KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya antikorupsi saat menghadiri kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12/2025).

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling., yang hadir dan memberikan sambutan. Dalam kesempatan itu, Wagub Hugua menekankan pentingnya peran aktif seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Peringatan Road to Hakordia menjadi pengingat bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Wagub.

Mengangkat tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, kegiatan ini menjadi panggilan bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi.

Wagub Hugua juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya tim Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Direktorat Wilayah IV, atas pendampingan dan supervisi yang terus diberikan kepada pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih kepada KPK RI yang selalu hadir memberikan arahan dan pengawasan sehingga tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih baik. Komitmen ini akan terus kami jaga demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi hanya bisa efektif jika semua elemen masyarakat ikut berperan serta, didukung komitmen nyata dari pemerintah.

“Melalui peringatan Hakordia ini, kita perlu mengubah paradigma bahwa pencegahan korupsi melalui pendidikan dan upaya preventif adalah langkah fundamental,” jelasnya.

Kegiatan Road to Hakordia 2025 di Kendari juga menjadi ruang edukasi publik, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk aktif mengawasi pelayanan publik dan mencegah praktik korupsi di lingkungan sekitar.*

KENDARIKINI.COM – Polemik terkait status kepemilikan lahan yang ditempati pusat perbelanjaan The Park Kendari, milik PT Nirvana Wastu Pratama (NWP), kembali mencuat.

Meski telah diresmikan pada 8 Desember 2022 lalu, perusahaan properti asal Jakarta itu diduga belum menyelesaikan kewajiban pembayaran atas lahan seluas kurang lebih empat hektare yang kini mereka tempati.

Anthar Syahadat Al Damary, Direktur Utama PT Bina Citra Niaga (PT BCN), mengklaim bahwa tanah yang kini berdiri The Park Kendari merupakan miliknya dan hingga saat ini belum pernah dibayarkan oleh pihak PT NWP.

Melalui pendamping hukumnya, Muhamad Azhar, Anthar menjelaskan bahwa tanah tersebut sebelumnya dijual kepada Johnny Tandiary pada 2011.

Namun, pembayaran justru dilakukan kepada Ahmad Yani, Direktur CV Masda, pihak yang menurutnya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan proses transaksi tersebut.

“Penjualan dilakukan oleh Anthar, tetapi pembayaran justru masuk ke rekening CV Masda,” ungkap Azhar, Rabu 3 Desember 2025.

Kasus serupa sebenarnya telah dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor: LP/2052/IV/2016/PMJ/Ditreskrimsus pada 28 April 2016, namun penanganannya sempat terhenti.

Kini, perkara tersebut kembali bergulir dan telah memasuki tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/16/I RES.2.6./2023/Ditreskrimsus tertanggal 24 Januari 2023.

“Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga turut menerima aliran dana hasil penjualan tanah secara melawan hukum,” jelas Azhar.

Ia menambahkan bahwa seluruh bukti kepemilikan lahan, termasuk sertifikat hak milik yang diturunkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), telah diserahkan kepada penyidik. Meski begitu, sertifikat tersebut masih tercatat atas nama kliennya.

“Semua sertifikat, termasuk perubahan status ke HGU, masih atas nama Anthar,” ujarnya.

Azhar juga membeberkan fakta bahwa untuk mengubah status lahan menjadi HGB dibutuhkan badan hukum. Atas dasar itu, sebuah perusahaan dibentuk dengan Anthar sebagai direktur. Namun, ia mengaku kliennya kemudian disingkirkan melalui perubahan akta yang diduga dipalsukan.

“Tiba-tiba terjadi perubahan akta secara sepihak yang menghapus nama Anthar dari perusahaan. Tandatangannya dipalsukan,” tegasnya.

Menurut Azhar, perubahan akta seharusnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dokumen RUPS yang diajukan diduga palsu, merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 386/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim.

Ia juga menuding bahwa pemalsuan tersebut melibatkan Ahmad Yani selaku Direktur CV Masda, yang diduga menerima aliran dana penjualan tanah tanpa hubungan hukum dengan transaksi tersebut.

Selain itu, Azhar menyebut adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris Ahmad Fauzi dalam urusan administrasi dokumen.

Ia menilai proses penyidikan seharusnya telah menetapkan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka, sehingga pihaknya menduga adanya pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik.

“Kasus sudah tahap penyidikan, seharusnya sudah ada tersangka. Ada dugaan pelanggaran kode etik oleh penyidik, dan itu yang akan kami laporkan ke Propam,” pungkasnya.

Sementara itu, Director Head of Operating Properties NWP Property, Teges Prita Soraya saat ditanyakan perihal tudingan tersebut mengarahkan untuk mengecek ke BPN.

“Coba di cek saja pak di BPN nya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi via pesan Whats App.*

KENDARIKINI.COM — Gerakan Relawan Keadilan Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada permainan oknum pejabat yang menghambat pelaksanaan putusan inkrah terkait lahan Koperasi Perikanan dan Perempangan Saonanto (KOPPERSON).

Dalam rilis resmi yang disampaikan Akbar Rasyid, gerakan ini menuding bahwa penerbitan penetapan non-eksekutabel oleh Pengadilan Negeri Kendari merupakan tindakan tidak sah, tidak memenuhi syarat hukum, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

“Penetapan non-eksekutabel itu cacat! Lahan Kopperson jelas, sah, dan telah inkrah sejak 1995. Tidak ada alasan hukum untuk menghalangi eksekusi,” jelas Akbar Rasyid

Akbar Rasyid menegaskan bahwa alasan yang digunakan oleh pihak pengadilan — yaitu bahwa lokasi lahan Kopperson dianggap “tidak jelas dan HGU mati” — sama sekali tidak berdasar.

Menurutnya, keabsahan lahan sudah sangat jelas secara administratif maupun yuridis, sebab:

1. Kopperson memiliki Surat Ukur resmi dari BPN

2. Kopperson memiliki sertifikat asli yang dikeluarkan negara

3. Seluruh upaya hukum pihak yang kalah sejak 1995 telah selesai

Termasuk banding, bahkan upaya pihak ke tiga dalma verzet telah dinyatakan ditolak oleh pengadilan (kalah) serta seluruh proses hukum sudah final.

Terdapat tiga pihak yang mengajukan verzet pada tahun 2017 dan 2018, semuanya ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, menurut Akbar, tidak ada celah hukum apa pun yang dapat dijadikan alasan untuk menunda atau membatalkan eksekusi.

“Kalau semua upaya hukum sudah habis, dan bukti administrasi lengkap, lalu apa lagi yang dicari? Alasan ‘lokasi tidak jelas’ itu akal-akalan pihak yang ingin menghambat eksekusi,” tegasnya.

Hambatan Justru Datang dari Penyerobot dan Aparat yang Tidak Maksimal

Akbar juga mengungkap bahwa pada saat proses konstatering, pihak penyerobot lahan menghalangi, mengancam, dan menciptakan situasi intimidatif.

Yang membuat situasi semakin parah, kata Akbar, adalah aparat keamanan tidak berhasil memberikan pengamanan maksimal, sehingga konstatering tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Bagaimana negara bisa kalah dari para penyerobot? Tugas aparat adalah mengamankan pelaksanaan putusan inkrah, bukan membiarkan ancaman dan intimidasi menunda eksekusi,” ujar Akbar.

Tuntutan Gerakan Relawan Keadilan Sulawesi Tenggara

Gerakan ini secara tegas meminta:

1. Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan MA

Memeriksa dan mengevaluasi pejabat pengadilan yang mengeluarkan penetapan non-eksekutabel tanpa dasar hukum dan alsan yang mendasar.

Mengeluarkan fatwa pembatalan penetapan non-eksekutabel dan memerintahkan PN Kendari melaksanakan eksekusi.

2. ATR/BPN RI

Melakukan audit administrasi pertanahan di Sultra.

Menindak oknum yang menerbitkan dokumen tumpang tindih dan memicu sengketa.

3. Copot & Periksa Oknum Pejabat yang Dianggap Menghambat Eksekusi

Ketua PN Kendari yang mengeluarkan penetapan non-eksekutabel tanpa dasar.

Ketua PT Sultra yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan.

Kakanwil ATR/BPN Sultra yang dianggap lalai dan tidak becus.

Kakantah Kota Kendari yang diduga menerbitkan sertifikat tumpang tindih serta berupaya menolak perintah negara.

Kapolda Sultra yang dinilai gagal memberikan pengamanan saat konstatering.

“Ini bukan sekadar soal tanah. Ini soal marwah hukum negara,” tegas Akbar Rasyid.

Akbar menutup dengan menegaskan bahwa putusan inkrah adalah perintah negara yang wajib dijalankan. Membiarkannya tidak dieksekusi sama saja dengan meruntuhkan sistem hukum dan membuka ruang korupsi hukum.

Gerakan Relawan Keadilan menyatakan akan terus melakukan aksi, termasuk di Mahkamah Agung, Kementerian ATR/BPN, dan lembaga terkait, hingga eksekusi benar-benar dilaksanakan.

“Kami tidak akan berhenti. Keadilan tidak boleh ditunda, apalagi diperdagangkan,” tutup Akbar.*

KENDARIKINI.COM – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna melakukan kunjungan lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lm. Baharuddin sebagai bentuk respons atas keresahan publik terkait dugaan buruknya pelayanan di rumah sakit tersebut, Rabu 3 Desember 2025.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pansus, Rasmin. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan atensi lembaga legislatif untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Rasmin mengatakan, Pansus DPRD Muna akan bekerja secara profesional dan transparan untuk menemukan benang merah persoalan yang sempat viral dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Tim Pansus kali ini melakukan pengecekan di bidang pelayanan antrian, Unit Gawat Darurat (UGD), dan ruang perawatan pasien. Semua sektor pelayanan kita masuki dan kita lihat langsung,” jelas Rasmin saat dihubungi Jurnalis Kendarikini.com melalui sambungan telepon WhatsApp.

Dalam kegiatan inspeksi tersebut, Tim Pansus menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya, masih adanya pasien yang diarahkan pihak manajemen RSUD untuk membeli obat di apotek luar.

Selain itu, ditemukan juga pasien BPJS yang tetap dikenakan biaya konsultasi dokter. Menurut pihak rumah sakit, hal tersebut terjadi akibat kesalahan data administrasi.

“Tadi juga kita temukan ada juga pasien memang seharusnya dia BPJS tapi tetap dikenakan biaya konsultasi dokter. Tapi itu tadi menurut teman-teman rumah sakit bahwa itu kesalahan data,” ujarnya.

Rasmin menegaskan bahwa Pansus akan memastikan tidak ada lagi tenaga medis yang membuat resep obat untuk dibeli di luar rumah sakit.

Ia juga menghimbau agar seluruh kebutuhan obat pasien baik yang masuk dalam Formularium Nasional maupun tidak sebisa mungkin disediakan oleh rumah sakit.

Rasmin menyampaikan bahwa hasil sementara kunjungan belum dapat dipublikasikan karena proses penyelidikan masih berjalan.

“Untuk saat ini hasilnya belum kita publis, karena masih ada langkah-langkah berikutnya. Masalah ini harus ditemukan akar persoalannya dan kita berharap ada solusi yang lahir ke depannya,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Pansus juga telah membahas fokus penyelidikan yang mencakup sektor pelayanan, manajemen, dan pengelolaan keuangan. Hari ini, kata Rasmin, merupakan tahapan awal yang berfokus pada pengambilan data pelayanan.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan banjir besar dan longsor hebat yang melanda Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bencana nasional terus bertambah.

Dalam pertemuan Selasa malam, 2 Desember 2025, Persaudaraan Tokoh Lintas Sumatera (PTLS) menilai dampak dari bencana itu telah memenuhi kriteria bencana nasional yang diatur dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Dari pengamatan kami, laporan media dan relawan di lapangan, juga keluh kesah yang disampaikan unsur pimpinan daerah dapat disimpulkan bahwa jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan telah memenuhi kriteria bencana nasional,” ujar Ray Rangkuti yang ikut dalam pertemuan.

Pertemuan yang berlangsung hingga tengah malam itu diinisiasi Ketua Dewan Direktur GRAT Institute Dr. Syahganda Nainggolan dan dihadiri belasan tokoh asal Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Mereka yang hadir adalah Syahganda Nainggolan, Fachrudin, Teguh Santosa. Ray Rangkuti, Rizal Matondang, Abdullah Rasyid, Wahyono, Hendri Harmen, Sugiat Santoso, Mayjen (Purn) Daniel Chardin, Iskandar Pulungan, Anton Permana, Zaid Burhan, dan Dedi Irawan.

“Kami khawatir semakin lama pemerintah menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, semakin banyak jumlah korban jiwa,” ujar Ray Rangkuti lagi.

Teguh Santosa yang merupakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengutip laporan dari pengurus JMSI Aceh menyimpulkan bahwa kerusakan akibat banjir besar dan longsor hebat ini melampaui dampak Tsunami tahun 2004.

Pada peristiwa Tsunami 2004 di Aceh hanya enam kabupaten/kota yang parah. Sementara kini sebanyak 18 kabupaten/kota mengalami kerusakan serius.

Akibat Tsunami 2004 tidak lebih dari 10 jembatan yang putus, sementara sekarang ada kabupaten yang 122 jembatannya putus.

Lalu, akibat Tsunami 2004 jalan yang tidak dapat dilalui hanya di pantai barat, itupun dari Aceh Besar menuju Meulaboh. Sekarang, hampir semua jalur darat terganggu, badan jalan terbongkar dan patah, serta jembatan putus.

Syahganda Nainggolan menambahkan, pemerintah perlu mengirimkan segera alat-alat berat untuk membantu pembukaan akses darat agar distribusi bantuan bisa lebih efektif. Namun penempatan alat berat harus di titik yang memang bisa menjangkau wilayah terdampak.

“Status bencana nasional akan membuat penanganan lebih cepat dan mencegah bertambahnya korban jiwa dan timbulnya penyakit-penyakit lain akibat sanitasi yang buruk. Juga mengurangi potensi aksi sosial yang dapat memperburuk situasi,” ujarnya lagi.

Selain meminta penetapan sebagai status bencana nasional, Persaudaraan Tokoh Lintas Sumatera juga meminta pemerintah melonggarkan penerapan efisiensi keuangan di daerah terdampak diikuti pengucuran dana darurat bencana.

“Juga perlu diberikan kewenangan realokasi anggaran Pusat dan Daerah terdampak tanpa mengganggu program strategis lain,” kata Ray Rangkuti lagi.

Hal lain yang digarisbawahi kelompok ini, banjir besar dan longsor hebat di Sumatera harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi tata kelola hutan industri dan pertambangan.

“Juga perlu diambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan yang turut memperparah kerusakan dan kehancuran dalam kejadian bencana ini,” demikian Ray Rangkuti.*

KENDARIKINI.COM – Tanggapi pernyataan Nasruddin selaku Kuasa Hukum korban, Kuasa Hukum Guru Mansyur Andre Darmawan, berikan tanggapan tegas, Rabu 3 Desember 2025.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari kuasa hukum Mansyur, Andre Darmawan.

Dalam tanggapannya saat dikonfirmasi via whatsapp, Andre Darmawan mangatakan bahwa ini persidangan tertutup.

“Jadi menurut saya pertama, pernyataan kuasa hukum keluarga korban, Pak Nasrudin saya anggap lucu aja karena pertama dia tidak mengetahui fakta persidangan karena memang dia tidak ikut sidang, karena itu kan sidangnya tertutup. Yang hadir cuma pengacara dari Pak Mansur, kemudian jaksa, dan hakim. Sehingga kalau fakta-fakta sidang, ya pertanyaannya di mana dia mau dapatkan itu fakta-fakta sidang,” ujar Andre Darmawan.

Menurut Andre Darmawan Kuasa Hukum keluarga korban tersebut belum mendapat salinan putusan perkara Mansyur.

“Kemudian kedua, mungkin juga dia belum membaca putusan, kemarin kan dia tidak datang di sidang putusan dan salinan putusan juga mungkin dia juga belum dapat, sehingga itu sebenarnya pernyataan pribadi aja yang tidak berdasar kepada putusan, ya,” jelas Andre Dermawan.

Andre Darmawan juga menjelaskan bahwa hanya ada tiga halaman tentang pertimbangan terhadap fakta-fakta.

“Jadi kalau kita membaca, sebenarnya yang pertimbangan hakim yang pada yang paling pokok itu cuma tiga lembar/tiga halaman yang tentang pertimbangan terhadap fakta-fakta, yaitu cuma di halaman 47 sampai 49,”Jelasnya.

Andre juga membantah adanya keterangan saksi yang bersesuaian, hingga menurutnya ini aneh.

“Nah, di kesimpulan majelis di situ katanya majelis menyampaikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian. Makanya kita aneh, mana saksi-saksi? Nah, saksi fakta itu yang melihat atau mengalami langsung, cuma saksi korban, saksi La Muradi dan Terdakwa, keterangan saksi korban tidak bersesuain dengan saksi La Muradi, terus sudah dibantah juga oleh terdakwa. Jadi mana yang bersesuaian?,” tegasnya.

Tak hanya itu, Andre juga menerangkan adanya keterangan saksi de auditu. De auditu merupakan kesaksian yang didapat dari keterangan orang lain dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian

“Nah, sementara saksi yang lain seperti ibunya kan saksi testimoni de auditu, itu cuma diceritakan oleh anaknya. Terus ada saksi katanya yang dua orang dari Muas, itu juga saksi yang kejadian yang empat tahun lalu dan juga memang keterangannya juga testimoni de auditu, tidak ada yang menyatakan bahwa Pak Mansur melakukan pelecehan, cuma dari cerita temannya. Yang satu bercerita bahwa dengar dari temannya katanya mau dilecehkan, itu testimoni de auditu, kemudian yang satu lagi cuma menyatakan bahwa dia ditarik jilbabnya, padahal sudah dibantah oleh Pak Mansur cuma ditegur karena pakai jilbab terbalik,” beber Andre.

Pertimbangan Majelis kata Andre pada halaman 47 sampai 49 dalam putusan tersebut murni hanya mengutip keteranagn saksi korban.

“Jadi kalau kita baca pertimbangannya majelis di halaman 47 sampai 49 itu semua murni yang dituangkan itu semua adalah keterangannya saksi korban, ya. Itu tunggal betul keterangan saksi korban itu,” kata Andre.

Andre juga menegaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan saksi yakni seorang guru dan saksi tersebut disumpah.

“Padahal, kita ada saksi yang disumpah ya, itu saksi namanya La Muradi, guru. Itu jelas di dalam putusan itu bisa dibaca keterangannya itu. Dalam putusan tercatat semua bahwa memang dia melihat itu anak cuma dipegang kepalanya. Itu tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal ini saksi disumpah loh,” tegasnya.

Menurutnya keterangan anak tidak bisa dijadikan tunggal.

“Ya, jadi keterangan anak sebenarnya itu, tidak bisa dijadikan tunggal dia, dia bahkan cuma bisa jadi tambahan alat bukti yang sah kalau dia bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah. Itu menurut KUHAP,”Terang Andre.

Itu jelas kata Andre dalam Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyatakan bahwa saksi yang tidak disumpah, walaupun dia bersesuaian, cuma bisa dijadikan tambahan alat bukti yang sah apabila dia bersesuaian dengan saksi yang disumpah.

“Nah, ini keterangan anak kan tidak sesuai dengan saksi yang disumpah tadi, guru La Muradi yang kita hadirkan,” terangnya.

Tak hanya itu Andre juga menegaskan bahwa bukti tangkapan layar itu pun tidak menjadi pertimbangan hakim.

“Terus itu chat, WA katanya dengan rekaman suara, itu tidak dipertimbangkan hakim, tidak jadi dasar pertimbangan hakim, karena apa? Itu, itu bukti yang illegal, ya. Bukti digital itu harus melalui pemeriksaan laboratorium forensik agar dijamin keotentikannya, Dia tidak boleh diambil dari screenshot saja. Mana handphone-nya? Itu harus diambil dari situ kemudian dilakukan pemeriksaan forensik dan hasilnya dijelaskan oleh ahli forensik digital sebagai alat bukti keterangan ahli. Dia tidak pahami untuk bukti-bukti digital itu perolehannya harus sah. Kalau tidak sah, itu tidak dipertimbangkan. Makanya kan dalam putusan hakim kita coba lihat, tidak ada yang dipertimbangkan itu, karena hakim tahu bahwa ini tidak bisa dijadikan bukti karena hasil perolehannya dipastikan tidak sah itu,” bebernya.

Andre juga menerangkan bahwa perkara Mansyur ini diadili dengan hukum acara pidana sesuai KUHAP dan sistem peradilan anak

“Terus ada pernyataannya lagi katanya ini walaupun saksi tidak disumpah, tapi dia didukung oleh bukti yang lain sudah sudah bisa gitu. Karena ini katanya mengunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, dia tidak pahami bahwa ini bukan tindak pidana kekerasan seksual. Dia diadili ini pakai acara KUHAP dan sistem peradilan anak karena dia dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baca putusan,”Terangnya.

Pak Mansur ini kata Andre dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau dia baca di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, disitu jelas ihukum acaranya mengacu kepada tetap KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dia harus baca itu,” tambahnya.

Dia kata Andre harus baca Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, khususnya Pasal 16, hukum acara apa yang dipakai.

“Jadi, itu tetap hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain undang-undang dalam sistem peradilan anak, misalnya kalau sidang saksi anak itu harus tertutup, nanti putusan baru terbuka. Kemudian tidak boleh pakai toga sidang pidana,” jelasnya.

Jadi dalam perkara ini sistem pembuktian dan alat bukti harus tetap mengacu pada KUHAP
Terakhir bahwa saya ingin menegaskan bahwa putusan hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja tapi harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP dan sayang dalam putusan perkara mansur tidak memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP.*