Polemik terhadap Tambang Pasir Nambo sudah kerap kali menjadi pembicaraan, bahkan sempat di Police Line oleh Pemkot Kendari untuk dihentikan aktivitasnya sementara.
Tambang Pasir Nambo dulu belum menuai polemik menurut saya karena masih dikelola tradisional oleh warga setempat dan untuk memenuhi kebutuhan dalam Kota Kendari.
Polemik mulai terjadi saat Tambang Pasir Nambo diduga mulai dikelola oleh korporasi dan diduga juga dikirim ke luar Kota Kendari bahkan ke beberapa perusahaan pengelolaan nikel.
Hal yang utama menjadi sorotan saat tambang pasir tersebut dikelola oleh korporasi adalah dugaan dampak lingkungan yang terjadi dialiran anak sungai yang mengarah ke salah satu destinasi wisata Pantai Nambo.
Hal tersebut diduga diakibatkan oleh pencucian pasir tersebut yang mengakibatkan adanya dugaan pencemaran lingkungan.
Hingga beberapa kali menuai sorotan dari beberapa lembaga masyarakat hingga berujung RDP di DPRD Kota Kendari.
Selain itu kuat dugaan aktivitas tambang pasir tersebut menyalahi aturan RTRW Kota Kendari.
Solusinya adalah jika memang untuk warga Tambang Pasir Nambo dan untuk kebutuhan dalam Kota Kendari tidak akan menimbulkan polemik dan itu sudah terjadi puluhan tahun dan bahkan menjadi mata pencaharian warga setempat.
Selain itu jika itu memang kebutuhan warga hal yang terlebih dahulu mesti di revisi adalah RTRW. Dan untuk pencucian limbahnya mesti dibuatkan kolam retensi agar tak mengalir ke wisata kebanggaan masyarakat Kota Kendari Pantai Nambo.
Namun jika Tambang Pasir Nambo keluar dari dua hal tersebut itu adalah sebuah kekeliruan jika mengatasnamakan warga, jangan ada kepentingan lainnya yang mengatasnamakan warga setempat.***
