PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) kembali berhasil meraih penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Penghargaan PROPER Hijau ini untuk keempat kalinya diraih oleh PT Vale dan di 3 tahun terakhir secara berturut-turut.

Penghargaan PROPER diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong kepada PT Vale yang diwakili Direktur Vinicius Mendes Ferreira. Keberhasilan PT Vale mempertahankan PROPER Hijau merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan, serta konsistensi perseroan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Director Environment & Permit Management PT Vale, Zainuddin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak baik dari KLHK, pemerintah setempat, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat atas dukungan dan pencapaian Proper Hijau ini.

Zainuddin menjelaskan, PROPER Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance), melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien, serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.

“Penghargaan ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana PT Vale senantiasa mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Kami akan terus melakukan perbaikan, khususnya dalam menghadirkan inisiatif yang dapat meningkatkan ekonomi sirkular di masyarakat. Dan kami berharap ke depannya bisa meraih penghargaan yang lebih tinggi, yaitu PROPER Emas,” jelasnya.

Keberhasilan PT Vale mempertahankan PROPER Hijau antara lain didukung hadirnya Taman Kehati Sawerigading Wallacea, sebuah fasilitas terpadu yang merupakan komitmen perseroan untuk mewujudkan pertambangan terintegrasi dengan menjaga keanekaragaman hayati. Begitu juga kegiatan rehabilitasi lahan pascatambang dan reforestasi lintas-batas yang bibit pohonnya diambil dari Nursery.

Selain itu, juga didukung program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian.

Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, dunia saat ini diperhadapkan pada permasalahan lingkungan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

“Masalah lingkungan ini adalah masalah universal yang menuntut penyelesaian secara seksama dan bersama-sama, salah satunya melalui pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan semua sektor dan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, akademisi, komunitas, dan entitas bisnis,” Jelasnya,

Untuk itu, katanya, Program PROPER seyogianya menjadi platform bagi perusahaan untuk ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, utamanya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri yang dilakukan.

Dia kemudian meminta kepada perusahaan untuk tidak lagi terfokus dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial. “Oleh karena itu, PROPER sepatutnya menjadi kompas yang mampu memandu praktik bisnis berkelanjutan, dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup,” ujarnya.*

Sebagai salah satu perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), PT Vale Indonesia (Tbk) mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas upaya perseroan melakukan rehabilitasi lahan dan daerah aliran sungai (DAS) hingga 10.000 hektare untuk tahap pertama.

Apresiasi ini disampaikan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lahan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Tata Lingkungan Dr Hanif Faisol Nurofiq saat berkunjung ke kawasan rehabilitasi lahan dan DAS PT Vale di Kawasan Bukit Lappa Laona Kabupaten Barru, Minggu 17 Desember 2023.

Hanif bersama rombongan melakukan pengecekan lokasi rehabilitasi DAS dan dilanjutkan dengan penanaman pohon di Lappa Laona, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Sejumlah jajaran pejabat Kementerian Lingkungan Hidup yang ikut di antaranya, Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Roosi Tjandrakirana, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Laksmi Widyajayanti, BPKH Wilayah VII Makassar Maryuna Pabutungan MP, Kepala BPDAS Jeneberang Saddang Abdul Azis, serta sejumlah pejabat lainnya. Dari Perwakilan Manajemen PT Vale dihadiri oleh Direktur Strategic Permit PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Budiawansyah dan Direktur Environment and Permit Management PT Vale, Zainuddin.

“Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman pemegang IPKKH atas kontribusinya memenuhi kewajibannya dengan melakukan rehabilitasi kawasan DAS,” jelas Hanif Faisol.

Di kawasan bukit yang juga menjadi destinasi wisata andalan di Sulawesi Selatan itu, Hanif melakukan penanaman pohon pinus sekaligus melakukan inspeksi langsung terhadap keberhasilan tumbuh dari pohon-pohon yang telah ditanam oleh PT Vale di Lappa Laona.

PT Vale saat ini tengah menuntaskan tahap satu rehabilitasi lahan dan Daerah Aliran Sungai di luar area konsesi dengan dengan total luas lahan hingga 10.000 hektare dan mengeluarkan anggaran Rp200 miliar. Sekitar 250 hektare di antaranya berada di Lappa Laona, Kabupaten Barru.

“Saya sempat berkeliling melihat langsung tegakan pohon yang telah ditanam oleh PT Vale. Secara umum tanaman-tanaman ini cukup bagus, sudah 80 persen yang relatif tumbuh signifikan. Kita harap, terus dilakukan pemeliharaan setiap hari, dan juga pohon yang mati bisa disulam,” ujarnya.

Hanif mengaku sudah cukup sering menerima laporan tentang keseriusan PT Vale dalam memenuhi kewajiban melakukan rehabilitasi DAS. Dia pun memilih datang ke Sulsel, dan menempuh perjalanan darat lebih dari lima jam dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Lappa Laona, untuk melihat langsung pohon-pohon yang ditanam PT Vale.

“Saya sudah membaca laporan bahwa PT Vale melakukan rehabilitasi lahan cukup bagus, dan PT Vale ini punya kredibilitas yang sudah dikenal di level nasional. Informasi ini bukan dari satu dua orang saja. Sehingga kami mengapresiasi Vale bisa memenuhi kewajiban ini,” tuturnya.

Dia pun berharap, tidak cuma sampai di situ. Dia berharap PT Vale bisa menjadi contoh konkrit bahwa hasil aktivitas ekstraksi sumber Daya Alam, bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

“Setelah ini, kita harap ada sinergi antara Vale dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan masyarakat agar nanti setelah tanaman hasil rehabilitas DAS diserahkan kepada pemerintah, bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan baik,” harapnya.

Menurutnya, tidak sedikit lahan hasil rehabilitasi setelah diserahkan ke daerah, tidak terkelola dengan baik oleh Pemerintah Provinsi karena keterbatasan anggaran dan personil.

Hanif memaparkan, salah satu manfaat penting dari rehabilitasi DAS diantaranya adalah bisa membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteaan masyarakat. Sehingga diharapkan, pohon-pohon yang ditanam Lappa Laona bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut dan bisa memberi efek ekonomi ke masyarakat sekitar.

Saat ini, pemerintah punya target untuk menciptakan hutan baru seluas total 600 ribu hektare lahan di Indonesia, yang menjadi kewajiban para pemilik IPPKH.

“Dari total 1308 IPPKH di Indonesia, total kewajiban lahan DAS yang harus direhab mencapai 608.000 hektare. Namun upaya yang kita lakukan cuma sekitar 3.000-an per tahun,” ungkap dia. Karena itu, penanaman pohon harus terus dilakukan setiap hari. Sepanjang musim hujan dan terus dipelihara dengan sungguh-sungguh.

Sementara itu, Direktur Strategic Permit PT Vale, Budiawansyah menjelaskan, komitmen penting PT Vale adalah melestarikan lingkungan. Sebab, PT Vale hadir bukan hanya menambang, tetapi juga bagaimana memenuhi prinsip keberlanjutan.

“Komitmen kami ini juga telah ditegaskan dalam Conference of Parties (COP) ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab kemarin. Ada sebanyak 118.000 hektare lahan konsesi tambang PT Vale di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Namun cuma 48 persen yang kita tambang. Selebihnya kita jaga menjadi area konservasi, sehingga tetap lestari,” jelasnya.

Budiawansyah menuturkan, PT Vale memiliki prinsip untuk mengganti lahan bukaan tambang dengan aksi rehabilitasi yang luasnya bisa sampai tiga kali lipat.

“Artinya, kalau kita menambang lahan yang sudah direklamasi 10 hektare, maka kami ganti (rehabilitasi) 30 hektare,” tuturnya.

Adapun lahan DAS yang direhabilitasi PT Vale di Lappa Laona, Kabupaten Barru, luasnya sebesar 250 hektare yang diisi tanaman pohon pinus. Itu adalah bagian dari total 10.000 hektare lahan DAS di luar area konsesi tambang PT Vale tahap pertama dengan nilai anggaran Rp200 miliar.

“Di Sulsel, rehabilitasi DAS sebanyak 10.000 hektare ini dilakukan di 13 kabupaten, yaitu Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Soppeng, Bone, Barru, Maros, Gowa, Takalar, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Luwu,” katanya.

Lahan tersebut, sedang melewati proses penyerahan ke KLHK. Prosesnya sudah tahap P2 atau pemeliharahan akhir dan serah terima penilaian keberhasilan.

Saat ini PT Vale sedang melanjutkan ke tahap kedua. Prosesnya sudah masuk pada penetapan wilayah, dengan total luas lahan 4.230 hektare.

“Selain itu, PT Vale memiliki wilayah rehabilitasi DAS di Provinsi Jawa Barat seluas 435 hektar yang tersebar di Kabupaten Sumedang 191 hektar, Kabupaten Tasikmalaya seluas 209 hektar, dan Kabupaten Pangandaran seluas 35 hektar.Penanaman pohon sebanyak 100.000 bibit telah dilakukan sejak awal 2023 di lahan seluas 190 hektar,” ungkapnya.*

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menggelar training Hak Asasi Manusia (HAM) selama dua hari, di Hotel Mireya, Sorowako, Luwu Timur, pada Selasa hingga Rabu (12–13/12/2023). Training ini diikuti oleh seluruh tim yang terlibat dalam project Tanamalia.

HAM merupakan salah satu tonggak penting bagi PT Vale dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Pelatihan ini adalah pelaksanaan komitmen terhadap penghormatan, dan perlindungan HAM baik, kepada masyarakat maupun karyawan. Komitmen tersebut selaras dengan penerapan prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan dalam mengelola aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Direktur External Relations PT Vale Endra Kusuma mengatakan, perseroan terus berupaya memastikan seluruh aktivitas dijalankan dengan menghormati HAM, baik terhadap masyarakat maupun pekerja. “Kami terus berupaya menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam beroperasi, tentunya dengan memperhatikan seluruh stakeholder khususnya masyarakat. Untuk itu, seluruh tim yang terlibat dengan proyek Tanamalia diberikan edukasi agar mereka bisa memahami mengenai HAM dan penanganannya. Sebab, seluruh tim di lapangan sering berhubungan langsung dengan masyarakat,” kata Endra.

Melalui training ini, diharapkan tim yang terlibat dalam proyek Tanamalia mendapat pemahaman untuk menghormati HAM dan bekerja sesuai tata kelola yang berlandaskan HAM. “Kita ingin menginternalisasi nilai dan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka bisnis di PT Vale, agar kita dapat memitigasi risiko yang kemungkinan bisa menimbulkan pelanggaran HAM,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga dapat memperkuat motivasi, dan komitmen karyawan terlibat secara aktif dalam menegakkan HAM. “Kita berharap tim yang terlibat dalam proyek Tanamalia dapat termotivasi untuk ikut mendorong atau ikut mengimplementasikan nilai-nilai HAM” katanya.

Pelatihan ini juga diikuti tim pengamanan atau security, yang pada konteks proyek Tanamalia sering berhadapan dengan masyarakat . “Kita ingin memberikan pemahaman kepada security terkait cara menghadapi masyarakat yang demo dengan mengedepankan nilai-nilai yang dianut perusahaan, untuk menghindari pelanggaran HAM. Kita semua harus memahami terkait pelanggaran HAM yang kadang tidak disadari,” paparnya.

Senior Coordinator PTPM PMDM & Strategy PT Vale Laode Ichman menambahkan, dalam pelatihan yang digelar selama empat hari ini, selain memberikan pengenalan mengenai HAM, seluruh peserta juga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM. “Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi risiko pelanggaran HAM, untuk menjadi rekomendasi kepada direksi sebagai bahan evaluasi kinerja tim di lapangan,” ujarnya.

Guna memfasilitasi pelatihan, PT Vale menghadirkan Tim AsM Law Office. AsM Law Office adalah kantor hukum yang memiliki visi mendorong lahirnya kebijakan dan hukum yang berkelanjutan, mensejahterakan dan berkeadilan. PT Vale juga menghadirkan komisioner Komnas HAMS Saurlin Siagian memberikan materi.
Dalam pemaparan materinya, Saurlin mengatakan Korporasi bertanggung jawab untuk menghormati HAM bukan karena adanya kewajiban internasional yang mengikat. Namun penghormatan HAM oleh perusahaan yang diharapkan oleh masyarakat.

“Selain itu, dalam penanganan HAM pemerintah, masyarakat dan perusahaan harus memahami peran masing-masing. Pertama, peran pemerintah yaitu menetapkan seperangkat aturan yang menuntut semua perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Sementara, organisasi masyarakat sipil berperan membantu penerapan aturan secara efektif, mendorong penerimaan aturan melalui pengembangan pemahaman bersama di antara semua pemangku kepentingan terkait, dan membantu implementasi praktis. Hal itu pun didukung dengan peran perusahaan mengembangkan inisiatif sukarela untuk menopang nilai dan operasional aturan yang ada,” paparnya.

Dia juga mengusulkan perusahaan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM harus menyiapkan instrumen penanganannya, baik secara internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masyarakat, kemudian membuka akses informasi dan keterlibatan para pihak terkait penanganan Tanamalia, dan meminimalkan penanganan konflik dengan pendekatan aparat keamanan atau kekerasan,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu pemateri Andiko mengatakan, fokus utama dalam training ini adalah standar dalam International Council on Mining and Metals (ICMM) mengenai bisnis dan HAM. “Di dalam poin tersebut membahas mengukur pelanggaran HAM, keterlibatan karyawan dalam potensi pelanggaran HAM, cara mitigasi bila terjadi pelanggaran HAM dan meremediasi bila terjadi pelanggaran HAM di lingkungan, hal itu fokus utama dibahas karena pesertanya adalah pekerja lapangan bukan pengambil kebijakan,” kata Andiko.

Selain itu, dia juga menyampaikan, potensi pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja. “Ada empat hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu komitmen dalam pengendalian HAM, dampak operasi pertambangan, implementasi penghormatan HAM ke internal perusahaan dan pemulihan terhadap pelanggaran HAM. Semua ini perlu diperhatikan dengan bijak oleh perusahaan pertambangan,” jelasnya.*

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Indonesia Growth Project (IGP) Morowali menggelar peresmian sekaligus serah terima Sekolah Lapang Organik di Desa Ululere, Bungku Timur, Morowali, Kamis (14/12/2023). Sekolah Lapang Organik ini akan digunakan sebagai tempat pertemuan dan pusat belajar para petani.

Kegiatan ini dihadiri manajemen IGP Morowali dan Bupati Morowali yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sejumlah kepala dinas, para kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 13 desa pemberdayaan IGP Morowali, Camat Bungku Timur dan Bahodopi, Ketua Perkumpulan Petani SRI Organik Morowali (Pepsoli), serta 56 warga belajar yang merupakan petani organik.

Bupati Morowali yang diwakili Abdul Muttaqin Sonaru, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan apresiasi kepada PT Vale atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) yang mampu memberdayakan masyarakat sekitar wilayah operasi khususnya para petani.

“Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Morowali, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Vale yang telah menghadirkan program untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya para petani di area pemberdayaan,” ucapnya.

Muttaqin juga mengatakan, “Semoga apa yang dilakukan PT Vale ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam rangka menghidupkan perekonomian, utamanya di sektor pertanian di wilayah operasi mereka.”

Director of Mine Project IGP Morowali, Wafir mengatakan, manajemen IGP Morowali turut berbangga dan bersyukur atas kolaborasi baik dari semua pihak mulai dari pemerintah daerah, kecamatan dan desa untuk menghadirkan program bagi kemajuan masyarakat di sektor pertanian.

“Kami percaya bahwa secara jangka panjang, program ini bisa mendorong peningkatan kesejahteraan petani sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui konsumsi beras dan sayur organik,” lanjutnya.

Wafir juga menyampaikan, beras organik yang dihasilkan oleh petani binaan telah memperoleh sertifikat dari Inofice, lembaga sertifikasi organik. Hal ini menandakan beras organik hasil petani binaan IGP Morowali telah melalui proses pengujian dan dinyatakan bebas dari bahan kimia berbahaya sehingga aman dikonsumsi.

“Besar harapan kami, kolaborasi baik yang sudah terjalin ini dapat terus berlanjut agar tercipta masyarakat Morowali yang sehat, mandiri dan sejahtera,” tegasnya.

Faisal Suma, Ketua Pepsoli Bungku Timur pun mengakui program pertanian organik ini sangat membantu petani, karena dapat menekan biaya produksi.

“Sebelum melakukan tani organik, kami mengeluarkan biaya produksi yang besar. Namun ketika beralih ke pertanian organik, biaya produksi yang kami keluarkan tidak sebesar sebelumnya. Salah satu faktornya adalah kebutuhan pupuk kami produksi sendiri sehingga tidak perlu lagi beli pupuk. Untuk itu, mewakili para petani organik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Vale atas Program PSRLB ini,” tutupnya.

Pada waktu bersamaan, para petani mempresentasikan hal apa saja yang mereka lakukan kepada manajemen IGP Morowali serta seluruh pemangku jabatan yang hadir. Ada pula pemaparan hasil lokakarya yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Saat kesempatan itu, para pemangku kepentingan memberikan umpan balik secara langsung kepada para petani.*