DPD APDESI Sultra Deklarasi Satgas Anti Money Politik

KENDARIKINI.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan pembentukan dan deklarasi satgas anti money politik jelang hari H Pencoblosan Pilkada Serentak di salah satu hotel di Kota Kendari, Minggu 24 November 2024.

Ketua Umum DPD APDESI Surta La Ode Alwi Haidatul saat membawakan sambutannya mengatakan Pemilukada merupakan salah satu tonggak utama dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.

“Sebagai wadah para kepala desa dan perangkat desa di Sulawesi Tenggara, DPD APDESI Sultra berkomitmen untuk mengambil bagian dalam menciptakan pemilukada yang bersih dan bebas dari praktik money politik.
Kami menyadari bahwa para kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput,” jelasnya.

Lanjutnya Oleh karena itu, menjaga netralitas aparatur pemerintah desa adalah keharusan yang mutlak. Netralitas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kita kepada masyarakat yang telah mempercayakan amanah kepada kepala desa.

“Praktik money politik tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat luas, terutama di desa-desa kita. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kita harus memastikan bahwa masyarakat dapat memilih pemimpin dengan hati nurani yang tulus, tanpa tekanan atau pengaruh uang. Ini penting untuk menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan kepemimpinan yang berkualitas demi pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sambungnya Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa di Sultra untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilukada 2024.

“Menolak segala bentuk intervensi atau tekanan dari pihak mana pun yang bertujuan untuk memanfaatkan posisi kita sebagai aparatur desa demi keuntungan politik tertentu,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta Kepala Desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di desa masing-masing untuk memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan karena iming-iming materi.

“Mari kita jadikan Pemilukada 2024 sebagai momentum untuk membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Komitmen ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan generasi kita.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terciptanya suasana demokrasi yang kondusif. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah ini,” bebernya.

Terakhir pihaknya juga menegaskan segala bentuk money politik.

“Kami Menolak segala bentuk Politik Uang,” tegasnya.

Ditempat yang sama usai kegiatan deklarasi
Satgas anti money politik, Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya menyampaikan apresiasinya.

“Saya mengapresiasi DPD APDESI Sultra dan pengurus DPC APDESI se Sultra yang berinisiatif melakukan kegiatan ini, pihaknya juga meminta peran aktif kepala desa serta Sultra untuk mencegah terjadinya money politik,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pengawasan Sekretariat Bawaslu Sultra Syahar Ibnu Isnain yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap pembentukan satgas anti money politik.

“Kita apresiasi kegiatan pembentukan satgas anti money politik dan deklarasi ini menambah energi baru bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan money politik,” katanya usai mengikuti kegiatan deklarasi.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menolak politik uang di momentum Pilkada Serentak.

“Kita juga minta partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah money politik,” tegasnya.

Lanjutnya pihaknya juga telah membuka posko pengaduan, dan meminta masyarakat untuk menyampaikan apabila menemukan pelanggaran di Pilkada Serentak.

“Kita buka posko pengaduan, dan kita minta peran aktif masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan pelanggaran,” pungkasnya.*