KENDARIKINI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi umumkan 7 orang panelis dalam debat kandidat pemilihan gubernur (Pilgub) Sultra 2024, Rabu 16 Oktober 2024.
Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram @kpuprovsultra memperlihatkan 7 orang panelis diantaranya, Rektor Universitas Halu Oleo Kendari, Muhammad Zamrun Firihu dan Pakar Filologi (naskah kuno)/dosen UHO Kendari, Prof. La Niampe.
Selain itu, pakar institusi keuangan/dosen UHO Kendari, Prof. Buyung Sarita, Pakar Gender, Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dosen UHO Kendari, Prof. Sartiah.
Kemudian, Pakar Manajemen Pendidikan/Dosen Pascasarjana IAIN Kendari, Dr. Abdul Kadir, Pakar Hukum Sumber Daya Alam/Dosen UHO Kendari, Dr. Sahrina Safiudin, serta Pakar Sosiologi Pembangunan Desa/Dosen IPB, Dr. Sofyan Sjaf.
Debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 bakal diselenggarakan pada 19 Oktober 2024 pukul 20.00 WITA bertempat di Kota Bau-bau dan disiarkan melalui TV ONE.
Sementara itu, dalam pelaksanaan debat pertama kali ini menuai sorotan dari Direktur PUSPAHAM Sultra juga sekaligus mantan panelis debat Pilgub Sultra 2018, Kisran Makati.
Ia menyoroti 7 orang panelis yang ditetapkan oleh KPU Sultra yang notabenenya didominasi oleh akademisi. Ia mengatakan bahwa debat publik bukan berbicara mengenai retorika atau teori semata.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara sepertinya luput mengingat bahwa ini adalah pilkada, bukan ujian tesis atau ujian skripsi,” ungkapnya dalam catatan kecilnya.
Lanjut, kata dia, dengan melihat panelis yang didominasi oleh akademisi ini, ia menganggap bahwa debat tersebut seumpama seminar dikampus.
“Dengan memilih akademisi sebagai panelis, KPU membuat debat terasa lebih seperti seminar kampus,” ujarnya.
Selain itu, ia berpandangan bahwa panelis dilibatkan dalam debat ini seyogyanya berasal dari berbagai kalangan.
“Debat politik seharusnya mencerminkan berbagai perspektif dari berbagai kalangan, seperti pengusaha kecil, petani, nelayan, aktivis lingkungan, dan mereka yang terjun langsung mengadvokasi hak-hak rakyat,” tambahnya.
Sehingga menurutnya, dengan melihat sikap KPU Sultra dalam menghadirkan 7 panelis dari kalangan akademisi ini sebagai indikasi mendiskreditkan ruang partisipasi masyarakat dalam nuansa debat Pilgub Sultra 2024.
“Dengan cara ini, KPU justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat
dalam debat yang seharusnya inklusif,” pungkasnya.**
