangat mengapresiasi peserta yang hadir karena telah memberikan masukan dan arahan bagimana ke depan perusahaan dalam melaksanakan aktifitas penambangannya.

“Masukan dan arahan yang masuk kami anggap sebagai motifasi. Walau sejauh ini kami (PT BKM) sudah sangat kofidens dan taat hukum, tapi tentunya adanya perubahan produksi kami dituntut selalu adaptif. Lewat konsultasi ini kami mendapat masukan yang sangat baik sekali,” kata Yovi.

Lanjut Yovi, sejauh ini manajemen PT BKM secara optimal telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat, namun dalam perjalanan kemudian terdapat kekurangan itu hal yang bakal diperbaiki ke depannya.

“Masukan yang masuk terkait pemberdayaan sangat kami apresiasi. Ke depan, pemberdayaan masyarakat akan terus kita perbaiki guna memastikan keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ditempat yang sama, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Sultra, Stemi Syahril menuturkan, konsultasi publik adalah sebuah kewajiban dilakukan walau hanya bersifat formal.

Meski demikian, kata Stemi, ia berharap tim penyusun AMDAL lebih membuka ruang berkonsultasi dengan masyarakat, sehingga dokumen lingkungan dapat disusun dengan sangat baik.

“Konsultasi ini untuk mendapatkan data langsung dengan masyarakat. Dengan konsultasi ini adalah awal dari komitmen perusahaan menjaga lingkungan. Kami harap tim penyusun lebih lama di lapangan,” ucapnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam konsultasi publik manajemen PT BKM, DLH Sultra, KPHP XIX Laiwoi Utara, Camat Molawe, Kepala Desa Mowundo, Mandiodo, Tapunggaya, Tapuemea, lembaga swadaya masyarakat.*