KENDARIKINI.COM – Musyawarah Cabang (Muscab) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Kota Kendari resmi digelar pada Minggu (25/5/2025) di Hotel Kubra, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus Forki Sultra dan menghasilkan terpilihnya Ridwan Badallah sebagai Ketua Umum Forki Kota Kendari.

Dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan, Ridwan Badallah menyampaikan komitmennya untuk membawa Forki Kota Kendari ke arah yang lebih maju dan berprestasi. “Amanah ini akan saya jalankan sebaik mungkin. Saat ini, kita akan membentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan baru, kemudian berkonsultasi dengan Wali Kota Kendari guna menciptakan sinergi antara Forki dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ridwan Badallah juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan sebelumnya di bawah H. Ismail, dan berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya akan difokuskan pada pembinaan atlet yang berkelanjutan dan profesional.

Targetkan Prestasi Daerah dan Nasional

Lebih lanjut, Ridwan Badallah menegaskan target Forki Kota Kendari untuk menjadikan kota ini sebagai lumbung atlet karate yang mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional.

“Ke depan, kita akan aktif mengikuti berbagai kejuaraan sebagai bagian dari strategi pembinaan atlet. Ini penting agar para karateka kita memiliki pengalaman bertanding dan mampu meraih prestasi,” katanya.

Ridwan Badallah juga mengumumkan rencana penyelenggaraan event kejuaraan karate seperti Kejuaraan Karate Inkado Kota Kendari, serta persiapan menghadapi ajang kompetisi tingkat provinsi hingga nasional, termasuk Piala Forki.

Ajak Pemuda Aktif Berolahraga

Tak lupa, Ridwan Badallah juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif dalam dunia olahraga, khususnya karate.

“Ayo kita jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Olahraga bukan hanya soal fisik, tapi juga membentuk karakter, disiplin, dan nasionalisme. Dari olahraga, kita bisa mengharumkan nama Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Ridwan Badallah, Forki Kota Kendari diharapkan dapat kembali aktif, produktif, dan menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet karate berprestasi yang membanggakan daerah.*

KENDARIKINI.COM – Beredarnya tudingan miring terkait proses seleksi Direksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan penjelasan.

Pemerintah Provinsi Sultra melalui Karo Ekonomi Setda Pemprov Sultra, Abdul Rajab, ST, M.Si Minggu, (25/5/2025) menerangkan bahwa proses seleksi Direksi Dewan Pengawas Perumda Sultra telah sesuai mekanisme berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

“Sesuai arahan dari pimpinan tertinggi kami di Pemprov Sultra pada dasarnya kami memberikan apresiasi dan atensi terhadap tanggapan yang bermunculan ke publik. Artinya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemprov Sultra mendapat perhatian dari elemen masyarakat,” terangnya.

Ditengah bentuk perhatian dari elemen masyarakat tersebut, dirinya menganggap penting untuk meluruskan penafsiran yang keliru serta parsial terhadap Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, dimana pada kenyataanya telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh oleh Pemprov Sultra dalam pelaksanaan proses seleksi Direksi Perumda Sultra.

“Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 layaknya prodak hukum lazimnya, memuat pasal demi pasal serta masing-masing point atau ayat. Dimana secara keseluruhan pasal tersebut memiliki keterkaitan dan saling menegaskan sehingga tidak boleh melihat salah satu ayat saja melainkan secara keseluruhan,” ujarnya.

Dia menerangkan, misalnya terkait penetapan panitia seleksi maupun tim atau lembaga profesional harus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Jika tidak dilakukan maka secara otomatis justru menyalahi aturan yang ada. Hanya saja, kedua penjelasannya termuat dalam pasal berbeda dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

Secara teknis dia menyebutkan pada pasal 7 ayat 3 terdapat 7 point dimana salah satu amanat bahwa panitia seleksi bertugas selain menentukan jadwal waktu pelaksanaan, juga membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK atau uji kelayakan dan kepatuhan.

Dia melanjutkan, pada pasal 11 ayat 2 bahwa UKK dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional. Kemudian pada pasal 12 ayat 1 lebih menerangkan lagi bahwa UKK yang dilaksanakan tim dimaksud melibatkan konsultan perorangan.

“Pada pasal yang sama yakni pasal 12 ayat 3 bahwa tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala daerah,” terangnya lagi.

Dia pun berharap agar melalui penjelasan yang diberikan dapat menepis isu miring yang beredar terkait seleksi Direksi Perumda Sultra, mengingat proses pelaksanaan yang ditempuh oleh Pemprov Sultra telah melalui mekanisme dan acuan hukum yang jelas sehingga tidak perlu diragukan lagi.*

KENDARIKINI.COM – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Konawe pada hari (Sabtu, 24/05/2024). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat pembinaan serta sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaan enam layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, sekaligus berdialog langsung bersama masyarakat.

Adapun enam bidang SPM yang menjadi fokus pembinaan meliputi: kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia. Melalui pembinaan ini, diharapkan kader Posyandu dapat meningkatkan kapasitas serta keterlibatan aktif dalam memberikan pelayanan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Posyandu Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, dan dilanjutkan ke Posyandu Desa Kasumeia, Kecamatan Onembute. Dengan mengusung tema “Posyandu Anak Bangsa”, kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Dalam sambutannya, Arinta Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Konawe serta partisipasi aktif para kader Posyandu dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Posyandu hari ini tidak lagi sekadar tempat layanan kesehatan dasar, tetapi juga menjadi pusat pembinaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara menyeluruh di tingkat desa.

“Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan langkah nyata dalam memberikan pembinaan dan dorongan langsung kepada kader Posyandu agar bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kita ingin agar enam layanan dasar SPM—mulai dari kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, pelayanan lansia, pendidikan, sosial, hingga perumahan rakyat—betul-betul berjalan optimal di lapangan,” ujar Arinta.

Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat dan valid di Posyandu sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang menetapkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan SDM secara komprehensif.

“Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting. Kita butuh keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah desa, OPD kabupaten, maupun provinsi—agar Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Konawe, Hj. Hania, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan kerja dan pembinaan langsung dari tim Provinsi Sultra. Ia menyampaikan bahwa dua Posyandu yang dikunjungi merupakan perwakilan dari penguatan program Posyandu di Konawe, yang diharapkan menjadi model replikasi di desa-desa lain.

“Kunjungan ini sangat memberi semangat bagi kami. Kehadiran Ibu Arinta menjadi motivasi langsung bagi para kader untuk bekerja lebih giat dan bersinergi dalam mewujudkan Posyandu yang aktif dan berdampak,” ujar Hj. Hania.

Lebih lanjut, Arinta Andi Sumangerukka juga menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya persiapan menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang dijadwalkan akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Ia mengingatkan bahwa waktu persiapan memang singkat, namun bukan menjadi penghalang untuk menunjukkan performa terbaik.

“Lomba ini bukan hanya ajang prestasi, tetapi momentum untuk evaluasi dan perbaikan. Kita ingin memastikan bahwa Posyandu tidak hanya bagus dari tampilan luar, tapi benar-benar aktif menjalankan fungsinya untuk masyarakat. Saya yakin Konawe mampu menjadi salah satu daerah terbaik karena potensi dan semangat gotong royongnya sangat tinggi,” tegasnya.

Menurutnya, lomba tersebut dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas layanan Posyandu, baik dari sisi kelembagaan, keterlibatan masyarakat, maupun inovasi pelayanan. Ia berharap seluruh kader dan pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan ini sebagai media pembelajaran dan penyemangat perubahan.

“Kita ingin Posyandu menjadi pusat edukasi, kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Jika semua elemen bergerak bersama, kita bisa wujudkan Posyandu sebagai wajah desa yang sehat, inklusif, dan berdaya,” tambah Arinta.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Bupati Konawe, jajaran Kepala OPD Kabupaten Konawe, Ketua Tim Penggerak PKK Konawe, para kepala desa, kader Posyandu, serta unsur Forkopimda Kabupaten Konawe. Selain sesi sambutan dan dialog, kegiatan juga diisi dengan pemberian bantuan program sosial kepada masyarakat secara langsung oleh Arinta Andi Sumangerukka, sebagai bentuk dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Sultra.

Kegiatan kunjungan ini diharapkan dapat menjadi titik awal yang memperkuat kolaborasi dan sinergi antarlevel pemerintahan dalam mendukung peran Posyandu sebagai ujung tombak pembangunan desa. Dengan semangat kebersamaan dan transformasi pelayanan, Posyandu di Konawe diyakini akan mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.*