KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor yang dipimpin langsung oleh
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Dari jajaran Pemprov Sultra, turut hadir perwakilan BPS, inspektorat dan dinas terkait lainnya

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sebuah forum nasional yang membahas strategi penguatan fiskal dan pengendalian inflasi daerah. Salah satu poin penting dalam arahannya adalah dorongan kepada kepala daerah untuk memaksimalkan belanja daerah guna menggerakkan roda perekonomian dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di hotel.

“Pak Menteri memberikan arahan, sebagaimana yang beliau juga sampaikan secara terbuka di media, bahwa silakan teman-teman kepala daerah—Gubernur, Bupati, Wali Kota—untuk dapat menyelenggarakan rapat dan pertemuan di hotel,” ujar Wamendagri.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan beberapa catatan penting, yaitu urgensi, substansi, dan frekuensi kegiatan.

“Kalau tidak perlu, tidak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah diprioritaskan. Dan tentu, dari segi frekuensi juga harus dibatasi sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Wamendagri berharap kebijakan ini dapat menghidupkan kembali sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terdampak, sekaligus menjaga ekosistem ekonomi lokal tetap berputar.

“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Kita ingin ekosistem perhotelan dan pariwisata kembali hidup, mengantisipasi dampak-dampak ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja dan lainnya,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Wamendagri meminta seluruh kepala daerah untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi masing-masing daerah serta menggunakan data yang dimiliki untuk menetapkan prioritas secara tepat.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Pudji Ismartini, memaparkan perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data historis periode 2021–2025, bulan Mei umumnya mengalami inflasi. Namun, tahun ini tercatat berbeda.

“Inflasi tertinggi pada bulan Mei terjadi di tahun 2022 sebesar 0,40 persen. Sementara, Mei 2025 justru mencatatkan deflasi sebesar 0,37 persen—angka terendah dalam lima tahun terakhir,” jelas Pudji.

Ia menyampaikan bahwa andil terbesar terhadap pergerakan inflasi selama bulan Mei umumnya berasal dari komponen inti. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, komponen harga bergejolak atau volatile food mendominasi penyumbang inflasi.

Di bulan Mei 2025, inflasi masih dipengaruhi oleh komoditas-komoditas bergejolak seperti tomat, beras, dan timun. Sementara itu, dari sisi komponen inti, tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk juga menjadi penyumbang inflasi.

Lebih lanjut, berdasarkan data SP2KP hingga 5 Juni 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Juni menunjukkan bahwa 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 25 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH di 12 provinsi tersebut didominasi oleh komoditas beras dan daging ayam ras.

Pudji menekankan pentingnya pengendalian harga pangan dan penguatan distribusi logistik daerah.

“Ketika komponen harga bergejolak mendominasi, itu berarti sistem distribusi dan pasokan belum stabil. Ini harus menjadi fokus kerja pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Wamendagri juga mengingatkan pentingnya optimalisasi ruang fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu mengelola belanja daerah secara efektif, berbasis data yang akurat.

“Kepala daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal. Selain itu, pemerintah pusat membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan dan data-data strategis,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dapat semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua (ASR-HUGUA) secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspos 100 hari kerja ASR-HUGUA ini berlangsung di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, pada Selasa, 10 Juni 2025.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober dalam laporannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum penting dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua agenda ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mengakselerasi pembangunan di Sultra sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintahan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan aktivitas masyarakat dan dinamika pembangunan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, guna mewujudkan pembangunan Sultra yang selaras, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan momentum strategis untuk menyusun arah kebijakan dan program prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi panduan utama dalam penyusunan APBD tahunan, sehingga harus memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran yang jelas dan sejalan dengan janji politik serta aspirasi masyarakat. Gubernur menekankan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan.

Untuk itu, setiap program prioritas harus disusun berdasarkan pendekatan perencanaan yang komprehensif, baik dari sisi proses maupun substansi. Bappeda diminta untuk selektif dalam menyaring usulan dari perangkat daerah agar setiap program dapat saling bersinergi, menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan memberikan efek berganda (multiplier effect), meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Gubernur ASR memaparkan bahwa program 100 hari kerja difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Untuk mendukung capaian pembangunan jangka menengah, delapan program unggulan telah dijalankan, antara lain: Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika. Semua program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tiga misi utama pembangunan Provinsi Sultra, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya;
2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian, maritim, serta dunia usaha; dan
3. Menguatkan birokrasi yang akuntabel, inovatif dan berintegritas Yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan religius.

Misi pertama diwujudkan melalui program-program di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam pendidikan, ASR telah meluncurkan program Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari, pemberian beasiswa daerah bagi pelajar dari seluruh kabupaten/kota, hingga revitalisasi asrama pelajar dan mahasiswa. Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi berhasil melaksanakan operasi aneurisma pertama di Sultra, memperkuat layanan Sultra Health Service (SHS) sebagai program asuransi kesehatan masyarakat dan peletakan batu pertama pembangunan tiga rumah sakit daerah di Kabupaten Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur. Proyek strategis ini turut melibatkan Menteri Kesehatan RI, yang menandakan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan layanan kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Misi kedua ASR-HUGUA, yaitu menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian, maritim, serta dunia usaha, difokuskan pada penguatan infrastruktur dan sektor agromaritim sebagai fondasi ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengimplementasikan program strategis seperti JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembukaan Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, pembangunan dermaga, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa di Kolaka Timur. Selain itu, sertifikasi tanah gratis melalui program PTSL dan pengembangan kebijakan ekonomi biru memperkuat basis ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Peningkatan akses jalan provinsi untuk mendukung distribusi pangan, gerakan pangan murah, pasar tani, rehabilitasi lahan kritis, bantuan benih dan pupuk organik, serta penguatan Tempat Pelelangan Ikan di Kendari turut menjadi bagian dari agenda besar ini.

Pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Program MANTU (modal usaha untuk ibu-ibu). Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hingga April 2025, inflasi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 1,71 persen, masih dalam batas aman target nasional sebesar 3 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang dijalankan telah memberikan dampak langsung terhadap kestabilan harga, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sementara itu, misi ketiga berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan. Gubernur ASR menekankan reformasi birokrasi melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, dan seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, serta tenaga kesehatan. Integritas birokrasi juga dikuatkan melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah.

Dalam pemaparannya, Gubernur ASR menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, menjadi prioritas. Hingga 2024, dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, pada 2030 sebanyak 95 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap dengan rata-rata peningkatan sepanjang 61 km per tahun.

Di sektor pendidikan, ASR-Hugua meluncurkan program beasiswa lima tahun bagi 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Semua program pembangunan harus tersistematis dan berbasis kajian matang. Anggaran berasal dari rakyat, maka penggunaannya harus akuntabel dan berdampak langsung,” ujarnya

Di bidang kesehatan, fokus pembangunan diarahkan pada perluasan jaminan kesehatan, peningkatan layanan dasar, serta penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria, khususnya di wilayah terpencil.

Sementara itu, di sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan target strategis untuk mencapai swasembada pangan melalui pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029.

Sebagai penutup, Gubernur ASR mengajak seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berinovasi dan menggali potensi daerah guna mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara kreatif, tidak monoton, dan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berdua berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di semua sektor guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah,” pungkas Gubernur ASR dengan penuh semangat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, Hadir pula Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, Sekda Sultra, Bupati/Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melaksanakan Shalat Idul Adha 1446 Hijriah / 2025 Masehi di Masjid Raya Al-Kautsar Kendari, pada Jumat, 10 Zulhijah 1446 H / 6 Juni 2025 M. Pelaksanaan shalat Idul Adha ini berlangsung khusyuk dan tertib, serta diikuti oleh ribuan jamaah dari berbagai kalangan masyarakat.

Turut hadir dalam pelaksanaan Shalat Idul Adha tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota Forkopimda Provinsi, Danrem 143 Halu Oleo, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Danlanal Kendari, Ketua MUI Sultra, K.H. Djakri Nappu, serta para pimpinan lembaga/ormas Islam wilayah Sultra, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pejabat sipil, dan unsur TNI/Polri di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya usai pelaksanaan shalat, Gubernur menyampaikan makna mendalam dari perayaan Hari Raya Idul Adha, yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah ritual, tetapi juga sosial. Ibadah kurban, menurut beliau, merupakan manifestasi dari ketaatan dan keikhlasan seorang hamba kepada perintah Allah SWT, sebagaimana diteladankan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS.

“Ibadah kurban adalah sarana pembersihan jiwa dari sifat kikir dan materialisme, sekaligus bentuk kepedulian sosial terhadap sesama,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajakan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, menghilangkan ego sektoral, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan lintas agama, budaya, dan golongan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

“Perbedaan agama, etnis, budaya, bahasa, maupun status sosial, termasuk perbedaan pendapat dan pandangan politik, tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Justru perbedaan ini harus menjadi kekuatan untuk kita terus bersatu, berkolaborasi, dan bergotong royong dalam membangun daerah,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Ia mengajak seluruh umat Islam di Sultra untuk mendoakan saudara-saudari yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabruroh.

Usai pelaksanaan shalat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa seekor sapi kurban untuk Masjid Darul Mukhlisin di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, khususnya dalam momentum keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha.

Selain itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra juga menyerahkan masing-masing hewan kurban untuk Masjid Raya Al-Kautsar Kendari. Penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual di tengah masyarakat, serta sebagai simbol kehadiran pemerintah daerah dalam momen-momen penting umat Islam.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, serta menjadi refleksi nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa hadir bersama masyarakat dalam momen penting keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri langsung kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 yang digelar di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi seluruh elemen untuk mendorong ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada pangan nasional.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Sultra, anggota Forkopimda Provinsi Sultra seperti Kapolda Sultra dan Wakapolda Sultra bersama jajarannya, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud, Bupati Konawe Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, unsur Forkopimda Kabupaten Konawe Selatan, Kepala BPS Provinsi Sultra atau yang mewakili, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra dan Pemerintah Kab. Konsel, Kepala BPSIP Sultra, Sek-camat Laeya, para petugas pertanian lapangan, serta para kepala desa se-Kecamatan Laeya.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan panen raya ini di tengah berbagai tantangan ketahanan pangan global, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta gejolak harga pangan dunia.

“Alhamdulillah, Sulawesi Tenggara tetap mampu meningkatkan produksi pertanian, tidak hanya pada komoditas padi, tetapi juga jagung. Ini merupakan bukti nyata bahwa kerja sama dan sinergi yang baik antara petani, TNI, Polri, dan pemerintah bisa membawa hasil yang luar biasa,” ujar Gubernur.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang tidak hanya penting sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga sebagai bahan baku industri, seperti pakan ternak, makanan, dan bioenergi. Oleh karena itu, peningkatan produksi jagung akan sangat berkontribusi pada ketahanan pangan, pengurangan impor, dan diversifikasi pangan nasional.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa keberhasilan panen ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak.

“Mewujudkan swasembada pangan bukan hanya menjadi tugas Kementerian Pertanian atau OPD terkait di daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh penyelenggara negara, termasuk TNI dan Polri,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur secara khusus menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Polda Sultra, TNI, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, serta seluruh stakeholder atas peran aktif mereka dalam membina dan mendampingi para petani di lapangan.

Gubernur juga menekankan bahwa semangat swasembada pangan yang digaungkan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto melalui 8 misi Astacita, harus diwujudkan bersama di daerah. Salah satu poin penting dalam misi tersebut adalah mendorong kemandirian bangsa di bidang pangan, energi, air, dan ekonomi.

“Kami di Sulawesi Tenggara telah menyelaraskan visi pembangunan daerah 2025–2030 dengan visi Presiden, yaitu mewujudkan ‘Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius’, di mana sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah, agar Sulawesi Tenggara aman dan mandiri pangan,” jelasnya.

Ia pun menitipkan harapan kepada para kelompok tani dan seluruh pihak yang terlibat untuk terus menjaga semangat dan produktivitas dalam mendukung target produksi pangan daerah, baik padi, jagung, maupun komoditas lainnya. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

“Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan unsur pendamping lainnya. Semoga panen ini membawa berkah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani serta memperkuat ketahanan pangan di daerah kita,” tutup Gubernur.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi P., Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, hadir mengikuti rakor antara lain Sekda Sultra, Asisten II Setda, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kadis Perindag, Kadis ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia, dan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, seperti penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembentukan koperasi Merah Putih, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, dan Pembangunan SMA Unggulan Garuda (SUGAR).

“Pemda diminta menyediakan minimal tiga lokasi lahan untuk dapur umum MBG yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Lahan ini bisa berasal dari aset pemda atau desa,” ujar Tomsi. Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat.

Terkait koperasi Merah Putih, Tomsi menekankan bahwa legalitas koperasi menjadi syarat utama agar bisa memperoleh bantuan. “Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui. Launching nasional koperasi ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025,” tegasnya.

Selain membahas program prioritas, Rakor juga meninjau perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., menyampaikan bahwa terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, sementara 7 provinsi tercatat mengalami inflasi.

Menurut Windhiarso, beberapa faktor yang memengaruhi harga komoditas sepanjang Mei antara lain meningkatnya harga bawang merah, realisasi impor bawang putih sebesar 29,16% dari total alokasi, penyesuaian harga BBM non subsidi, dan tren kenaikan harga emas dunia.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, juga memaparkan perkembangan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Sejumlah komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) tercatat berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sedangkan bawang putih, daging kerbau impor, dan beberapa jenis beras berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan berbagai langkah, antara lain: pemantauan dan pengawasan harga, Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.

Rakor ini diakhiri dengan penegasan Sekjen Kemendagri agar seluruh kepala daerah aktif melakukan pemantauan harga langsung di lapangan. “Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi kerja bersama. Pemda harus terus aktif bergerak,” pungkas Tomsi.*

KENDARIKINI.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling, mendorong perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai pilar perubahan bangsa dalam sambutannya pada Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2030, yang digelar di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Kendari, pada Senin (2/6/2025).

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Anggota Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba (Sulsel), Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum DPP PIM, para bupati/walikota, di antaranya Bupati Konawe, Wakil Bupati Kolaka Utara, Wakil Bupati Bombana, para Ketua Dekranasda dan Ketua PKK kabupaten/kota se-Sultra, Kepala Dinas P3AKB Prov. Sultra, pimpinan organisasi perempuan serta organisasi lainnya.

Pembacaan Kode Etik dan SK Kepengurusan

Pelantikan DPD PIM Sultra diawali dengan pembacaan kode etik dan Surat Keputusan Nomor: 013/SKP-TIM/II/2025 tentang susunan pengurus Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sultra periode 2025–2030 oleh Anna Naomi H. Silitonga, selaku Bendahara Umum DPP PIM.

Kemudian, prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, yang secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD PIM Sultra terlantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, sebagai tanda dimulainya masa pengabdian pengurus baru dalam memperkuat peran perempuan di berbagai sektor pembangunan daerah.

Laporan Ketua Panitia: Menyatukan Energi Perempuan Bumi Anoa

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Ketua Panitia Riski E.R. Putri Tombili, S.Si menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan puncak dari proses panjang yang dirancang sejak beberapa bulan lalu. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan upaya menghadirkan wadah organisasi perempuan yang mampu menghimpun dan memberdayakan potensi perempuan Sultra secara kolektif dan berdaya guna.

“Di tengah berbagai tantangan dan dinamika yang kami hadapi dalam proses ini, dukungan dan arahan langsung dari Ketua Umum DPP serta Ketua DPD PIM Sultra menjadi pendorong utama kami untuk terus melangkah. Maka hari ini menjadi pijakan awal penting bagi eksistensi Perempuan Indonesia Maju di Sultra,” ujarnya.

Wakil Gubernur: Perempuan Adalah Penemu Peradaban dan Tiang Negara

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD PIM Sultra. Ia memaparkan pandangan filosofis bahwa perempuan sejatinya bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi penentu arah sejarah.

“Revolusi pertanian yang menjadi dasar peradaban modern justru bermula dari inisiatif perempuan pertama yang menyimpan dan menanam benih. Maka perempuan adalah penemu peradaban,” tegas Hugua yang disambut tepuk tangan meriah dari para undangan.

Ia menambahkan bahwa perempuan adalah tiang negara, dan sejauh mana perempuan diberi ruang dan kepercayaan akan menentukan kemajuan suatu bangsa.

“Jika kita ingin Sulawesi Tenggara dan Indonesia maju, maka perempuan harus maju. Karena dari rahim dan pendidikan seorang ibu, lahirlah generasi masa depan bangsa.”

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Sultra siap berkolaborasi dengan organisasi perempuan, termasuk PIM, untuk mendukung dan menyukseskan program-program strategis daerah, terutama di sektor sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

“Kami berharap PIM tidak sekadar menjadi organisasi sosial, tetapi juga penggerak perubahan, penguat kebijakan, dan pelindung kepentingan perempuan di seluruh wilayah Sultra,” ujarnya.

Ketua Umum DPP PIM: PIM Sultra Harus Jadi Teladan Nasional

Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, menyatakan bahwa pelantikan DPD PIM Sultra ini merupakan bagian dari konsolidasi nasional dalam mendorong kemajuan perempuan Indonesia.

“Kami ingin DPD PIM Sultra menjadi teladan nasional. Perempuan harus diberi ruang untuk berperan mulai dari keluarga hingga tatanan pemerintahan. Konsolidasi ini penting untuk membangun program nyata dan sinergi antara pusat dan daerah,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa Perempuan Indonesia Maju (PIM) didirikan secara legal pada tahun 2019, dan hingga saat ini telah memiliki kepengurusan di 26 provinsi di Indonesia.

Lana menjelaskan bahwa visi dan misi organisasi ini mencakup pemberdayaan perempuan secara menyeluruh di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, hukum dan HAM, hingga pariwisata dan maritim.

“Yang membanggakan, kepengurusan DPD Sultra kali ini didominasi oleh generasi muda. Ini investasi penting untuk estafet kepemimpinan di masa depan,” katanya.

Ketua DPD PIM Sultra: Bergerak, Bersinergi, dan Berkontribusi

Ketua DPD PIM Sultra yang baru dilantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, dalam sambutannya menyatakan kesiapan jajarannya untuk langsung bekerja. Fokus utama DPD PIM Sultra adalah pada isu-isu strategis seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesehatan ibu dan anak.

“Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi. PIM Sultra akan menjadi rumah besar bagi perempuan dari semua latar belakang yang ingin maju bersama,” ujar Yusniar.

Ia menyatakan komitmennya untuk membangun kekuatan perempuan Sultra melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan dari Staf Ahli Menparekraf: Perempuan Harus Tangguh di Ekonomi Kreatif

Staf Ahli Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Septriana Tangkary, S.E., M.M, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPD PIM Sultra yang baru saja dilantik. Ia menyampaikan harapan agar para pengurus menjalankan amanah dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Perempuan memiliki peran luar biasa. Tak hanya di lingkup rumah tangga, tetapi juga sebagai tenaga profesional dan pelaku perubahan di sektor ekonomi dan sosial,” katanya.

Ia menekankan pentingnya peran PIM dalam membangun kelembagaan ekonomi kreatif yang tangguh, khususnya di wilayah-wilayah potensial seperti Kota Kendari.

“Tenun khas, kuliner tradisional, seni pertunjukan lokal, hingga kreativitas anak-anak muda kita harus terus dikembangkan. Ini potensi luar biasa yang bisa digerakkan oleh perempuan,” jelasnya.

Septriana juga mengutip pernyataan Presiden RI bahwa sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menyumbang hingga 8% terhadap PDB nasional, dan PIM dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.

Momentum Penting Menuju Indonesia Emas 2045

Pelantikan DPD PIM Sultra periode 2025–2030 menjadi momentum penting yang menegaskan bahwa perempuan Sulawesi Tenggara siap hadir dalam ruang-ruang strategis pembangunan. PIM diharapkan menjadi katalisator kemajuan, penggerak perubahan sosial, dan mitra pemerintah dalam membangun daerah yang berdaya saing, inklusif, dan sejahtera.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirangkaikan dengan silaturahmi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama forum keagamaan se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, pada Rabu, 28 Mei 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sultra, para bupati dan wali kota se-Sultra, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, pimpinan ormas serta tokoh agama se-Sulawesi Tenggara.

Kegiatan diawali dengan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh Menteri ATR/BPN kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Sebanyak 455 sertifikat diserahkan, yang meliputi sertifikat aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta tanah wakaf untuk rumah ibadah.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN RI yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat ini,” ujar Gubernur ASR. “Dengan adanya sertifikat tersebut, diharapkan akan ada kepastian hukum atas aset-aset pemerintah maupun rumah ibadah, sehingga dapat digunakan secara optimal untuk pelayanan publik dan kegiatan sosial-keagamaan.”

Rincian sertifikat yang diserahkan meliputi:

– 5 sertifikat aset Pemerintah Provinsi,
– 265 sertifikat aset Pemerintah Kabupaten/Kota,
– 185 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah (150 untuk masjid, 29 mushola, 1 gereja, dan 5 pura).

Dalam sambutannya, Gubernur ASR menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri ATR/BPN dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ke Bumi Anoa, yang disebutnya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sultra.

ASR memaparkan bahwa Pemprov Sultra tengah menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Revisi tersebut menghadapi kendala pasca dikembalikannya dokumen Raperda RTRW Provinsi Sultra oleh Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor PP.01.1608.200.VII Tahun 2024 tertanggal 22 Juli 2024. Salah satu isu krusial adalah status kepemilikan Pulau Kawi-Kawia.

“Upaya penyelesaian sedang kami lakukan bersama Pemprov Sulawesi Selatan melalui penyusunan MoU yang telah dikonsultasikan secara substansi dengan Kementerian ATR/BPN. Pulau tersebut sementara berstatus word, sembari menunggu penyelesaian dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Ia juga menyoroti urgensi penyelesaian RTRW Provinsi, mengingat meningkatnya aktivitas industri nikel dan hadirnya 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Sultra. PSN ini mencakup kawasan industri, pabrik smelter, serta infrastruktur seperti Bendungan Ladongi dan Ameroro, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024.

“RTRW menjadi instrumen utama untuk mengarahkan penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung kebijakan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan,” lanjutnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota. Saat ini terdapat 19 RDTR yang tersebar di 11 kabupaten/kota, dengan 6 di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam forum tersebut, Gubernur ASR juga menyampaikan enam poin masukan kepada Menteri ATR/BPN untuk mendukung penataan ruang yang adil dan berkelanjutan:

1. Penataan ruang yang mengintegrasikan kepentingan industri pertambangan dengan keberlanjutan lingkungan, memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah.

2. Penyelarasan RTRW dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tetap berpihak kepada masyarakat lokal.

3. Keadilan spasial, di mana masyarakat lokal harus mendapat ruang hidup dan berkembang tanpa terdesak oleh ekspansi industri.

4. Konektivitas wilayah melalui RTRW agar pertumbuhan ekonomi tersebar secara merata.

5. Partisipasi aktif pemerintah daerah dalam perumusan RTRW agar dokumen tidak hanya formalistik, tetapi juga aspiratif.

6. Penyelesaian batas wilayah, termasuk status Pulau Kawi-Kawia, sebagai bagian dari kepastian hukum dan kedaulatan wilayah.

Arahan Menteri ATR/BPN

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah adalah fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan. Penyerahan sertifikat tanah adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat legalisasi aset dan mendukung pengelolaan pertanahan yang tertib.

“Tanah milik negara, baik untuk fasilitas publik, pemerintahan maupun rumah ibadah, harus jelas status hukumnya agar tidak terjadi konflik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk rakyat,” tegasnya.

Ia juga memaparkan beberapa kebijakan prioritas Kementerian ATR/BPN:

1. Percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

2. Digitalisasi layanan pertanahan untuk efisiensi dan transparansi;

3. Penertiban dan pemutakhiran data bidang tanah, khususnya di wilayah strategis dan pesisir;

4. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan ruang;

5. Perlindungan ruang publik dan kawasan lindung dalam perencanaan pembangunan.

Menteri Nusron juga mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjelaskan bahwa Reforma Agraria dan pengadaan tanah untuk PSN akan terus didorong dengan menggandeng pemda sebagai mitra strategis.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait pertanahan dan penataan ruang di Sultra. Kunjungan kerja Menteri ATR/BPN diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan strategis dan mendorong terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra, Selasa (28/5/2025).

Sekda juga mengungkapkan bahwa rapat ini menghadirkan berbagai unsur penting baik dari perangkat daerah maupun instansi vertikal. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas SDA dan Bina Marga, Perwakilan Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Badan POM Kendari. Semua berkumpul untuk menyatukan persepsi dan strategi dalam mendukung program MBG.

Selanjutnya, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi memimpin jalan rapat koordinasi ini adalah bukti bahwa pemerintah pusat sangat serius mengawal pelaksanaan program MBG di daerah,” jelasnya.

“Ini bukan hanya program Dinas Ketahanan Pangan atau Badan Gizi Nasional. Ini kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah dan lintas sektor. Bahkan dalam waktu dekat juga direncanakan pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan didayagunakan untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa konsep MBG harus dikomunikasikan secara efektif ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan investor, mengingat keberhasilan dapur MBG juga bergantung pada ketersediaan bahan baku lokal dan dukungan mitra yang solid.

Dalam kesempatan itu, turut disampaikan laporan perkembangan satuan pelayanan pengembangan gizi di Sulawesi Tenggara oleh Kepala Regional MBG Sultra, Agnes Eka Wahyuni dan Wakil Kepala Regional MBG Sultra, Maharani Putra Ningrum mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan menyeluruh, Sulawesi Tenggara membutuhkan sedikitnya 316 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ucap Agnes

Lanjut, menyampaikan bahwa hingga 28 Mei 2025, telah terdapat 13 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Sultra, seperti Kendari (2 titik), Baubau (2 titik), Konawe (1 titik), Muna Barat (1 titik), Konsel (2 titik), Kolaka Timur (1 titik), Bombana (1 titik), Muna (1 titik) dan Konut (1 titik).

Sementara itu, 5 titik lainnya telah siap operasional yaitu: Kota Kendari 1 titik, Kab. Buton Selatan 2 titik, Kab. Buton 1 titik dan Kab. Kolaka Utara 1 titik. namun masih menunggu pencairan dana melalui virtual account dari Badan Gizi Nasional (BGN), sesuai kebijakan terbaru dari Presiden Republik Indonesia bahwa dana operasional harus tersedia terlebih dahulu sebelum pelayanan dimulai.

Program MBG di Sultra ditargetkan menjangkau 705.478 penerima manfaat, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan seluruh wilayah yang masuk dalam kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

“Salah satu contoh nyata adalah Kecamatan Routa di Kabupaten Konawe. Meskipun jumlah penerima manfaat hanya sekitar 900 orang, kecamatan ini tidak bisa digabungkan dengan wilayah lain karena faktor geografis dan akses yang terbatas. Oleh karena itu, harus dibangun titik SPPG tersendiri di sana,” jelas Agnes.

Ia juga mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan program ini adalah November 2025, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat secara nasional telah mendapatkan layanan MBG pada akhir tahun 2025. Untuk itu, pihaknya telah merancang sistem tata kelola program di Sulawesi Tenggara dan dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi sistematis dengan seluruh pemangku kepentingan daerah.

Agnes menambahkan bahwa ekosistem pelaksanaan MBG dibentuk dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam ekosistem ini, penerima manfaat terbagi ke dalam dua kategori:

1. Peserta didik, terdiri dari anak-anak di jenjang TK, PAUD, SD,SMP dan SMA.

2. Non-peserta didik 3B, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Lebih lanjut, penyediaan bahan baku pangan diarahkan oleh Presiden RI agar melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memberdayakan ekonomi lokal. Prinsipnya adalah memanfaatkan bahan pangan lokal di setiap daerah, demi mendukung ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dapur MBG.

Sementara itu, Wakil Kepala Regional MBG Sultra, Maharani Putra Ningrum, menyampaikan beberapa tantangan koordinasi pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa selama ini struktur koordinasi belum berjalan optimal, terutama karena belum adanya sistem komunikasi lintas sektor yang terintegrasi.

“Namun saat ini sudah mulai terbentuk wadah koordinasi yang lebih baik. Struktur BGN terdiri dari pusat, provinsi atau regional melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan tingkat pelaksana yaitu SPPG. Kami bersyukur, saat ini koordinasi sudah mulai berjalan, termasuk dengan beberapa OPD,” ujar Maharani.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup diminta mempercepat solusi pengelolaan limbah makanan dan penyediaan sarana IPAL. Sementara BPOM dan Dinas Kesehatan berperan penting dalam menjamin kualitas makanan dan kesehatan tenaga kerja dapur.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jaringan komunikasi dan internet di beberapa titik, seperti di Palangga Selatan di Kabupaten Konawe Selatan, yang menyebabkan pelaporan kegiatan MBG secara daring tidak dapat dilakukan secara optimal.

Terkait hal ini, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi
meminta agar kebutuhan penguatan jaringan internet disampaikan kepada Dinas Kominfo Provinsi Sultra melalui Dinas Ketahanan Pangan, agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk dukungan infrastruktur TIK di titik-titik kritis.

Kemudian, Dinas Cipta Karya dan Bina Marga juga mendapat arahan untuk memetakan kebutuhan akses jalan ke titik SPPG. Dinas Koperasi dan UMKM didorong membentuk Koperasi Merah Putih guna mendukung pengadaan bahan pangan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kemenag diimbau untuk turut menyosialisasikan program ini di satuan pendidikan, termasuk pesantren dan madrasah.

Terkait pembangunan infrastruktur SPPG, Maharani mengutip arahan Gubernur Sultra pada kegiatan bersama SANGTAMA tanggal 17 Maret 2025, yang menyatakan komitmen membangun 57 titik dapur MBG di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Sebagai bentuk tindak lanjut, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T. Maharani menekankan bahwa wilayah 3T seringkali tidak menarik bagi mitra/investor mandiri karena faktor akses dan infrastruktur. Oleh karena itu, skema pembangunan di lokasi tersebut akan dilakukan langsung oleh BGN dengan dukungan lahan dari Pemda.

“Saat ini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang menyatakan kesiapan, seperti Kolaka dengan 3 titik, Konawe 5 titik, dan Pemprov Sultra melalui Sekretariat Daerah menyediakan 10 lokasi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra juga menegaskan perlunya percepatan pelaksanaan amanat Surat Edaran tersebut. Ia menyampaikan bahwa dalam rakor nasional yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri dan dihadiri oleh BGN serta seluruh sekda provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, telah diminta agar masing-masing daerah mengajukan hingga 10 titik lokasi pembangunan SPPG, bukan hanya 3 titik.

“Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penambahan pembangunan oleh BGN ke depan. Jadi kami minta kepada seluruh kabupaten/kota agar menyiapkan 10 lokasi sekaligus.

Terakhir membahas SK Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prov.Sultra sehingga nanti dikasih masuk Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Sekda, Asisten perekonomian, Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sultra dan Kepala Dinas terkait.*

KENDARIKINI.COM — Sebanyak 1.145 jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara diberangkatkan secara bertahap ke Tanah Suci melalui Bandara Haluoleo Kendari sejak 22 Mei hingga 28 Mei 2025. Keberangkatan dilakukan menggunakan maskapai Lion Air dan Garuda Indonesia dengan jadwal yang telah disusun berdasarkan kabupaten/kota asal jamaah.

Para jamaah berasal dari sembilan kabupaten/kota, yakni Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Bombana, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur.

Kota Kendari menjadi daerah dengan jumlah jamaah terbanyak, yaitu 561 orang, yang terbagi dalam empat gelombang penerbangan menggunakan Lion Air pada 22 dan 25 Mei 2025.

Sementara itu, Kabupaten Bombana terbagi dalam dua kloter, yaitu Kloter 35 dan Kloter 38. Ketua Kloter jamaah asal Bombana, Surahman, menyampaikan bahwa “Alhamdulillah, Kloter 35 diberangkatkan dari Bandara Haluoleo pada Sabtu, 24 Mei 2025 sebanyak 4 orang. Hari ini, Selasa (27/5), Kloter 38 yang membawa 123 jamaah dan 1 petugas kembali diberangkatkan dari Bandara Haluoleo,” ujar Surahman.

Selain itu, Kabupaten Konawe juga memberangkatkan 146 jamaah pada 24 Mei 2025 menggunakan maskapai Garuda Indonesia dalam penerbangan tambahan (extra flight). Kabupaten Konawe Utara mengirimkan 37 jamaah, Wakatobi 85 jamaah, Buton Utara 7 jamaah, dan semuanya telah diberangkatkan sesuai jadwal masing-masing.

Pemberangkatan akan ditutup besok, Rabu, 28 Mei 2025, dengan keberangkatan jamaah dari tiga kabupaten terakhir, yaitu:

1. Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 19 jamaah,
2. Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 73 jamaah, dan
3. Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 90 jamaah.

Ketiganya dijadwalkan berangkat menggunakan Lion Air pada pukul 14.30 WITA.

Fasilitas pelayanan juga disiapkan untuk mendukung kelancaran ibadah, termasuk 58 unit kursi roda bagi jamaah lansia serta 16 unit bus pengantar dari masing-masing daerah ke Bandara Haluoleo. Sisanya menggunakan kendaraan pribadi.

Pemberangkatan jamaah haji tahun ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sulawesi Tenggara setelah beberapa tahun terakhir pembatasan kuota akibat pandemi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dinas dan instansi terkait bersama Kementerian Agama berkomitmen memastikan kelancaran seluruh proses ibadah haji dari tanah air hingga kembali ke kampung halaman.

Dengan penuh harap dan doa dari keluarga dan masyarakat, para jamaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali menjadi haji yang mabrur.*