KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar zikir dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra pada Rabu malam, 31 Desember 2025.

Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka mengatakan, refleksi akhir tahun 2025 sekaligus harapan untuk tahun mendatang. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana evaluasi, introspeksi, dan penguatan rasa syukur.

Lanjutnya, sepanjang tahun 2025, Sultra telah melalui berbagai dinamika pembangunan, termasuk tantangan ekonomi global yang turut berdampak ke daerah.

“Keberhasilan yang telah diraih patut kita syukuri bersama. Sementara kekurangan, ujian, dan kesalahan harus menjadi pelajaran agar ke depan kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembangunan,” ujar Andi Sumangerukka melalui siaran resminya, Jumat, 2 Januari 2026.

Memasuki tahun 2026, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, ia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pendidikan yang membentuk karakter, serta layanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok.

Ia juga berharap persatuan dan kebersamaan masyarakat Sulawesi Tenggara semakin kokoh sebagai modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

“Mari kita sambut tahun 2026 dengan semangat baru, optimisme, serta sinergi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Sultra yang aman, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.

Zikir dan doa bersama ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari Andi Sumangerukka, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi keagamaan seperti MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah tingkat Provinsi Sultra, serta para tokoh masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Sultra menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga penguatan nilai spiritual, kemanusiaan, dan kebersamaan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menerima JMSI Sultra Award atas kontribusinya sebagai tokoh pelopor tata kelola pemerintahan berbasis data dan berkeadilan. Penghargaan tersebut diserahkan di Kantor Gubernur Sultra, Kendari pada Rabu 31 Desember 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh
Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sultra sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Gubernur Sultra dalam mendorong kebijakan publik yang mengedepankan akurasi data, transparansi, serta prinsip keadilan dalam pembangunan daerah.

Ketua Pengurus Daerah JMSI Sultra, Adhi Yaksa Pratama, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian terhadap berbagai kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sultra yang dinilai konsisten berbasis data dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Gubernur Sultra dinilai berhasil menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih objektif dan terukur melalui pemanfaatan data yang valid, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Adhi Yaksa Pratama.

Menurutnya, Saldi sapaan akrabnya bahwa pendekatan berbasis data menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga program pemerintah dapat tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan JMSI Sultra.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan masyarakat dan insan pers.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan tetap menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan kebijakan,” kata Andi Sumangerukka.

Ia juga mengapresiasi peran media siber yang tergabung dalam JMSI Sultra dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menyampaikan informasi yang objektif dan konstruktif kepada publik.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah, perwakilan JMSI Sultra, serta insan pers di Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM – Sebanyak 650 personel Yonif TP 825/Garuda Yudha Sakti (GYS) menjalani tes urin serentak sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pada Rabu, 25 Desember 2025.

Komandan Yonif TP 825/GYS, Letkol Inf Alkomar, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan langkah rutin untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan kesiapsiagaan prajurit.

“Dari hasil pemeriksaan urin yang dilakukan, seluruh personel dinyatakan negatif narkoba,” ujar Letkol Inf Alkomar kepada awak media pada Kamis, 1 Januari 2026.

Kegiatan tes urin ini dipimpin oleh Perwira Seksi Intel (Pasi Intel) Yonif TP 825/GYS, Letda Czi Abu Bakar, sebagai bagian dari komitmen satuan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di internal TNI.

Letkol Inf Alkomar menegaskan bahwa narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara, sehingga perlu dicegah sejak dini, termasuk di lingkungan militer.

“Oleh karena itu, kami secara rutin melaksanakan pengecekan narkoba untuk memastikan seluruh prajurit tidak terlibat maupun menggunakan narkoba,” tegasnya.

Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh personel Yonif TP 825/Garuda Yudha Sakti tetap terbebas dari narkoba sehingga mampu melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab.*

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk menegaskan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Head of Corporate Communication PT Vale Indonesia Tbk, Vanda Kusumaningrum menyatakan, perusahaannya menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, sepanjang dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“PT Vale percaya bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi utama untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Karena itu, praktik bisnis yang beretika, transparan, dan bertanggung jawab terus diterapkan secara konsisten di seluruh lapisan organisasi,” ucap Vanda kepada awak media pada Kamis, 1 Januari 2026.

Lanjutnya, PT Vale juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan dijalankan berdasarkan izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia, di antaranya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Area operasional tersebut merupakan bagian dari konsesi yang sah secara hukum dan dilindungi negara.

“Selain itu, lokasi kegiatan pertambangan PT Vale termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional, sehingga mendapatkan perlindungan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Vanda.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), operasional PT Vale dinilai memiliki peran penting dalam mendukung agenda hilirisasi industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan keberlangsungan proyek ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) meresmikan penggunaan Mesin Rice Seed Sorter, Auto Scale Machine, serta meluncurkan kemasan benih padi “Sanggoleo Sultra” di UPTD Balai Benih Induk (BBI) Wawotobi, Kabupaten Konawe pada Selasa, 30 Desember 2025.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengatakan penguatan sektor perbenihan merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

“Pertanian tidak hanya menyediakan pangan, tetapi juga menopang ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas sosial masyarakat pedesaan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, Sulawesi Tenggara memiliki luas lahan sawah sekitar 96 ribu hektare, termasuk pencetakan sawah baru tahun 2025 seluas 6.745 hektare, dengan kebutuhan benih mencapai sekitar 2.400 ton per musim tanam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Sultra memperkuat produksi benih bersertifikat melalui penerapan teknologi otomasi modern.

UPTD BBI Wawotobi kini menjadi satu-satunya Balai Benih Induk di Indonesia yang mengoperasikan kombinasi Rice Seed Sorter STS-600 berkapasitas 400–600 kilogram per jam dan Auto Scale Machine yang mampu mengemas benih secara otomatis hingga 600 kemasan per jam.

Teknologi ini menghasilkan benih dengan tingkat kemurnian fisik hingga 99 persen, daya tumbuh lebih seragam, serta meminimalkan kesalahan manusia dan risiko kontaminasi.

Pada musim tanam II 2025/2026, BBI Wawotobi memproduksi benih padi bersertifikat varietas Ciherang dan Inpari 42, dengan potensi hasil 7–12 ton gabah kering panen per hektare.

Gubernur berharap, penguatan sistem perbenihan ini mampu mengurangi ketergantungan benih dari luar daerah dan menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pusat produksi benih unggul regional.

“Ini upaya membangun kemandirian benih dan mendorong pelaku perbenihan agar lebih profesional dan berdaya saing,” tutupnya.

Sejalan dengan program tersebut, Pemprov Sultra menargetkan produksi padi mencapai satu juta ton di tahun 2026.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menggandeng Konseptor manajemen talenta nasional sebagai pendamping dalam perekrutan pejabat berbasis sitem merit.

Pendampingan tersebut dilakukan guna menegaskan komitmen Gubernur dalam memperkuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup pemerintahan provinsi Sultra. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta yang digelar di Aula Bahteramas, Kompleks Kantor Gubernur Sultra pada Senin, 29 Desember 2025.

Menurut Andi Sumangerukka, manajemen talenta tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme administratif kepegawaian, melainkan sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi dan implementasi sistem merit.

“Merit sistem adalah memilih aparatur yang memiliki potensi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Prinsipnya adalah the right man on the right place”, ujarnya.

Selain itu, penerapan sistem merit dinilai dapat mencegah praktik nepotisme dalam penempatan dan pengisian jabatan.

“Prinsip meritokrasi menempatkan pengelolaan ASN pada dasar kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan potensi, sehingga setiap jabatan diisi secara objektif dan mencerminkan profesionalitas aparatur,” tambahnya.

Mantan Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, sebagai narasumber sosialiasi menerangkan bahwa, terdapat tiga aspek penting dalam penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.

Pertama, transformasi kelembagaan dan cascading kinerja, yang melibatkan tiga institusi strategis, yaitu Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

“Sinergi di antara ketiga institusi ini diyakini akan menghasilkan ASN yang memiliki kompetensi, potensi, dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan pembangunan daerah,” papar pejabat Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu.

“Kedua, implementasi sistem merit terkait pemetaan talenta, dan ketiga, penetapan parameter serta regulasi bagi ASN di Provinsi Sultra. Ketiga aspek ini menjadi fondasi untuk memastikan setiap ASN dapat berkembang secara profesional, mendukung efisiensi birokrasi, dan memperkuat kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit setidaknya memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu mewujudkan tata kelola ASN yang berkualitas dan berintegritas, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Setiawan Wangsaatmaja juga memberikan apresiasi atas komitmen Gubernur Sultra dalam penerapan manajemen talenta bagi ASN di Sultra.

“Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berfokus pada peningkatan kualitas birokrasi,” pungkasnya.*

PT Bumi Buton Delta Megah (BBDM) yang dilahirkan melalui Akta Nomor 44, tanggal 28 Juni 2007 dan Akta Nomor 30, tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Iskandar, S.H., Kota Surabaya yang telah didaftarkan di Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dengan Nomor: AHU-32289.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 12 Juni 2008.

Di dalam Akta Nomor 44 Tahun 2007 dan Akta Nomor 30 Tahun 2008, dalam Susunan Direksi dan komposisi pemegang saham yaitu IIs Elianti sebagai Komisaris dan pemegang saham 1.000 lembar, Almarhum Hendarmin Siantar sebagai Direktur dan pemegang saham 1.000 lembar.

Berawal Laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri, bahwa Iis Elianti tidak pernah melakukan penjualan Saham sebanyak 1.000 lembar kepada Joemmy Riesianti Nandrini sebanyak 999 lembar dan Mintaredja Siantar sebanyak 1 lembar, Iis Eliantii juga tidak pernah bertanda tangan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), tertanggal 15 Mei 2012.

Kuasa Hukum dari Iis Elianti yaitu Dian Farizka pada saat dikonfirmasi menjelaskan benar telah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor: LP/B/480/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 30 September 2025, yang diduga dilakukan oleh Joemmy Riesianti Nandrini, Mintaredja Siantar dan Yory Yusran dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan/atau Pasal 263 dan sekarang ini sudah tahap sidik sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: SPDP/164/XI/RES.5.5/2025/Tipidter, tertanggal 27 Nopember 2025.

“Mengapa saya membuat laporan polisi di Bareskrim karena terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan pada Akta Nomor 6, tanggal 17 April 2017 dan Akta Nomor 7, tanggal 17 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Widio Rahardjo, S.H., Kota Surabaya,” katanya.

Lanjutnya semua berangkat dari Akta Nomor 6, tanggal 17 April 2017 telah mengadopsi beberapa Akta Nomor 21, tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Widio Rahardjo, S.H., Kota Surabaya dan Akta Nomor 1, tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Purwatiningsih, S.H., M.Kn., Kabupaten Gresik padahal Ibu Iis Elianti tidak pernah bertanda tangan Notulen RUPS LB tertanggal 16 Juli 2012 dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menghadap ke Notaris Agus Purwatiningsih, S.H., M.Kn., Kabupaten Gresik.

Kemudian apalagi yang membuat aneh saya itu ada Akta Nomor 3, tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Widio Rahardjo, S.H., Kota Surabaya, yang isinya Saham 1.998 lembar milik Joemmy Riesianti Nandrini telah dijual kepada Yory Yusran dan mengangkat Yory Yusran sebagai Direktur PT BBDM. Terus pertanyaan saya apa bedanya Akta Nomor 3, tanggal 19 Desember 2016 dengan Akta Nomor 7, tanggal 17 April 2017 yang dibuat Notarisnya sama yaitu Widio Rahardjo, S.H.? kalau bisa Yory Yusran dan Notaris Widio Rahardjo suruh membaca dan juga untuk menjawab saya pengen dengar juga.

“Kalaupun benar terjadi jual beli saham, kenapa semasa hidup almarhum Hendarimin Siantar tidak mendaftarkan Akta Nomor 1 Tahun 2012 dan Akta Nomor 21 Tahun 2012 ke Ditjen AHU pada Kementerian Hukum dan HAM pada sasat itu, padahal sebelum almarhum Hendarmin Siantar meninggal dunia masih punya waktu kurang lebih 3 tahun untuk mendaftarkannya, karena almarhum Hendarmin Siantar meninggal dunia pada tahun 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-25092015-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 September 2015. Jadi, saya menarik benang merah disini yang menyuruh untuk melakukan perubahan Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 Tahun 2017 tidak pernah mengetahui dan memahami dari hulunya, tetapi hanya mengetahui dan memahami dari hilirnya sehingga ada tikus memakan kotorannya sendiri yang dianggap rakus,” tutup Dian Farizka.*