KENDARIKINI.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sukanto Toding, secara resmi membuka kegiatan Koordinasi dan Audiensi Pembinaan Lembaga Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara di Restoran Fajar, Kota Kendari, pada Kamis, 31 Juli 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kasubag Umum Balai Bahasa Sultra, perwakilan dari OPD lingkup Pemprov Sultra, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta perwakilan sekolah di Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Sukanto Toding menyampaikan apresiasi tinggi kepada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antara Balai Bahasa dan para pemangku kepentingan dalam pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen kelembagaan.

Menurutnya, Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai identitas dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, pengutamaan Bahasa Indonesia perlu terus diperkuat, khususnya dalam lingkungan kelembagaan, dokumen resmi, dan ruang publik, agar menjadi “tuan rumah di negeri sendiri”.

Sukanto menyoroti masih kuatnya penetrasi istilah asing dalam penggunaan sehari-hari, termasuk di kalangan birokrasi. Ia mencontohkan beberapa istilah seperti quick wins, launching, soft opening, talkshow, hingga meet and greet, yang semakin umum digunakan, meskipun padanan dalam Bahasa Indonesia telah tersedia.

“Penggunaan istilah asing terasa lebih ‘keren’ dan sering digunakan tanpa pemahaman yang mendalam. Padahal, kita bisa menggunakan padanan Bahasa Indonesia seperti ‘menang cepat’, ‘peluncuran’, atau ‘jumpa penggemar’,” ungkapnya.

Ia menegaskan pentingnya konsistensi dalam penggunaan Bahasa Indonesia secara benar dan sesuai kaidah, tidak hanya sebagai bentuk kebanggaan nasional tetapi juga untuk menjaga kualitas dan ketepatan komunikasi dalam dokumen pemerintahan, peraturan daerah, dan surat-menyurat resmi. Ia juga menyinggung perlunya penguatan kelembagaan dalam proses harmonisasi kebahasaan, seperti memastikan naskah perda direview secara kebahasaan oleh Balai Bahasa sebelum disahkan.

“Jangan sampai produk regulasi kita lebih banyak yang dicoret daripada disetujui karena kesalahan penulisan atau penggunaan istilah asing yang tidak tepat,” tegasnya.

Sukanto juga mengajak seluruh peserta untuk memperhatikan kaidah struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia, mengingat banyak naskah resmi yang lemah dari sisi tata bahasa, struktur subjek-predikat-objek, hingga pilihan diksi yang tidak tepat. Hal ini, menurutnya, merupakan refleksi dari kebiasaan yang tidak disadari oleh pengguna aktif Bahasa Indonesia.

Ia menekankan bahwa penguasaan Bahasa Indonesia yang baik tidak berarti menafikan pentingnya penguasaan Bahasa Asing. “Kita tetap harus menguasai bahasa asing, terutama dalam dunia teknologi dan globalisasi, tapi penyerapan istilah asing ke dalam Bahasa Indonesia harus dilakukan dengan cerdas dan tepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program pengutamaan bahasa negara yang diinisiasi oleh Balai Bahasa Sultra, termasuk melalui kebijakan, regulasi, alokasi anggaran, dan program pembinaan.

Kegiatan Koordinasi dan Audiensi Pembinaan Lembaga Tahun 2025 ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pelaksanaan program pembinaan lembaga secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga akan mendukung dengan menetapkan lokus-lokus pembinaan di kabupaten/kota tertentu.

Di akhir sambutannya, Sukanto menghimbau agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mengimplementasikan semangat pengutamaan Bahasa Indonesia di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga mengajak untuk tetap melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya, dan menguasai bahasa asing secara proporsional.

“Utamakan Bahasa Indonesia karena kita hidup di Indonesia, lestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari jati diri budaya, dan kuasai bahasa asing untuk menjawab tantangan global. Mari kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Sektor Pertambangan dan Pengamanan serta Penyelamatan Aset Provinsi Sulawesi Tenggara, yang digelar di Aula Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 30 Juli 2025.

Rapat ini menjadi momen strategis yang mempertemukan berbagai unsur penting dari pusat dan daerah, di antaranya Kepala Satuan Tugas Wilayah IV.2 KPK RI, Tri Budi Rochmanto bersama tim; Tim Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM; Tim Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK; Tim Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulselbatra; Tim Kepala Wilayah Pajak Sulselbrata; Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra serta Kepala Bappenda dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa dirinya memegang mandat konstitusional sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala pemerintahan provinsi, yang mengemban tanggung jawab besar untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu melindungi kekayaan daerah demi kemakmuran masyarakat Sultra.

Ia menyoroti dua isu krusial yang menjadi fokus utama dalam rakor ini, yakni pengelolaan aset daerah dan pengawasan atas aktivitas pertambangan. “Keduanya adalah pilar strategis yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, serta masa depan pembangunan Sultra,” tegasnya.

Gubernur menyampaikan, potensi tambang logam di Sultra sangat besar. Berdasarkan data terbaru, terdapat 209 lokasi pertambangan dengan total sumber daya logam lebih dari 65 juta ton, dan cadangan teridentifikasi sebesar 20,96 juta ton. “Ini merupakan angka tertinggi di Indonesia,” ungkapnya. Namun ia mengingatkan, potensi besar ini harus dikelola secara bertanggung jawab. “Hak pengelolaan bisa kita berikan, tapi kewajiban harus diingatkan. Jika semua transparan dan akuntabel, kita tak akan jadi nomor dua dari belakang dalam pendapatan daerah,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Gubernur mengumumkan telah diterbitkannya RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) tahun 2024–2026 untuk 16 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi komoditas strategis seperti batu gamping, pasir kuarsa, batuan, dan kalsit. Contohnya, PT Ilyas Karya akan memproduksi 2 juta m³ batuan per tahun, dan PT Citra Khusuma Sultra menargetkan 1,04 juta ton batu gamping per tahun.

Pada aspek pemasaran, sejumlah perusahaan juga menunjukkan perkembangan positif. PT Naga Mas Sultra dan PT Hangtian Nur Cahaya, misalnya, telah mengamankan pasar pasir kuarsa hingga 427.500 ton per tahun.

Sementara itu, Gubernur juga menyoroti tekanan terhadap kawasan hutan akibat pertambangan. Hingga 2025, tercatat ada 88 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dengan total luasan 43.262 hektare. Kabupaten Kolaka memiliki luasan IPPKH terbesar dengan 19.202 hektare, disusul Konawe Utara (12.671 hektare), dan Konawe (3.360 hektare). “Kita harus memperkuat pengawasan dan menuntut tanggung jawab lingkungan dari para pemegang IUP,” katanya.

Gubernur menegaskan lima kewajiban utama perusahaan tambang:

1. Mematuhi semua regulasi perizinan dan teknis tambang,
2. Membayar pajak dan retribusi tepat waktu,
3. Melaksanakan reklamasi dan pascatambang,
4. Menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat,
5. Menjaga lingkungan hidup.

Dalam aspek penyelamatan aset daerah, Gubernur menjelaskan bahwa saat ini terdapat 16 bidang aset strategis milik Pemprov Sultra yang sedang dalam penertiban. Aset-aset ini sebagian besar berupa tanah bernilai tinggi, seperti di kawasan Nanga-Nanga dan Bunga Seroja (lokasi operasional Same Hotel). “Aset ini harus kembali dikuasai oleh pemerintah daerah dan dikelola profesional demi kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Sebagai penutup, Gubernur menyerukan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penegakan hukum. Ia meminta dukungan dari aparat penegak hukum, KPK RI, serta masyarakat sipil. “Kita bukan sedang mencari popularitas. Kita sedang menyusun warisan. Sultra dibangun bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan,” ujarnya penuh semangat.

Dengan semangat kolaborasi dan integritas, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyelamatkan aset, menata pertambangan, dan membangun “Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan pembukaan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda Sultra yang diwakili oleh perwakilan Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal, dan Danlanud Haluoleo. Hadir pula para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, panitia seleksi, para pelatih, serta para peserta diklat calon Paskibraka dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah membacakan amanat Gubernur Sulawesi Tenggara yang menyampaikan rasa syukur dan bahagia dapat bertemu dan bersilaturahmi langsung dengan para siswa-siswi terbaik SMA/SMK sederajat dari seluruh penjuru Sultra yang telah lolos seleksi dan terpilih sebagai calon anggota Paskibraka tingkat provinsi.

“Menjadi anggota Paskibraka merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. Tugas mulia ini tidak hanya terbatas pada pengibaran bendera pusaka sang merah putih dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Lahir Pancasila, tetapi juga mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, dan nasionalisme bangsa Indonesia,” ujar Asrun Lio.

Ia menegaskan bahwa setiap calon Paskibraka wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan secara intensif yang bukan hanya berfokus pada kemampuan teknis dalam mengibarkan bendera, namun juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, ketekunan, kepemimpinan, serta semangat cinta tanah air. Menurutnya, anggota Paskibraka harus sehat jasmani dan rohani, berintegritas, memiliki karakter baik, serta mental yang kokoh, ulet, dan pantang menyerah.

Lebih jauh, kegiatan ini disebut sebagai bagian penting dari proses pembinaan generasi muda yang diharapkan mampu menjadi pribadi berjiwa Pancasila, berwawasan kebangsaan, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada anak-anakku semua. Kalian adalah generasi muda berpotensi, duta literasi bangsa, dan insyaallah calon pemimpin masa depan,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar para peserta dapat menjadikan kegiatan ini sebagai awal pembentukan karakter dan semangat juang untuk menghadapi masa depan serta berkontribusi dalam pembangunan Sulawesi Tenggara dan Indonesia.

Kepada para pelatih, Sekda berpesan agar membimbing dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, memastikan bahwa para calon Paskibraka siap lahir dan batin untuk mengemban tugas sebagai petugas upacara pada peringatan HUT ke-80 RI tahun 2025 tingkat provinsi maupun pada momentum nasional lainnya.

“Saya berharap hasil pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya menjadi bekal mereka dalam menjalankan tugas upacara, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk menjadi generasi penerus yang menjunjung tinggi nilai perjuangan dan siap membangun bangsa di masa depan,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Sekda secara resmi membuka kegiatan ini dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, dan mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan, membangun kekompakan, semangat persaudaraan, dan memperkokoh persatuan demi kesuksesan bersama.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung pada Selasa (29/7/2025) dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir. Dari lingkup Pemprov Sultra, pelaksanaan rakor diikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis terkait lainnya.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam pengendalian inflasi melalui stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar. Ia juga mengajak seluruh daerah untuk mendorong investasi dan mengembangkan sektor-sektor produktif sebagai strategi menjaga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tomsi menjelaskan bahwa berdasarkan data inflasi per Juni 2025, sepuluh provinsi dengan angka inflasi tertinggi antara lain Papua Selatan hingga Lampung. Rata-rata inflasi nasional tercatat sebesar 1,87 persen. Ia pun meminta kepada kepala daerah yang wilayahnya masih mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional agar segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan laju inflasi.

“Kondisi inflasi per-provinsi pada bulan Juni lalu menunjukkan bahwa masih ada sejumlah provinsi dengan angka inflasi tinggi. Kami ingatkan agar kepala daerah segera melakukan langkah konkret dan evaluasi. Keberhasilan pengendalian inflasi terlihat dari kemampuan daerah menjaga harga-harga tetap stabil, terutama untuk komoditas yang melebihi harga eceran tertinggi (HET),” tegasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, dalam paparannya menyebutkan bahwa berdasarkan tren historis empat tahun terakhir, bulan Juli cenderung mengalami inflasi kecuali pada Juli 2024. Inflasi tertinggi tercatat pada Juli 2022 sebesar 0,64 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi umumnya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Ia menambahkan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga minggu keempat Juli 2025, tercatat sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 1 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi tercatat stabil. Komoditas penyumbang kenaikan IPH tersebut meliputi cabai rawit, bawang merah, dan beras.

Dalam sesi Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah untuk Program 3 Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, memaparkan bahwa secara administrasi, seluruh pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PUPR.

Namun demikian, berdasarkan data hingga 28 Juli 2025, baru 33 provinsi yang telah mengonfirmasi penganggaran pembangunan baru dan renovasi rumah dalam APBD tahun 2025.

Imran juga menyampaikan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah daerah terkait pendataan dan penganggaran program perumahan, antara lain:

1. Melaporkan bantuan pembangunan atau renovasi rumah yang belum tercatat dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), seperti BSPS Daerah, bantuan sosial rehabilitasi RTLH, hibah perbaikan rumah, bantuan rumah layak huni (RLH), bantuan relokasi permukiman, dan lainnya.

2. Melakukan crosscheck data target unit renovasi atau pembangunan rumah baru yang telah disampaikan oleh kementerian.

3. Mendorong peran aktif pemerintah desa dan dinas terkait dalam mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Selain itu, kementerian juga mengimbau agar pemerintah daerah:

1. Mensosialisasikan secara masif kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB menggunakan berbagai media milik Pemda;

2. Melakukan pendampingan dalam musyawarah desa (Musrenbang Desa) agar menganggarkan kegiatan perumahan dalam APBDesa;

3. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah baru atau renovasi RTLH dalam APBD;

4. Berkoordinasi dengan desa dan kelurahan dalam mendata kebutuhan perumahan;

5. Mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh pengembang agar sesuai dengan ketentuan dalam PBG dan siteplan;

6. Melakukan pendataan terhadap lahan negara, lahan kas desa, atau lahan hibah masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan adanya rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sultra, dapat semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian yang layak.*

KENDARIKINI.COM – Kementerian Transmigrasi RI hari ini, Senin (28/7/2025) di Denpasar Selatan, Bali, menggelar Rapat Kerja (Raker) tahun 2025 dan Diskusi Program Transformasi Transmigrasi bertajuk “Membangun Masa Depan Indonesia Emas Dari Kawasan Transmigrasi: Integrasi Kebijakan dan Upaya Transformasi”.

Dalam raker nasional tersebut, Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D mewakili Gubernur, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka turut menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Sultra untuk mendukung Transformasi Transmigrasi 2025 oleh Kementerian Transmigrasi RI, yang juga selaras dengan program kerja Bapak Presiden Prabowo.

“Transformasi Transmigrasi 2025, Gubernur Sultra, Bapak Andi Sumangerukka, insya allah siap mendukung langkah pembangunan ekonomi lokal, terlebih bermuara pada bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pesan dalam kegiatan ini, ” tutur Sekda Sultra ini.

Sekda Sultra menerangkan, pada pertemuan penting tersebut juga bagaimana menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya transformasi kawasan transmigrasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dimaksud.

Sekda Sultra, Asrun Lio menuturkan, berdasarkan sambutan Menteri Transmigrasi RI terkait fokus pada Industrialisasi dan Perpindahan Penduduk Berbasis Permintaan Daerah, menekankan pentingnya integrasi industrialisasi, hilirisasi, dan pengembangan sumber daya manusia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi. Menteri juga menegaskan perubahan paradigma dalam perpindahan penduduk.

“Menteri Transmigrasi RI menyampaikan bahwa perpindahan penduduk harus ada permintaan dari Pemerintah Daerah Tujuan, sehingga bukan lagi pusat yang mengatur. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga akan berfokus pada transmigrasi lokal, yaitu pemindahan masyarakat asli daerah tersebut ke tempat tujuan di wilayah yang sama, contohnya di Provinsi Papua Selatan.Maupun Masyarakat asli Papua.

Sekda Sultra melanjutkan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI secara hybrid sebelum membuka secara resmi kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa raker mendesak pelaksanaan transformasi kawasan dan program prioritas 5T.

“Dalam pidatonya, Menko menggaris bawahi bahwa urgensi transformasi kawasan untuk membangun perekonomian baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal maupun transmigran, menjadi titik fokus, sehingga rapat kerja harus mampu mensosialisasikan transformasi transmigrasi agar Pemerintah Daerah dapat selaras dengan program pusat,”ucap Sekda menyampaikan pesan Menko.

Sekda melanjutkan, Raker ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program kerja Kementerian Transmigrasi di semester pertama serta menyiapkan program kerja tahun 2026 yang selaras dengan visi Presiden Prabowo.

“Dalam rapat ini, daerah memahami bahwa Kemenko Pembangunan RI secara penuh mendukung lima program prioritas Kementerian Transmigrasi yang dikenal dengan inisial 5T, ” tutur Sekda Sultra ini lagi.

Dia menjabarkan, 5 T tersebut yakni :
Trans Tuntas: Fokus pada penyelesaian masalah lahan transmigrasi dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) untuk legalitas tanah.
Trans Lokal: Memberikan dukungan pembangunan rumah dan bantuan pangan bagi keluarga transmigran.
Trans Patriot: Menawarkan beasiswa pendidikan bagi generasi muda transmigran dan penelitian potensi komoditas unggulan.
Trans Karya Nusa: Membantu transmigran dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Trans Gotong Royong: Peningkatan infrastruktur seperti jalan dan sekolah, serta konektivitas antar wilayah transmigrasi.

Kegiatan tersebut sebelumnya diawali dengan kegiatan pembukaan, dilanjutkan laporan Sekjen Kementerian Transmigrasi RI, Penandatanganan Naskah Kerja Sama antar Daerah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Sambutan Menteri Transmigrasi RI, hingga sambutan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI sekaligus membuka Raker Kementerian Transmigrasi secara hybrid.

Turut hadir dalam raker tersebut, diantaranya Menteri Transmigrasi RI, Wakil Menteri Transmigrasi RI, para pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Selanjutnya, para gubernur, bupati, walikota atau perwakilan gubernur, bupati, walikota dari seluruh Indonesia, serta para Kepala Dinas Transmigrasi seluruh Indonesia.

Sejumlah gubernur yang hadir secara langsung, diantaranya Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Barat, dan Gubernur Papua Selatan.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi mengukuhkan Arinta Andi Sumangerukka sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, pada Jumat, 25 Juli 2025.

Dalam prosesi tersebut, Gubernur secara langsung memasangkan selempang dan menyematkan pin sebagai simbol resmi pengukuhan kepada Arinta Andi Sumangerukka.

Pada momen yang sama, Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Tenggara turut mengukuhkan 17 Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sultra. Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan, pengucapan ikrar, penandatanganan berita acara, dan diakhiri dengan pemasangan selempang kepada masing-masing Bunda PAUD dan Bunda Literasi.

Pengukuhan ini menjadi langkah awal penguatan peran strategis Bunda PAUD dan Bunda Literasi sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini serta budaya literasi di tingkat daerah, dalam rangka membentuk generasi emas Indonesia.

Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya istri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur PAUD, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra atau yang mewakili, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, para bupati dan wali kota se-Sultra, Ketua PKK Provinsi Sultra sekaligus Bunda PAUD/Bunda Literasi, Ketua DWP Sultra, Ibu Ratna Lada Hugua, serta para pejabat pimpinan Pratama lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi dalam membentuk sumber daya manusia unggul di masa depan. Ia menyebut bahwa perhatian terhadap usia emas anak-anak, terutama 0–6 tahun, sangat menentukan kualitas generasi mendatang.

“Jika anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi dan stimulasi yang baik sejak dini, mereka akan kekurangan kemampuan dasar dan berpotensi mengalami stunting. Bila ini terjadi secara masif, maka kita akan kehilangan generasi unggul di masa depan,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 2.285 desa di wilayah Sultra, dan idealnya setiap desa memiliki satu lembaga PAUD. Namun, masih terdapat kekurangan sekitar 300 lembaga PAUD yang harus segera ditangani melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur juga mengingatkan bahwa kualitas SDM tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dasar yang kuat.

“Jika suatu saat kita menemukan ASN yang tidak maksimal dalam bekerja, jangan langsung menyalahkan individu tersebut. Bisa jadi, mereka berasal dari lingkungan yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai sejak dini,” ujar Gubernur.

Gubernur menutup sambutannya dengan harapan agar semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, dapat bekerja sama untuk memastikan anak-anak Sulawesi Tenggara mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata.

Sementara itu, Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, dalam sambutannya mengajak seluruh Bunda PAUD dan Bunda Literasi kabupaten/kota untuk bersinergi mengawal proses tumbuh kembang anak usia dini sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menegaskan bahwa peran Bunda PAUD bukan sekadar simbol, melainkan mitra strategis yang memastikan penyediaan layanan PAUD berkualitas, holistik, dan integratif di wilayah masing-masing.

“Kita sebagai Bunda PAUD harus aktif mengawal transisi anak-anak dari PAUD ke pendidikan dasar. Ini adalah tugas mulia yang tidak bisa kita jalankan sendiri, melainkan harus dengan dukungan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah,” ujar Arinta.

Ia juga mengajak seluruh Bunda PAUD untuk rutin menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Bunda PAUD tingkat provinsi agar data dan informasi mengenai anak usia dini di Sultra dapat terus terpantau dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

“Kami berharap setiap Bunda PAUD dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Dengan semangat gotong royong, mari kita jadikan layanan PAUD sebagai tonggak utama dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan Indonesia yang gemilang pada 2045,” pungkasnya.

Sementara itu, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nurul Mazidah, menekankan bahwa peran Bunda PAUD sangat penting dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya di wilayah masing-masing. Meskipun bersifat sukarela, peran ini tetap harus dijalankan dengan penuh cinta dan kasih sayang sebagai bentuk pengabdian yang tulus.

Ia berharap para Bunda PAUD dapat menjadi lokomotif dalam mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan gerakan PAUD. Nurul Mazidah juga mengimbau agar para Bunda PAUD senantiasa menjalin komunikasi yang aktif dengan seluruh pemangku kepentingan serta memanfaatkan prinsip kolaborasi secara optimal guna meningkatkan kualitas layanan PAUD di daerah masing-masing.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggelar Jumat Berkah yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra, Jumat, 25 Juli 2025.

Dengan mengusung tema “Menebar Kebaikan, Meraih Keberkahan”, momen ini dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai lapisan masyarakat, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Sebanyak 1.000 porsi makanan dibagikan secara gratis kepada masyarakat dalam suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi aksi sosial berbagi makanan, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi langsung antara pemimpin daerah dan masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pribadinya yang akan terus dilakukan setiap hari Jumat sebagai bentuk komitmen moral dan sosial kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Saya sangat bahagia, karena ternyata banyak masyarakat yang mau datang, mau bertemu, dan bersilaturahmi. Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat kita, bukan hanya dari media sosial atau laporan,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa Jumat Berkah bukan semata kegiatan seremonial. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, terutama mereka yang berada di jalanan karena keterbatasan ekonomi dan akses pekerjaan.

“Banyak dari mereka sebenarnya tidak ingin berada di jalan, tapi karena kondisi memaksa, mereka tidak punya pilihan. Maka dari itu, saya ingin kita semua di sini punya masa depan. Kita akan data mereka satu per satu, cari tahu kebutuhan dan kemampuan mereka, lalu ciptakan lapangan kerja yang sesuai,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Ia memberi contoh seperti penyuluh KB, yang menurutnya bisa difasilitasi apabila memang ada permintaan dan kesiapan masyarakat.

“Saya ingin tahu kemampuan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kalau memang banyak yang butuh pekerjaan sebagai penyuluh KB, nanti akan kita fasilitasi. Pemerintah akan hadir untuk menyambungkan antara kebutuhan dan kesempatan,” ujarnya, seraya meminta Sekda Sultra untuk menindaklanjuti pendataan dan fasilitasi program-program tersebut.

Andi Sumangerukka juga menegaskan bahwa niatnya bukan untuk pencitraan, melainkan bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial. Ia berharap, dengan kegiatan seperti ini, akan muncul sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial secara nyata dan berkelanjutan.

“Saya tidak ingin ada lagi masyarakat kita yang duduk di pinggir jalan karena merasa pemerintah tidak hadir. Ini adalah janji saya kepada Allah SWT dan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, bahwa setiap Jumat saya akan hadir dan mendengarkan langsung suara rakyat,” tegas Gubernur.

Tak hanya berbagi makanan, kegiatan ini juga menjadi momentum awal untuk melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Gubernur berharap, ke depan akan muncul cerita sukses dari peserta Jumat Berkah, yang kemudian bisa memberi kontribusi balik kepada masyarakat.

“Mimpi saya, suatu hari nanti ada anak-anak yang hari ini hadir di sini, kelak akan berdiri di tempat ini sebagai pemimpin yang melanjutkan semangat kebaikan dan pengabdian ini,” ungkapnya penuh harap.

Acara ditutup dengan pembagian makanan dan pendataan masyarakat oleh tim panitia. Suasana haru dan semangat gotong royong sangat terasa, menggambarkan tekad kuat Pemprov Sultra dalam menyejahterakan masyarakatnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri secara virtual kegiatan Peluncuran Logo dan Tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Rabu, 23 Juli 2025, dari Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Acara peluncuran dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam sambutannya menyampaikan pesan mendalam tentang arti penting peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Presiden menegaskan bahwa delapan dekade kemerdekaan merupakan perjalanan panjang yang diraih dengan semangat perjuangan dan pengorbanan seluruh anak bangsa.

“Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara resmi meluncurkan tema HUT ke-80 RI tahun 2025, yaitu: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Tema ini, lanjut Presiden, merepresentasikan visi besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan sebagai fondasi utama kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, bangsa Indonesia diharapkan terus melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.

Presiden juga memperkenalkan desain logo HUT ke-80 RI yang menggambarkan angka 8 dan 0 saling terhubung membentuk simbol infinity (tak terhingga), sebagai simbol persatuan yang abadi dan semangat yang tak pernah padam dalam membangun bangsa menuju Indonesia Maju.

“Kemerdekaan ini merupakan warisan darah, keringat, dan air mata para pejuang. Mari kita sambut dan semarakkan HUT RI ke-80 ini dengan semangat, kegembiraan, dan kebersamaan,” tegas Presiden.

Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, sekolah, kantor, dan ruang publik serta mengadakan kegiatan positif seperti lomba, pentas seni budaya, hingga aksi sosial yang menyentuh masyarakat paling tertinggal.

“Jangan sekadar seremoni. Bentuklah kegiatan yang nyata. Indonesia merdeka harus jadi bangsa yang bersih, indah, dan membanggakan,” tambah Presiden Prabowo sebelum secara simbolis meluncurkan tema dan logo HUT ke-80 RI dengan menekan tombol sirine.

Kegiatan peluncuran ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Forkopimda dan pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain Ketua DPRD Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, Kabinda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Sekda Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sultra.

Peluncuran tema dan logo ini menjadi titik awal dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang akan dirayakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Semangat “Dimiliki Bersama, Dirayakan Bersama” diusung sebagai cerminan kebanggaan kolektif dan energi penggerak untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju bersama.

Pedoman Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, termasuk logo, tema, serta panduan visual bagi instansi pemerintah pusat, daerah, perwakilan RI di luar negeri, dan masyarakat umum, dapat diunduh melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pengambilan keputusan dan penandatanganan naskah persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Sultra, Selasa malam (22/7/2025).

Rapat Paripurna ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan arah pembangunan lima tahunan Pemerintah Provinsi Sultra yang dilaksanakan secara sinergis antara eksekutif dan legislatif. Acara ini diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan rapat gabungan komisi oleh Rosni, SE, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD Provinsi Sultra, yang menjadi penanda berakhirnya rangkaian pembahasan dokumen RPJMD 2025–2029.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna ini Ketua dan Wakil Ketua DPRD, segenap anggota DPRD Provinsi Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda Sultra, Danrem 143/Haluoleo, Kabinda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Kepala BNN Provinsi atau yang mewakili, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, BUMN, dan BUMD di wilayah Sultra.

Dalam Sambutannya, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas proses pembahasan yang telah berlangsung secara konstruktif, demokratis, dan penuh sinergi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sultra atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan selama proses pembahasan RPJMD ini,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, potensi daerah, serta aspirasi masyarakat Sultra. RPJMD tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta target pembangunan lima tahun ke depan.

“Berbagai dinamika dalam proses penyusunan dan pembahasan telah kita lalui bersama, dan melalui forum yang terhormat ini, dokumen RPJMD yang kami ajukan telah melalui tahapan penajaman dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari DPRD. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi kontribusi aktif dari seluruh anggota dewan,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan RPJMD ini.

“Kami berharap Rancangan Perda ini dapat segera dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, dan setelah ditetapkan menjadi Perda, menjadi landasan kerja bagi seluruh OPD dalam menyusun rencana strategis, RKPD, hingga APBD yang lebih aplikatif dan terukur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengajak semua pihak untuk terus menjaga kekompakan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah dirumuskan bersama dalam RPJMD ini.

“Mari kita terus bersatu, bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan RPJMD ini, untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, aman, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya bersama Bapak Ir. Hugua mengucapkan terima kasih atas seluruh saran dan masukan dewan terhadap penyempurnaan RPJMD ini. Mari kita terus bersatu, bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029 demi kemajuan Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Sementara itu, laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD, disampaikan oleh Ibu Rosni, S.E., bahwa laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Perda RPJMD. ia menjelaskan bahwa dokumen RPJMD yang disusun oleh pemerintah daerah telah melalui tahapan yang lengkap mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga Musrenbang. Selanjutnya dokumen tersebut dibahas bersama DPRD secara mendalam melalui serangkaian agenda, termasuk rapat paripurna penjelasan gubernur, pandangan umum fraksi, dan jawaban gubernur.

Rosni menegaskan bahwa pengambilan keputusan ini merupakan puncak dari berbagai agenda yang telah dilalui, termasuk proses perencanaan dan penyusunan RPJMD melalui musrenbang, serta pembahasan mendalam bersama DPRD.

“DPRD Sultra sangat memahami bahwa materi RPJMD telah melalui tahapan kajian teknokratik dan partisipatif, dan selanjutnya didalami oleh DPRD dalam forum gabungan komisi secara kreatif dan produktif. Forum ini menjadi fasilitator dua arah antara DPRD dan Pemprov terhadap berbagai hal yang memerlukan konfirmasi, saran, dan kontribusi dalam perbaikan dokumen,” ujar Rosni.

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD telah menyampaikan pendapat akhir yang substansinya menerima rancangan akhir Ranperda RPJMD, dengan beberapa catatan perbaikan untuk ditindaklanjuti. “Keseluruhan pembahasan ini didasari semangat kebersamaan dan tanggung jawab, agar RPJMD menjadi representasi visi-misi kepala daerah terpilih, serta menjawab tantangan lokal dan nasional secara rasional dan operasional,” tambahnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti secara virtual peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada Senin, 21 Juli 2025. Gubernur mengikuti kegiatan tersebut dari Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

Peluncuran nasional ini dipusatkan secara daring dan resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara simbolis menekan tombol sirine sebagai tanda peresmian kelembagaan koperasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu menggerakkan ekonomi lokal sebagai upaya konkret dalam pemberantasan kemiskinan, dimulai dari tingkat desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa koperasi merupakan bentuk nyata semangat gotong royong dalam membangun ekonomi rakyat. Ia mengibaratkan koperasi sebagai “lidi”, yang jika bersatu akan menjadi kekuatan besar.

“Satu koperasi mungkin lemah, tapi jika saling terhubung akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Ini bagian dari strategi kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa koperasi akan menjadi pusat distribusi kebutuhan penting rakyat, seperti obat-obatan generik murah, bahan pangan pokok, serta akses terhadap layanan keuangan mikro dan gudang penyimpanan hasil pertanian dan perikanan di desa.

“Setiap desa nanti akan punya gudang, pendingin untuk ikan, greit sembako, greit simpan pinjam, bahkan apotek yang menjual obat generik. Untuk masyarakat yang tidak mampu, akan kita upayakan untuk mendapatkannya secara gratis,” tambah Presiden.

Dalam peluncuran tersebut, turut dilakukan sejumlah penyerahan simbolis, di antaranya:
1. Penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual logo Koperasi Merah Putih kepada Menteri Hukum;
2. Penyerahan surat keputusan badan hukum koperasi kepada para ketua koperasi;
3. Penyerahan hibah obat-obatan dari Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Koperasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam laporannya mengatakan bahwa hingga kini telah terbentuk 80.081 koperasi desa secara hukum, dengan 108 koperasi telah siap beroperasi sebagai koperasi merah putih.

Zulhas menegaskan bahwa 108 Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi merupakan langkah awal dari pengembangan koperasi secara nasional.

” Target kita selanjutnya adalah memastikan selama tiga bulan ke depan, seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing. Kami percaya dalam 3-4 tahun ke depan, bersama program menggulung Bapak Presiden lainnya, akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa,” kata Zulhas.

Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan menyapa secara virtual para perwakilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari seluruh Indonesia.

Salah satu perwakilan yang turut disapa secara langsung adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang mengikuti kegiatan dari Koperasi Merah Putih Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa daerahnya telah berhasil membentuk sebanyak 2.285 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Sulawesi Tenggara. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara telah memenuhi target 100 persen pembentukan koperasi sesuai instruksi pemerintah pusat.

“Seluruh target pembentukan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tenggara telah kami penuhi secara keseluruhan. Ini merupakan bentuk nyata komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung penuh program strategis nasional Presiden RI dalam penguatan ekonomi rakyat berbasis desa,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Sulawesi Tenggara, khususnya Desa Napa di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 108 koperasi mockup nasional.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih Desa Napa telah resmi terbentuk sejak 19 Mei 2025 melalui proses musyawarah masyarakat desa. Saat ini, koperasi tersebut memiliki 50 anggota aktif, dikelola oleh 7 pengurus dan 3 pengawas, serta telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti BRILink. Layanan yang telah berjalan meliputi transaksi pembayaran listrik, penjualan LPG dan pupuk, serta penyaluran produk-produk Bulog bagi masyarakat desa.

“Terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, para pimpinan daerah, serta seluruh pengurus Koperasi Merah Putih. Saya ucapkan selamat, laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Republik Indonesia.

Dalam wawancaranya usai mengikuti peluncuran nasional Koperasi Merah Putih secara virtual, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih diyakini akan menjadi penggerak baru roda perekonomian di desa serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Kita bagian dari 108 koperasi mockup yang sudah operasional. Tujuannya jelas: menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan pangan di desa. Transaksi ekonomi sudah berjalan di sini, dan ini harus diperluas,” ungkapnya.

Ia berharap koperasi akan menjadi solusi dalam menghapus stigma lama terhadap koperasi dan mendorong kebangkitan sentra ekonomi desa. Bahkan menurut laporan, perputaran ekonomi koperasi bisa mencapai Rp1 miliar per bulan, dan ditargetkan dapat meningkat hingga Rp5 miliar.

“Di Buton Tengah ini ada potensi besar seperti rumput laut, ikan teri, bahkan lobster yang berpeluang ekspor. Kita ingin desa menjadi pusat kegiatan ekonomi baru, bukan hanya penonton,” tegasnya.

Turut mendampingi Gubernur Sultra dalam kegiatan ini yaitu Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Provinsi, Bupati Buton Tengah, Forkopimda Kabupaten Buteng, Ketua DPRD Buteng, Kepala OPD Provinsi Sultra, serta para pejabat terkait lainnya. Sekitar seribu orang hadir secara langsung di Desa Napa, sementara 17 kabupaten/kota se-Sultra mengikuti secara daring.

Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak bersejarah dalam upaya membangun kemandirian ekonomi rakyat Indonesia, yang dimulai dari desa dan untuk masyarakat.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, turut meresmikan secara langsung Kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, melalui prosesi penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya operasional koperasi tersebut.*

KENDARIKINI.COM ini— Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2023 sekaligus Penandatanganan Bersama Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sultra dengan 15 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, bertempat di Aula Dinas Dukcapil Sultra pada Jumat, 18 Juli 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra, di antaranya Kadis Ketapang, Kadis ESDM, Kadis Perindag, Kadis Pariwisata, Kadis Kominfo, Kepala BKD, Kadis Kehutanan, Kepala Bappeda, Kadis Nakertrans, Kepala Kesbangpol yang diwakili oleh Sekretaris Dinas dan peserta sosialisasi dari 15 perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat integrasi data untuk pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada sejumlah regulasi penting terkait pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data resmi yang digunakan dalam pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, hingga penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023, yang merupakan penyempurnaan dari Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, serta didukung oleh surat persetujuan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri (Nomor 400.8.1.2/751/Dukcapil) yang memberikan izin akses data kepada 15 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dukcapil Sultra juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemadanan dan Pemanfaatan Data Berbasis NIK, yang saat ini telah mendapatkan fasilitasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kemendagri dan tengah menunggu pengesahan oleh Gubernur Sultra.

“Pergub ini nantinya akan sejalan dengan PKS yang ditandatangani hari ini, dan menjadi landasan penting dalam memastikan seluruh perangkat daerah dapat mengakses data kependudukan by name by address dalam menunjang pelayanan publik dan pengambilan keputusan,” ungkap Fadlansyah.

Dukcapil Provinsi Sultra hingga saat ini telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan total 32 perangkat daerah, terdiri dari 17 perangkat daerah yang telah lebih dulu menjalin PKS dan 15 perangkat daerah yang baru melakukan penandatanganan hari ini. Dari jumlah tersebut, 16 perangkat daerah telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data, sedangkan satu perangkat masih dalam proses penyelesaian persyaratan administratif.

Fadlansyah menekankan bahwa akses terhadap data kependudukan bersifat eksklusif dan merupakan hak istimewa (privilege) yang hanya diberikan kepada instansi dengan kepentingan pelayanan publik yang sah. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data seiring dengan meningkatnya ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

“Kami tetap berkomitmen menjaga kerahasiaan data sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan hak akses yang diberikan hari ini harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” ujar Fadlansyah.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyampaikan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis dan sangat berharga bagi daerah. Menurutnya, dengan data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penandatanganan kerjasama ini memiliki arti penting, karena tidak hanya memperkuat sinergi antar instansi, tetapi juga meletakkan dasar untuk integrasi data yang lebih kuat dalam setiap lini pelayanan,” ucap Sekda.

Ia menambahkan, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari penandatanganan PKS ini:

1. Memperkuat sinergi antar instansi dalam pemanfaatan data kependudukan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui integrasi data.
3. Meningkatkan akurasi dan kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan.
4. Memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Sekda Asrun Lio mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menciptakan ekosistem data yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ia juga mengingatkan tantangan besar dalam pengelolaan data, seperti menjaga akurasi dan melindungi privasi, harus dihadapi dengan komitmen dan integritas tinggi dari seluruh pihak.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Dukcapil Provinsi Sultra dengan 15 perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pemerintahan berbasis data.

Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin mantap dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi secara digital menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.*

KENDARIKINI.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten dan Kota pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Kamis, 17 Juli 2025.

Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh H. Mohammad Toha, M.Si., dan turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi, seperti M. Taufan Pawe (Fraksi Golkar), Fauzan Khalid (Fraksi NasDem), Ali Ahmad (Fraksi PKB), Kyai H. Aus Hidayat Nur, serta Rusda Mahmud. Dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir Forkopimda, para bupati/wakil bupati, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Muna, Wakil Bupati Buton, Wakil Bupati Konawe, serta perwakilan Bupati Kolaka.

Dalam sambutannya, Ketua Rombongan Komisi II DPR RI, H. Mohammad Toha, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Panitia Kerja (Panja) dalam menyusun dan menyempurnakan RUU tentang kabupaten/kota. Khusus di Sulawesi Tenggara, terdapat empat kabupaten utama yang menjadi perhatian, yaitu Muna, Buton, Konawe, dan Kolaka, karena dibentuk berdasarkan regulasi terdahulu dan kini perlu disesuaikan dengan ketentuan konstitusi UUD 1945.

“Tujuan utama kami datang ke Sultra adalah untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten terkait substansi RUU, termasuk kekhususan historis dan budaya di masing-masing daerah. Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa, termasuk keberadaan kerajaan dan kesultanan yang belum banyak diakomodasi dalam regulasi nasional,” ujar Toha.

Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta seluruh masukan dari daerah disampaikan secara tertulis paling lambat hari Senin agar dapat dijadikan bahan dalam pembahasan lanjutan RUU di tingkat pusat.

Dalam forum diskusi yang berlangsung dinamis, perwakilan dari empat kabupaten menyampaikan sejumlah pandangan:

1. Kabupaten Muna menekankan pentingnya penetapan Hari Jadi Daerah dan pengakuan terhadap karakteristik wilayah kepulauan yang khas.

2. Wakil Bupati Buton menyoroti pentingnya pengakuan terhadap sejarah Kesultanan Buton dan mendukung aspirasi pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Ia juga mengkritisi penggunaan aspal impor, sementara aspal Buton belum dioptimalkan di daerah sendiri.

3. Kabupaten Konawe mengangkat isu sejarah administratif saat satu desa di Kecamatan Routa berpindah ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, karena ketidakhadiran biro pemerintahan Sultra dalam sidang batas wilayah.

4. Kabupaten Kolaka menggarisbawahi pentingnya penguatan identitas budaya Kerajaan Mekongga sebagai bagian dari substansi RUU.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, dalam sambutannya menguraikan panjang lebar sejarah dan dinamika pemekaran wilayah di Sultra. Ia menegaskan bahwa Buton memiliki landasan historis yang kuat sebagai kerajaan dan kesultanan tua yang eksistensinya setara dengan Kesultanan Ternate, Gowa, bahkan Kasultanan Yogyakarta.

“Buton adalah kerajaan besar yang berusia lebih dari 400 tahun dan berperan penting dalam sejarah Nusantara. Jika Ternate dan daerah lain sudah menjadi provinsi, maka secara historis Buton pun sangat layak untuk itu,” ujar Wagub Hugua.

Terkait sengketa wilayah Pulau Kawi-Kawia antara Sultra dan Sulsel, Wagub Hugua menegaskan bahwa status pulau tersebut sudah sangat jelas berdasarkan regulasi yang sah. Ia merujuk pada:

Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, yang memasukkan Pulau Kawi-Kawia ke wilayah Buton Selatan, Sultra.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VI/2018, yang menegaskan bahwa Pulau Kawi-Kawia sah menjadi bagian dari Kabupaten Buton Selatan.

“Jadi secara hukum dan konstitusi, tidak ada lagi ruang perdebatan. Mahkamah Konstitusi adalah institusi tertinggi dalam penegakan konstitusi. Maka, keputusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pengkodean administratif wilayah oleh Kemendagri yang belum diselaraskan dengan putusan MK dan UU harus segera diperbaiki agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.

Komitmen Komisi II

Menanggapi penyampaian tersebut, Mohammad Toha menegaskan bahwa seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan penting dalam finalisasi RUU. Ia mengakui bahwa kekayaan sejarah dan budaya di Sultra, khususnya di empat kabupaten tersebut, menjadi karakteristik unik yang perlu diakomodasi secara konstitusional.

“Termasuk soal Pulau Kawi-Kawia, kami mengakui bahwa dasar hukum yang ada — UU dan putusan MK — sudah sangat jelas. Maka itu harus menjadi bagian dari konsideran dalam penyusunan RUU ini,” ujarnya kepada media.

Toha juga menyampaikan bahwa dari total 254 daerah yang menjadi fokus pembahasan RUU, sebanyak 132 telah diselesaikan, dan kini tersisa 112 kabupaten/kota yang masih membutuhkan penyempurnaan regulasi. Komisi II berkomitmen menyelesaikan pembahasan ini bersama mitra kementerian/lembaga terkait sesuai amanat konstitusi.

Rangkaian kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sulawesi Tenggara ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan posisi historis dan konstitusional empat kabupaten utama Sultra. Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan segera merampungkan dokumen masukan tertulis agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat pusat.*

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memantapkan persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 25 hingga 28 Agustus 2025, bertempat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra dan Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Kendari. Kegiatan ini akan berlangsung dari pagi hingga sore, pukul 09.00 hingga 17.00 WITA, setiap hari Senin hingga Kamis pada pekan keempat bulan Agustus.

Persiapan Rakornas tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat internal yang digelar pada hari ini, bertempat di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Sultra. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan dihadiri oleh Mayjen TNI (Purn.) Purnomo Sidi, selaku perwakilan dari panitia pusat, bersama jajaran kepala OPD, Sekda Kota Kendari, serta para pejabat teknis terkait.

Kegiatan Skala Nasional, Perlu Sinergi Daerah

Dalam arahannya, Mayjen TNI (Purn.) Purnomo Sidi menyampaikan bahwa Rakornas ini merupakan agenda resmi nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Namun, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini tetap sangat bergantung pada kesiapan dan dukungan dari pemerintah daerah.

“Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kota Kendari harus bersinergi. Walaupun ini kegiatan pusat, yang dilihat nanti adalah kesiapan dan pelayanan dari daerah sebagai tuan rumah. Jangan sampai ada yang terlambat disiapkan,” tegas Purnomo.

Ia menambahkan, seluruh aspek teknis mulai dari akomodasi, transportasi, penginapan, konsumsi, layanan keamanan, hingga penyambutan peserta harus dirancang secara matang dan terorganisir.

Sekda: Rakornas Ini Momentum Besar untuk Ekonomi Daerah

Sekda Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, dalam arahannya mengungkapkan bahwa Rakornas Produk Hukum Daerah ini tidak hanya memiliki dimensi pemerintahan dan hukum semata, tetapi juga membuka peluang strategis dalam peningkatan perputaran ekonomi lokal.

“Kita jangan hanya melihat ini sebagai acara seremonial. Ribuan tamu yang hadir adalah peluang besar untuk membangkitkan ekonomi, khususnya sektor jasa, transportasi, pariwisata, dan UMKM,” ujar Asrun Lio.

Ia meminta agar seluruh perangkat daerah tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga berpikir terpadu, menyusun strategi dan rencana kerja teknis dengan jelas

Kesiapan Akomodasi: Empat Hotel Utama Jadi Lokasi Penginapan Peserta

Terkait dengan akomodasi, Pemprov Sultra telah menyiapkan empat hotel utama di Kota Kendari sebagai lokasi penginapan peserta Rakornas, yaitu Hotel Swiss-Belhotel, Hotel Claro, Hotel Sahid Azizah Syahriah, dan Hotel Horison. Fasilitas ini dipilih untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas yang optimal bagi para tamu dari berbagai daerah.

Optimalisasi Wisata dan UMKM: Ajang Promosi Produk Lokal

Selain itu, Pemprov Sultra juga akan mengoptimalkan potensi wisata lokal dengan menyiapkan paket kunjungan wisata pasca acara resmi. Beberapa destinasi yang telah disiapkan meliputi Pulau Bokori, Pantai Nambo, dan Kebun Raya Kendari. Peserta akan dibagi beberapa kelompok untuk mengunjungi destinasi dengan pendamping pemandu lokal dan liaison officer (LO) dari daerah masing-masing. Kata Kadis Pariwisata Prov. Sultra

Selain itu juga, Dekranasda Sultra akan menyiapkan cendrama atau souvenir untuk dibawa pulang oleh para Menteri dan Gubernur dan tamu VVIP lainnya se-Indonesia.

“Rakornas ini harus menjadi panggung bagi pelaku usaha lokal untuk menunjukkan kualitas dan daya saing produknya. Kita ingin tamu-tamu pulang dengan membawa kesan dan oleh-oleh dari Sultra,” ungkap salah satu perwakilan Dekranasda.

Arahan Penutup: Bersatu, Bergerak, dan Tuntas

Menutup rapat, Sekda dan Purnomo Sidi kembali menekankan bahwa seluruh pihak harus bergerak dengan semangat kolaborasi, kecepatan, dan ketuntasan.

“Kita hanya punya waktu satu bulan lebih sedikit. Tidak ada ruang untuk menunda. Ini bukan hanya Rakornas, ini adalah cermin profesionalisme Sultra di mata nasional. Mari kita sukseskan bersama,” pungkas Asrun Lio dengan penuh semangat.*

KENDARIKINI.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sukanto Toding, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu se-Sultra Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Hotel Zahrah Syariah Kendari, Kamis (17/7/2025).

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara selaku PPID Utama Provinsi, para Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sultra yang juga merupakan PPID Utama di wilayah masing-masing, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sultra beserta jajaran komisioner, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Sukanto Toding menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam tata kelola informasi publik.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan ini. Rakor ini merupakan momentum penting untuk konsolidasi, kolaborasi, dan koordinasi antara Komisi Informasi dan seluruh PPID di Sultra,” ujar Sukanto.

Ia menjelaskan bahwa konsolidasi dimaknai sebagai penguatan internal antara lembaga pengelola informasi, khususnya Komisi Informasi dan PPID, sedangkan kolaborasi menjadi upaya menyatukan elemen-elemen dalam tata kelola informasi yang baik. Koordinasi kemudian diarahkan pada penguatan peran eksternal, yakni bagaimana lembaga-lembaga pengelola informasi berinteraksi dan memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.

“Informasi saat ini adalah bahan baku penting dalam pembangunan. Kita tidak boleh lagi memandang informasi sebagai pelengkap, tetapi sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara aktif dan interaktif,” tegasnya.

Sukanto menekankan pentingnya tiga prinsip utama dalam pengelolaan informasi, yakni update, valid, dan reliable. Informasi yang disampaikan kepada publik harus selalu diperbarui (update), berdasarkan sumber yang dapat dipercaya (valid), dan dapat diandalkan (reliable). Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak berkualitas, tidak faktual, atau tidak terverifikasi hanya akan menjadi “sampah digital” yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya sering menyampaikan istilah GIGO — Garbage In, Garbage Out. Jika informasi yang kita terima dan kelola tidak benar, maka yang kita keluarkan pun tidak akan bermanfaat. Inilah pentingnya menjaga kualitas inflow dan outflow informasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa informasi yang dikuasai oleh badan publik, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang mengelola hajat hidup orang banyak, harus dapat diakses oleh publik secara adil dan real-time. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan hak publik atas informasi.

Dalam konteks tersebut, Sukanto juga menyinggung pentingnya klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menilai bahwa kecakapan dalam mengelola informasi pengecualian membutuhkan kecermatan dan pemahaman hukum agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat.

“Komisi Informasi diharapkan dapat menjadi jembatan sekaligus pengawas terhadap ketidakseimbangan informasi, terutama dalam menjamin akses publik terhadap informasi-informasi penting terkait pelayanan, pembangunan, maupun peluang ekonomi,” ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa keterbatasan informasi dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dan startup. Salah satu indikator yang pernah disoroti adalah rendahnya skor Ease of Doing Business (EDB) untuk Kota Kendari berdasarkan survei internasional, yang menunjukkan masih adanya hambatan dalam akses informasi administratif dan regulasi usaha.

“Masyarakat butuh informasi untuk bisa memulai bisnis, mencari pekerjaan, dan mengakses layanan publik lainnya. Maka dari itu, kita sebagai pengelola informasi publik wajib menyediakan data yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Sukanto kembali mengingatkan bahwa pengelolaan informasi harus dilihat sebagai sebuah siklus menyeluruh — dari inflow (masuknya informasi) yang harus divalidasi dengan baik, hingga outflow (keluarnya informasi) yang harus disiapkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan publik.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Komisi Informasi Sulawesi Tenggara bersama PPID se-Kabupaten/Kota Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.

Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan profesionalisme pengelolaan informasi publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.*

KENDARIKINI.COM – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Azis, memimpin pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kamis (17/7/2025). Upacara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural dan fungsional, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam amanatnya, Andi Azis menegaskan bahwa pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 merupakan bagian dari kewajiban seluruh ASN sebagai bentuk komitmen terhadap kedisiplinan dan profesionalisme. Ia menekankan bahwa rutinitas seperti upacara gabungan, apel pagi, dan apel sore bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas.

“Kita punya kewajiban sebagai ASN untuk hadir dan mengikuti upacara maupun apel setiap hari kerja. Kegiatan ini tidak boleh dianggap remeh. Alhamdulillah, laporan dari masing-masing dinas menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran tanpa keterangan mulai berkurang, dan ini harus terus kita tingkatkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya tata tertib berpakaian bagi ASN yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur. Mulai dari kelengkapan atribut seperti papan nama, lambang Korpri, hingga tanda pangkat, semua merupakan bagian dari kedisiplinan dan cerminan profesionalitas aparatur pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Andi Azis juga menyoroti pentingnya efektivitas kerja dan serapan anggaran. Dengan adanya tambahan pegawai dari formasi PPPK dan PNS, ia berharap percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD dapat semakin optimal.

“Penambahan kekuatan ASN tentu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Harapan kita, dengan SDM yang bertambah, program-program pembangunan yang telah dirancang bisa dijalankan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga serapan anggaran semakin baik,” jelasnya.

Terkait isu-isu defisit yang beredar di publik, Kepala Dinas ESDM Sultra, Andi Azis, mengajak seluruh ASN untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak konstruktif. Ia mencontohkan penjelasan dari Kepala Bappeda Sultra yang menyampaikan informasi secara sederhana namun mampu memberikan pemahaman dan ketenangan mengenai kondisi anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai isu yang berkembang sebaiknya disikapi dengan bijak dan proporsional.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penjelasan singkat dari Kepala Bappeda dinilai cukup memberikan gambaran menyeluruh bahwa kondisi fiskal daerah masih dapat dikelola dengan baik. Meskipun disampaikan secara sederhana, informasi tersebut memiliki nilai strategis dalam membangun pemahaman dan optimisme di kalangan ASN. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional, tanpa terdistraksi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Menutup amanatnya, Andi Azis mengingatkan seluruh ASN untuk senantiasa memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara bertanggung jawab. Ia berharap, dengan kedisiplinan dan komitmen yang kuat, ASN di lingkungan Pemprov Sultra dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

“Kalau kita jalankan tupoksi masing-masing dengan sungguh-sungguh, saya yakin tidak ada waktu untuk bermalas-malasan kecuali di jam istirahat. Mari terus jaga semangat, kesehatan, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara,” tutupnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik (Plh Sekretaris Daerah Prov. Sultra), La Ode Fasikin, secara resmi membuka Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu, 16 Juli 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usia, khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Sosialisasi GNBSM merupakan kolaborasi antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra atau yang mewakili, Ketua Subkomisi Sosialisasi Komisi III LSF RI Titin Setiawati, Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran Komisi I LSF RI Satya Pratama, para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, perwakilan perguruan tinggi, Sekretaris Dinas Kominfo Sultra yang mewakili Kepala Dinas, Ketua dan anggota KPID Sultra, serta para pimpinan media di wilayah Sultra.

Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LSF RI atas kepercayaan memilih Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun literasi publik terhadap konten tontonan sekaligus wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kualitas konsumsi media, khususnya bagi generasi muda.

“Film di era modern bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga alat edukasi dan pembentukan karakter. Namun jika tidak disertai pengawasan yang bijak, film juga dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita semua – individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah – untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya budaya menonton yang sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menempatkan LSF sebagai lembaga dengan peran strategis dalam melindungi masyarakat dari konten film dan iklan film yang tidak layak. Meski begitu, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui kebijakan sensor, melainkan juga melalui pendekatan edukatif yang dilakukan lewat GNBSM.

“Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri menjadi sangat relevan karena mendorong masyarakat untuk aktif memilih dan membina tontonan yang sesuai dengan usia serta selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Ini bukan semata tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk lembaga daerah dan masyarakat luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemprov Sulawesi Tenggara mendukung penuh GNBSM sebagai bagian dari implementasi visi pembangunan daerah, yakni “Mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Menurutnya, pembangunan SDM tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui penguatan budaya literasi media, termasuk literasi tontonan.

“Kami mendorong semua pemangku kepentingan – orang tua, pendidik, komunitas kreatif, hingga media sosial – untuk bersama-sama menginternalisasi nilai-nilai GNBSM dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan budaya sensor mandiri ini dalam program literasi digital dan pendidikan karakter. Ini penting untuk membangun ketahanan kultural masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan konten digital,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Subkomisi Sosialisasi LSF RI Titin Setiawati berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara dalam memilah tontonan sesuai usia, khususnya bagi anak-anak dan remaja, agar mereka terlindung dari dampak negatif konten media serta dapat memperoleh manfaat positif dari film yang dikonsumsi.

Ketua KPID Sultra, Fadli Sardi, dalam paparannya mengingatkan bahwa kelompok anak-anak, remaja, dan perempuan merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh media. Ia menegaskan bahwa tanpa peran optimal orang tua dan literasi media yang memadai, tingginya konsumsi media yang tidak aman akan sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak.

“Penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) menjadi pilar utama untuk memastikan tayangan yang dikonsumsi publik tetap mengedepankan nilai hukum, sosial, dan budaya,” tegasnya.

Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF RI, Satya Pratama, juga menekankan bahwa GNBSM bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menyaring tontonan, melindungi generasi muda dari paparan konten tidak layak, serta menciptakan budaya menonton yang sehat di era digital.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan berlanjut dalam bentuk program-program nyata dan kolaboratif di tingkat daerah untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang semakin cerdas, beretika, dan berbudaya dalam memilih konten tontonan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini secara resmi saya buka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi kita semua,” ujar La Ode Fasikin menutup sambutannya.*

KENDARIKINI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat di Jakarta, Selasa (15/7/2025), untuk membahas persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Sultra, yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2025.

Pertemuan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tersebut, turut dihadiri juga oleh Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Imelda.

Sekda Sultra, Asrun Lio dalam rapat tersebut menyampaikan kesiapan Daerah Provinsi Sultra untuk menjadi tuan rumah Rakornas Produk Hukum Daerah tahun 2025.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini mengungkapkan, dalam rapat tersebut ditaksir jumlah tamu yang hadir sekitar 2.222 peserta, terdiri atas gubernur seluruh Indonesia, Ketua DPRD Provinsi se Indonesia, Ketua Bapermperda DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, Ketua DPRD Kota, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten, Ketua Bapemperda DPRD Kota, Kepala Biro Hukum Provinsi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten maupun kota, Sekretaris DPRD Provinsi, hingga Sekretaris DPRD Kabupaten dan Kota.

“Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Provinsi Sultra ini melibatkan kepanitiaan Pemerintah Pusat yaitu Kemendagri bersama Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari. Sultra siap menjadi bagian dari kegiatan nasional ini. Terlebih kegiatan seperti ini tidak hanya mendorong jumlah mobilitas kunjungan di Sultra, namun juga langkah strategis bagi daerah dalam melihat tantangan dan hambatan terhadap implementasi perda kita, baik itu skala kabupaten, kota, hingga provinsi,” katanya.

Sekda Sultra berharap, melalui kegiatan tersebut nantinya, kian mengokohkan kolaborasi pemerintah kabupaten, kota, provinsi hingga pemerintah pusat dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum, serta deteksi terhadap tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perda dimaksud.

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Imelda, kembali menyampaikan terimakasih dan penghargaan terhadap kesiapan Provinsi Sultra serta dukungan kabupaten kota atas persiapan rakornas dimaksud.*

KENDARIKINI.COM – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah sebagai pusat pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025, yang disampaikan secara langsung oleh Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum, Ph.D, sebagai titipan amanah dari Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka untuk diungkapkan dalam rapat koordinasi bersama di Kantor Kementerian Agama RI, Selasa (15/7/2025).

Dalam rakor tersebut, Sekda Sultra yang juga sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sultra, melakukan pemaparan terkait progres kesiapan pelaksanaan dalam menyambut sekitar 4.000 tamu undangan yang diperkirakan akan hadir pada gelaran akbar di bulan Oktober 2025 mendatang.

“Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menyatakan, insya allah Bumi Anoa siap sambut 4.000 tamu STQH Nasional XXVIII 2025,” tutur Sekda Sultra, Asrun Lio.

Sekda Sultra menerangkan, kesiapan tersebut dapat dilihat melalui berbagai aspek, mulai dari akomodasi, transportasi, keamanan, hingga fasilitas pendukung lainnya yang akan menjamin kenyamanan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan STQH Nasional.

Dia melanjutkan, selain itu Provinsi Sultra juga memiliki pengalaman sebagai tuan rumah kegiatan keagamaan nasional, mulai dari Seleksi Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional ke-9 Tahun 1992, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke-21 Tahun 2006, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional ke-10 Tahun 2010, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional ke-10 Tahun 2012, MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Nasional ke-5 Tahun 2021, hingga Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ) Radio Republik Indonesia Tingkat Nasional ke-53 Tahun 2023.

“Dalam Rakor bersama terkait progres pelaksanaan, Pemprov Sultra melaporkan berbagai hal penting, mulai dari pilihan tema acara, tempat lomba, usulan jadwal kegiatan, hingga sarana akomodasi seperti Hotel bintang 4 dengan sekitar 706 daya tampung, Bintang Tiga 2.240 daya tampung, Hotel Bintang 2 1.094 daya tampung, lainnya seperti hotel melati sampai homestay dengan 1.852 daya tampung, sehingga total dapat mencapai 6000 daya tampung,” jelasnya.

Sekda Sultra tidak lupa menyampaikan terkait jadwal penerbangan yang terbilang lancar, bahkan telah ada kafilah dari sekitar 17 provinsi se Indonesia melakukan kunjungan ke Kota Kendari ibukota Provinsi Sultra. Untuk fasilitas kafilah juga terdapat pendampingan LO pada proses persiapan, seperti peninjauan tempat lomba dan hotel di Kendari, pendampingan LO pada pelaksanaan STQH Nasional mulai dari kedatangan kafilah sampai dengan kepulangan kafilah, fasilitas kendaraan roda dua, termasuk rencana fasilitas Mobil Hiace dukungan dari Kementerian Perhubungan RI. Kemudian rencana fasilitas Bus untuk Kedatangan dan Kepulangan Kafilah dukungan dari Kementerian Perhubungan RI. Tidak lupa juga terdapat penanggung jawab tamu undangan.

“Persiapan ini mencerminkan komitmen Sultra memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta, official, dan tamu yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Olehnya itu, kami sangat antusias dan merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah STQH Nasional ke-28 ini,” katanya lagi.

Sekda Sultra menjelaskan, berbagai persiapan telah dimatangkan, melibatkan seluruh stakeholder terkait di daerah, sehingga pihaknya optimis Sultra akan menjadi tuan rumah yang baik dan sukses dalam penyelenggaraan event syiar Islam terbesar, mengingat STQH Nasional XXVIII Tahun 2025 akan menjadi ajang penting dalam melahirkan qari dan qari’ah, hafiz dan hafizah terbaik bangsa, sekaligus memperkuat syiar Al-Quran dan Hadits di tengah masyarakat.

Dengan perkiraan jumlah tamu yang mencapai ribuan, kegiatan ini juga diharapkannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui peningkatan sektor pariwisata dan UMKM di Sultra.*

KENDARIKINI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sulawesi Tenggara, menghadiri rapat koordinasi bersama di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Selasa (15/7/2025). Rapat ini digelar dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional ke-28 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Oktober 2025 mendatang.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat, antara lain Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik /Ditjen Komdigi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perwakilan dari TVRI Pusat, pejabat Eselon II Kementerian Agama RI selaku tuan rumah penyelenggara STQH, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, serta Kepala Stasiun TVRI Kendari.

Dalam paparannya, Sekda Sultra menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan STQH Nasional XXVIII. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan event keagamaan berskala nasional ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah daerah, mengingat Sulawesi Tenggara terakhir kali menjadi tuan rumah STQH sekitar 30 tahun silam.

“Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama RI, atas kepercayaan yang diberikan kepada Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah STQH Nasional ke-28 tahun 2025. Ini merupakan amanah besar yang tidak mudah, namun kami berkomitmen untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini sebaik mungkin,” ujar Sekda.

Ia menambahkan bahwa kesiapan penyelenggaraan didasarkan pada rekam jejak keberhasilan Sultra dalam melaksanakan berbagai event nasional sebelumnya, baik bersifat keagamaan, sosial, maupun politik. “Bapak Gubernur juga berpesan agar kualitas pelayanan kita dalam setiap event nasional tidak hanya dipertahankan, tapi juga ditingkatkan,” lanjutnya.

Terkait dasar pelaksanaan STQH, Sekda menjelaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, dimulai dari terbitnya keputusan Menteri Agama, diikuti dengan surat persetujuan lokasi dari LPTQ Nasional, hingga kementerian dan lembaga terkait mengenai rencana pelaksanaan dan permohonan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Adapun jadwal kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 19 Oktober 2025. Namun, jadwal ini masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan jika terdapat perubahan, terutama berkaitan dengan kehadiran Presiden RI dan pejabat pusat lainnya.

Tujuh Venue Telah Disiapkan

Dalam kesempatan itu, Sekda juga memaparkan tujuh lokasi utama yang telah disiapkan sebagai venue pelaksanaan lomba STQH, yaitu:

1. Tugu Persatuan (eks MTQ) – Menjadi arena utama kegiatan. Bangunan ini merupakan ikon Sulawesi Tenggara yang dibangun secara permanen pada MTQ tahun 2006, dan telah menjadi pusat berbagai kegiatan lintas agama.

2. Aula Kampus IAIN Kendari – Tempat pelaksanaan cabang hafalan Al-Qur’an (HQ) 1–5 juz.

3. Aula Kantor Inspektorat Sultra – Digunakan untuk Hafalan Al-Qur’an 10 dan 20 juz, dengan keunggulan lokasi yang dekat dengan Kantor Gubernur untuk kemudahan pengawasan dan pembenahan.

4. Aula Pancasila BPMP Sultra – Menjadi lokasi untuk Hafalan Al-Qur’an 30 juz dan tafsir Al-Qur’an berbahasa Arab.

5. Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra – Menyelenggarakan cabang hafalan 100 dan 500 hadis.

6. Aula Kanwil Kemenag Prov. Sultra – Untuk pelaksanaan cabang karya tulis ilmiah.

7. Asrama Haji Kendari – Tempat pendaftaran ulang peserta.

Sekda juga menyampaikan bahwa promosi dan publikasi kegiatan STQH akan menjadi perhatian utama. “Kami mohon dukungan dari Kominfo, dan Komdigi untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait kegiatan ini. Kesuksesan sebuah event sangat bergantung pada bagaimana promosi dan komunikasi publik dijalankan,” ujarnya.

Multiplier Effect untuk Ekonomi Daerah

Sekitar 4.000 hingga 5.000 orang tamu undangan dari seluruh provinsi diperkirakan akan hadir. Kehadiran ribuan peserta ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sultra.

“Bapak Gubernur berpesan bahwa setiap event harus bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk melipatgandakan manfaat bagi masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan tentu akan menghasilkan efek bagi pelaku usaha lokal, perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM lainnya,” tegas Sekda.

Menutup paparannya, Sekda Sultra menyampaikan permohonan arahan dari pihak pusat terkait penentuan tema sentral kegiatan. “Kami telah mengusulkan beberapa tema dan berharap dapat diputuskan bersama. Prinsipnya, daerah akan menyesuaikan dengan tema yang ditetapkan pusat,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi tonggak awal sinergi lintas kementerian dan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan STQH Nasional 2025 di Bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan dokumen Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Sultra, Selasa (15/7/2025).

Dalam rapat paripurna dengan agenda utama penyerahan dan penjelasan atas Raperda RPJMD tersebut, acara diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Pelaksana Harian Sekretaris DPRD. Selanjutnya dilakukan penyerahan dokumen RPJMD oleh Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, disaksikan oleh para wakil ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sultra.

Mengawali penjelasannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan DPRD untuk membahas bersama Raperda RPJMD sebagai bentuk implementasi amanat peraturan perundang-undangan. Ia menyebut bahwa dokumen tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang telah melalui berbagai tahapan, termasuk konsultasi rancangan awal bersama DPRD pada Mei 2025.

“Dokumen ini adalah pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, arah pembangunan nasional, serta potensi lokal yang dimiliki Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Dalam penjelasannya, Gubernur menekankan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan dipayungi oleh visi pembangunan daerah, yaitu: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius”. Visi ini kemudian dijabarkan dalam tiga misi pembangunan serta tujuan dan lima sasaran utama pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut akan diukur melalui indikator-indikator utama pembangunan daerah, yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi indikator kinerja bagi seluruh perangkat daerah.

Adapun empat aspek utama prioritas pembangunan dalam periode 2025–2029 yang tertuang dalam Raperda RPJMD tersebut meliputi: pendidikan, kesehatan, agro-maritim, dan infrastruktur.

Dalam aspek pendidikan, Pemprov menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 9,7 tahun pada 2024 menjadi 13 tahun pada 2030. Target ini akan didukung oleh program nasional seperti pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan yang digagas oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto.

Pada aspek kesehatan, prioritas diarahkan untuk mewujudkan eliminasi penyakit menular dan peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang tidak dilayani di rumah sakit, apalagi sampai meninggal karena pelayanan yang tidak optimal,” tegas Gubernur.

Dalam bidang agro-maritim, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perluasan lahan tanam sebagai bagian dari upaya menciptakan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan daerah.

Sementara itu, pada aspek infrastruktur, target yang ingin dicapai adalah peningkatan kondisi jalan dengan kategori mantap dari 66,57 persen pada 2024 menjadi 95 persen pada tahun 2030.

Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperhatikan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

“Pembahasan Raperda RPJMD ini adalah proses kolaboratif yang memerlukan masukan konstruktif dari anggota dewan. Saya berharap dokumen ini akan menjadi landasan kuat dalam pembangunan Sulawesi Tenggara lima tahun ke depan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk tidak main-main dan serius mengikuti proses pembahasan Raperda ini. Ia menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk mewakilkan kehadiran dalam setiap tahapan pembahasan, mengingat pentingnya Raperda RPJMD sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Mari kita sinergi dan kolaborasi untuk menjadikan Sulawesi Tenggara provinsi yang tangguh, kompetitif, dan bermartabat di tingkat nasional maupun global,” tutup Gubernur.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, segenap anggota DPRD Provinsi Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi, para pimpinan instansi vertikal, perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyerahan dokumen ini menandai dimulainya tahapan evaluasi dan penyempurnaan oleh DPRD terhadap RPJMD 2025–2029, guna memastikan seluruh rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tenggara dan menjadi landasan yang kuat serta berkelanjutan bagi pembangunan daerah.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus menunjukkan komitmen dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, dimana kali ini Gubernur, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memberikan mandat kepada Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum, Ph.D, untuk mengikuti secara menyeluruh diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, bertempat di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari lingkungan Pemprov Sultra, menunjukkan keseriusan dan keterlibatan lintas sektor dalam memahami, berdiskusi, sharing, dan mengimplementasikan keputusan dimaksud.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini mengatakan, kehadiran Pemprov Sultra menunjukkan komitmen daerah dalam memahami, menyampaikan kondisi-kondisi yang terjadi dan menindaklanjuti keputusan-keputusan strategis yang dikeluarkan ataupun direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dia menerangkan, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dihadiri oleh unsur pimpinan, para gubernur seluruh Indonesia ataupun perwakilan gubernur, termasuk berbagai undangan terkait lainnya. Adapun sejumlah OPD lingkup Pemprov yang turut hadir, diantaranya Biro Hukum, Nakertrans, Cipta Karya,dan Kelautan.

“Pemrov Sultra turut menindaklanjuti dengan menyampaikan pemaparan terkait Keputusan DPD RI nomor 53/DPDRI/V/2020-2021 tentang Rekomendasi DPD RI atas hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah terkait kebijakan daerah mengenai Tata Ruang Wilayah, dalam acara diseminasi BULD DPD RI,” terangnya.

Sekda Sultra Asrun Lio mengungkapkan, saat ini pemutahiran Rencana Tata Ruang merupakan salah satu kebutuhan yang harus segera mendapatkan perhatian bersama, utamanya dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja, sehingga diperlukan sinergitas antara perencanaan maupun pemanfaatan ruang, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

“Pemprov Sultra berharap agar melalui diseminasi BULD DPD RI ini, dapat memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, percepatan pemutakhiran Rencana Tata Ruang dapat terlaksana secara efektif, mendukung iklim investasi yang kondusif, dan pada akhirnya mempercepat laju pembangunan di Sultra. Selain itu, seperti disampaikan Ketua DPD RI agar transformasi bisa dilakukan melalui penyederhanaan regulasi hingga kebirokratisasi, guna mendorong investasi, meningkatkan kapasitas hilirisasi dan sumber daya alat maupun mineral, termasuk jika dilanjutkan kawasan ekonomi khusus,” harapnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melantik Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Utama Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra pada Senin, 14 Juli 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/191 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas PERUMDA Utama Sultra serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/192 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Direksi PERUMDA Utama Sultra.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), para Direksi BUMD Sultra, serta para pimpinan instansi mitra kerja PERUMDA Utama Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pembacaan keputusan gubernur yang menetapkan pemberhentian dengan hormat kepada Eko Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pengawas, serta anggota Muhammad Amin dan Sekretaris Dewan Pengawas. Sebagai pengganti, Gubernur mengangkat Adrian Ramadhan sebagai Ketua Dewan Pengawas, Ahmad Ruslan dan Wahyudi Umar sebagai anggota.

Sementara itu, untuk jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Utama Sultra masa bakti 2025–2030, Gubernur memberhentikan dengan hormat Laode Suryono dan Ansar Andi Sa’id dari jabatan Direktur Utama, serta Fahrul Dami dari posisi Direktur Operasional. Sebagai penggantinya, Gubernur mengangkat Akmat Rizal sebagai Direktur Utama, Muh. Akbar Liambo sebagai Direktur Teknik dan Operasional, serta Muh. Sofian sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan kata-kata pelantikan oleh Gubernur dan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur serta para pejabat yang dilantik, disaksikan langsung oleh para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan selamat kepada para direksi dan dewan pengawas yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat yang baru dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas demi peningkatan kinerja dan kontribusi PERUMDA Utama Sultra bagi pembangunan daerah.

“Pelantikan ini adalah bagian dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris dan anggota direksi BUMD,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pergantian ini merupakan proses yang wajar dalam dinamika organisasi. Ia menekankan bahwa tidak ada unsur politik dalam pengangkatan ini, melainkan murni untuk penyegaran manajemen.

Gubernur juga menjelaskan bahwa masa jabatan direksi sebelumnya telah berakhir sejak 18 bulan yang lalu, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengisi kekosongan tersebut. Proses seleksi dan uji kelayakan telah dilakukan secara terbuka oleh panitia seleksi dan tim ahli yang kompeten, sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PERUMDA Utama Sultra, merupakan bagian penting dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2030 untuk mewujudkan “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius”. Beliau menegaskan bahwa ke depan, PERUMDA Utama Sultra akan menjadi ujung tombak dalam mengelola berbagai kegiatan bisnis strategis di wilayah Sultra. Karena itu, seluruh kegiatan bisnis yang bersifat daerah akan diupayakan untuk dikelola oleh PERUMDA dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam arahannya, Gubernur menyoroti pentingnya peran PERUMDA sebagai pilar ekonomi daerah. Ia menilai bahwa PERUMDA Utama Sultra memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sultra.

“Mengapa? Karena ke depan, saya ingin agar seluruh kegiatan bisnis strategis yang ada di Sulawesi Tenggara dapat dilaksanakan oleh PERUMDA. Semua harus berjalan secara terbuka dan akuntabel,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya kemampuan manajerial dalam menyusun rencana kerja yang komprehensif sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2018. Direksi diharapkan dapat melihat peluang usaha, menggali ide kreatif, serta menyusun strategi bisnis yang berdampak nyata terhadap pelayanan publik dan perekonomian daerah.

“Direksi harus berani melakukan terobosan, berinovasi dengan tetap berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik – transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan tanggung jawab,” pesan Gubernur.

Sinergitas antara perusahaan induk dan anak perusahaan juga menjadi sorotan. Gubernur menekankan agar kegiatan usaha anak perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada PERUMDA Utama Sultra, apalagi mengandalkan subsidi dari pemerintah daerah.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran PERUMDA Utama Sultra untuk membangun kolaborasi dengan pihak swasta, BUMN, serta pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Sementara kepada Dewan Pengawas, ia mengingatkan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan sesuai aturan perundang-undangan.

“Kita semua berharap PERUMDA Utama Sultra bersama BUMD lainnya dapat menjadi perusahaan daerah yang kuat, sehat, dan mandiri, serta mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi Sultra yang inklusif,” pungkasnya.

Mengakhiri kegiatan, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan proses seleksi hingga pelantikan. Ia berharap kepengurusan baru ini menjadi awal baru bagi PERUMDA Utama Sultra untuk semakin berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap hari Senin secara virtual, pada Senin (14/7/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi.

Turut hadir dalam rakor tersebut jajaran Pemprov Sultra, antara lain Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan perkembangan kondisi inflasi di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Ia menyebut bahwa beberapa daerah seperti Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, dan NTB mengalami tekanan inflasi yang perlu diantisipasi secara serius. Beberapa kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi termasuk Luwu, Timur Tengah Selatan, Konawe, dan Kolaka, diminta untuk mengecek secara rinci komoditas penyebab inflasi dan memperkuat koordinasi antarwilayah.

“Untuk kepala daerah, saya minta panggil BPS-nya, cek apa barang yang menyumbang kenaikan harga. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tapi masih juga tinggi, maka harus dievaluasi kinerja dinas terkait, apakah mereka masih mampu mengelola situasi ini atau tidak,” tegas Tomsi.

Dari hasil pemantauan nasional terhadap 150 pemerintah daerah, tercatat sebanyak 99 daerah memiliki angka inflasi di atas rata-rata nasional. Kabupaten Konawe, misalnya, mencatatkan angka 3,88 persen, Timur Tengah Selatan 3,92 persen, hingga Kabupaten Banggai mencapai 4,00 persen. Sekjen juga mengingatkan agar implementasi sembilan langkah pengendalian inflasi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten.

Ia mengungkapkan bahwa dari 552 kabupaten/kota yang seharusnya melakukan pemantauan stok dan harga, baru 343 yang melakukannya. Sementara, hanya 204 daerah yang aktif menjaga pasokan bahan pokok dan 226 daerah yang melaksanakan gerakan menanam. “Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masih bekerja secara konvensional dan belum maksimal dalam penanganan inflasi,” ucapnya.

Adapun data perkembangan harga pangan menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa komoditas. Berdasarkan pencatatan SP2KP per 11 Juli 2025, tiga komoditas utama yang terus mengalami kenaikan pada minggu pertama dan kedua Juli adalah bawang merah, cabai rawit, dan beras. Bawang merah mengalami kenaikan di 260 daerah, cabai rawit di 250 daerah, dan beras di 178 daerah kabupaten/kota.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa pada minggu kedua Juli 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara hanya 2 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi relatif stabil. Komoditas penyumbang terbesar IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.

Disebutkan pula, salah satu daerah dengan kenaikan IPH tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Buton Selatan dengan perubahan IPH sebesar 2,95 persen. Komoditas penyumbangnya adalah beras dan bawang merah. Di luar Jawa dan Sumatera, kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Kupang sebesar 4,21 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol) maupun terorisme tidak diperkenankan menerima bantuan pangan. “Saya peringatkan agar didata dan dicek ulang. Jika ada penerima manfaat yang terlibat judol atau kegiatan radikal, maka harus segera dicoret dari daftar,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Bulog mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga per bulan pada periode Juni dan Juli 2025, sehingga total bantuan mencapai 20 kilogram per KPM. Untuk mendukung efektivitas distribusi, Bulog mengembangkan aplikasi pelacak distribusi beras berbasis sistem real-time, yang terintegrasi dengan mitra transporter.

“Karena data penerima sudah by name, by address, maka distribusinya bisa kami lacak. Kami juga menandatangani kontrak kerja dengan transporter yang wajib mengantar langsung ke titik distribusi dengan pengawalan dari aparat daerah,” tambah Rizal.

Melalui rakor ini, Sekjen Kemendagri kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab kolektif antar-instansi, dan menuntut tindakan konkret dari seluruh kepala daerah dan jajarannya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.*

KENDARIKINI.COM – Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, La Ode Fasikin, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (14/7/2025). Apel diikuti oleh Asisten Sekda, para Kepala OPD, Kepala Biro, pejabat struktural dan fungsional, serta ribuan ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Sultra.

Dalam amanatnya selaku pembina apel, La Ode Fasikin menyampaikan rasa syukurnya atas kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada seluruh peserta apel sehingga dapat melaksanakan kewajiban sebagai ASN, termasuk dalam mengikuti apel gabungan yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Menurutnya, apel gabungan menjadi salah satu wujud kedisiplinan ASN sebelum menjalankan tugas pokok di masing-masing OPD.

“Saya cukup bangga, pagi ini jumlah peserta apel cukup banyak. Mungkin ini juga karena adanya penambahan ASN baru yang jumlahnya mencapai ribuan. Mudah-mudahan penambahan pegawai ini sejalan dengan peningkatan kinerja kita semua,” ujarnya.

Namun demikian, La Ode Fasikin mengingatkan agar peningkatan jumlah ASN tidak justru menurunkan produktivitas. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama keberhasilan organisasi, baik dalam menjalankan aturan tertulis maupun tidak tertulis, serta menjunjung tinggi norma-norma yang mendukung kinerja ASN.

“Kesuksesan dalam sebuah organisasi bukan hanya soal jumlah, tapi sangat ditentukan oleh kekuatan yang lahir dari persatuan dan kesatuan. Dan persatuan hanya akan terbentuk jika ada kerja sama yang baik dan dilandasi oleh kebersamaan. Termasuk dalam hal ini, keseragaman dalam berpakaian maupun dalam memahami visi dan misi di masing-masing OPD,” tegasnya.

Lebih lanjut, La Ode Fasikin menyoroti kinerja keuangan Pemprov Sultra yang dinilainya belum optimal. Ia menyebutkan bahwa hingga pertengahan Juli 2025, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 28 persen. Hal ini, menurutnya, menjadi catatan penting yang perlu segera dibenahi, mengingat waktu yang terus berjalan tanpa kompromi.

“Sudah masuk bulan Agustus, tapi realisasi kita masih di bawah 30 persen. Ini menjadi kekhawatiran kita semua. Saya minta kepada penata usaha keuangan, kabag keuangan, dan para bendahara pengeluaran untuk segera melakukan percepatan. Teman-teman OPD juga harus melakukan intervensi agar unit-unit di bawah bisa bekerja lebih cepat,” tandasnya.

Ia juga mengarahkan agar Biro Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) aktif melakukan rekonsiliasi dengan OPD-OPD yang progres belanja modalnya masih lambat. Menurutnya, belanja modal harus dipacu lebih cepat mengingat tantangan waktu dan kondisi cuaca yang tidak menentu dapat menjadi hambatan di lapangan.

“Kita punya waktu yang terbatas. Maka semua harus bergerak cepat. Jangan sampai jumlah ASN kita yang besar ini tidak selaras dengan kinerja yang ditunjukkan,” imbuhnya.

Mengakhiri amanatnya, La Ode Fasikin kembali menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan, kinerja, serta integritas dalam bekerja. Ia berharap seluruh ASN mampu menumbuhkan etos kerja yang tinggi dan menjadi motor penggerak pelayanan publik yang lebih baik.

“Jadi teman-teman, mari kita tingkatkan kedisiplinan, tingkatkan kinerja, etos kerja, sikap dan perilaku, serta integritas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” pungkasnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melepas dua pelajar utusan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional Tahun 2025. Pelepasan ini berlangsung di Bandara Haluoleo, Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Jumat (11/7/2025).

Dua pelajar tersebut adalah Muhammad Faiq Alimuddin dari MAN 1 Kendari dan Waode Alika Zea Chanidya dari SMAN 1 Lawa, Kabupaten Muna Barat. Keduanya akan bertugas sebagai Paskibraka Nasional dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi oleh sejumlah pejabat penting di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, di antaranya Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sultra, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kabid ideologi Pancasila Kesbangpol, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Danlanud Haluoleo, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan pesan-pesan moral kepada kedua anggota Paskibraka Nasional agar dapat membawa nama baik daerah dan tampil sebagai duta yang membanggakan.

“Harapan kita, mereka sukses dalam membawakan misi untuk nasional dan daerah. Mereka adalah perwakilan dari Sulawesi Tenggara, mewakili anak-anak SMA, dan membawa kebanggaan bagi kita semua,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa sebagai duta daerah, kedua siswa terpilih harus menjaga sikap dan tutur kata selama berinteraksi dengan peserta lain dari berbagai provinsi.

“Saya sampaikan langsung ke mereka, karena mereka adalah duta – maka harus bisa bertutur kata dengan baik, bersikap sopan, karena mereka adalah cerminan masyarakat Sulawesi Tenggara. Mereka adalah kebanggaan keluarga, kebanggaan daerah, maka itu harus dijaga,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra akan terus memberikan fasilitasi dan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki, sebagai bentuk perhatian terhadap generasi muda yang berprestasi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga mengungkapkan bahwa kunjungan
Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Stella Christie beserta rombongan ke Sultra baru-baru ini bertujuan untuk meninjau konsep pengembangan dua jenis sekolah: Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan.

Menurut Gubernur, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

” Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Rencananya, sekolah ini akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare dan akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, dan sarana pendukung lainnya,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Sekolah Unggulan akan menjadi wadah pendidikan berkualitas tinggi, yang rekrutmennya dilakukan secara selektif oleh pusat. Gubernur berharap keberadaan sekolah unggulan ini akan mendorong daerah untuk membangun jenjang pendidikan unggulan lainnya seperti SMP dan SD agar para siswa memiliki kesiapan sejak dini.

“Kalau ada SMA unggulan, tentu harus ada SD dan SMP unggulan agar mereka siap bersaing. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi yang siap berkiprah di masa depan,” pungkasnya.

Dengan keberangkatan dua duta muda Sultra ke pentas nasional dan wacana pendidikan unggulan yang tengah dibangun, Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi penerus yang tangguh, cerdas, dan membanggakan.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penyaluran BBM subsidi tepat sasaran di Indonesia termasuk di Bumi Anoa, yang ditandai dengan keikutsertaan pada rapat yang digelar oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kamis (10/7/2025), bertempat di Aula Bright Gas Lt.2, Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Jalan Garuda Nomor 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Rapat yang digelar sejak pagi tersebut, melibatkan sekitar 20 daerah yang berada pada Kawasan regional Sulawesi, tiga badan usaha, dan tujuh Hiswana Migas.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mengatakan, rapat dimaksud berkaitan dengan implementasi penggunaan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian JBT Solar (Jenis Bahan Bakar Tertentu) dan/atau JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan), sesuai Peraturan BPH Migas nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP.

“Pertemuan ini juga terkait pembaruan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi dengan XSTAR dan Pembaruan Sistem XSTAR, sehingga selain sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan Bimbingan teknis implementasi Surat Rekomendasi menggunakan aplikasi XSTAR, sekaligus juga melakukan konfirmasi aktivasi dan pembuatan akun untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerbit Surat Rekomendasi pada aplikasi XSTAR dimaksud,”.

Sekda Asrun Lio mengungkapkan, Pemprov Sultra meyakini bahwa melalui keberadaan aplikasi XStar kian memudahkan pelayanan oleh OPD untuk penerbitan Surat Rekomendasi kepada konsumen pengguna yang tersebar di wilayah daratan maupun kepulauan se Provinsi Sultra, terkait pembelian JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi dalam volume dan periode tertentu.

“Aplikasi XStar dinilai memberikan kemudahan bagi pemerintah karena telah didukung dengan formula perhitungan kebutuhan BBM bahkan hingga beberapa bulan kedepan, sehingga masyarakat khususnya konsumen pengguna yang berada jauh dari OPD pelayanan dapat terakomodir,” terangnya.

Dia menambahkan, melalui aplikasi ini juga, pemda dapat melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan surat rekomendasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya.

“Tentu besar harapan kita agar penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat terus ditingkatkan, salah satunya melalui implementasi Aplikasi XStar. Keberadaan aplikasi ini juga, surat rekomendasi kepada para konsumen pengguna kita seperti para petani, nelayan, transportasi air, hingga UMKM bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.*