KONAWE, KENDARIKINI.COM – Masyarakat Adat Tolaki (MAT) melayangkan somasi kepada tvOne, Kamis (9/4/2026).
Somasi terkait pemberitaan Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Konawe pada 7 April 2026.
MAT menilai tayangan tersebut tidak berimbang dan berpotensi menggiring opini publik.
Forum yang disebut sebagai advokasi korban konflik tambang, dinilai justru dibingkai sebagai dukungan investasi.
Dalam dokumen resmi, kegiatan tersebut bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terdampak konflik pertambangan.
Namun, tayangan tvOne lebih menonjolkan dukungan pemerintah dan DPRD Konawe terhadap investasi tambang.
Isu penting seperti konflik lahan Routa, dugaan pelanggaran hak adat, dan dampak lingkungan minim disorot.
Ketua MAT, Abdul Sahir, menyebut pemberitaan tersebut mengaburkan substansi advokasi korban.
Ia menilai framing tersebut dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap konflik yang terjadi.
Divisi Advokasi MAT, Jumran, menegaskan pers wajib menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai UU Pers.
Menurutnya, keberimbangan harus memberi ruang setara pada suara korban, bukan hanya pejabat.
Divisi Advokasi POSKOHAM, Ilo Lim, menilai framing itu berpotensi membangun legitimasi sepihak investasi.
MAT memberi ultimatum 3×24 jam kepada tvOne untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi terbuka.
Jika diabaikan, MAT akan melapor ke Dewan Pers dan menempuh langkah hukum.
Kasus ini mencerminkan tarik-menarik narasi antara investasi dan hak konstitusional masyarakat adat.*
