KENDARIKINI.COM – Sebuah kisah menyentuh hati terjadi di Kota Kendari. Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 13 tahun terpaksa meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Kendari untuk menjadi wali murid saat penerimaan rapor sekolah.

Permintaan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 18 Desember 2025 oleh siswi kelas VIII SMP Negeri 5 Kendari, Waode Pipin April Dinova, warga Kompleks Perumahan BTN BSB, Jalan Orinunggu, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu.

Siswi tersebut mengaku tidak memiliki wali laki-laki yang dapat hadir di sekolah. Kedua orang tuanya telah berpisah, sementara pihak sekolah mewajibkan kehadiran wali murid saat pembagian rapor.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Damkarmat Kota Kendari langsung merespons. Pada Senin, 22 Desember 2025, Komandan Peleton II Damkarmat Kota Kendari, Sainuddin Saranani, hadir langsung di SMP Negeri 5 Kendari, Jalan Kelapa, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, untuk mendampingi siswi tersebut dan bertindak sebagai wali murid penerima rapor.

“Kami menerima pesan dari anak tersebut yang meminta bantuan karena tidak ada wali yang bisa hadir. Bagi kami, ini bagian dari tugas kemanusiaan. Damkar hadir bukan hanya saat kebakaran, tapi juga ketika masyarakat membutuhkan pertolongan sosial,” ujar Sainuddin Saranani pada Kamis, 25 Desember 2025.

Ia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penerimaan rapor yang dimulai pukul 08.30 Wita hingga selesai sekitar pukul 10.00 Wita.

Kehadiran petugas Damkar dengan Unit Fire Rescue menjadi perhatian pihak sekolah serta orang tua murid lainnya.

Sementara itu, pihak Damkarmat Kota Kendari menegaskan bahwa layanan penyelamatan tidak selalu berkaitan dengan kondisi darurat kebakaran, tetapi juga mencakup respons cepat terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi warga.

Aksi kemanusiaan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan dalam momen sederhana namun bermakna seperti penerimaan rapor sekolah.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong penguatan pembangunan sosial dan ekonomi umat guna mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Akhir Tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Baznas Sultra pada Rabu, 24 Desember 2025.

Gubernur Sultra secara simbolis menyerahkan berbagai bantuan kepada para penerima manfaat, di antaranya paket logistik keluarga, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK–JKM) bagi dai, marbut, dan imam masjid, serta bantuan modal usaha bengkel motor melalui Program Z-Auto Baznas.

Sebanyak 113 penerima manfaat menerima bantuan pada pendistribusian kali ini. Mereka terdiri dari pegawai harian non-ASN, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Total dana zakat yang disalurkan mencapai Rp115 juta, yang merupakan akumulasi zakat periode Oktober hingga Desember 2025.

Gubernur Sultra menegaskan bahwa dana ZIS memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang mampu menekan kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

“Dana ZIS yang disalurkan hari ini bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi menjadi harapan dan jalan perubahan bagi kehidupan para mustahik,” tegas Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Baznas Sultra atas komitmen dan profesionalisme dalam mengelola dana umat secara amanah, transparan, dan akuntabel, serta perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Selain itu, Gubernur Sultra mengimbau seluruh umat Muslim, khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Sultra, karyawan BUMN dan BUMD, serta masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas Sultra sebagai lembaga resmi pemerintah.

Sementara itu, Ketua Baznas Sultra, Punardin menjelaskan bahwa pendistribusian dana ZIS merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Baznas Pusat.

“Dana zakat, wajib disalurkan dalam tahun anggaran berjalan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Baznas, dan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sultra optimistis penguatan pembangunan sosial dan ekonomi umat dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya daerah yang maju, aman, sejahtera, dan religius.*

KENDARIKINI.COM – Dua calon dipastikan bertarung di pemilihan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu 23 Desember 2025.

Ketua IAI Sultra, Dr. Ar. M. Arzal Tahir, ST., M.Si, saat dikonformasi via telepon Whats App mengatakan bahwa dua calon telah memenuhi syarat.

“Dua Calon memenuhi syarat dan dipastikan bertarung, sekarang masuk tahapan kampanye,” katanya.

“Untuk pemilih ada sekitar seratus lebih pemilik KTA, dan pemilihan dilakukan secara online,” tambahnya.

Lanjutnya bahwa pihaknya juga menyampaikan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya.

“Pemilihannya di januari,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Andi Mustagfir mengatakan bahwa saat ini masuk masa kampanye.

“Masa kampanye sampai 10 Januari, kemudian ada jeda 4-5 hari baru pemilihan secara voting,” katanya.

Lanjutnya bahwa pihaknya juga memastikan ada dua calon yang dipastikan bertarung.

Untuk diketahui kedua calon tersebut diantaranya, La Ode Yusri Jayanti dan I Made Krisna.*

KENDARIKINI.COM – Di tengah pesatnya pertumbuhan industri pertambangan di Kabupaten Morowali, pengelolaan lingkungan menjadi isu penting yang terus mendapat perhatian. Dalam konteks tersebut, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bagian dari group MIND ID melalui Indonesia Growth Project (IGP) Morowali menunjukkan praktik nyata pengelolaan lingkungan berkelanjutan, sebagaimana disaksikan langsung oleh Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dalam kunjungan kerja ke sejumlah area operasional PT Vale di Morowali pada Selasa, 23 Desember 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Morowali bersama jajaran pejabat pemerintah daerah meninjau langsung area port dan jetty, ruang kontrol operasi, serta kawasan reklamasi Rasyidah. Peninjauan ini memberikan gambaran menyeluruh kehadiran PT Vale di Morowali, mulai dari aktivitas logistik hingga pengelolaan lingkungan di area pascatambang.

Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf menyampaikan apresiasi atas upaya pengelolaan lingkungan yang diterapkan PT Vale di tanah Morowali. Kondisi lapangan mencerminkan komitmen nyata perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

“Alhamdulillah, kami dapat menyaksikan langsung aktivitas barging di pelabuhan PT Vale tanpa adanya indikasi pencemaran. Saya melihat sendiri bagaimana PT Vale sangat memperhatikan aspek lingkungan. Hingga saat ini, proses barging berlangsung tanpa terlihat adanya air berwarna merah di area pelabuhan. Selain itu, di area reklamasi kami turut menanam pohon dan juga melihat persiapan penanaman dengan tanaman khas lokal Morowali. Ke depan, kami berharap ada lebih banyak variasi tanaman, termasuk tanaman buah-buahan,” ujarnya.

Upaya merawat keberlanjutan yang turut disaksikan Bupati di area operasional PT Vale adalah pengelolaan air tambang melalui sistem pond sediment yang dirancang dengan baik. Menjadi inisiatif yang dapat menjadi tolok ukur bagi perusahaan tambang lain yang beroperasi di Morowali.

“PT Vale telah mempersiapkan pond sediment dan sistem pengelolaan air yang sangat baik. Air yang keluar dari ujung pond terlihat jernih. Ini merupakan indikator pengelolaan lingkungan yang serius dan layak menjadi contoh bagi perusahaan lain. Hari ini saya sangat salut dan bangga kepada PT Vale,” tegasnya.

Rombongan pemerintah daerah turut meninjau ruang kontrol operasi yang memantau aktivitas barging dan kegiatan tambang secara real-time. Sistem pemantauan ini dinilai mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola operasional, sekaligus menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar lingkungan yang berlaku.

Head of Bahodopi Project PT Vale IGP Morowali, Wafir, menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan fondasi utama dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. “Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan menjadi landasan dalam setiap aktivitas kami. Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah kunci bagi industri pertambangan modern. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memenuhi, tetapi juga melampaui standar lingkungan yang ditetapkan, agar operasional hari ini tidak mengorbankan masa depan,” ujar Wafir.

Ia menambahkan bahwa PT Vale berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali. “Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri berjalan selaras dengan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Bagi kami, Morowali bukan sekadar lokasi operasi, tetapi rumah bersama yang harus dijaga dan dibangun secara berkelanjutan,” tambahnya.

Komitmen tersebut kembali diperkuat pada Rabu, 24 Desember 2025 melalui kunjungan Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, ke area port, jetty, dan kawasan tambang PT Vale IGP Morowali. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa pengelolaan operasional dan lingkungan yang diterapkan PT Vale dapat menjadi rujukan bagi perusahaan lain.

“Setelah kami melakukan kunjungan, kami melihat PT Vale seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain, terutama dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Saya juga melihat PT Vale memiliki perencanaan jangka panjang yang baik dan semoga dapat memberikan kesetaraan yang lebih bagi masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan dua hari ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri dan kesejahteraan masyarakat. PT Vale menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan diwujudkan secara konkret, mulai dari pengelolaan air tambang, reklamasi lahan dengan tanaman lokal khas Sulawesi, hingga pemanfaatan teknologi untuk pemantauan operasional secara transparan.

PT Vale meyakini bahwa keberhasilan industri pertambangan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga dari dampak positif yang dihadirkan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Melalui inovasi berkelanjutan dan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, PT Vale berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan pertumbuhan industri yang selaras dengan pembangunan daerah, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Morowali.*

KENDARIKINI.COM – Budaya bukan sekadar warisan, tetapi perekat sosial yang menjaga harmoni di tengah perubahan. Kehadirannya penting untuk terus dijaga demi sebuah keberlanjutan agar tak lekang oleh zaman dan terus mengakar. Upaya pelestarian budaya inilah yang dijaga PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bagian dari group MIND ID dengan secara konsisten dengan melaksanakan Festival Budaya Morowali untuk keempat kalinya.

Tak sekedar euphoria budaya, tapi ada nilai kebersamaan yang disematkan didalamnya. Memadukan sinergi dan Kolaborasi perusahaan dengan melibatkan masyarakat yang berada di 13 desa binaan.

Selama sepekan mulai 17 hingga 23 Desember 2025, warga berkumpul untuk merayakan kekayaan budaya Bungku melalui dua lomba utama: Mehule, permainan gasing tradisional yang menguji ketangkasan dan strategi, serta Tarian Luminda, tarian yang melambangkan kegembiraan, persatuan, dan harmoni. Kedua lomba ini bukan sekadar kompetisi, tetapi simbol penguatan identitas masyarakat Morowali di tengah arus globalisasi.

Head of External Relation Regional and Growth PT Vale Indonesia, Endra Kusuma mengatakan, festival ini bukti bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang penghormatan terhadap budaya, adat, dan kearifan lokal.Hal tersebut juga sejalan dengan nilai perusahaan CARES.

“Festival ini sebagai wujud nyata perseroan hadir menjaga keberlanjutan tradisi, tak sekedar mengakomodir masyarakat untuk mementaskan seni dan tradisi tapi ada pesan-pesan moral didalamnya yakni kebersamaan melibatkan masyarakat pada desa binaan. Kami percaya pembangunan berkelanjutan harus mengakomodasi aspek budaya, adat, dan kearifan lokal, bukan semata-mata soal infrastruktur dan ekonomi,” katanya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pelestarian budaya adalah kerja bersama. PT Vale Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah desa, dewan adat, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat. Karang Taruna yang ada di area pemberdayaan IGP Morowali menjadi motor penggerak pelaksanaan kegiatan, menunjukkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga masyarakat. Kolaborasi ini menciptakan ruang dialog antar generasi, di mana nilai-nilai lama dipertahankan sambil membuka diri terhadap inovasi.

Arman, Kepala Desa Ululere, menegaskan pentingnya kolaborasi ini. “Masih banyak tradisi dan budaya di daerah ini yang bisa kita kenalkan. Kami berharap ke depan lomba-lomba yang diadakan semakin beragam,” ujarnya.

Festival ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Yopi Sabara, Ketua Komisi I DPRD Morowali, menyampaikan apresiasinya. “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT Vale karena telah konsisten mengadakan festival budaya ini. Ini adalah langkah nyata dalam menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi.”

Ia juga menekankan pentingnya pelestarian budaya di Morowali. “Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita punya tradisi dan budaya yang menjadi perekat kebersamaan. Harapan ke depan, kegiatan ini dapat diperluas ke skala kabupaten sehingga semua desa dan kecamatan bisa ikut serta.”

Tarian Luminda telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, menandakan nilai autentik budaya Morowali. Sementara Mehule atau permainan gasing sedang dalam proses pendaftaran sebagai permainan tradisional yang mendukung ekonomi kreatif berbasis tradisi.

Lebih dari sekadar festival, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PT Vale Indonesia melalui Indonesia Growth Project (IGP) Morowali. Pelestarian budaya adalah bagian dari filosofi keberlanjutan perusahaan: bahwa kemajuan tidak boleh mengorbankan akar budaya. Selain lomba Mehule dan Tarian Luminda, festival ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga, memperkuat peran pemuda melalui kepanitiaan, dan menguatkan nilai-nilai budaya di Kabupaten Morowali khususnya di area pemberdayaan PT Vale Indonesia site Morowali.*

KENDARIKINI.COM, KONAWE UTARA – Aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai terbongkar satu per satu. Terbaru, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memasang plang penguasaan negara di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Bhumi Karya Utama (BKU).

Pemasangan plang tersebut menandai bahwa negara secara resmi mengambil alih lahan seluas 18,01 hektare yang diduga digunakan PT BKU untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang sah di kawasan hutan lindung.

Ketua Umum Perhimpunan Pemerhati Pembangunan Daerah (P3D) Konawe Utara, Jefri, menyebut langkah Satgas PKH sebagai bukti kuat adanya pelanggaran serius yang dilakukan perusahaan tambang tersebut.

“Pemasangan plang itu adalah bukti nyata bahwa PT BKU telah melakukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan lindung. Luasannya mencapai 18,01 hektare,” ujar Jefri kepada awak media, pada Selasa, 23 Desember 2025.

Jefri mengungkapkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap hektare kawasan hutan yang dirambah secara ilegal dikenakan denda administratif sekitar Rp6,5 miliar. Jika dikalikan dengan luasan pelanggaran, maka total denda yang harus dibayarkan PT BKU diperkirakan mencapai sekitar Rp117 miliar.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembayaran denda tidak serta-merta menghapus unsur pidana dalam perkara tersebut.

“Sekalipun dendanya dibayar, unsur pidananya tetap ada. Aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin adalah kejahatan lingkungan dan harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Menurut Jefri, perbuatan tersebut merupakan bentuk perampokan kekayaan alam negara yang dilakukan secara ilegal dan terstruktur.
Diduga Masih Muat Ore Nikel

Tak hanya itu, Jefri juga mengungkapkan adanya informasi terkait tongkang bermuatan ore nikel milik PT BKU yang diduga masih melakukan aktivitas pengisian.

Pihaknya mendesak agar aparat berwenang segera melakukan pemeriksaan terhadap asal-usul ore nikel tersebut.

“Tongkang itu harus diperiksa. Jika ore nikelnya berasal dari dalam kawasan hutan lindung, maka wajib dijadikan barang bukti dan tidak boleh diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar,” tegasnya.

Plang Resmi Penguasaan Negara
Sebagai informasi, plang yang dipasang Satgas PKH di lokasi IUP PT BKU bertuliskan:
“Areal Pertambangan PT Bhumi Karya Utama seluas 18,01 hektare dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.”

Kasus ini menambah daftar panjang perusahaan tambang di Sultra yang terseret dalam dugaan kejahatan lingkungan akibat aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung. Aparat penegak hukum didesak untuk tidak hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi juga menindaklanjuti aspek pidana secara tegas dan transparan.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara virtual pada Selasa 23 Desember 2025.

Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dari Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta.

Dalam rakor itu, Menko Polkam menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis guna menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan nasional.

Menko Polkam menyebutkan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan Nataru tahun sebelumnya, terdapat dua tantangan utama yang perlu diantisipasi, yakni tingginya mobilitas masyarakat dan potensi bencana hidrometeorologi.

Mobilitas masyarakat yang meningkat berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, kecelakaan, serta gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga diperlukan pengamanan optimal di titik-titik strategis seperti pelabuhan, terminal, bandara, tempat ibadah, dan kawasan wisata.

Selain itu, potensi bencana hidrometeorologi akibat siklon tropis Koto dan gangguan atmosfer lainnya diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2026, yang dapat memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi.

Untuk itu, Menko Polkam menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan menginstruksikan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar bekerja secara terpadu dan solid.

Seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, ASDP, hingga Dinas Perhubungan, diminta memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem dan kecelakaan selama periode Nataru.

Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti rakor tersebut bersama unsur Forkopimda Provinsi Sultra, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menyatakan kesiapan menerapkan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi berbasis sistem merit.

Kesiapan tersebut disampaikan dalam audiensi Pemprov Sultra dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta Timur pada Selasa, 23 Desember 2025.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, didampingi Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni memaparkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan manajemen talenta ASN secara terintegrasi.

Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan, manajemen talenta merupakan instrumen strategis dalam membangun birokrasi yang profesional dan berbasis kinerja.

“Pemprov Sultra berkomitmen menerapkan manajemen talenta ASN agar penempatan pegawai dilakukan sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki,” ujar Asrun Lio.

Ia menegaskan, penerapan sistem tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Tenggara, khususnya dalam penguatan birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Sultra, Andi Khaeruni, menjelaskan bahwa manajemen talenta ASN dirancang sebagai sistem pengelolaan karier yang mencakup tahapan akuisisi, identifikasi, pengembangan, penempatan, hingga retensi talenta.

Menurutnya, sistem tersebut akan menjadi dasar dalam pengisian jabatan struktural, dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, dan kinerja ASN secara objektif.

“Pemprov Sultra saat ini mengelola lebih dari 23 ribu ASN. Manajemen talenta akan memastikan pengisian jabatan dilakukan secara terencana dan berbasis data,” jelasnya.

Asrun Lio juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya BKN, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Kami membutuhkan pendampingan BKN agar implementasi manajemen talenta sejalan dengan kebijakan nasional,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman, mengapresiasi kesiapan Pemprov Sultra. Ia menilai Pemprov Sultra telah memiliki fondasi awal dalam penerapan manajemen talenta ASN.

“Alurnya sudah tepat. Tantangannya adalah memastikan kecocokan talenta dengan kebutuhan organisasi, bukan sekadar mengisi jabatan,” ujar Herman.

BKN, lanjut Herman, siap memberikan pendampingan agar penerapan manajemen talenta ASN di Sulawesi Tenggara berjalan optimal.*

KENDARIKINI.COM — Di tengah percepatan transformasi digital hingga ke tingkat desa, tantangan tata kelola informasi menjadi semakin nyata. Arus informasi yang cepat, masif, dan sering kali tidak terverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman, menurunkan kepercayaan publik, hingga menghambat efektivitas pelayanan pemerintah desa. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas aparat desa agar mampu berperan sebagai penjaga informasi yang akurat, etis, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, transparansi layanan publik, serta ketahanan sosial masyarakat di era digital, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari grup MIND ID, berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kolaka menggelar kampanye “Melek Literasi Media” bagi aparat pemerintah desa se-Kabupaten Kolaka.

Program ini dirancang sebagai respon atas kebutuhan nyata di lapangan, di mana aparat desa tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi rujukan informasi bagi masyarakat. Dengan literasi media yang memadai, desa diharapkan mampu mencegah penyebaran hoaks, mengelola isu secara konstruktif, serta membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel, selaras dengan arah pembangunan daerah Kolaka yang menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, PT Vale dan PWI Kolaka mendorong penguatan kapasitas aparat desa agar mampu menghadapi dinamika komunikasi publik secara lebih percaya diri dan profesional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, media, dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan dalam program ini meliputi:
• Pelatihan Literasi Media, untuk meningkatkan kemampuan memilah informasi, mengenali hoaks, serta menggunakan media sosial secara bijak;
• Workshop Komunikasi Publik, guna memperkuat kemampuan aparat desa dalam menyampaikan informasi secara terbuka, jelas, dan bertanggung jawab kepada masyarakat;
• Diskusi Interaktif, yang membahas peran strategis media dan pemerintah desa dalam membangun serta menjaga kepercayaan publik.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat di tingkat desa, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Pendampingan dan Pengaduan Kasus Pers antara PWI Kabupaten Kolaka dan aparat pemerintah desa se-Kabupaten Kolaka. Kesepakatan ini memberikan jalur resmi pendampingan bagi desa dalam menghadapi persoalan pemberitaan, sekaligus memastikan mekanisme pengaduan dapat berjalan sesuai prosedur dan kode etik jurnalistik.

Ketua PWI Kolaka, Abdul Saban, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi tersebut, “Sinergi ini bukan hanya memperkuat kapasitas aparat desa, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih melek informasi,” ujarnya.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh perwakilan Dewan Pers, yang menekankan bahwa literasi media merupakan fondasi penting bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat. “Literasi media adalah fondasi untuk menjaga kualitas demokrasi. Kami mendukung langkah PT Vale dan PWI Kolaka karena semakin banyak masyarakat memahami etika jurnalistik, semakin kecil peluang terjadinya misinformasi. Dewan Pers memiliki fungsi melindungi hak-hak publik, tidak hanya jurnalis. Jika ada pelanggaran kode etik oleh media, masyarakat berhak melaporkannya kepada kami,” ungkapnya.

Sebagai konteks nasional, sepanjang tahun 2025 Dewan Pers mencatat lebih dari 1600 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, dengan sekitar 70% laporan berasal dari masyarakat umum. Data ini menunjukkan bahwa literasi media menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat, termasuk aparatur desa, memahami hak dan mekanisme pengaduan secara tepat.

Sebagai bagian dari MIND ID, PT Vale berkomitmen untuk terus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi literasi media ini menegaskan peran PT Vale sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola desa, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan masyarakat Kolaka yang tangguh, cerdas informasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.*

KENDARIKINI.COM – Ar. H. La Ode Jusri Jayanti, IAI. maju sebagai calon Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Sulawesi Tenggara dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-5. Pencalonan tersebut menjadi bagian dari kontestasi kepemimpinan organisasi profesi arsitek di Sulawesi Tenggara untuk periode mendatang.

Jusri menyampaikan bahwa langkahnya maju sebagai calon ketua dilandasi keinginan membangun IAI Sulawesi Tenggara sebagai rumah bersama bagi para arsitek, sekaligus organisasi yang mampu memberikan kepastian arah, perlindungan profesi, dan peningkatan kualitas anggota.

Menurut Jusri, selama ini organisasi belum sepenuhnya hadir menjawab persoalan mendasar yang dihadapi arsitek, terutama terkait kepastian legalitas dan pendampingan profesional. Karena itu, visi dan misi yang ia usung berfokus pada penguatan internal organisasi dan perlindungan hak-hak arsitek.

“IAI harus menjadi tempat yang memberi rasa aman dan kepastian bagi anggotanya. Bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tetapi juga sebagai organisasi yang memperjuangkan profesi secara nyata,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang disoroti Jusri adalah masih rendahnya jumlah arsitek yang memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). Dari sekitar 400 lebih anggota IAI Sulawesi Tenggara, baru sekitar 38 orang yang telah mengantongi STRA. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan serius karena STRA merupakan syarat utama pengakuan legal profesi arsitek.

Ia menilai rendahnya kepemilikan STRA bukan disebabkan lemahnya sumber daya manusia, melainkan minimnya informasi, pendampingan, dan fasilitasi dari organisasi terkait mekanisme pemenuhan regulasi.

“SDM arsitek di Sulawesi Tenggara sangat kuat. Masalahnya adalah kurangnya ruang informasi dan pendampingan tentang bagaimana menjadi arsitek profesional sesuai aturan,” katanya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Jusri menjelaskan bahwa terdapat dua jalur untuk mengikuti uji kompetensi, termasuk kewajiban melanjutkan pendidikan profesi bagi arsitek muda tertentu. Jika terpilih, ia berkomitmen memfasilitasi proses tersebut melalui organisasi, termasuk menghadirkan tim uji kompetensi yang independen dan kredibel.

Selain penguatan kompetensi, Jusrin juga menjadikan pembangunan sekretariat IAI Sulawesi Tenggara sebagai program prioritas. Menurutnya, sekretariat memiliki fungsi strategis sebagai pusat aktivitas organisasi, ruang konsolidasi anggota, serta sarana pengembangan usaha yang dapat menghasilkan pemasukan bagi organisasi.

“Sekretariat bukan hanya kantor. Ini pusat organisasi, tempat kita berkumpul, berkoordinasi, sekaligus membangun kemandirian finansial,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat perlindungan profesi, Jusrin mendorong terbangunnya kemitraan dengan pihak eksternal, termasuk kepolisian dan pengadilan. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi arsitek dalam menghadapi persoalan hukum maupun sengketa pekerjaan di lapangan.

Ia juga menargetkan penguatan hubungan antara IAI dan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Menurut Jusrin, keterlibatan arsitek dalam perencanaan dan pembangunan daerah merupakan bagian dari marwah pembangunan Sulawesi Tenggara yang harus diperjuangkan secara organisasi.

Musprov ke-5 IAI Sulawesi Tenggara saat ini telah memasuki tahapan kampanye. Pemilihan Ketua dijadwalkan berlangsung pada 13–15 Januari melalui mekanisme pemungutan suara langsung. Sebanyak 130 anggota tercatat sebagai pemilih wajib, dengan dua calon yang akan bersaing dalam kontestasi tersebut.

Jusrin mengajak seluruh anggota menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa pemilihan ketua bukan sekadar memilih figur, melainkan menentukan arah dan masa depan organisasi.

“Gunakan hak pilih. Ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi tentang bagaimana kita membesarkan IAI Sulawesi Tenggara ke depan,” tegasnya.

Ar. H. La Ode Jusri Jayanti, IAI. diketahui bergabung dengan IAI sejak 2017 dan mulai aktif sebagai pengurus pada 2023. Ia merupakan praktisi arsitek sekaligus pemilik Bee Box, dengan pengalaman profesional yang menjadi modal dalam kontestasi kepemimpinan organisasi tersebut dan Jaringannya Secara Eksternal dgn Lembaga Organisasi, Stakeholder, Pemerintah Kota dan Provinsi bahkan Nasional, memperkuat keyakinannya Besar Untuk Membawa IAI Sultra Bisa lebih Maju dimasa Kepemimpinanya.*