KENDARIKINI.COM — DPRD Sulawesi Tenggara mengagendakan rapat dengar pendapat terkait dugaan penimbunan solar subsidi di SPBN Lapulu, Kendari.
Ketua DPRD Sultra, Tariala, mengatakan RDP akan melibatkan pihak terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami sudah koordinasi dengan Polda Sultra, RDP segera digelar untuk membahas dugaan penimbunan BBM,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa mahasiswa di Kantor DPRD Sultra beberapa waktu lalu.
Massa aksi berasal dari Universitas Halu Oleo dan Universitas Sulawesi Tenggara.
Mereka menyoroti dugaan penimbunan solar subsidi di SPBN Djamalia Ningsih, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli.
Salah satu orator, Rimba, menyebut praktik tersebut meresahkan masyarakat di tengah krisis BBM.
“Kondisi BBM sulit, tapi ditemukan penimbunan. Ini jelas melanggar aturan,” katanya.
Mahasiswa mendesak DPRD segera menggelar RDP dan aparat kepolisian memeriksa pihak terkait.
Mereka meminta pengelola SPBN dan oknum penampung BBM diusut secara transparan.
DPRD Sultra memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui forum resmi RDP.*
