Selasa, Juni 23, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

DPD Demokrat Sultra Gelar Peluncuran Buku ‘Demokrasi Yang Terjual’, Endang: Momentum Pendidikan Politik untuk Masyrakat

KENDARIKINI.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar peluncuran buku berjudul “Demokrasi Yang Terjual: Klientalisme-Kuasa dan Politik Patronelase dalam Demokrasi Elektoral” di Plaza Inn Hotel Kendari, Rabu, 15 Oktober 2025.

Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muh. Endang SA, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari tindak lanjut pelaksanaan proklamasi demokrasi forum yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada 19 Mei 2025 lalu.

Menurut Endang, peluncuran buku tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi partai politik dalam demokrasi.

“Kita ingin menjalankan fungsi partai politik sebagai suatu partai politik yang sejati,” ujar Endang.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Sultra, Najib Husein, mengungkapkan pentingnya perubahan gaya politik kandidat dari pola tradisional ke model ‘patron-klien’.

Model ini lebih menitikberatkan pada penawaran program kerja dan kebijakan yang akan dijalankan calon pemimpin jika terpilih.

“Model patron-klien saat ini menggunakan pendekatan dengan memaparkan program-program kerja dan kebijakan yang dibuat oleh calon kepala daerah sebagai tawaran kepada masyarakat,” jelas Najib.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titin Anggraeni, menyoroti maraknya praktik politik uang (money politic) yang sudah mengakar di Indonesia.

Ia menyebut money politic kini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemenangan dalam kontestasi pemilu.

“Uang makin lama makin menjadi faktor dominan dalam menentukan keterpilihan,” tambah Titin.

Titin menambahkan, keberadaan money politic juga memengaruhi pola pikir masyarakat secara komunal, menjadikan perilaku politik warga semakin pragmatis karena hubungan dengan calon wakil rakyat hanya muncul lima tahun sekali.

“Untuk mengubah budaya ini, pembenahan harus dimulai dari pembentukan undang-undang yang lebih tegas,” tegasnya.

Peluncuran buku ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi sekaligus pendorong perubahan dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya di Sultra.(Amin)*

spot_img
RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -