KENDARIKINI.COM – Penetapan tersangka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap bos tambang MF mandek di meja penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara.

Padahal, status perkara ini sudah dinaikkan dari penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polda Sultra, sejak 18 Juli 2025. Namun, sudah dua pekan berlalu, bos PT Altan Bumi Barokah ini belum berstatus tersangka.

Meski demikian, status tersangka M Fajar itu tercatat di laman resmi info perkara case management sistem (CMS) milik Kejaksaan, yakni cms-publik.kejaksaan.go.id terbaru.

Penetapan tersangka itu berdasarkan
surat dimulainya penyidikan (SPDP): SPDP/98/VII/RES.1.24/Ditreskrimum/ tertanggal 17-7-2025. SPDP diterima Kejati Sultra pada 18 Juli 2025

“Tersangka/terdakwa: MF. Penyidik: Polda Sultra. Pasal yang disangkakan: pasal 44 ayat (1) UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT,” tulis dalam lama CMS info perkara Kejati Sultra.

Tetapi, hingga kini penetapan tersangka terhadap MF belum dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sultra. Musababnya, penyidik diduga sengaja menunda penetapan tersangka lantaran ketakutan usai mendapat intervensi berbau intimidasi oleh pimpinan “orang” Mabes Polri dan Komisi III DPR RI.

Perkara ini dilaporkan istri MF, berinisial HJR (28) di Polda Sultra, pada Juni 2025. Namun, peristiwa penganiayaan dalam rumah tangga itu terjadi pada September 2024.

Kuasa hukum HJR, Andri Darmawan mengatakan, mandeknya penetapan tersangka bos tambang itu terjawab lewat informasi dari penyidik. Bahkan, penyidik bilang, seharusnya MF sudah jadi tersangka.

“Mereka takut menetapkan MF sebagai tersangka karena ada intervensi dari pimpinan mereka. Bahkan, menurut penyidik, M Fajar ini sampai mencari bantuan ke Komisi III DPR RI sehingga penyidik ketakutan,” ujar Andri, Selasa 5 Agustus 2025.

Andri lantas mempertanyakan kinerja penyidik Polda Sultra, yang seharusnya netral dan tidak berpihak, serta tidak boleh takut terlebih bekerja sesuai prosedur.

Ketua LBH HAMI Sultra ini pun mengultimatum penyidik Polda Sultra. Jika dalam pekan ini, MF tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka dirinya akan mengambil langkah melaporkan para penyidik Polda Sultra ke Propam dan Wassidik Mabes Polri.

“Kami akan melaporkan para penyidik yang menangani perkara KDRT ini ke Propam dan Wassidik Mabes Polri,” tegas Andri Darmawan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengaku tak tahu soal intervensi dari Mabes Polri dan Komisi III DPR RI “Tidak tahu, tidak tahu,” ujar Kombes Pol Iis Kristian.

Ia mengatakan, MF belum ditetapkan sebagai tersangka bukan karena adanya dugaan intervensi, melainkan karena masih ada saksi yang belum diperiksa.

Setelah alat bukti lengkap, termasuk saksi kemudian akan dilakukan gelar perkara untuk dinilai.

“Digelar perkara, apakah bisa jadi tersangka atau tidak. Tapi informasi terakhir masih ada pemeriksaan,” tandasnya.

Sebelumnya, HJR melaporkan kasus KDRT yang dialaminya karena tak tahan disiksa berkali-kali oleh suaminya. KDRT itu dipicu suaminya diduga berselingkuh dengan wanita lain.

HJR disiksa oleh suaminya saat tengah mengandung anak pertama mereka. Bahkan, dugaan penyiksaan itu terjadi pertama kali saat kehamilan berusia 2 bulan dan umur pernikahan beranjak 7 bulan.

HJR bercerita, KDRT pertama kali dilakukan ketika mendapati pesan singkat di aplikasi WhatsApp dari seorang perempuan bernama BC meminta uang dan tiket pesawat kepada suaminya.

“KDRT karena hal sepele. Saya tanya baik-baik, ini siapa perempuan minta uang. Dia arogan, sensitif sekali. Jadi langsung main pukul, memaki, lalu memukul secara berulang,” beber HJR saat ditemui di Kendari, Selasa 22 Juli 2025.

Korban mengaku, sudah lima kali bos tambang itu melakukan KDRT kepadanya. Puncaknya pada 2 September 2024 hingga menjalani perawatan selama berhari-hari di rumah sakit. KDRT ini disaksikan oleh asisten rumah tangganya.

Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga merasakan gangguan psikologis akibat kerap dianiaya suaminya, bahkan HJR mendapat ancaman pembunuhan menggunakan pistol air softgun.

“Saya trauma sekali. Dengar orang mengetuk pintu saja, saya sudah ketakutan. Jadi selalu saya ke psikolog untuk mengecek kondisi mental saya,” kata HJR.

Meski sudah mendapatkan penyiksaan sejak awal pernikahan hingga dalam kondisi hamil, korban enggan melaporkan KDRT tersebut ke polisi, lantaran banyak pertimbangan dari sisi HJR. Salah satunya karena rumah tangganya masih seumur jagung dan anaknya masih bayi.

Ia akhirnya memutuskan melaporkan suaminya ke polisi setelah disarankan oleh pengacara. Pasalnya, saat menjadi korban KDRT, HJR juga harus menghadapi tekanan hukum berupa tiga laporan di polisi yang dilayangkan suaminya.*

KENDARIKINI.COM – PT Bumi Konawe Minerina (BKM) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan masyarakat lokal dengan telah merekrut 138 warga lingkar tambang (secara proporsi sampai dengan 56,10% (persen) dari total jumlah karyawan Perusahaan) dari Kecamatan Molawe, Konawe Utara sebagai bukti kontribusi penciptaan lapangan kerja.

Perusahaan juga mewajibkan untuk seluruh kontraktor agar mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal lingkar tambang sampai dengan proporsi sebesar 70% (persen) dari total kebutuhan tenaga kerja.

Proses seleksi yang mengutamakan kandidat dari daerah sekitar ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga memberikan peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mengembangkan karir di sektor pertambangan.

Perusahaan menyatakan bahwa tingginya partisipasi dikhususkan untuk warga Konawe Utara, dengan penekanan pada transparansi dan kesempatan yang adil bagi lulusan SMA hingga sarjana, merupakan bukti pemberdayaan SDM lingkar tambang.

Selain itu, program ini disambut positif oleh pemerintah daerah sebagai langkah nyata mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah tersebut.

Kehadiran PT BKM juga telah membawa dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat Konawe Utara, di mana sebanyak 138 kepala keluarga kini memiliki penghasilan tetap sejak bergabung dengan perusahaan. Dengan rata-rata gaji 2-3 kali lebih tinggi dari upah regional, pekerja mengaku mampu memenuhi kebutuhan dasar, membiayai pendidikan anak, bahkan mengembangkan usaha sampingan.

Perusahaan juga memberikan jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, dan program kesejahteraan lainnya yang turut meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya.

Dampak berantainya terlihat pada pertumbuhan UMKM lokal dan berkurangnya angka migrasi pekerja ke luar daerah. Di dalam periode bisnis yang cukup menantang sekalipun, Perusahaan tetap berkomitmen untuk memenuhi seluruh hak-hak warga lokal terkait ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program peningkatan keahlian maupun kompetensi bagi masyarakat lokal juga secara konsisten dilakukan oleh Perusahaan, sebagai contoh nyata adalah telah diberikannya program pelatihan sertifikasi satuan pengamanan (Satpam) bagi setidaknya 19 karyawan lokal Konawe Utara, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Kepolisian setempat.

Pelatihan intensif selama kurang lebih 3 minggu ini mencakup materi pengawasan aset, penanganan konflik, hingga prosedur darurat, dengan peserta yang lulus berhak mendapatkan sertifikasi resmi dari BNSP. Program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi keamanan perusahaan, tetapi juga membuka peluang karir jangka panjang bagi peserta.

Keberadaan PT BKM telah membuktikan bahwa industri pertambangan yang bertanggung jawab dapat menjadi penggerak utama pemberdayaan masyarakat lingkar tambang.

Melalui penyerapan tenaga kerja lokal, program pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan. Komitmen ini selaras dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang menjadikan pembangunan masyarakat sebagai bagian integral dari operasional perusahaan.

Kedepan, sinergi antara dunia industri, pemerintah daerah, dan komunitas lokal ini diharapkan dapat terus diperkuat guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan di Konawe Utara.*

KENDARIKINI.COM – PT Antam TBK perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Ore Nikel yang beroperasi di Kabupaten Konut, Provinsi Sultra berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1077/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022 tentang Data Dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun dan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan Tahap VIII (Delapan).

PT Antam merupakan salah satu perusahaan dari 198 Perusahaan dalam SK tersebut yang mesti melakukan pembayaran denda administratif PNPB PPKH.

SK yang ditandatangani Plt Biro Hukum MenLHK, Maman Kusnandar ini mewajibkan PT Antam untuk mengikuti skema penyelesaian sesuai UU Cipta Kerja atau Omninbus Law.

Dalam SK tersebut menerangkan bahwa PT Antam yang dicantumkan dalam nomor urut 57, Didalam IUPnya terdapat luasan indikatif area terbuka di Kawasan HP dan HPK seluas 18,99 Hektar

PT Antam dikenakan pasal 110 B yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

a. Penghentian sementara kegiatan usaha;

b. Pembayaran denda administratif; dan/atau

c. Paksaan pemerintah.

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut saat ini membentuk Satgas Penertiban Kawasa Hutan (PKH) dibawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Dengan adanya Perpres tersebut ditunjuklah satgas, yang akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan, satgas tersebut diketuai oleh Menteri Pertahanan, Wakil I Jaksa Agung, Wakil II Panglima TNI, Wakil III Kapolri, dan sebagai Pelaksananya Jampidsus.*

KENDARIKINI.COM – PT Bumi Buton Delta Megah (BBDM) perusahaan yang bergerak di Pertambangan yang beroperasi di Provinsi Sultra berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang Data Dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun dan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan Tahap VI.

PT BBDM merupakan salah satu perusahaan dari 161 Perusahaan dalam SK tersebut yang mesti melakukan pembayaran denda administratif PNPB PPKH.

SK yang ditandatangani Plt Biro Hukum MenLHK, Maman Kusnandar ini mewajibkan PT BBDM untuk mengikuti skema penyelesaian sesuai UU Cipta Kerja atau Omninbus Law.

Dalam SK tersebut menerangkan bahwa PT BBDM yang dicantumkan dalam nomor urut 10, Didalam IUPnya terdapat luasan indikatif area terbuka di Kawasan HK seluas 2,99 Hektar.

PT BBDM dikenakan pasal 110 B yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

a. Penghentian sementara kegiatan usaha;

b. Pembayaran denda administratif; dan/atau

c. Paksaan pemerintah.

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut saat ini membentuk Satgas Penertiban Kawasa Hutan (PKH) dibawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Dengan adanya Perpres tersebut ditunjuklah satgas, yang akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan, satgas tersebut diketuai oleh Menteri Pertahanan, Wakil I Jaksa Agung, Wakil II Panglima TNI, Wakil III Kapolri, dan sebagai Pelaksananya Jampidsus.

Dilansir dari MODI ESDM komposisi kepemilikan saham perusahaan dimiliki masing-masing 50 persen oleh Iis Elianti dan Hendarmin Siantar.

Sementara komposisi direksi diisi oleh Komisaris Johnny Goh, Direktur Herman Kasem dan Direktur Utama Yory Yusran.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di ruang kerja Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (5 Agustus 2025).

Pertemuan ini guna membahas secara langsung kesiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025, yang direncanakan berlangsung di Kota Kendari.

Mendagri didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik yang menaungi Direktorat Produk Hukum Daerah selaku inisiator Rakornas PHD. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur menyampaikan kesiapan Sultra sebagai tuan rumah rakornas yang direncanakan berlangsung pada 26-28 Agustus mendatang. Gubernur berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum memperkuat kualitas regulasi dan tata kelola produk hukum di daerah.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik inisiatif Gubernur Sultra dan menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan rakornas tersebut. Mendagri juga menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam acara yang akan dihadiri oleh gubernur se-Indonesia itu. Tak hanya itu, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga terkonfirmasi akan hadir dalam rakornas, antara lain Menteri Hukum, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Rakornas PHD akan dihadiri pula oleh ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, ketua badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, sekretaris dewan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, kepala biro hukum provinsi se-Indonesia, serta kabag hukum kabupaten/kota se-Indonesia, dengan total peserta sebanyak 2.222 orang, belum termasuk para pendamping masing-masing pejabat tersebut.

Rakornas mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita”, yang menegaskan peran strategis regulasi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkelanjutan, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, menyampaikan bahwa Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2025 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraan Rakornas oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi momentum penting untuk memperkuat peran hukum daerah dalam mendorong kemudahan investasi dan memperkokoh arah pembangunan nasional,” ujarnya.

Kegiatan akan dipusatkan di kompleks Kantor Gubernur Sultra dengan dua agenda utama, yakni apel bersama pemantapan pelaksanaan produk hukum daerah dan rapat koordinasi nasional. Acara ini juga akan diisi dengan talkshow dengan narasumber dari berbagai kementerian serta menyuguhkan pameran produk ekonomi kreatif.

Dalam apel tersebut juga akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang sinergi pembentukan produk hukum daerah, sebagai simbol penguatan kolaborasi dalam sistem regulasi nasional.

Rakornas PHD Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum strategis bagi Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan peran aktifnya dalam reformasi kebijakan hukum di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra berkomitmen untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas, investasi yang mudah, dan pemantapan Astacita sebagai arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.*

KENDARIKINI.COM – PT Binanga Hartama Raya (BHR) perusahaan yang bergerak di Pertambangan yang beroperasi di Provinsi Sultra berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021 tentang Data Dan Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun dan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan Tahap II (Dua).

PT BHR merupakan salah satu perusahaan dari 313 Perusahaan dalam SK tersebut yang mesti melakukan pembayaran denda administratif PNPB PPKH.

SK yang ditandatangani Plt Biro Hukum MenLHK, Maman Kusnandar ini mewajibkan BHR untuk mengikuti skema penyelesaian sesuai UU Cipta Kerja atau Omninbus Law.

Dalam SK tersebut menerangkan didalam IUP PT BHR terdapat luasan indikatif area terbuka di Kawasan HPT.

PT BHR dikenakan pasal 110 B yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

a. Penghentian sementara kegiatan usaha;

b. Pembayaran denda administratif; dan/atau

c. Paksaan pemerintah.

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut saat ini membentuk Satgas Penertiban Kawasa Hutan (PKH) dibawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Dengan adanya Perpres tersebut ditunjuklah satgas, yang akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan, satgas tersebut diketuai oleh Menteri Pertahanan, Wakil I Jaksa Agung, Wakil II Panglima TNI, Wakil III Kapolri, dan sebagai Pelaksananya Jampidsus.

Dilansir dari MODI ESDM komposisi kepemilikan saham perusahaan PT Jacaranda Indonesia Investama sebesar 28 Persen, PT Daidan Grup Indonesia 28 Persen, PT Virtur Dragon Nickel Industry 24 Persen dan PT Rowan Sukses Investama 20 Persen.

Sementara komposisi direksi diisi oleh Komisaris Eddy Sutantio dan Direktur Sahril.*