KENDARIKINI.COM – Polemik pergantian pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara terus menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Aliansi Mahasiswa Merdeka mendesak Partai NasDem segera mengambil langkah tegas terhadap kader yang dianggap memicu kegaduhan politik.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Merdeka, Ali Gufron, menyoroti dugaan intervensi pimpinan DPRD Sultra dalam proses pergantian pimpinan dewan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sebatas konflik internal partai, melainkan telah menjadi perhatian publik.
Ali menilai polemik berkepanjangan berpotensi mengganggu stabilitas kelembagaan DPRD dan jalannya agenda pemerintahan daerah.
Ia menyebut kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas kerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Beberapa agenda penting yang berpotensi terdampak yakni pembahasan APBD, rapat paripurna, evaluasi perda, serta program strategis daerah.
Aliansi Mahasiswa Merdeka kemudian menyampaikan empat tuntutan kepada pihak terkait.
Pertama, meminta DPW dan DPP NasDem menegakkan aturan organisasi terhadap kader yang diduga melawan keputusan partai.
Kedua, mendesak DPRD Sultra segera memperjelas status pergantian pimpinan demi menjaga stabilitas kelembagaan.
Ketiga, meminta pemberian sanksi terhadap pihak yang dianggap menghambat keputusan organisasi.
Keempat, mendesak pencopotan jabatan terhadap kader yang terbukti melanggar keputusan partai.
Ali Gufron berharap polemik tersebut segera diselesaikan demi menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pimpinan DPRD Sultra dari Fraksi NasDem masih dilakukan.*
