KENFAUntuk mempercepat penanganan bencana, Polri mengerahkan 12.103 personel di tiga wilayah terdampak. Selain itu, dukungan BKO diberikan melalui 301 personel tambahan di Aceh, 263 di Sumut, dan 704 di Sumbar.

Bantuan kemanusiaan dari Mabes Polri telah mencapai 159,35 ton, terdiri dari sembako, obat-obatan, perlengkapan sanitasi, kebutuhan bayi, pakaian layak, hingga kantong jenazah. Bantuan Polda jajaran juga terus mengalir, termasuk beras 158 ton, air mineral 9.611 dus, pakaian 60.226 pcs, serta ribuan barang kebutuhan darurat lainnya.

Menurut Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, Polri memastikan proses distribusi dilakukan secepat mungkin. “Seluruh bantuan kami gerakkan secara terkoordinasi agar tepat waktu dan tepat sasaran. Masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama dalam kondisi darurat seperti ini,” jelasnya.

Polri juga membuka 91 posko tanggap bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta menghadirkan 20 dapur lapanganyang setiap hari menyalurkan makanan siap saji bagi ribuan pengungsi.*

KENDARIKINI.COM – Polres Nagan Raya melalui Seksi TIK bergerak cepat merelokasi dan memasang jaringan internet Starlink bagi warga Desa Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Selasa (09/12/2025).

Pemasangan yang dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB ini bertujuan memulihkan akses komunikasi masyarakat yang terdampak banjir, sehingga kebutuhan darurat, koordinasi bantuan, dan komunikasi dengan keluarga tetap lancar.

Kasi TIK Polres Nagan Raya, Ipda Saifuddin Amin, menyampaikan bahwa Starlink dihadirkan sebagai solusi cepat atas terbatasnya jaringan pascabanjir. “Akses internet sangat penting di masa pemulihan, agar warga tetap terhubung dan memperoleh informasi,” ujarnya.

Pemasangan dilakukan di pusat aktivitas warga dan berjalan aman serta kondusif dengan dukungan masyarakat. Kehadiran Kapolsek Darul Makmur bersama personel Polsek dan TIK turut memastikan kegiatan berlangsung lancar.

Dengan berfungsinya jaringan Starlink, Polres Nagan Raya berharap pemulihan pascabanjir dapat berjalan lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.*

KENDARIKINI.COM — Tim Trauma Healing Bencana Alam Wilayah Hukum Polda Aceh kembali menunjukkan kepedulian dan kehadiran nyata bagi masyarakat yang terdampak banjir di Aceh Tamiang dengan memberikan dukungan psikososial dan trauma healing, Senin, 8 Desember 2025.

Tim Trauma Healing gabungan ini terdiri dari personel Biro Psikologi SSDM Polri, Bagpsi Biro SDM Polda Aceh, dan Polwan RI. Salah satu lokasi kegiatan adalah di Posko Pengungsian Desa Sriwijaya, Kota Kuala Simpang. Di sana, tim memberikan layanan trauma healing kepada 350 orang pengungsi, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Selain masyarakat umum, tim juga memberikan dukungan psikososial kepada 15 orang keluarga personel yang tinggal di Asrama Kebun Tengah, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda. Dukungan serupa juga diberikan kepada 15 personel Polri di Asrama Polisi Kota Kuala Simpang. Mereka semua turut terdampak banjir.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan bahwa program trauma healing ini berfokus pada pemulihan kondisi psikologis masyarakat pascabencana.

“Melalui pendekatan komunikasi yang humanis, konseling ringan, dan aktivitas bermain untuk anak-anak, tim membantu warga kembali merasa kuat, aman, dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang sedang mereka hadapi. Anak-anak juga diajak bermain dan berinteraksi agar kembali ceria serta terbebas dari tekanan emosional akibat musibah,” kata Joko dalam rilisnya, Senin, 8 Desember 2025.

Kegiatan ini memberikan sejumlah manfaat nyata bagi para penyintas banjir agar merasakan perhatian dan bantuan psikologis yang membantu mereka dalam menghadapi situasi dengan lebih tenang dan optimistis.

Di samping itu, masyarakat di lokasi pengungsian menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Polri.

“Kehadiran tim trauma healing dinilai sangat membantu, terutama dalam menguatkan mental warga di tengah masa pemulihan yang penuh tantangan. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan dan penanganan fisik bencana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis masyarakat secara menyeluruh,” demikian pungkas Joko Krisdiyanto.*

KENDARIKINI.COM — Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat terhadap keluarga korban tindak kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Melalui Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Polri menyerahkan bantuan tabungan pendidikan sebesar Rp45 juta untuk masing-masing anak yang kehilangan orang tua akibat aksi brutal KKB, Selasa (9/12).

Penyerahan bantuan berlangsung penuh haru dan menjadi wujud nyata kepedulian Kapolri terhadap masa depan putra-putri anggota Polri dan masyarakat yang menjadi korban.

Bantuan diberikan kepada 10 anak dari keluarga korban, yaitu:

Anak Alm. Bripka Arief Maulana
1. Afiqoh Naira
2. Al Ghazali

Anak Alm. Brigpol Try Yudha
3. Raesha Sabhira
4. Kanesya Anendya

Anak Bripka Sinthoin R.O. Kbarek
5. Arman Yafeth Kbarek
6. Mario Hengkris Kbarek
7. Gloroia Rosminc Kbarek
8. Richard Yusuf Kbarek

Anak Alm. Lefinus Angel Ayomi
9. Elie Yohanes R.K. Pumbouwi
10. Suserewani Rosalina Pumbouwi

Masing-masing anak menerima tabungan pendidikan senilai Rp45 juta yang akan digunakan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan mereka sampai jenjang berikutnya.

Dalam keterangannya, Wakapolri menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Polri kepada para keluarga yang telah kehilangan orang tercinta dalam pengabdian kepada bangsa.

“Anak-anak ini adalah amanah. Pengorbanan orang tua mereka tidak akan pernah kami lupakan. Polri memastikan masa depan mereka tetap terjaga,” ujar Komjen Dedi.

Beliau menegaskan bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai keluarga besar yang saling menguatkan.

“Negara tidak pernah meninggalkan mereka. Polri akan terus mendampingi, membantu, dan memastikan mereka tetap mendapatkan hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi,” tambahnya.

Wakapolri juga menyampaikan bahwa dukungan Polri tidak berhenti pada bantuan materi, melainkan akan berlanjut melalui pendampingan psikologis, sosial, maupun bantuan pendidikan jangka panjang.

“Kami ingin anak-anak ini tetap kuat. Mereka harus tahu bahwa Polri ada bersama mereka, hari ini dan ke depan. Ini bagian dari kewajiban kami menjaga keluarga besar Polri,” tutur Komjen Dedi.

Bantuan ini menjadi simbol kehadiran negara dan perhatian institusi terhadap keluarga para pahlawan yang gugur akibat serangan KKB di Papua.*

KENDARIKINI.COM – Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Aceh menempatkan personelnya di Masjid Jamik Desa Ule Tutu, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, untuk mengoperasionalkan layanan Wontech WiFi Polri guna mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K., dalam keterangannya pada Senin, 8 Desember 2025, menjelaskan bahwa kehadiran layanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam mempermudah akses jaringan komunikasi.

“Bidang TIK Polda Aceh menghadirkan Wontech WiFi Polri di Masjid Jamik Desa Ule Tutu, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam memudahkan akses jaringan komunikasi,” ujarnya.

Masyarakat setempat menyambut baik kehadiran Wontech WiFi Polri tersebut. Layanan ini sangat membantu warga yang saat ini masih menghadapi kendala akses komunikasi akibat dampak pasca banjir, di mana sebagian jaringan mengalami gangguan bahkan terputus sama sekali, sambung Kabid Humas

Dengan hadirnya layanan ini, Polda Aceh berharap kebutuhan komunikasi masyarakat dapat kembali terpenuhi sehingga aktivitas warga, termasuk koordinasi penanganan pasca bencana, dapat berjalan lebih lancar, tutup Kabid Humas.*

KENDARIKINI.COM — Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua, Polda Papua, serta seluruh komunitas yang hadir dalam Apel Mitra Kamtibmas Presisi 2025. Lebih dari 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat turut serta, menunjukkan kuatnya kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua, Selasa (9/12).

Dalam kesempatan itu, Wakapolri menegaskan bahwa situasi kamtibmas di Papua saat ini terbilang kondusif, berkat kerja sama erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Ini bukti nyata bahwa kamtibmas di Papua bukan hanya hasil kerja satu pihak, tapi kerja bareng semua stakeholder. Komunitas ojek, satpam, nelayan, petani, rapi, orari, UMKM, semuanya terlibat. Inilah kekuatan Papua,” ujar Komjen Dedi.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Gubernur Papua sehingga apel besar ini dapat berjalan aman dan meriah.

Menurut Wakapolri, keberadaan lebih dari seribu peserta yang hadir secara sukarela menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepedulian tinggi terhadap keamanan wilayahnya.

Wakapolri juga menegaskan bahwa menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Papua berada dalam kondisi aman dan siap menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat.

“Alhamdulillah, kondisi Papua sangat kondusif. Kita semua berharap momen Natal dan Tahun Baru nanti bisa berjalan lancar dan damai,” ujarnya.

Wakapolri juga menyampaikan bahwa seluruh unsur keamanan di Papua telah berada dalam kondisi siap menghadapi situasi kontinjensi apa pun.

“Kita tentu tidak menginginkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau pun ada kondisi darurat, Polda Papua sudah sangat siap dengan personel, sarana-prasarana, dan kemampuan yang dimiliki,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Wakapolri menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami ikut berduka. Semoga saudara-saudara kita diberi kekuatan dan ketabahan untuk melewati ujian ini,” tutur Komjen Dedi.

Apel Mitra Kamtibmas Presisi Polri di Papua menjadi bukti kuatnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan. Polri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan dan menghadirkan pelayanan terbaik demi Papua yang aman, produktif, dan nyaman bagi seluruh warganya.*

Depok — Polri mengerahkan ratusan personel dan berbagai perlengkapan taktis untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pada Senin, 8 Desember 2025, Wakapolri memimpin pengecekan kesiapan pasukan di Mako Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan yang dikirim ke wilayah terdampak benar-benar optimal. “Bapak Presiden menekankan agar seluruh kekuatan Polri dioptimalkan. Karena itu, hari ini dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap personel dan peralatan yang akan diberangkatkan,” ujarnya.

Adapun kekuatan yang dikirim terdiri dari 361 personel Brimob, 200 personel Sabhara, 12 ambulans dengan 48 tenaga kesehatan, 19 K9, 15 dapur lapangan, 12 unit water treatment, perlengkapan SAR, serta kendaraan taktis dan teknis. Pasukan ini akan didistribusikan ke beberapa wilayah, termasuk Aceh Besar, Aceh Tamiang, Bireuen, Gayo Lues, Agam, dan Tapanuli.

Selain pencarian dan evakuasi, Polri juga membantu distribusi BBM, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, hingga fasilitas ujian bagi pelajar terdampak. “Kami memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan meski di tengah situasi bencana,” kata Trunoyudo.

Terkait identifikasi korban, tim DVI masih bekerja di lapangan dan kini dilengkapi tambahan fasilitas pendingin jenazah. “Freezer tambahan telah dikirim dari Polda Riau. Ini penting agar identifikasi post-mortem, antemortem, hingga DNA dapat dipercepat,” jelasnya.

Brigjen Trunoyudo menegaskan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan. “Polri akan terus hadir secara optimal dalam memulihkan kondisi pasca bencana,” tutupnya.*

KENDARIKINI.COM – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., meninjau langsung Depot TBBM Pertamina Sibolga pada Jumat (05/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stok BBM dan proses distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan normal pascaterjadinya bencana alam tanah longsor yang melanda wilayah Sibolga dan sekitarnya.

Sekira pukul 09.30 WIB, Kapolda bersama rombongan Pejabat Utama Polda Sumut tiba di depot setelah sebelumnya melakukan koordinasi awal di GOR Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pihak Pertamina menyampaikan kondisi terkini terkait ketersediaan stok, jalur distribusi, serta langkah antisipatif apabila terjadi hambatan pasca dampak bencana.

Kapolda menegaskan bahwa sektor energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terjamin dalam situasi pemulihan pascabencana.

“Dalam situasi seperti ini, stok BBM tidak boleh terganggu. Distribusi ke masyarakat harus berjalan aman karena BBM menjadi modal utama untuk memulihkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan harian warga,” tegas Kapolda saat melakukan pengecekan lapangan.

Ia juga meminta agar pendistribusian tetap diprioritaskan ke wilayah yang terdampak dan membutuhkan percepatan pemulihan, termasuk apabila terdapat akses jalan yang belum pulih sepenuhnya.

Pada Senin (08/12/2025) hari ini, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan turut menjelaskan bahwa kunjungan Kapolda merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjamin pelayanan publik tetap stabil di tengah masa pemulihan.

“Bapak Kapolda memastikan bahwa ketersediaan BBM aman dan proses distribusi berlangsung lancar. Polda Sumut juga menyiapkan dukungan pengamanan apabila diperlukan. Ini adalah komitmen Polri untuk hadir memastikan layanan vital masyarakat tidak terganggu,” ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan antara Polri, Pertamina, dan unsur pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi layanan publik serta pemulihan wilayah terdampak.

Usai kegiatan di depot Pertamina, Kapolda bergerak menuju Polres Sibolga untuk meninjau dapur umum dan memastikan kondisi personel yang turut menjadi korban bencana menerima dukungan yang maksimal.

Seluruh rangkaian kegiatan peninjauan berlangsung aman, tertib, dan mendapat dukungan penuh jajaran Polres Sibolga. Polda Sumut memastikan pemantauan akan terus dilakukan guna menjaga kelancaran distribusi BBM serta keberlanjutan operasional pelayanan publik di Sibolga dan area sekitarnya.*

KENDARIKINI.COM — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.

Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan—ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.

Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:

1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.

“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.

2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.

3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.

4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.

6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.

7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.

Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.

“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.

Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:

“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”

Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden—yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto—merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas.*