KENDARIKINI.COM — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung mengusulkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 diserahkan kepada Dewan Pers.
Usulan tersebut disampaikan Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menyikapi penetapan Lampung sebagai lokasi HPN 2027.
Menurut Novriwan, hingga kini belum ada kepastian mengenai pihak yang akan menjadi penyelenggara HPN 2027.
Dia menilai Dewan Pers lebih tepat menjadi penanggung jawab pelaksanaan agenda tahunan insan pers tersebut.
Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kalau kita telisik, Dewan Pers merupakan pelaksana Undang-Undang Pers,” kata Novriwan.
Dia menyebut anggota Dewan Pers bekerja berdasarkan pengesahan melalui keputusan presiden.
Atas dasar itu, JMSI Lampung menilai Dewan Pers memiliki otoritas untuk menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN.
Selain itu, Novriwan merujuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.
Menurutnya, Keppres tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional tanpa mengatur pihak penyelenggara.
“Keputusan Presiden itu hanya mengatakan 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional,” ujarnya.
“Jadi, tidak ada klausul yang menyebut soal siapa yang menjadi penyelenggaranya,” sambung Novriwan.
Sementara itu, Dewan Pers menyebut telah menerima sedikitnya empat surat dari konstituen sepanjang 2026.
Surat tersebut berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan.
Keempat surat tersebut antara lain membahas persoalan penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari.
Dalam rapat pleno pada 27 Agustus 2026, HPN turut menjadi salah satu agenda pembahasan Dewan Pers.
Pleno kemudian memutuskan Dewan Pers akan menggelar pertemuan bersama seluruh konstituen Dewan Pers.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang pembahasan mengenai penyelenggaraan HPN ke depan.*
