Pernyataan Mahfud MD yang menyebut Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Polri serta Undang-Undang ASN merupakan kesimpulan yang terlalu disederhanakan dan tidak mencerminkan pembacaan hukum yang utuh.

Dalam negara hukum, perdebatan normatif tidak boleh berhenti pada tafsir tekstual semata, apalagi jika mengabaikan penjelasan undang-undang dan asas-asas dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kerap dijadikan dalih utama untuk menolak keberadaan Perpol 10 Tahun 2025. Padahal, MK tidak pernah mengeluarkan larangan absolut terhadap penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Begitu pula dengan Pasal 28 ayat (3). Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Norma tersebut secara eksplisit harus dibaca bersama penjelasannya. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) dengan terang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Frasa ini bukan kosmetik semata, melainkan kunci utama penafsiran norma.

Secara “a contrario”, anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan di luar struktur Polri tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun apabila jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Dengan konstruksi demikian, menjadi jelas bahwa Undang-Undang Polri juga tidak pernah melarang secara absolut anggota Polri aktif menjalankan tugas di luar struktur organisasi kepolisian. Yang dilarang adalah menduduki jabatan yang tidak memiliki keterkaitan fungsional dengan tugas kepolisian.

Oleh karena itu, ketika Perpol 10 Tahun 2025 mengatur penugasan anggota Polri aktif pada kementerian dan lembaga tertentu yang memiliki korelasi langsung dengan fungsi keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat, maka pengaturan tersebut justru berada dalam koridor undang-undang, bukan di luarnya.

Argumen Mahfud MD bahwa Perpol 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN juga tidak sepenuhnya tepat. Undang-Undang ASN mengatur aparatur sipil negara, sementara anggota Polri berada dalam hukum tersendiri yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Polri.

Dalam teori hukum, prinsip lex specialis derogat legi generali berlaku secara tegas. Status, pola karier, dan mekanisme penugasan anggota Polri tidak dapat disamakan secara linier dengan ASN sipil karena fungsi dan mandat konstitusionalnya berbeda.

Dari perspektif konstitusi, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tantangan keamanan modern bersifat multidimensi dan lintas sektor, sehingga menuntut kehadiran fungsi kepolisian dalam berbagai simpul strategis pemerintahan. Menutup sama sekali ruang penugasan tersebut justru berpotensi melemahkan kapasitas negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sendiri.

Penting ditegaskan bahwa Perpol 10 Tahun 2025 bukan instrumen untuk mempolitisasi Polri atau mengaburkan supremasi sipil. Sebaliknya, peraturan ini adalah bentuk penataan administratif agar penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi dilakukan secara transparan, terukur, dan berbasis hukum, bukan berdasarkan praktik ad hoc yang justru rawan disalahartikan. Negara hukum yang sehat lebih membutuhkan pengaturan yang jelas daripada kekosongan norma.

Narasi yang menyebut Perpol 10 Tahun 2025 tidak konstitusional sesungguhnya lahir dari kekeliruan membaca Putusan MK dan pemisahan Pasal 28 ayat (3) dari penjelasannya serta dari pengabaian tujuan pembentuk undang-undang. Padahal, secara teleologis, Pasal 28 ayat (3) dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, bukan untuk membelenggu fleksibilitas institusional Polri dalam mendukung tugas-tugas negara yang sah.

Perdebatan publik mengenai Polri tentu sah dan perlu. Namun kritik hukum harus dibangun di atas metodologi penafsiran yang benar, bukan pada potongan norma yang ditarik keluar dari konteksnya. Dalam negara hukum, yang harus dijaga bukan hanya supremasi sipil, tetapi juga supremasi akal sehat dalam membaca undang-undang.*

KENDARIKINI.COM – Ratusan buruh kembali menggelar aksi di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (11/12/2025). Mereka menuntut penangguhan penahanan terhadap empat buruh PT Adhi Kartiko Pratama (AKP) yang ditahan usai memprotes dugaan larangan berserikat di perusahaan tersebut.

Keempat buruh itu ditahan terkait peristiwa penolakan larangan berserikat yang terjadi di PT AKP, Kabupaten Konawe Utara, pada 6 Juli 2025 lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia Bersatu (DPP SBIB), Arwan Rakmin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa massa aksi membawa dua tuntutan utama. Pertama, meminta kepolisian meninjau kembali penetapan tersangka terhadap delapan orang dari total 13 orang yang dilaporkan, empat di antaranya telah ditahan berinisial AS, IB, RW, dan U.

Kedua, massa aksi menyoroti dugaan perambahan kawasan hutan yang diduga dilakukan oleh PT AKP di wilayah Konawe Utara.

“Kami mendesak agar Ditreskrimum Polda Sultra mempertimbangkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta mengabulkan penangguhan penahanan terhadap rekan-rekan kami,” kata Arwan kepada awak media.

Menurut Arwan, keempat buruh yang ditahan merupakan anggota aktif SBIB dan saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah administratif untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara resmi.

Selain isu ketenagakerjaan, massa aksi juga menyuarakan kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan. Mereka menilai dugaan perambahan hutan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang akan merugikan masyarakat Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara secara umum.

SBIB juga meminta transparansi dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terkait sanksi yang sebelumnya disebut telah dijatuhkan kepada PT AKP.

“Kami meminta kejelasan, apakah sanksi yang diberikan bersifat administratif atau sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar Arwan.

Sementara itu, Kasubdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra, Dedi Hartoyo, membenarkan adanya penahanan terhadap empat buruh tersebut. Ia menjelaskan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan laporan Abdurrahman B, yang merupakan karyawan PT AKP.

“Kami telah menerima aspirasi dan tuntutan dari massa aksi. Terkait penangguhan penahanan, kami sudah menyampaikan prosedurnya. Saat ini pihak pemohon sedang menyiapkan surat resmi, dan kami menunggu pengajuan tersebut,” kata Dedi saat dikonfirmasi Jurnalis Telisik.

Polda Sultra, lanjut Dedi, menegaskan akan memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*

KENDARIKINI.COM — Transformasi hilirisasi nikel Indonesia terus menunjukkan kemajuan nyata. Melalui penerapan teknologi pengolahan mutakhir, Indonesia memperkuat langkahnya menuju rantai nilai industri mineral yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi, sejalan dengan agenda transisi energi global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), anak usaha Mining Industry Indonesia (MIND ID), bersama mitra strategis Kolaka Nickel Industry (KNI) secara resmi menerima dua unit autoclave pertama untuk Proyek High-Pressure Acid Leaching (HPAL) Pomalaa, bagian dari Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa. Kedatangan ini menandai milestone krusial dalam kesiapan operasional fasilitas pengolahan nikel berteknologi tinggi di Indonesia.

Seremoni penyambutan autoclave digelar dan dihadiri oleh manajemen PT Vale, KNI, serta para mitra strategis proyek, termasuk Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), Huayou Southern Construction Command, MCC20, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Autoclave merupakan komponen inti dalam proses HPAL. Melalui proses ini, slurry bijih laterit dipanaskan pada suhu 240–270°C dengan tekanan tinggi hingga 5.600 kPa, direaksikan dengan asam sulfat dan uap panas untuk melarutkan nikel dan kobalt. Hasilnya kemudian diproses menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)—bahan baku penting untuk nikel sulfat dan kobalt sulfat, komponen kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Fasilitas HPAL Pomalaa ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 120.000 ton MHP per tahun, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain strategis dalam industri baterai global. Tiga unit autoclave tambahan saat ini tengah dalam tahap finalisasi jadwal kedatangan bersama tim KNI.

Chief Project Officer PT Vale Indonesia, Muhammad Asril, menyampaikan, “Kedatangan dua unit autoclave ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan Proyek HPAL Pomalaa. Autoclave adalah jantung dari proses HPAL, yang memungkinkan pengolahan bijih laterit menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti MHP. Melalui teknologi ini, kami tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia, tetapi juga memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Kami mengapresiasi kolaborasi seluruh mitra dan berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.”

Sementara itu, Deputy General Manager PT Kolaka Nickel Industry, Shao Weisheng menambahkan, “Kami bangga menjadi bagian dari kolaborasi strategis ini. Kedatangan autoclave menandai langkah nyata menuju pengoperasian fasilitas HPAL kelas dunia di Pomalaa. Teknologi HPAL membuka peluang besar bagi hilirisasi nikel dan mendukung visi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri baterai global. Bersama PT Vale dan seluruh mitra, kami berkomitmen memastikan proyek ini berjalan sesuai target, dengan standar keselamatan dan kualitas tertinggi.”

Proyek HPAL Pomalaa merupakan bagian penting dari agenda hilirisasi mineral nasional, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga pada transfer teknologi, penguatan kapasitas tenaga kerja nasional, serta penciptaan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Dengan mengolah sumber daya mineral di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi, proyek ini mendukung ketahanan industri nasional, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang berkelanjutan, serta berkontribusi pada upaya global menuju transisi energi dan ekonomi rendah karbon.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, para kepala daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis 11 Desember 2025.

Rakor ini membahas kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjelang akhir tahun.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pemadam kebakaran dan layanan penyelamatan di daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan tertibnya penyelenggaraan perizinan, termasuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) serta penerapan mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Mendagri juga meminta daerah untuk memperkuat langkah mitigasi menjelang akhir tahun, antara lain dengan mengantisipasi fluktuasi harga bahan pokok, memastikan kelancaran transportasi publik, serta mencermati perkembangan ekonomi seperti dinamika suku bunga.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait di Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan langkah konkret.

“Seluruh OPD diminta segera mempersiapkan langkah mitigasi menghadapi Natal dan Tahun Baru, mulai dari pemantauan perkiraan cuaca, kesiapsiagaan bencana, hingga upaya menjaga stabilitas tarif transportasi publik,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat selama perayaan Nataru di wilayah Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk menyalurkan bantuan pendidikan bagi pelajar di Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar area operasional perusahaan.

Bantuan pendidikan yang disalurkan meliputi dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta program pendampingan manajemen perusahaan, salah satunya melalui program “Vale Goes to School” yang menyasar sekolah-sekolah di wilayah lingkar tambang.

PT Vale menyebutkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program CSR perusahaan. Selain bantuan fisik, perusahaan juga mendorong peningkatan kapasitas guru dan siswa melalui pelatihan serta kegiatan edukatif.

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Baula, Kabupaten Kolaka, Sultra, melalui bendaharanya, Nurdin Madi Idham, mengatakan bahwa program PT Vale Indonesia Tbk turut menyasar sekolah yang dipimpinnya.

Menurutnya, bantuan yang diberikan meliputi pembangunan sarana gedung sekolah, pelaksanaan program Vale Goes to School, serta penyerahan prasarana pendukung berupa tempat sampah organik dan non-organik, serta bibit pohon untuk mendukung penghijauan dan pelestarian lingkungan.

“Kami menyambut positif kegiatan Vale Goes to School. PT Vale juga telah membantu pembangunan gedung sekolah kami,” ujar Nurdin.

Ia menambahkan, meskipun jumlah pelajar di SMPN 2 Baula hanya sebanyak 126 orang, program tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi siswa, khususnya dalam meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan semangat belajar.

PT Vale menegaskan bahwa penyaluran bantuan pendidikan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak sekolah. Program tersebut dilaksanakan melalui kunjungan ke sekolah-sekolah di wilayah pemberdayaan, di antaranya di Kecamatan Pomalaa, Baula, Tanggetada, dan Wundulako.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan sumber daya manusia di Sultra. PT Vale menyatakan akan terus melanjutkan program sosial di bidang pendidikan sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.*

KENDARIKINI.COM — Dalam kurun lima hari penggalangan dana hingga 10 Desember 2025, Wahdah Islamiyah se-Sulawesi Tenggara berhasil menghimpun donasi masyarakat sebesar Rp 410.701.700,- untuk membantu korban bencana di berbagai wilayah Pulau Sumatera. Aksi solidaritas ini melibatkan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah se-Sulawesi Tenggara, baik melalui penggalangan dana langsung di jalan-jalan, sekolah binaan Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah, dan kampanye donasi daring via platform resmi WIZ.

Ketua Departemen Sosial DPW Wahdah Islamiyah Sultra, *Ust. Mardin, S.Hut*, selaku Koordinator Tim Fundraising se-Sultra, menjelaskan bahwa gerakan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas musibah banjir dan longsor yang menimpa saudara-saudara sebangsa di Pulau Sumatera.

“Kami melihat dampak bencana di Sumatera bukan hanya pada kerusakan fisik, tetapi juga pada psikologis dan masa depan keluarga yang terdampak. Dari situlah kami sepakat menggerakkan seluruh DPD Wahdah Islamiyah se-Sulawesi Tenggara untuk turun serentak menggalang dana, baik melalui aksi kemanusiaan di lapangan maupun penggalangan dana secara online,” ujar Ust. Mardin.

Ia menambahkan, secara teknis penggalangan dana dilakukan dengan mengerahkan relawan di berbagai titik keramaian di kabupaten/kota se-Sultra, sekaligus membuka kanal donasi digital agar masyarakat yang tidak sempat berdonasi secara langsung tetap bisa berpartisipasi.

“Relawan kami di daerah turun ke jalan, ke masjid, dan ke lingkungan warga, sementara tim lain mengelola kampanye digital melalui donasi.wiz.or.id. Secara bertahap, seluruh donasi yang terkumpul ini insya Allah akan disalurkan melalui Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), yang sejak awal musibah telah hadir, menegakkan posko kemanusiaan serta layanan tanggap darurat di wilayah terdampak Sumatra dan Aceh,” jelasnya.

Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulawesi Tenggara, *Ust. Ir. H. Muh. Ikhwan Kapai, M.H*, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat Sultra yang telah menitipkan donasinya melalui Wahdah Islamiyah.

“Atas nama DPW Wahdah Islamiyah Sultra, kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Kepercayaan Bapak/Ibu untuk menitipkan donasi melalui Wahdah Islamiyah adalah amanah besar bagi kami. Nominal ini bukan sekadar angka. Ia adalah bukti iman, wujud cinta sesama, serta bukti bahwa ukhuwah tidak pernah lekang meski ujian dan jarak membentang,” ujar Ust. Ikhwan.

Ia melanjutkan, bantuan yang terkumpul diharapkan dapat meringankan beban para penyintas bencana.

“Semoga melalui bantuan ini, duka mereka menemukan peneduh, langkah mereka menjadi lebih ringan, dan harapan kembali tumbuh di tengah kehilangan serta kesedihan. Karena setiap bantuan yang sampai ke tangan mereka adalah pesan cinta dari saudara yang jauh, bahwa mereka tidak pernah sendiri dalam ujian Allah. Dari SULTRA untuk Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar). Satu Hati, Satu Rasa, Satu Kepedulian. Barakallahu fiikum. Semoga Allah melipatgandakan pahala seluruh donatur dan menjadi amal jariyah yang kekal hingga hari perhitungan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa Wahdah Islamiyah Sultra berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.

“Kami bukan sekadar menyalurkan dana, tetapi juga menjaga agar amanah ini dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariat. Semoga kepercayaan ini menjadi wasilah kebaikan berkelanjutan bagi para donatur dan keringanan bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji,” tambahnya.

Sebagai mitra penyalur di lapangan, *Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)* dan *Wahdah Peduli* akan mengelola distribusi bantuan kepada para penyintas bencana di Pulau Sumatera. Manager Wilayah Wahdah Inspirasi Zakat Sulawesi Tenggara, *Hendrawan, S.Si*, menegaskan bahwa WIZ sebagai *Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) resmi* siap memastikan bantuan tersalurkan secara cepat dan tepat.

“WIZ adalah LAZNAS resmi yang sejak awal sudah berada di lokasi bencana bersama relawan Wahdah Peduli. Kami memantau langsung kebutuhan di lapangan, sehingga donasi dari masyarakat Sulawesi Tenggara ini insya Allah akan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan, dengan prioritas pada kebutuhan mendesak dan upaya pemulihan pascabencana,” tutur Hendrawan.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dukungan masyarakat.

“Bencana berskala besar tidak selesai dalam hitungan hari. Karena itu, dukungan doa dan donasi masyarakat masih sangat dibutuhkan. Kami mengajak masyarakat untuk terus bersama Wahdah Islamiyah, WIZ, dan Wahdah Peduli dalam menguatkan saudara-saudara kita di Sumatera hingga mereka benar-benar bangkit,” pungkasnya.

Dengan capaian hampir setengah miliar rupiah dalam lima hari, aksi penggalangan dana Wahdah Islamiyah se-Sulawesi Tenggara ini menjadi bukti nyata kuatnya solidaritas masyarakat Sultra terhadap korban bencana di daerah lain. Selain meringankan beban para penyintas, gerakan ini juga memperlihatkan bahwa jaringan ormas Islam, lembaga zakat, dan relawan kemanusiaan dapat bersinergi efektif menjembatani kepedulian umat kepada mereka yang sedang tertimpa musibah.*