KENDARIKINI.COM — Di tengah meningkatnya disrupsi informasi, kualitas jurnalisme tidak hanya menjadi kebutuhan industri media, tetapi juga bagian penting dari agenda keberlanjutan global. Laporan UNESCO 2024 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas jurnalisme lokal dan regional adalah salah satu pilar untuk memastikan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas industri, dan mendorong kepercayaan publik.

Karena itu, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), anggota grup Mining Industry Indonesia (MIND ID), menempatkan penguatan kapasitas jurnalis sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan—khususnya pada pilar Social Performance, transparansi, dan tata kelola yang bertanggung jawab (responsible governance).

Media Training 2025 bukan program pelatihan biasa. Para peserta dipilih melalui serangkaian kompetisi jurnalisme yang berlangsung sejak Oktober dan difinalisasi pada November 2025, melibatkan juri profesional tingkat nasional CNN Indonesia Titin Rosmasari, Investor Daily Djaka Susila, National Geographic Indonesia Didi Kasim.

Melalui proses kurasi berlapis, 28 jurnalis terbaik dari Luwu Timur, Makassar, Morowali, Palu, Kendari, Kolaka, hingga Jakarta terpilih untuk mengikuti pelatihan di Denpasar pada 11–13 Desember 2025.

Pendekatan ini memastikan bahwa pelatihan diberikan kepada mereka yang memiliki rekam jejak, komitmen integritas, dan kemampuan untuk menghasilkan karya jurnalisme yang berdampak bagi publik.

Dalam sambutannya, Direktur & Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, menegaskan bahwa upskilling media merupakan bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang perusahaan.
“Transparansi bukan hanya prinsip komunikasi, tetapi fondasi keberlanjutan. Untuk menjaganya, ekosistem media harus kuat, independen, dan kompeten. PT Vale berkomitmen menciptakan ruang dialog yang sehat agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan objektif,” ungkap Budi.

Ia menambahkan bahwa dalam operasi pertambangan yang kompleks dan berisiko tinggi, kualitas informasi adalah bagian dari mitigasi risiko, termasuk risiko sosial, lingkungan, dan reputasi.

Program ini selaras dengan berbagai standar global keberlanjutan, termasuk:
• ESG Governance Principles: transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi.
• IFC Performance Standards (PS1 & PS4): mendorong komunikasi efektif antara perusahaan dan pemangku kepentingan.
• UN SDGs: SDG 16 (Peace, Justice & Strong Institutions) – menguatkan institusi publik melalui informasi yang kredibel.
• ⁠SDG 17 (Partnership for the Goals) – membangun kemitraan strategis dengan media dan institusi pendidikan pers.

Di banyak negara, upskilling media merupakan bagian dari social license to operate. PT Vale menerapkan prinsip yang sama di Indonesia, menguatkan kapasitas jurnalis sebagai kontribusi nyata terhadap tata kelola informasi yang lebih kuat dan lebih adil.

*Tiga Hari Pembekalan Intensif untuk Menghasilkan Jurnalisme yang Lebih Kuat dan Berbasis Data*

Berkolaborasi dengan Tempo Institute, pelatihan ini mencakup Investigasi berbasis data, Teknik riset mendalam & verifikasi fakta, Wawancara investigatif, Analisis data dan storytelling berbasis angka, Simulasi investigasi dan roleplay.

Menurut Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, jurnalisme yang kuat membutuhkan kedalaman konteks, bukan hanya perburuan fakta.
“Tanpa nuansa, informasi menjadi kering. Dengan kapasitas yang meningkat, jurnalis mampu menghadirkan laporan yang lebih komprehensif bagi publik,” ujarnya.

Sementara itu, Praktisi Komunikasi dan Pengamat Pertambangan, Basrie Kamba, menegaskan bahwa integritas tetap menjadi puncak kompas moral jurnalis.
“Hubungan profesional antara media dan korporasi harus selalu dilandasi transparansi dan kejujuran. Jurnalis tetap harus tajam dan kritis,” ujarnya.

*Menghubungkan Kompetisi, Kapasitas, dan Dampak Sosial*

Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Journalist Writing & Photo Competition (JWPC) 2025, di mana PT Vale juga memberikan penghargaan kepada pemenang karya tulis nasional, regional, dan kategori foto.

Abdul Rahim, jurnalis dari Luwu Timur, mengatakan
“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi momentum pencerahan. Banyak teknik investigatif yang baru kami pahami. Ini memperkuat integritas dan motivasi kami sebagai jurnalis daerah.”

Melalui Media Training 2025, PT Vale menawarkan tiga solusi strategis:
1. Meningkatkan kapasitas jurnalis untuk menghadapi tantangan misinformasi global. Di saat dunia menghadapi infodemic, perusahaan menyediakan ruang belajar yang berbasis data, fakta, dan integritas.

2. Memperkuat hubungan berbasis transparansi antara industri dan masyarakat. Media yang kuat → informasi yang kuat → kepercayaan publik yang stabil.

3. Memastikan keberlanjutan sosial melalui ekosistem komunikasi yang etis dan akuntabel. Informasi yang kredibel adalah fondasi keberlanjutan industri pertambangan.

Media Training 2025: Investasi Sosial Jangka Panjang untuk Indonesia yang Lebih Transparan dan Berdaya Saing
Dengan berpegang pada nilai CARES dan komitmen pada ESG global, PT Vale percaya bahwa keberlanjutan tidak hanya dibangun dari sisi operasional, tetapi juga dari kekuatan ekosistem informasi di sekitarnya.

Media Training 2025 adalah investasi sosial lintas generasi—untuk jurnalis yang lebih kompeten, masyarakat yang lebih kritis, dan Indonesia yang lebih transparan.*

KENDARIKINI.COM — Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali ke-26 bukan sekadar pesta tahunan. Di balik kemeriahan panggung dan keramaian pengunjung, terselip sebuah pesan besar tentang masa depan daerah ini: inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan.

Pesan inilah yang dibawa PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) melalui proyek Indonesia Growth Project (IGP) Morowali ketika hadir di Alun-Alun Rumah Jabatan Bupati Morowali pada 5–9 Desember 2025. Kehadiran PT Vale sekaligus menegaskan posisi perusahaan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Partisipasi kami dalam HUT Morowali ke-26 adalah wujud nyata komitmen PT Vale untuk tumbuh bersama masyarakat. Kami tidak hanya hadir sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan,” ungkap Wafir, Head of Bahodopi Project PT Vale.

Selama lima hari pameran, PT Vale menampilkan beragam produk unggulan hasil binaan masyarakat—mulai dari beras organik berkualitas tinggi, pupuk kompos ramah lingkungan, produk UMKM dan olahan herbal yang semakin bervariasi, hingga maggot hasil budidaya TPS3R sebagai solusi pengelolaan sampah organik.

Produk-produk ini mencerminkan keberhasilan program pengembangan ekonomi lokal yang dijalankan sekaligus menjadi wujud nyata upaya perusahaan dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Morowali. “Produk binaan yang kami tampilkan adalah bukti bahwa kolaborasi dengan masyarakat dapat menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” sambung Wafir.

Tak berhenti di situ, PT Vale bersama kontraktornya juga berpartisipasi dalam Job Fair yang menjadi bagian dari rangkaian HUT Morowali. Ratusan pencari kerja memadati area untuk mendapatkan informasi peluang karir, menandai antusiasme masyarakat terhadap kesempatan kerja yang lebih luas. Langkah ini menegaskan komitmen PT Vale dalam membuka akses lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Morowali.

Ke depan, PT Vale akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan membawa manfaat jangka panjang. Dengan semangat keberlanjutan, PT Vale percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat program pemberdayaan dan keberlanjutan, serta membuka peluang kerja. Kami percaya bahwa masa depan Morowali yang lebih baik hanya dapat terwujud melalui sinergi antara industri, pemerintah, dan masyarakat,” tutup Wafir.*

KENDARIKINI.COM – Sengketa lahan yang melibatkan PT Bina Citra Niaga (PT BCN) dan PT Nirvana Wastu Pratama (PT NWP), pengelola The Park Kendari, terus berlanjut setelah lebih dari sepuluh tahun.

Direktur Utama PT BCN, Anthar Syahadat Al Damary, selaku pelapor menyatakan masih memperjuangkan hak kepemilikan lahan yang luasnya sekitar empat hektare. Ia menyebut lahan tersebut belum dibayarkan sepenuhnya.

Berdasarkan dokumen yang diterima oleh tim redaksi, Anthar pertama kali melaporkan dugaan tindak pidana terkait sengketa lahan itu ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2012. Sejumlah dokumen perkembangan laporan, mulai dari tanda bukti laporan hingga surat pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP), tercatat diterbitkan oleh penyidik.

Namun, laporan tersebut kemudian dihentikan penyidikannya pada tahun 2019 melalui Surat Penghentian Penyidikan Nomor: B/157.a/III/2019/Ditreskrimum. Anthar mengaku kecewa dengan keputusan tersebut dan menilai seluruh pihak terlapor belum diperiksa secara mendalam. Pernyataan tersebut merupakan klaim pribadi Anthar, dan hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Sultra.

“Semua dokumen lengkap saya serahkan, tetapi kasus diberhentikan karena dianggap tidak cukup bukti,” ujarnya saat ditemui pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Tidak puas dengan penanganan kasus di Polda Sultra, pada 2016 Anthar melanjutkan pelaporan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2052/IV/2016/PMJ/Ditreskrimsus. Ia mengaku penyidik di Polda Metro Jaya kemudian menyarankan agar unsur dugaan pemalsuan diperkuat melalui putusan pengadilan.

Anthar menyebut telah mengikuti arahan tersebut dan menyerahkan salinan putusan kepada penyidik. Namun ia menduga terdapat kejanggalan dalam proses lanjutan penanganan laporan tersebut.

“Kerugian miliaran rupiah saya alami selama menangani kasus ini,” katanya.

Terpisah, pendamping hukum Anthar, Muhammad Azhar, membenarkan bahwa laporan di Polda Metro Jaya pernah mengalami kendala, namun kini kembali berproses. Ia menyebut bahwa laporan tersebut telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/16/I RES.2.6./2023/Ditreskrimsus pertanggal 24 Januari 2023.

“Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan aliran dana hasil penjualan tanah,” terang Azhar pada Rabu, 3 Desember 2025.

Ia juga menyatakan pihaknya akan melaporkan dugaan pelanggaran etik penyidik ke Propam.

Hingga berita ini diterbitkan, tim Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada Polda Sultra, Polda Metro Jaya, PT NWP, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan dan keberimbangan informasi.*

KENDARIKINI.COM – Komisi IX DPR RI mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam sektor kesehatan, khususnya peningkatan Universal Health Coverage (UHC) hingga mencapai 103,33 persen. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Kantor Gubernur Sultra pada Rabu 10 Desember 2025.

Yahya Zaini menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sultra per 1 Agustus 2024 telah mencapai 2.849.818 jiwa, melampaui target UHC nasional sebesar 98 persen. Selain itu, tingkat keaktifan peserta JKN di provinsi tersebut juga mencapai 80 persen.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian kepesertaan JKN di Sulawesi Tenggara. Ini prestasi yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ungkap Yahya.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan bermutu tanpa mengalami kesulitan finansial. Di Indonesia, implementasinya dilakukan melalui Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyatakan bahwa peningkatan UHC merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan kapasitas fasilitas rujukan.

“Kami telah meningkatkan layanan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo, yang kini mampu menyelenggarakan operasi bedah jantung terbuka dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Sultra,” bebernya.

Untuk menambah tenaga kesehatan, Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran beasiswa dan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga medis. Selain itu, dalam penanganan tuberkulosis, pemerintah daerah juga membentuk Koalisi Organisasi TBC (KOPI TB) serta menambah mesin tes cepat molekuler hingga tingkat puskesmas.

Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi kinerja pemprov dalam realisasi program pemeriksaan kesehatan gratis. Sultra tercatat sebagai provinsi dengan pencapaian tertinggi kedua secara nasional pada kategori tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis. Ini capaian luar biasa yang menunjukkan komitmen Pemprov Sultra,” tambah Yahya Zaini.

Komisi IX menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dikawal dan diteruskan ke kementerian terkait.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kejaksaan Tinggi Sultra menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) terkait penerapan pidana kerja sosial yang mulai diberlakukan pada 2026. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kendari pada Rabu, 10 Desember 2025.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyatakan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang modern, bermartabat, dan berorientasi pada keadilan,” ujar ASR melalui siaran pers yang diterima tim Redaksi, Kamis 11 Desember 2025.

Selain Pemprov dan Kejati, bupati dan wali kota di Sultra bersama kejaksaan negeri, masing-masing turut menandatangani perjanjian kerja sama serupa. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mewujudkan penegakan hukum yang humanis, edukatif, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pidana kerja sosial nantinya akan mencakup aktivitas di sektor lingkungan hidup, sosial, kebencanaan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.

Gubernur Andi Sumangerukka meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan SOP, pedoman teknis, serta lokasi pelaksanaan yang layak, aman dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas program.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Undang Mogupal yang hadir dalam kegiatan menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah menjelang diberlakukannya KUHP baru pada 2026.

“Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak dapat berjalan hanya oleh kejaksaan, tetapi harus melalui kolaborasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota,” tandasnya.

Menurut Undang, hakim akan menentukan durasi pidana kerja sosial, sementara jenis kegiatan akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Ia menambahkan bahwa, penerapan pidana kerja sosial diharapkan dapat mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus memberi ruang pembinaan produktif bagi pelanggar hukum.

“Melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan, mereka dapat kembali produktif dalam masyarakat,” tutupnya.*