Kendari – Kepala dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Badallah berkomentar terkait statmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari yang menyebut Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di Kota Kendari khusunya banjir dan tanah longsor.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik D, S.Sos., M.Hum. menganggap Kadis kominfo Sultra dan Pj Gubernur Sultra tidak paham terkait apa yang dibicarakan dirinya di media terkait persoalan banjir dan longsor yang terjadi di Kota Kendari sehingga Rajab menilai ocehan kadis kominfo Sultra tidak lebih seperti burung cui-cui yang sedang berkicau alias tong kodong nyaring bunyinya.

“Mereka itu tidak paham kadis kominfo dan Pj Gubernur Sultra tidak paham dengan apa yang saya maksudkan, mereka juga tidak paham terkait dengan peroalan tanggung jawab dan pembagian wilayah antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Kendari,” kata Rajab Jinik saat diwawancara via telpon Sabtu, 2 Maret 2024.

Rajab menjelaskan alasan mengapa dirinya meminta perhatian terhadap Pj Gubernur Sultra dan juga pihak Balai pertama adalah dalam hal pembagian wilayah Kota Kendari masuk dalam wilayah provinsi Sultra dan juga ada jalan milik pemerintah provinsi di Kota Kendari yang luput dari perhatian Pj Gubernur Sultra.

“Coba kita liat bersama di jalan Brigjen Katamso kelurahan baruga kecamatan baruga Kota Kendari itukan jalan pemerintah provinsi Sultra coba kita lihat bersama genangan air yang ada dijalan akibat drainase yang tidak ada itu seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi sultra,” jelas Rajab.

Rajab juga mengungkapan, Mengapa pihaknya meminta perhatian terhadap Pj Gubernur dan juga pihak balai karena kemampuan keuangan Kota Kendari sangat minim karena biaya pemeliharaan Kota Kendari untuk dana darurat hanya berkisar 9 miliyar lebih untuk itu Pemkot Kendari sangat membutuhkan bantuan dana dari pemprov sultra dan juga dana dari pusat melalui balai.

“Inilah alasan mengapa kami meminta atensi dan perhatian dari Pj Gubernur dan juga balai yang ada di Kota Kendari ditambah lagi Kota Kendari sudah menjadi Kota yang berskala nasional dan seharusnya Pj Gubernur malu karena tidak memperhatikan wilayah Kota Kendari karena kantor dan rumah jabatannya itu ada di wilayah Kota Kendari,” ungkap Rajab.

Mantan Ketua Angakatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Kendari ini bilang, apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sultra merupakan hanya bagian dari pencitraan semata dan tidak mampu memberikan terobosan baru selama dia menjabat sebagai Pj Gubernur untuk itu DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kota Kendari berhak untuk meminta pertanggung jawaban Pj Gubernur Sultra.

“Kenapa karena dia beraktivitas di Kota Kendari coba lihat sekarang ada longsor dibeberapa wilayah di Kota Kendari bahkan ada banjir diwilayah kampung salo terus apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur sampai hari ini saya rasa beliau tidak melakukan apa apa dan Pj Gubernur hanya berharap semua itu diselesaikan oleh Pemkot Kendari pernyataanya adalah apakah Kota Kendari bukan bagian dari Pemprov Sultra ? kalau bukan yah bikin saja berita acara bahwa Kota Kendari keluar dari Pemprov Sultra,” beber Rajab.

Menurutnya Logika tersebutlah yang harus dipahami oleh Kadis Kominfo Sultra dan Pj Gubernur Sultra sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat melalui balai, pemprov Sultra dan juga pemkot kendari bisa terbangun dengan baik.

“Masalah banjir di Kota Kendari yang terjadi selama bertahun tahun tidak kunjung selesai harusnya bisa diselesaikan melalui kolaborasi itu ditambah lagi Kota Kendari menjadi daerah buangan banjir dari daerah lain seperti konsel dan konawe jadi ini harus kita bedah secara matang, kalau saya mau tanggali kadis kominfo sultra itu sama saja kita tanggapi burung cui cui karena dia adalah orang yang suka mencari cari jabatan dengan cara membela sesuatu yang tidak rasional alias tidak masuk logika,” bebernya.

Rajab juga menyentil soal kawasan MTQ yang dikelola oleh Pemprov Sultra dan berada di tengah Kota Kendari yang terlihat sangat kumuh dan kotor menurutnya pemprov tidak memberikan perhatian terhadap kawasan MTQ dan wilayah MTQ juga merupakan kawasan yang rawan terjadi banjir.

“Kita Pemkot Kendari sudah lama meminta agar MTQ dikelola oleh Pemkot Kendari untuk sama sama dipeliharan sehingga bisa menjadi ikon untuk Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara namun tak kunjung diberikan juga dan ingat salah satu kekumuhan yang terjadi di Kota Kendari adalah pembagian wilayah dan tidak tegasnya pemprov sultra dan juga perencanaan pembangunan yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemprov sultra,” tutupnya.*

Kendari – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM. Rajab Jinik menyoroti Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait musibah banjir dan longsor di kota bertaqwa ini.

Disebutkan bahwa Pj Gubernur Andap Budhi Revianto harusnya malu. Pasalnya, Kota Kendari menjadi langganan banjir dan longsor.

Atas hal itu Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah angkat bicara. Dikatakannya bahwa apa yang disampaikan oknum dewan dalam hal ini Rajab Jinik seperti dewa mabuk.

Pasalnya, pemerintahan ini sudah diatur, ada pemerintah kota dan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika terjadi banjir dan longsor di Kota Kendari itu merupakan tanggungjawab pemerintah.

“Harusnya yang malu dewan dan Pemkot Kendari baru kemudian Pemprov ketika tidak bisa ditangani,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui teleponnya, Jumat (1/3/2024) malam.

Banjir itu terjadi bukan hanya pada saat Pj Gubernur Andap Budhi Revianto, tetapi setiap hujan deras di Kendari terjadi banjir.

“Harusnya yang malu kita semua sebagai pemerintah. Jangan hanya menyoroti gubernur, karena ini adalah bagian dari tanggungjawab Pemkot dan kita semua,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Badallah mengatakan, Pj Gubernur selalu menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk peka terhadap kondisi yang terjadi di daerah. Dan Gubernur memiliki perangkat di 17 Kabupaten Kota.

“Jangan sampai kritik ini ada indikasi politisasi. Janganlah seperti itu, karena Pak Pj selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik terhadap daerah dan masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai bahwa sorotan terhadap Pj Gubernur sangat lucu, karena Pemkot Kendari memiliki anggaran tersendiri untuk mengatasi persoalan di Kota Kendari.

“Ketika misalnya tidak mampu menangani baru sampaikan kepada Pj Gubernur sehingga dicarikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tandasnya.*