Oleh: Falihin Barakati, Wakil Ketua PW IKA PMII Sultra
Sulawesi Tenggara yang disingkat dengan nama Sultra. Sebuah provinsi yang terletak di kaki Pulau Sulawesi. Telah 62 tahun berdiri sebagai sebuah daerah otonom. Usia yang tidak lagi muda sebagai suatu provinsi dengan berbagai dinamika yang telah dilalui.
Di hari perayaan 62 tahun lahirnya provinsi yang dijuluki Bumi Anoa ini, ada diksi yang menarik yang membaluti konsep perayaan HUT tahun ini, yaitu “Harmoni Sultra”. Yang kemudian menjadi tema besar: ” Harmoni Sultra, Produktif untuk Sultra Sejahtera”.
Saya meyakini di dalam pilihan kata “Harmoni” tersirat harapan besar dari Pemerintah Daerah Sultra sebagai penyelenggara kegiatan agar terbangun harmonisasi di tengah-tengah masyarakat Sultra. Untuk menguatkan keyakinan serta membaca harapan itu, mesti ada pemaknaan yang lebih mendalam dengan mengaitkan teks dan konteks. Bahkan dalam ilmu hermeunetika kontemporer, dialektika teks dan konteks tidak lah cukup, tetapi mesti juga dibarengi dengan kesadaran.
Olehnya itu, agar perayaan HUT ke-62 tahun ini memiliki nilai dan tidak terjebak pada euforia belaka maka perlu bagi kita untuk memaknai dan merefleksi usia enam dasawarsa lebih ini. Salah satunya melalui kata dalam tema yang diusung yaitu “Harmoni”, agar diksi ini bisa kita lihat bukan hanya dalam teks, tapi juga dalam konteks atau realitas sehingga bisa membangun kesadaran kolektif kita. Untuk memaknai kata ” Harmoni”, saya menggunakan dua pendekatan dengan melihat ironi di tengah masyarakat Sultra.
Pertama, pendekatan Sosial-Kemasyarakatan. Secara literal, harmoni merupakan suatu keserasian atau keselarasan. Dalam konsep sosial bisa dimaknai sebagai keadaan dimana kehidupan masyarakat yang hidup rukun, damai dan saling menghormati di tengah keberagaman.
Kita ketahui bersama, masyarakat yang hidup di Sultra sangat beragam baik dari segi suku, ras ataupun agama. Kemajemukan ini menjadi kekayaan sosial masyarakat jika mampu dipersatukan dan dirawat dengan baik. Namun yang menjadi ironi di tengah keberagaman itu, isu SARA masih saja berseliweran. Bahkan menyasar orang nomor satu di Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) yang notabennya berdarah asli Sulawesi Selatan. Serangan isu SARA terhadap Gubernur ASR dimulai sewaktu momen Pilgub 2024 yang sampai sekarang masih terdengar di telinga. Antara asli Sultra dan tidak asli Sultra. Antara pendatang dan pribumi.
Jika isu ini terus dirawat, maka bukan hanya tidak sehat bagi kehidupan demokrasi kita, tetapi juga tidak baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Toh keberhasilan ASR sebagai Gubernur tidak akan dinilai dari suku mana dia berasal, tetapi sejauh mana dia mampu mensejahterakan masyarakat Sultra. Dalam kaidah fiqihnya disebut:” ‘ ‘ “.. Bahwa kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dilihat dari sejauh mana membawa kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya. Bukan ditentukan dari asal suku, agama ataupun identitas lainnya. Maka dibutuhkan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Sultra agar tidak terpecah belah karena isu SARA.
Kedua, pendekatan Ekonomi-Sumber Daya Alam. Dalam pendekatan ini, harmoni dapat dimaknai sebagai keselarasan antara kekayaan sumber daya alam Sultra dan keadaan ekonomi masyarakat. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sultra adalah nikel, bahkan Sultra menjadi salah satu provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia. Maka tidak heran banyak aktivitas pertambangan dan pabrik-pabrik besar pengelolaan nikel berdiri di Sultra. Namun apakah kekayaan ini juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sultra? Situasi ini yang menjadi ironi.
Secara statistik, tingkat kemiskinan di Sultra tahun 2025 ada pada angka 10,14% atau 295,31 ribu dari total jumlah penduduk Sultra. Masih cukup tinggi. Jika dilihat peringkat nasional, berada pada urutan ke-22 dari 38 provinsi. Itu masih dari angka kemiskinan yang tercatat dalam statistik. Belum dilihat secara realitas di lapangan yang terkadang buat kita mengernyitkan dahi sambil bertanya, mengapa daerah sekaya ini dengan sumber daya alam melimpah masih banyak masyarakat miskin? Atau mungkin kah ini yang disebut oleh Richard Auty sebagai , kutukan sumber daya alam. Suatu fenomena paradoks dimana wilayah yang kaya akan sumber daya alam (minyak, gas, batu bara, mineral dsbg) tetapi kemiskinan tinggi, ketimpangan ekonomi dan masalah sosial. Semoga tidak.
Ini yang menjadi tugas berat Pemda Sultra di bawah kepemimpinan ASR yaitu mengharmonikan antara kekayaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat Sultra.
Dengan dua pendekatan ini, baik Sosial-Kemasyarakatan maupun Ekonomi-Sumber Daya Alam sudah cukup bagi kita untuk memaknai “Harmoni Sultra” serta membangun kesadaran kolektif di usia 62 tahun Sultra saat ini sehingga kita bisa berupaya bersama-sama mewujudkan harmoni di tengah ironi. Bukan saling menjatuhkan apalagi membiarkan ironi itu bertahan lama. Bukankah lebih baik menyalakan lilin di tengah kegelapan daripada menghardik kegelapan itu sendiri?
Selamat HUT Sultra ke-62 tahun. Harmoni Sultra, Produktif untuk Sultra Sejahtera.*
